1
Pendahuluan Dari Studi Administrasi Publik
Leonard D. White

Pengantar
Para komentator di dalam institusi politik Amerika tidak pernah melakukan
analisis sistematik terhadap sistem administratif kecuali dari sudut pandang
pengacara. Sampai beberapa tahun terakhir, buku diktat seperti menutup mata
terhadap masalah pemerintah yang dianggap paling menarik di waktu
sekarang. Masalah tersebut adalah bahwa administrasi mulai dianggap seperti
“detail praktek yang dibuat pegawai biasa setelah pakar menyetujui
prinsipnya”.
Fakta menunjukkan bahwa selama dua dekade terkahir, ada banyak
literatur yang menjelaskan sisi bisnis dari pemerintah. Volume bahasan yang
sekarang merepresentasikan sebuah upaya untuk menyatukan fakta
pengalaman dan observasi Amerika dan menindaklanjutinya dengan sikap
analitik dan kritis. Untuk mewujudkan itu dalam batas satu volume bukanlah
hal mudah, karena ini menimbulkan bahaya, yaitu terjebak dalam detail atau
generalisasi yang tidak perlu. Kurangnya jalur menuju area yang belum
tereksplorasi semakin menambah persoalan upaya di atas.
Buku ini menggunakan empat asumsi. Diasumsikan bahwa
administrasi adalah satu proses (proses tunggal), yang karakteristik
esensialnya seragam, dan menghindari studi administrasi municipal,
administrasi negara bagian, atau administrasi federal. Diasumsikan pula
bahwa studi administrasi berawal dari basis manajemen, bukan pondasi
hukum, dan karena itu, ini lebih mudah ditindaklanjuti dalam American
Management Association dibanding putusan pengadilan. Diasumsikan juga
bahwa administrasi masih menjadi sebuah seni, tapi mengedepankan
kecenderungan untuk merubah administrasi menjadi sebuah sains.

2
Diasumsikan bahwa administrasi menjadi, dan terus menjadi, jantung dari
masalah pemerintah modern.

Bab Satu
Administrasi Dan Negara Modern
Manajemen secara bertahap berkembang menjadi sebuah profesi. Tugas
manajemen mengalami peningkatan, terutama dalam aspek seperti kesulitan,
tanggungjawab dan kompleksitas, dan sampai sekarang pun, menyentuh
semua sains, termasuk kimiawi dan mekanika hingga psikologi dan
kedokteran. Karena itu, manajemen membutuhkan layanan dari pria dan
wanita yang bijak dan ideal, dengan kualifikasi ilmiah tertinggi, dan dengan
kapasitas kuat bagi organisasi dan leadership. Manajemen mempekerjakan
pengacara dan dokter, akuntan dan artis, dengan mengatur profesi mereka,
dan sekaligus menciptakan status profesi tertinggi, yang memberikan
implikasi ke perkembangan standar, kualifikasi, permagangan dan teknik.
Oliver Sheldon, Filosofi Manajemen

I. Skop dan Sifat Administrasi Publik
Ada kesatuan dalam proses administrasi, apakah itu ditemukan dalam
pemerintah kota, negara bagian, atau federal, yang mana itu mengabaikan
klasifikasi “strata” subyek. Untuk memahami ini berdasarkan administrasi
municipal, administrasi negara bagian, atau administrasi nasional berarti
menghasilkan perbedaan yang dalam realitanya tidak ada. Masalah mendasar
seperti perkembangan inisiatif personal, kepastian kompetensi dan integritas
individu, tanggungjawab, koordinasi, pengawasan fiskal, leadership, dan
moral, adalah sama. Sebagian besar subyek administrasi tidak mengenal
batasan politik dari pemerintah lokal dan negara bagian. Administrasi
kesehatan, lisensi praktisi medis, kontrol perdagangan, dan reklamasi lahan
sampah memiliki keterkaitan kecil dengan kota, county atau negara bagian.

3
Fase pemerintah kota, negara bagian atau federal tidak menunjukkan
perbedaan signifikan dalam teknik administrasi mereka. Karena itu, perlu
dicatat bahwa proses administratif adalah sebuah unit, dan perlu dianggap
bukan sebagai administrasi municipal, atau administrasi negara bagian, atau
administrasi federal, tapi sebagai proses yang sama di semua level
pemerintah.
Administrasi publik adalah manajemen orang dan materi untuk meraih
tujuan negara. Definisi ini menekankan pada fase manajerial administrasi dan
meminimalkan aspek legalistik dan formalnya. Administrasi publik
menghubungkan bisnis pemerintah dengan urusan organisasi sosial lain,
seperti komersil, filantropi, agama atau pendidikan, dimana manajemen yang
baik dianggap sebagai sebuah elemen penting bagi kesuksesan. Ini
memunculkan pertanyaan apakah administrasi sendiri ikut serta dalam
merumuskan tujuan negara, dan sekaligus menghindari kontroversi sifat aksi
administratif.
Tujuan administrasi publik adalah penggunaan sumberdaya dalam cara
paling efisien oleh pejabat dan pegawai. Sumberdaya yang dimaksud bukan
hanya appropriasi dan alat materi dalam bentuk gedung publik, mesin, jalan
raya dan kanal, tapi juga batas sumberdaya manusia yang berisi ribuan pria
dan wanita yang bekerja untuk negara. Dalam setiap arah, administrasi yang
baik ingin menghapus sampah, melestarikan bahan dan energi, dan mencapai
secara cepat dan lengkap tujuan publik yang konsisten dengan ekonomi dan
kesejahteraan pekerja.
Fungsi aktual dari cabang pemerintah ini bisa dibuat lebih realistik
lewat sebuah gambaran apa yang terjadi di sebuah departemen besar. Untuk
memudahkan penggambaran, ambillah contoh sebuah departemen di sebuah
kota besar. Bisnis dimulai pada jam 9 pagi, ketika pegawai sudah ada di
mejanya. Ketika mereka masuk kantor, mereka menandai lembar waktu atau
menggesek jam waktu, memasukkan pakaian luarnya ke loker, bertukar

4
komentar dengan temannya dan mengawali hari kerjanya. Ini adalah aliran
bisnis yang steady. Bisnis diawali lewat telpon dari warga, dari inspektur
lapangan dan dari petugas detail. Telpon bisa membicarakan berbagai topik
besar dan kecil. Sebuah laporan telegraf dari kota sebelah memperlihatkan
ada wabah yang mengancam. Ada konferensi dilakukan di dalam biro, dan
juga ada konferensi antar biro. Ada kurir yang lari kesana kemari. Ada polisi
dari stasiun kesehatan lokal yang membawa sampel untuk dianalisis dan ada
rakyat yang cemas dengan hasil sampel tersebut. Ada seorang deputi dari
undertaker yang memprotes kondisi rumah sakit. Ada orang jompo yang
sedang bertemu dengan perawat lokal. Ada pelacur yang menunggu diperiksa
sebelum dia dibawa ke pengadilan. Ada salesman yang memprotes kontrak
untuk suplai laboratorium. Ada gelandangan yang berbisik-bisik di koridor
jalan. Semua itu mencerminkan kerumitan dan ketidakaturan di mata
pengamat sekilas. Bila dilihat lebih dalam, ternyata kesannya jauh beda.
Berbagai pekerjaan dipecah dan diberikan ke pria dan wanita yang sudah
terlatih. Tipe inquiry atau komplain ditangani dengan metode standar.
Formulir dibuat dan dikirim dalam jalur yang tepat ke tempat tujuan.
Beberapa bisnis ditangani pegawai kantor, sedangkan bisnis lain diberikan ke
asisten kepala biro, sehingga lewat proses seleksi, pekerjaan rutin bisa
ditangani oleh layanan peringkat bawah. Persoalan yang penting diberikan ke
pejabat lebih tinggi. Karena itu, situasi tersebut merumitkan pekerjaan kantor.
Beberapa orang menggunakan waktu untuk membuat formulir, lainnya
mengurus korespondensi, beberapa orang lainnya menjawab komplain telepon
dan menghubungi inspektur, lainnya mendikte korespondensi, membuat
analisa bakteriologi, menginspeksi sistem ventilasi, mendapat lisensi,
membuat blue print, sedangkan di ujung layanan, komisaris kesehatan
masyarakat melakukan koneksi departemen dengan city council dan walikota,
dengan organisasi terkait, dengan organisasi keuangan, dengan publik, dan
dengan otoritas kesehatan negara dan United States, tanpa mengabaikan

5
apapun, dan sekaligus dengan memastikan bahwa pekerjaan departemen telah
dilakukan dengan tepat.
Semua ini sudah ditemukan di naskah Mesir kuno yang berisi beberapa
penjelasan yang disusun dalam gulungan papirus, dan sejarah alami dari
administrasi adalah pertalian antara bentuk kuno dan modern dalam sekuensi
perkembangan yang tidak terputus. Proses spesialisasi ini membawa
perubahan besar dalam metode akuntansi, tapi tugas administratif penting
yang terkait dengan urusan militer, keuangan, dan rumah tangga raja, masih
dilakukan dengan tujuan sama seperti di masa lalu. Yang membedakan
pejabat publik modern dan pejabat kuno adalah alat material yang
digunakannya, dan kontribusi ilmunya saat itu terhadap profesinya.
Administrasi publik adalah pelaksanaan bisnis publik. Tujuan aktivitas
administratif adalah pelaksanaan program publik dalam cara yang tepat,
ekonomis dan lengkap. Ini bukan satu-satunya tujuan negara sebagai unit
terorganisir. Proteksi hak privat, pengembangan kapasitas sipil dan
tanggungjawab sipil, rekognisi fase opini publik, pelestarian tatanan,
pengadaan kesejahteraan minimum, semuanya membentuk pertimbangan
negara. Administrasi harus berhubungan dengan cabang pemerintah lain, atau
disesuaikan dengan sejumlah usaha privat Amerika yang mendukung
perusahaan publik. Bab berikut membicarakan penyesuaian, tapi ada proses
pembedaan bidang administrasi dan hukum administratif.
Dikatakan di sini bahwa “hukum administratif adalah bagian hukum
publik yang memantapkan organisasi dan menentukan kompetensi otoritas
administratif, dan menjadi obat bagi pelanggaran hak organisasi”. Definisi ini
memperlihatkan bahwa subject matter menjadi milik bidang hukum, dan ini
menekankan proteksi obyektif dari hak privat. Sementara itu, tujuan
administrasi publik adalah pelaksanaan bisnis publik dalam cara efisien.
Dua tujuan ini bukan hanya berbeda, tapi juga berkonflik. Administrasi
dibatasi oleh aturan hukum administratif, atau oleh preskripsi hukum

6
konstitusi, tapi dalam batas tertentu, ini mencari pencapaian tujuan publik
dalam cara paling efektif. Persoalan keseluruhan dari ini dikemukakan oleh
Profesor Freund:
Pikiran pihak yang tertarik ke administrasi publik sepertinya mengarah
ke masalah efisiensi. Ini wajar. Dengan ekspansi kontrol pemerintah
cepat ke segala kepentingan, sepertinya teori self-government
dianggap cocok untuk organisasi administratif yang tidak produktif
dalam pengetahuan dan skill pakar.
Peningkatan kekuasaan administratif membutuhkan peningkatan
pengamanan agar mencegah penyelewengan, dan selama ada
kemungkinan error, parsialitas atau ekses, maka proteksi hak privat
menjadi penting seperti halnya pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Peneliti pemerintah pastinya paham dengan pembagian aktivitas pemerintah
menjadi cabang legislatif, eksekutif dan judisial. Penting untuk dipahami
bahwa pekerjaan administrasi melibatkan tiga tipe aktivitas, meski penerapan
teori pemisahan kekuasaan tetap membatasinya ke bisnis “eksekutif”. Setelah
mengetahui bahwa komisi eksekutif menggunakan sebuah otoritas yang
sebagian eksekutif, sebagian legislatif, dan sebagian judisial, Croly
menegaskan bahwa “ini adalah sebuah sarana mengkonsolidasi aktivitas
pemerintah yang terpisah untuk tujuan sosial praktikal”, dan ini bisa
memadukan kekuasaan. Administrasi cenderung masuk ke bidang legislasi
dan ajudikasi, dan ini memunculkan masalah yang akan dipelajari di bab
selanjutnya.
Peneliti urusan publik secara bertahap sadar bahwa administrasi
menjadi jantung dari masalah modern di pemerintah. Di jaman sebelumnya
dan yang lebih sederhana, badan legislatif memiliki waktu untuk menjawab
persoalan besar, dengan karakter yang cocok dengan deliberasi orang awam.
Persoalan tersebut adalah persoalan penilaian terhadap pertanyaan etika
politik, seperti enfranchisement etika, seperti enfranchisement rakyat dengan

7
dihapusnya kualifikasi properti, penggusuran lahan publik, pelarangan
Anglican Church, atau liberalisasi negara monarkis. Masalah dengan
kepadatan badan legislatif di jaman sekarang dihubungkan dengan pertanyaan
teknis apakah orang awam bisa menggunakan layanan dari para pakar.
Kontrol pemerintah lokal, regulasi utilitas, penegakan amandemen
pelarangan, appropriasi untuk angkatan laut, organisasi departemen
kesehatan, pelestarian layanan nasional bagi penelitian pertanian, semuanya
adalah persoalan yang diulas dalam buku statuta dengan bantuan orang yang
tahu detailnya di setiap kasus. Jadi, kita bisa menemukan dalam layanan
administratif, seorang pejabat yang tahu semua hal tentang kontrol penyakit
yang menular lewat air, pejabat lain yang paham substansi informasi penyakit
gandum, dan pejabat lain yang tidak mau “ikut” dalam appropriasi layanan
taman nasional. Orang semacam itu tidak berguna bagi legislatur yang sudah
dibanjiri tagihan, dan orang semacam itu bisa dibuang. Itu dilakukan karena
mereka adalah pemerintah. Tugas legislatur sebagai lembaga poros dalam
triumvirat pemerintah mulai berubah, seiring hasil analisis realistik yang
menemukan bahwa pemerintah adalah yang melakukan tugas administrasi,
dan itu mencakup area yang ditangani legislatur dan pengadilan.

2. Kemunculan Administrasi
United States mendapat institusi administratifnya dari Inggris. Pemerintah
lokalnya dibuat dengan pola Inggris di abad 17. Dengan sifat desentralis,
self-government, dan didominasi oleh “squirearchy”, ini terbukti bisa
beradaptasi dengan kondisi ekonomi dan sosial di New World. Di jaman
sekarang, jalur struktur administratifnya masih dipengaruhi oleh Inggris.
Persemakmuran Amerika tidak mengenal prototipe intendant kontinental atau
bahkan suksesornya, prefektur.
Tapi lingkungan sosial dan ekonomi modern dimana administrasi
dijalankan, dan kebutuhan akan intervensi negara yang lebih besar,

8
memunculkan masalah apakah negara intervensionis yang industrial dan
modern harus bekerja dalam basis voluntary dan substansial amatir yang
menjadi warisan administratifnya. Masalah yang dihadapi pejabat cenderung
beragam dalam skopnya, sering sifatnya teknis, dan menuntut solusi. Meski
begitu, beberapa esensi administrasi birokratik masih dipertahankan. Apakah
negara demokratik wajib mengambil keuntungan dari layanan sipil lewat
permanensi jabatan, pelatihan posisi pejabat, kepentingan profesional di
pihak pejabat publik, dan loyalitas ke kepentingan negara? Ini seperti
mendukung otokratik, yang jelas berlawanan dengan institusi demokratik.
Tapi demokrasi bisa meminjam elemen dari sistem administratif yang lebih
terorganisir, tepatnya elemen yang bisa disesuaikan dengan institusi politik
agar bisa mencapai tujuan dan program secara lebih efektif.
Fakta yang ada memperlihatkan bahwa peran administrasi di negara
modern dipengaruhi oleh lingkungan politik dan budaya. Paham filosofi
sosial yang laissez faire, yang menuntut batasan aktivitas negara di minimum
proteksi dan kepolisian eksternal, menciptakan sebuah situasi dimana
administrasi dibatasi dalam skop dan operasinya. Kepegawaian administrasi
dianggap sebagai penjahat, dan birokrasi dianggap sebagai bahaya.
Pemerintah yang tidak bertanggungjawab mampu menyelewengkan keinginan
orang dan mengabaikan perbaikan sosial. Ketidakbertanggungjawaban ini
memunculkan argumen filosofi bahwa negara mendukung non-intervensi.
Revolusi industri dan implikasi sosial, ekonomi dan politiknya,
bertanggungjawab ke arah filosofi sosial baru dan ke konsep baru dari
administrasi publik. Laissez faire ditelantarkan oleh filsuf dan negarawan.
Era baru aktivitas kolektif mulai muncul di abad 20. Ekspansi industri dalam
skala nasional dan internasional, pertumbuhan transportasi lewat jalan rel
kereta api, truk motor dan pesawat terbang, transformasi komunikasi oleh
sistem pos modern, press, telegraf, telepon, wireless dan radio, peningkatan
mobilitas orang dan ide, urbanisasi negara industri dan kristalisasi kelas

9
sosial dan kepentingan ekonomi bukan hanya meningkatkan area dan
intensitas aktivitas administratif, tapi juga menambah tipe masalah baru dan
malah menguatkan kepentingan dan kesulitan masalah lama.
Revolusi industri, pendeknya, memunculkan perlunya kerjasama sosial
yang mana laissez faire menjadi dimungkinkan. Secara bertahap, lingkungan
baru terbentuk di pikiran manusia, dan melahirkan konsepsi peran negara
yang mendekati fungsi negara di kehidupan modern. Ide baru ini melihat
negara sebagai agensi besar yang berisi kerjasama sosial, atau agensi regulasi
sosial. Negara menjadi alat penting agar program perbaikan sosial bisa
dijalankan. “Kekuasaan layanan sipil telah meningkat”, tulis seorang pakar
Inggris, “karena negara telah membuang peran lamanya, yang menurut kata
Lassalle, yaitu petugas jaga malam, yang hanya menjaga keadilan dalam
ranah yang sangat terbatas. Negara saat ini telah bertindak berdasarkan teori
bahwa kebaikan individu dan kebaikan masyarakat harus diciptakan lewat
proses alasan dan aksi sosial, dan ini diimplementasikan lewat statuta”.
Program positif dari negara, meski begitu, tetap menggunakan
aktivitas represif dan regulatif. Perjuangan kelas untuk mendapat distribusi
surplus sosial memunculkan intervensi negara agar golongan lemah ekonomi
(anak-anak, wanita, kelas pekerja) bisa beruntung lewat pertimbangan upah
minimum, jam kerja terbatas, dan kondisi kerja sehat. Adanya kelompok
“reformis” memunculkan pelarangan dan regulasi terhadap persoalan buruk
seperti rokok, narkotik, alkohol, atau film yang perlu disensor. Perlunya
integritas pada proses self-government memunculkan regulasi pemilu dan
partai politik, dan juga melahirkan elaborasi legislasi represif seperti
terhadap tindakan praktek korup.
Dalam setiap arah, karena itu, tugas negara modern menjadi luas.
Dalam setiap arah, range administrasi publik meluas, karena setiap fase dari
program baru negara selalu terlihat dalam aktivitas administratif.

10
Karena alasan itu, tidak heran bahwa di dua dekade terakhir, banyak
perhatian diberikan ke sisi bisnis dari pemerintah. Yang menarik adalah
bahwa setelah 100 tahun berdiri, fase kemunculan administrasi di area
persoalan nasional adalah pada saat sistem busuk. Dalam essaynya, Wilson
menjelaskan kegagalan Amerika dalam memahami pentingnya administrasi
yang jelas (sound). Dalam Political Science Quarterly, dia menegaskan:
Tidak seorang pun menganggap administrasi sebagai cabang ilmu
pemerintah sampai satu abad lewat ketika administrasi mulai memiliki
pengetahuan sistematik yang menjadi karakteristiknya. Sampai
sekarang, semua penulis politik hanya bicara tentang konstitusi
pemerintah, tentang sifat negara, inti dan kursi kedaulatan, kekuasaan
rakyat dan prerogatif raja. Hal yang menjadi kontroversi adalah teori
yang menjelaskan perubahan monarki menjadi demokrasi, dimana
oligarki menciptakan benteng kuatnya, dan dimana tirani mencoba
mengalahkan pesaingnya. Pertanyaannya adalah bagaimana hukum
bisa dijalankan dengan pintar, adil, cepat dan tanpa gesekan.
Pertanyaan tersebut dianggap sebagai detail praktikal oleh pegawai
kantor, persis seperti resep yang diterima dari dokter.
Sayangnya, Wilson, sebagai Direktur dari Princeton University dan juga
Presiden United States tidak sempat menindaklanjuti studi awalnya.
Kepentingan di abad 20 ke administrasi publik dipicu oleh banyak
sebab. Dari sebab yang ada, peningkatan biaya pemerintah yang cepat,
“kataklisme dari pengeluaran publik”, adalah salahsatu yang penting.
Penjelasannya adalah bahwa pendapatan total yang naik untuk tujuan
municipal, county, negara bagian dan nasional telah naik dari 2.131.402.000
dolar di tahun 1912 menjadi 6.346.332.000 dolar di tahun 1922, yang
mencerminkan peningkatan 198 persen. Pendapatan per kapita di tahun 1912
meningkat dari 21,96 dolar menjadi 58,37 dolar di tahun 1922. Pengeluaran
netto total dari pemerintah federal mencapai puncak di tahun fiskal 1920,

11
pada tingkatan 5.687.712.849 dolar, dan sejak itu, ada penurunan progresif
dalam pengeluaran tahunan hingga 3.000.000.000 dolar. Pengeluaran
pemerintah negara bagian, meski begitu, menunjukkan peningkatan tajam
sejak jaman perang. Di tahun 1913, pengeluarannya adalah 3,95 dolar per
kapita, dan di tahun 1922, pengeluarannya mencapai 11,82 dolar. Pengeluaran
municipal memperlihatkan sebuah peningkatan per kapita untuk semua
departemen general dari 17,34 dolar di tahun 1912 menjadi 33,15 dolar di
tahun 1922. Dr. Mitchell dan assosiat-nya mengestimasi adanya peningkatan
dalam penghasilan nasional, dari 1913 sampai 1919, yaitu dari 33,3 milyar
dolar menjadi 66,0 milyar dolar, atau sekitar dua ratus persen. Ini berarti
bahwa penghasilan nasional tidak dibebani oleh pengeluaran pemerintah di
beberapa tahun sekarang dibanding di jaman perang. Yang menjadi persoalan
di jaman sekarang adalah pajak yang tinggi. Publisitas tentang naiknya
pengeluaran, besarnya beban pajak, dan usaha dramatis dari administrasi
nasional dalam mendukung ekonomi, semuanya men ekankan pada
peningkatan efisiensi. Tekanan untuk menggunakan sumberdaya publik
secara lebih efektif tidak bisa tertahan, dan selama ada pajak yang tinggi,
maka setiap cara perlu dipastikan untuk meraih hasil maksimum dari setiap
pengeluaran.
Perang Dunia membawa perbedaan metode administratif antara
pemerintah demokratik dan pemerintah otokratik, dan memunculkan kritik
tajam ke rencana “muddling through”. Di awal-awal Perang Dunia, perang
dinyatakan sebagai satu cara di antara demokrasi dan otokrasi, tapi di waktu
selanjutnya, ada kesepakatan bahwa demokrasi dipaksa menggunakan metode
administratif otokrasi untuk meraih hasil. Berbagai metode administratif yang
digunakan dalam negara yang berselisih untuk mengontrol suplai
makanannya, meski begitu, memunculkan ilustrasi adanya pendekatan
demokratik dan otokratik ke masalah tertentu.

12
Dalam skala yang kurang dramatis, kompetisi internasional dalam
perdagangan dan industri tetap mempertajam kebutuhan akan efisiensi di
pemerintah. United States Chamber of Commerce mengambil kepentingan
aktif ke arah efisiensi lebih besar “karena sebagai orang bisnis, mereka yakin
dengan efisiensi dan ekonomi, dan ingin melihatnya di dalam pemerintah
munisipal, pemerintah negara dan pemerintah nasional; karena mereka sadar
bahwa pemerintah yang efisien dan ekonomis adalah syarat bagi kemakmuran
dan kesuksesan bisnis; dan karena sebagai rakyat yang baik, mereka
inginmelihat sebuah administrasi yang jujur, jelas dan pintar”. Di tahun 1912,
di pertemuan tahunan pertama dari Chamber of Commerce, ada diskusi
tentang reformasi budget tentang pemerintah federal, yang diteruskan dengan
sebuah referendum. Tahun demi tahun, Chamber of Commerce membawa
persoalan ke meja Kongres.
Organisasi ini meminta bantuan federal untuk sekolah kejuruan,
departemen pekerjaan umum federal, reorganisasi sistem administratif,
perbaikan metode manajemen personel, dan departemen perencanaan
permanen di kantor pos. New York Chamber of Commerce ikut serta secara
aktif dalam mengusulkan administrasi yang lebih baik, apakah itu di negara
bagian dan federal. Reorganisasi layanan konsular dan diplomatik seperti
yang dijalankan Rogers Act dilandasi oleh kepentingan bisnis. Pertimbangan
monopoli Secretary Hoover terhadap karet, kopi, sisal dan komoditas lain
yang dikontrol pemerintah asing mengawali sebuah fase baru dari kompetisi
komersil internasional yang nantinya memberikan reaksi penting ke masalah
organisasi administratif. Fakta yang menjadi persoalan adalah bahwa bisnis
Amerika telah mencapai point dimana bisnis tidak bisa meraup profit hanya
dengan meningkatkan produktivitas untuk memenuhi pasar dalam negeri yang
dilindungi oleh dinding tarif yang tinggi. Bisnis Amerika memilih menjadi
pesaing di pasar dunia, dan dihadapkan dengan perlunya menjaga profit
dengan mengurangi biaya produksi lewat manajemen yang lebih baik dan

13
penggunaan sumberdaya yang lebih efektif. Ini bisa dirasakan dalam
pengurangan beban dan penggunaan alat dalam cara paling efisien. Inilah
yang mengawali pentingnya pemerintahan.
Insistensi kelompok sosial dalam realisasi praktikal program legislatif
adalah sebuah perkembangan konstan ke peningkatan metode administratif.
Penegakan amandemen abad 18 adalah sebuah ilustrasi signifikan. Advokat
dari legislasi penegakan masih gagal dalam memilih pejabat berdasarkan
merit-nya. Penegakan hukum yang longgar dan lemah dari Volstead Act
mendorong Anti-Saloon League menuntut pelaksanaan hukum yang lebih
baik. Persoalan kemudian berpindah dari kebijakan ke administrasi. Ini
mencerminkan sebuah transfer kepentingan besar. Ketika sebuah kebijakan
menerima sangsi legislatif, masalahnya menjadi masalah administrasi. Agensi
yang tertarik dengan pembatasan jam pekerja, upah minimum, reformasi
pajak, dan isu lain, menjadi eksponen kuat terhadap metode administratif
yang jelas.
Gerakan manajemen ilmiah memiliki peran penting karena
menstimulasi perbaikan metode dalam menjalankan bisnis publik. Menurut
Frederick W. Taylor, gerakan ini memperluas kepentingan, dan menciptakan
outline bagi filosofi perbaikan sosial berdasarkan kontrol ilmiah ke proses
produksi.
Perbaikan yang dihasilkan oleh manajemen ilmiah di beberapa industri
memunculkan pertanyaan apakah perbaikan bisa dilakukan di pemerintah.
Apapun jawaban yang diberikan ke pertanyaan ini, tidak diragukan bahwa
pencapaian manajemen ilmiah memunculkan banyak ketidakpuasan ke
metode lama yang sering ada di kantor publik. Janji kehidupan Amerika
sepertinya tidak pernah tercapai bila administrasi Amerika tidak bisa
menyelesaikan persoalan yang ditelantarkan di satu abad sebelumnya.