Data Artikel DASAR HUKUM & ANALISISTATA KELOLA IBU KOTA NEGARA DARI BERBAGAI BIDANG

Berikut Artikel Terkait dengan Pencarian DASAR HUKUM & ANALISISTATA KELOLA IBU KOTA NEGARA DARI BERBAGAI BIDANG
CaptionCuplikanWebsiteviewPdf
Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Kepala Daerah Dalam ... Dasar Hukum &. Analisis Tata Kelola Ibu Kota Negara Dari Berbagai Bidang. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.“ Page 3. Jurnal ESENSI HUKUM,. Vol. 5 No. 2 ... journal.upnvj.ac.id
MEMBANGUN SINERGITAS KOMPONEN PENGAMAN INVESTASI ... berbagai sektor dan wilayah, negara-negara besar dapat memperluas ... Dasar Hukum dan Analisis Tata Kelola Ibu Kota Negara dari. Berbagai Bidang ... lib.lemhannas.go.id
Cetak Biru Kota Cerdas Nusantara Salah satu fokus utama IKN adalah pengelolaan sumber daya air yang efisien. IKN mendorong penerapan teknologi hemat air, mengurangi limbah air, dan menggalakkan ... www.ikn.go.id
Analisis Tata Kelola Keuangan Negara di Masa Pendemi Covid-19 Mar 1, 2021 ... (PSBB) yang lebih ketat di ibu kota negara dan di sejumlah daerah yang langsung mempengaruhi ... dasar hukum kebijakan dinilai sangat tepat ... jurnal.polgan.ac.id
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi ... 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Pasal 2. Pengelolaan kinerja Pegawai dilaksanakan ... jdih.maritim.go.id
Rencana Kerja BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TAHUN 2023 Oct 18, 2022 ... Adapun proses persiapan layanan dilaksanakan guna mendapatkan arah kebijakan dalam penentuan dasar hukum ... pemindahan Pegawai Ibu Kota Jakarta ... www.bkn.go.id
Peran Hukum Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan ... tentang polusi di bidang-bidang spesifik, seperti pengelolaan limbah, pengendalian suara, dan ... Dasar Hukum & Analisis Tata. Kelola Ibu Kota Negara Dari ... jurnal.litnuspublisher.com
PP Nomor 21 Tahun 2021.pdf Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara. Republik Indonesia;. 2. Undang ... memuat dasar hukum, profil wilayah, isu-isu strategis, dan peta wilayah ... peraturan.bpk.go.id
Petunjuk-Teknis-Pengelolaan-Pupuk-Bersubsidi-TA-2023.pdf 3. Petani penerima Pupuk Bersubsidi yang selanjutnya disebut Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha ... psp.pertanian.go.id
PELAKSANAAN PELAYANAN SURAT IZIN USAHA ... Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik. Indonesia. Penetapan Kota Jakarta sebagai. Daerah Khusus Ibukota berdampak. ejournal.ipdn.ac.id