IPS-SEJARAH | 141
Pembelajaran 4. Kehidupan Bangsa Indonesia Masa
Revolusi, Orde Lama, Orde Baru hingga Reformasi

Sumber. Modul Pendidikan Profesi Guru
Modul 2. Perubahan Dan Kesinambungan Dalam Kehidupan Bangsa Indonesia
Masa Pergerakan Nasional Sampai Reformasi Dan Aplikasinya Dalam
Pembelajaran IPS
Penulis. Fredy Hermanto S.Pd.,M.Pd.
Sumber. Modul Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
Kelompok Kompetensi F. KajianSejarah dalam IPS Terpadu dan Instrumen
Penilaian Test.
Penulis. Yasser Awaluddin, S.E., M.Ed., Rif'atul Fikriya, S.Pd., S.Hum., Drs.
Sinyamin, M.Pd.

142 | IPS-SEJARAH


A. Kompetensi
Penjabaran model kompetensi yang selanjutnya dikembangkan pada kompetensi
guru bidang studi yang lebih spesifik. Dalam pembelajaran4 ini, kompetensi guru
bidang studi yang akan dicapai adalah guru PPPK mampu menjelaskan
Kehidupan Bangsa Indonesia pada Masa Revolusi, Orde Lama, Orde Baru,
hingga Reformasi.
B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Dalam rangka mencapai komptensi guru bidang studi, maka dikembangkanlah
indikator - indikator yang sesuai dengan tuntutan kompetensi guru bidang
studi.Indikator pencapaian komptensi yang akan dicapai dalam pembelajaran
adalah:
4.1. Menjelaskan kehidupan bangsa Indonesia pada masa Revolusi
4.2. Menjelaskan kehidipan bangsa Indonesia pada masa Orde Lama
4.3. Menjelaskan kehidupan bangsa Indonesia pada masa Orde Baru
4.4. Menjelaskan kehidupan bangsa Indonesia pada masa Reformasi
C. Uraian Materi
1. Kehidupan Bangsa Indonesia pada Masa Revolusi
Kehidupan bangsa Indonesia pada masa revolusi lebih banyak diwarnai dengan
pertempuran usaha mempertahankan kemerdekaan baik usaha secara fisik
maupun diplomatik. Pada masa awal setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia
kondisi bangsa Indonesia masih dihadapkan pada beberapa pertempuran fisik
dengan Belanda, Sekutu dan juga Jepang.Para penjajah tersebut masih
berupaya ingin merebut kembali Indonesia meski telah menyatakan
kemerdekaannya. Pertempuran-pertempuran yang terjadi di beberapa daerah
menyebabkan banyaknya korban jiwa yang muncul dari rakyat Indonesia.
Pada bulan September 1945 tentara sekutu mendarat di Jakarta yang kemudian
membentuk komando khusus yang disebut Aliied Forses Netherland EastIndies

IPS-SEJARAH | 143
(AFNEI) untuk melucuti pasukan Jepang, kehadiran mereka bersamaan dengan
NICA (Netherlands Indies Civil Administration) atau pemerintah sipil Hindia
Belanda. Kehadiran tentara sekutu dan belanda menimbulkanbeberapa
pergolakan baik melalui pertempuran fisik maupun diplomati. Beberapa peristiwa
tersebut antara lain:
a. Pertempuran 10 November di Surabaya
Pertempuran Surabaya merupakan peristiwa sejarah perang antara pihak tentara
Indonesia dan pasukan Belanda. Peristiwa besar ini terjadi pada tanggal 10
November 1945 di Kota Surabaya, Jawa Timur. Pertempuran Surabaya melawan
pasukan sekutu memang tidak dapat dilepaskan dari peristiwa yang
mendahuluinya, yaitu usaha perebutankekuasaan dan senjata dari tangan
Jepang yang dimulai sejak tanggal 2 September 1945.
Latar belakang terjadinya peperangan ini adalah karena adanya insiden hotel
yamato Surabaya. Dimana ketika itu orang-orang belanda di bawah pimpinan Mr.
Ploegman mengibarkan bendera Merah Putih Biru yaitu bendera Belanda di atas
hotel Yamato di Surabaya. Bendera Belanda dapat diturunkan, dirobek bagian
birunya, dan berkibarlah kembali Sang Merah-Putih. Aksi ini dipimpin oleh
Koesnowibowo, anggota Angkatan Muda Kantor Kotamadya Surabaya.
Pengibaran bendera Belanda tersebut membuat kemarahan di hati masyarakat
Surabaya tatkala itu. Karena hal ini dianggap telah menghina kedaulatan bangsa
Indonesia dan juga kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamirkan pada
bulan Agustus tanggal 17 beberapa bulan yang lalu. Sehingga hal ini membuat
sebagian pemuda bertindak tegas dengan menaiki hotel yamato dan merobek
berdera belanda warna birunya sehingga tinggal tersisa warna bendera bangsa
Indonesia yakni Merah Putih. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 Oktober 1945.
Puncaknya pada tanggal 30 Oktober 1945, terjadi baku tembak antara
sekelompok pemuda yang menewaskan Brigadir Jenderal Mallaby.

144 | IPS-SEJARAH



Gambar 14.Bung Tomo
Sumber : https://bit.ly/2HphgZS
Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran Surabaya yang sangat
dahsyat. Rakyat Surabaya bertekad untuk bertempur mati-matian. Hampir
seluruh bagian kota Surabaya ditembaki dan dihujani bom secara membabi-buta
oleh meriam pasukan Inggris. Ribuan penduduk menjadi korban, banyak yang
meninggal dan luka-luka. Perlawanan tidak berhenti, Kobaran api semangat di
seluruh kota menyala nyala bak letusan gunung berapi, TKR dan Laskar serta
bantuan yang aktif dari rakyat Surabaya membuat kota Surabaya terbakar.
Inggris terkejut mereka mendapatkan badai api di Kota Surabaya, awalnya
mereka menduga perlawanan rakyat Indonesia di Surabaya bisa ditaklukkan
dalam tempo 3hari saja, nyatanya pengerahkan persenjataan modern dan taktik
perang yang mumpuni tidak membuat kota surabaya mudah untuk diduduki.
Pertempuran semakin sengit dengan hadirnya para ulama,kyai dan para santri di
medan peperangan. Nama nama besar seperti KH. Hasyim Asy‟ari,KH.Wahab
Hasbullah serta kyai-kyai pesantren lainnya ikut ambil bagian dalam perjuangan
dengan mengerahkan santri-santri (ketika itu masyarakat Jawa khususnya tidak
begitu patuh kepada pemerintahan tetapi mereka sangat patuh dan taat kepada
para kyai dan ulama mereka).

IPS-SEJARAH | 145
Sosok Bung Tomo yang merupakan seorang revolusioner menjadi api pembakar
semangat rakyat Surabaya pun hingga kini terus dikenang jasa dan
perjuangannya. Beliau menyuarakan pidato yang memacu keinginan rakyat
Surabaya untuk mempertahankan Indonesiahinggatitik darah penghabisan. Bung
Tomo mengatakan dengan lantang “Merdeka atau mati?” yang lantas dijawab
oleh ratusan ribu rakyat dengan kata „Merdeka‟ daripada mati sia-sia ditangan
parasekutu. Tidak terduga sama sekali perlawanan bisa bertahan lama,
berlangsung dari hari ke hari, minggu ke minggu. Perlawanan yangpada awalnya
dilakukan secara spontan dan tidak terkoordinasi, semakin hari semakin solid
dan teratur. Pertempuran dasyat ini memakan waktu. hampir satu bulan lamanya,
sebelum seluruh kota jatuh ditangan pihak Inggris. Peristiwa berdarah ini benar
benar membuat inggris merasa berperang dipasifik, medan perang Surabaya
mendapat julukan “neraka” bagi mereka karena kerugian yang disebabkan
tidaklah sedikit sekitar 1600 orang prajurit pengalaman mereka tewas di
Surabaya. Dari peristiwa tersebut maka setiap tanggal 10 November di peringati
sebagai hari pahlawan.
b. Pertempuran Lima hari diSemarang
Perlawanan masyarakat Semarang terhadap tentara Jepang atau sering disebut
dengan istilah pertempuran lima hari di Semarangdiawali dari terbunuhnya Dr.
Kariadi seorang dokter muda asal Semarang dan berbagai tindakan anarkis yang
dilakukan oleh tentara tahanan Jepang yang coba melarikan diri dari tahanan
yang kemudian mengakibatkan kekacauan di sekitar tempat tahanan tentara
Jepang. Tentara tahanan Jepang mencoba untuk mengambil alih kembali kota
Semarang dari kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal tersebut tentu mengundang
amarah masyarakat menimbulkan perlawanan rakyat Semarang terhadap tentara
Jepang di berbagai daerah Semarang. Berkenaan dengan adanya berita
mengenai pemberian racun pada tandon air minum di Jln. Wungkal, seorang
dokter muda asal Semarang tergerak hatinya untuk melakukan penelitian
mengenai tandon yang sudah di racun tersebut. Beliau bernama Drs. Kariadi
yang pada waktu itu menjabat sebagai kepala laboratorium di RS Purusara
Semarang.
Dr. Kariadi segera berangkat ke tandon penampungan air di Jln Wungkal.Diluar
dugaan mobil yang ditumpangi bersama sopirnya dicegat oleh sekelompok

146 | IPS-SEJARAH


tentara Jepang. Dr.Kariadi beserta sopir pribadinya ditembak ditempat. Berita
kematian Dr Karia di membuat rakyat marah dan berhasil menangkap Jendral
Nakamura. Pada tanggal 15 Oktober 1945, Mayor Kido meminta 100 tentara
untuk melakukan penyerangan ke pusat kota mendengar berita penangkapan
Jenderal Nakamura. Di Semarang juga terjadi penangkapan Mr. Wongsonegoro,
Dr. Sukaryo, dan Sudanco Mirza Sidharta.Tanggal 16 Oktober 1945 pertempuran
terus berlanjut dan meluas ke berbagai penjuru kota. Pada tanggal 17 Oktober
1945 terjadi kesepakatan genjatan senjata, namun kesepakatan tersebut tidak
bertahan lama. Pada Tanggal 18 Oktober 1945 Jepang berhasil mematahkan
serangan dari para pemuda dan memberikan perintah kepada pemuda untuk
menyerahkan senjata yang mereka miliki, malam harinya para pemuda tidak mau
menyerahkan senjatanya dan memilih melanjutkan untuk melawan Jepang.Pada
tanggal 19 Oktober 1945,disaat Jepang ingin menghancurkan Kota Semarang
tiba-tiba datanglah tentara Sekutu di Pelabuhan Semarang dengan Kapal HMS
Glenry, yang membuat Jepang kemudian menyerah sehingga berakhirlah
pertempuran lima hari di Semarang.
c. Pertemuran Medan Area
Perang Medan Area merupakan suatu peristiwa dimana perjuangan rakyat
Medan melawan sekutu yang ingin menguasai Indonesia. Setelah Indonesia
memproklamasikan kemerdekaanya pada tanggal 17 Agustus 1945, rakyat
Medan pada saat itu belum mengetahui dan mendengar informasi tersebut. Hal
itu disebabkan karena sulitnya komunikasi dan adanya sensor dari Jepang. Pada
tanggal 9 Oktober 1945 pasukan sekutu mendarat di Medan dibawah pimpinan
T.E.D Kelly.Kedatangan pasukan sekutu diikuti oleh pasukan NICA yang
dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Awalnya mereka diterima
secara baik oleh pemerintahan RI di Sumatera Utara sehubungan dengan
tugasnya untuk membebaskan tawanan perang (tentara Belanda). Akan tetapi,
Inggris malah mempersenjatai mereka dan membentuk Medan Batalyon KNIL,
yang terdiri atas seluruh tawanan yang telah dibebaskan dan dipersenjatai.

IPS-SEJARAH | 147
Peristiwa itulah yang melatarbelakangi terjadinya pertempuran medan area,
sehingga dalam pertempuran tersebut muncullah garis demarkasi yang berasal
dari perundingan Linggarjati yang dilakukan antara RI dan serdadu Inggris yang
kemudian dilanjutkan oleh serdadu Belanda. Sebelum disahka nkanya
perundingan tersebut, Pada tanggal 1 Desember 1945, pihak sekutu memasang
papan-papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area (batas resmi
wilayah Medan) diberbagai sudut kota Medan. Hal ini jelas menimbulkan reaksi
bagi para pemuda untuk melawan kekuatan asing yang mencoba untuk berkuasa
kembali. Pada tanggal 10 Desember 1945, Sekutu dan NICA melancarkan
serangan besar-besaran terhadap kota Medan.Serangan ini menimbulkan
banyak korban di kedua belah pihak. Pada bulan April 1946, Sekutu berhasil
menduduki kota Medan. Pusat perjuangan rakyat Medan kemudian dipindahkan
ke Pematang Siantar. Pada bulan Agustus 1946 telah dibentuk Komando
Resimen Laskar Rakyat Medan Area. Kemudian komando inilah yang terus
mengadakan serangan terhadap sekutu di wilayah Medan. Hampir diseluruh
wilayah Sumatera terjadi perlawanan rakyat terhadap jepang, sekutu, dan
Belanda.
d. Peristiwa Bandung Lautan Api
Pada bulan Oktober 1945, tentara Sekutu memasuki Kota Bandung. Ketika itu
para pejuang Bandung sedang melaksanakan pemi ndahan kekuasaan dan
merebut senjata dan peralatan dari tentara Jepang. Tentara Sekutu menduduki
dan menguasai kantor-kantor penting. Tentara NICA membonceng tentara
Sekutu itu. NICA berkeinginan mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia.
Pada tanggal 21 November 1945, tentara Sekutu mengeluarkan ultimatum
(peringatan) pertama agar Kota Bandung bagian utara dikosongkan oleh pihak
Indonesia selambat-lambatnya tanggal 29 November 1945. Para pejuang kita
harus menyerahkan senjata yang dirampas dari tentara Jepang. Alasannya untuk
menjaga keamanan. Apabila tidak diindahkan, tentara Sekutu akan menyerang
total.
Peringatan ini tidak dihiraukan oleh para pejuang Indonesia. Sejenak saat itu
sering terjadi bentrokan senjata. Kota Bandung terbagi menjadi dua, Bandung
Utara dan Bandung Selatan. Karena persenjataan yang tidak memadahi,

148 | IPS-SEJARAH


pasukan TKR dan para pejuang lainnya tidak dapat mempertahankan Bandung
Utara. Akhirnya Bandung Utara dikuasai oleh Sekutu. Pada tanggal 23 Maret
1946 tentara Sekutu mengeluarkan ultimatum kedua. Mereka menuntut agar
semua masyarakat dan para pejuang TRI (Tentara Republik Indonesia)
mengosongkan kota Bandung bagian selatan. Perlu diketahui bahwa sejak 24
Januari 1946, TKR telah berubah namanya menjadi TRI.
Akhirnya, TRI dan para pejuang lainnya mundur dan mengosongkan Bandung
Selatan. Rakyat diungsikan ke luar Kota Bandung. Sebelum ditinggalkan,
Bandung Selatan dibumihanguskan oleh para pejuang. Bumi hangus adalah
memusnahkan dengan pembakaran semua barang, bangunan, gedung yang
mungkin akan dipakai oleh musuh. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 23 Maret
1946 dan terkenal dengan sebutan Bandung Lautan Api. Dalam peristiwa
tersebut, gugur seorang pejuang Mohammad Toha.
e. Perundingan Linggajati
Perundingan linggarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda
di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status
kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka
Jakarta pada 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua
negara pada 25 Maret 1947. Beberapa hasil perundingan tersebut antara lain :
(1) Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa,
Sumatera dan Madura, (2) Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat
tanggal 1 Januari 1949, (3) Pihak Belanda dan Indonesia Sepakat membentuk
negara RIS, (4) Dalam bentuk RIS Indonesia harus tergabung dalam
Commonwealth/Persemakmuran Indonesia-Belanda dengan mahkota negeri
Belanda sebagai kepalaunit.

IPS-SEJARAH | 149

Gambar 15.Wilayah Indonesia hasil perundingan Linggarjati
Sumber :https://bit.ly/2qPNQOn
Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli
1947, Gubernur Jendral H.J. van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda
tidak terikat lagi dengan perjanjian ini, dan pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah
Agresi Militer Belanda I. Atas permintaan India dan Australia, pada 31 Juli 1947
masalah agresimiliter yang dilancarkan Belanda dimasukkan ke dalam agenda
Dewan Keamanan PBB, yang kemudian mengeluarkan Resolusi No. 27tanggal1
Agustus 1947, yang isinya menyerukan agar konflik bersenjatadihentikan. Dewan
Keamanan PBB de facto mengakui eksistensi Republik Indonesia. Hal ini terbukti
dalam semua resolusi PBB sejak tahun 1947, Dewan Keamanan PBB secara
resmi menggunakan nama Indonesia, dan bukan Netherlands Indies. Sejak
resolusi pertama, yaitu resolusi No. 27 tanggal 1 Augustus 1947, kemudian
resolusi No. 30 dan31 tanggal 25 Agustus 1947, resolusi No. 36 tanggal 1
November 1947, serta resolusi No. 67 tanggal 28 Januari 1949, Dewan
Keamanan PBB selalu menyebutkan konflik antara Republik Indonesia dengan
Belanda sebagai The Indonesian Question. Atas tekanan Dewan KeamananPBB,
pada tanggal 15 Agustus 1947 Pemerintah Belanda akhirnya menyatakan akan
menerima resolusi Dewan Keamanan untuk menghentikan pertempuran.
Pada 17 Agustus 1947 Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Belanda
menerima Resolusi Dewan Keamanan untuk melakukan gencatan senjata, dan
pada 25 Agustus 1947 Dewan Keamanan membentuk suatu komite yang akan

150 | IPS-SEJARAH


menjadi penengah konflik antara Indonesia dan Belanda. Komite ini awalnya
hanyalah sebagai Committee of Good Offices for Indonesia (Komite Jasa Baik
Untuk Indonesia), dan lebih dikenal sebagai Komisi Tiga Negara(KTN), karena
beranggotakan tiga negara, yaitu Australia yang dipilih oleh Indonesia, Belgia
yang dipilih oleh Belanda dan Amerika Serikat sebagai pihak yang netral.
Australia diwakili oleh Richard C. Kirby, Belgia diwakili oleh Paulvan Zeeland dan
Amerika Serikat menunjuk Dr.Frank Graham.
f. Agresi Militer Belanda I
Aksi yang dilakukan ini merupakan respon Belanda atas perjanjian Linggarjati.
Gubernur Jendral H.J. van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak
terikat lagi dengan perjanjian ini, dan pada tanggal 21 Juli 1947, meletuslah
Agresi Militer Belanda I. Tujuan utama agresi Belandaadalahmerebutdaerah-
daerahperkebunanyangkayadandaerah yang memiliki sumber dayaalam.
Fokus serangan tentara Belanda di tiga tempat, yaitu Sumatera Timur, Jawa
Tengah dan Jawa Timur. Di Sumatera Timur, sasaran mereka adalah daerah
perkebunan tembakau, di Jawa Tengah mereka menguasai seluruh pantai utara,
dan di Jawa Timur, sasaran utamanya adalah wilayah yang terdapat perkebunan
tebu dan pabrik-pabrik gula.
Agresi tentara Belanda berhasil merebut daerah -daerah di wilayah
RepublikIndonesiayangsangatpentingdankayasepertikotapelabuhan, perkebunan
dan pertambangan. Akibat tindakan Belanda tersebut menyebabkan banyak
korban jiwa dari rakyat Indonesia. Pada 29 Juli 1947, pesawat Dakota Republik
dengan simbol Palang Merah di badan pesawat yang membawa obat-obatan dari
Singapura, sumbanganPalangMerah Malaya ditembak jatuh oleh Belanda dan
mengakibatkan tewasnya Komodor Muda Udara Mas Agustinus Adisucipto,
Komodor Muda Udara dr. Abdulrahman Saleh dan Perwira Muda Udara I
Adisumarno Wiryokusumo.

IPS-SEJARAH | 151
Dewan Keamanan PBB selalu menyebutkan konflik antara Republik Indonesia
dengan Belanda sebagai The Indonesian Question. Atas tekanan Dewan
Keamanan PBB, pada tanggal 15 Agustus 1947 Pemerintah Belanda akhirnya
menyatakan akan menerima resolu si Dewan Keamanan untuk
menghentikanpertempuran.
g. Perundingan Renville
Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang
ditanda tangani pada tanggal 17 Januari 1948 di ataskapal perang Amerika
Serikat USS Renville yang berlabuh di Tanjung Priok Jakarta. Pihak yang hadir
pada perundingan Renville antara lain : (1) Delegasi Indonesia di wakili oleh Amir
syarifudin (ketua), Ali Sastroamijoyo, H. Agus Salim, Dr.J. Leimena, Dr. Coatik
Len, dan Nasrun, (2) Delegasi Belanda di wakili oleh R.Abdul Kadir Wijoyoatmojo
(ketua), Mr. H..A.L. Van Vredenburg, Dr.P.J. Koets, dan Mr.Dr.Chr.Soumokil, (3)
PBB sebagai mediator di wakili oleh Frank Graham (ketua), Paul Van Zeeland,
dan Richard Kirby.
Isi perjanjian renville yang disepakati antara lain: (1) Belanda berdaulat atas
Indonesia sebelum Indonesia mengubah menjadi RIS (Republik Indonesia
Serikat), (2) Belanda hanya mengakui Jawatengah,
Yogjakarta,danSumatrasebagaibagianwilayahRepublikIndonesia,(3) Disetujuinya
sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah
pendudukan Belanda, (4) TNIharus ditarik mundur dari daerah -daerah
kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur.

Gambar 16.Wilayah Indonesia hasil perjanjian Renville
Sumber : https://bit.ly/2F8T5gq

152 | IPS-SEJARAH


Sebagai konsekuensi ditandatanganinya Perjanjian Renville, mengakibatkan
berbagai dampak bagi bangsa Indonesia, diantaranya adalah sebagai berikut :
(1) Wilayah RI semakin sempit dikarenakanditerimanya garis demarkasi Van
Mook, wilayah Republik Indonesia meliputi Yogyakarta dan sebagian Jawa
Timur, (2) Anggota TNI yang masih berada di daerah-daerah yang dikuasai
Belanda, harus ditarik masuk ke wilayah RI. Di Jawa Barat ada sekitar 35.000
orang tentara Divisi Siliwangi pada tanggal 1 Februari 1948 dihijrahkan ke
Wilayah RI,(3) Isi Perjanjian Renville mendapat tentangan sehingga muncul mosi
tidak percaya terhadap Kabinet Amir Syarifuddin sehingga pada tanggal 23
Januari 1948, Amir menyerahkan kembali mandatnya kepada Presiden,( 4)
Perjanjian Renville menimbulkan permasalahan baru,yaitu pembentukan
pemerintahan peralihan yang tidak sesuai dengan yang terdapat dalam
perjanjian Linggarjati.
Setelah perjanjian Renville pihak Belanda rupanya belummenyerah juga,mereka
masih ingin menguasai Indonesia seutuhnya,sehinggapada19 Desember 1948
mereka melancarkan Agresi Militer Belanda II.
h. Agresi Militer Belanda II
Setelah perjanjian Renville pihak Belanda rupanya belum menyerah juga,mereka
masihingin menguasai Indonesia seutuhnya. Pada tanggal 18 Desember
Belanda melancarkan agresi militer II dan pada tanggal 19 Desember 1948
ibukota RI Yogyakatra dengan mudah dikuasainya. Para pemimpin RI
membiarkan dirinya ditangkap dengan harapan bahwa opini dunia akan
mengecam agresi tersebut sehingga kemenangan militer Belanda akan berbalik
menjadi kekalahan dalam bidang diplomatik (Rickefs, 1991:347).
Belanda menangkap dan menahan tokoh-tokoh RI yang tetap tinggal di ibu kota,
yaitu Presiden Sukarno, Wakil Presiden Muh. Hatta, Mr. Assaat (ketua BP-KNIP),
Agus Salim (menteri luar negeri), Sutan Syahrir dan Ali Sastroamidjojo. Namun
sebelumnya diadakan sidang kabinet dengan keputusan bahwa mereka tetap
tinggal di ibu kota dan memberikan mandat kepada Menteri Kemakmuran

IPS-SEJARAH | 153
Sjafrudin Prawiranegara untuk membentuk PDRI (Pemerintahan Darurat
Republik Indonesia) di Sumatra. Namun keputusan kabinet tersebut tidak
didukung oleh para perwira militer seperti Jenderal Sudirman dan T.B
Simatupang.
Sementara itu, dengan dasar pertimbangan “berhubung dengan ditawannya
pemimpin-pemimpin RI “ dan “ untuk “Segera dapat mengisi kevakuman
pemerintahan sipil”, Panglima Tentaar Territorium Djawa (PTTD) Kolonel A. H
Nasution mengeluarkan maklumat no. 2/MBKD pada tanggal 22 Desember 1948
yang mengumumkan berlakunya pemerintahan mil iter untuk seluruh Jawa,
dengan sistem pemerintahan gerilya yang bersifat “total”, yaitu menggunakan
sistem pertahanan-keamanan rakyat semesta (Hankam Rata). Menghadapi
sistem dan taktik gerilya ini, Belanda merasa mendapat tekanan-tekanan dari
pasukan RI. Divisi I Siliwangi yang dahulu dihijrahkan, dikembalikan ke daerah-
daerah yang dahulu ditinggalkan tanpa mengenal batas-batas formal yang
ditetapkan di dalam perjanjian Renville ( Muhaimin, 2002:63).
i. Serangan Umum 1 maret 1949
Serangan umum 1 Maret 1949 adalah serangan yang dilaksanakan padatanggal
1 Maret 1949. Serangan bertujuan untuk menunjukkan kepada dunia
internasional bahwa Republik Indonesia cukup kuat untuk mempertahankan
kemerdekaan, meskipun ibu kotanya telah diduduki oleh Belanda.Serangan
Umum 1 Maret 1949 dilakukan oleh pasukan TNI dari Brigade10/Wehkreise III di
bawah pimpinan Letnan Kolonel Soeharto, setelah terlebih dahulu mendapat
persetujuan dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX (KepalaDaerah Istimewa
Yogyakarta). Pada malam hari menjelang serangan umumitu, pasukan-pasukan
TNI telah mendekati kota dan dalam jumlah kecil mulaidisusupkan ke dalam kota.
Pagi hari pada tanggal 1 Maret 1949 sekitar pukul 06.00 WIB sewaktu sirine
berbunyi tanda jam malam telah berakhir, seranganumum dilancarkan dari
segala penjuru kota. Pasukan Belanda tidak mendugaakan ada serangan
mendadak seperti itu, sehingga dalam waktu yang relative singkat pasukan TNI
berhasil memukul mundur pasukan Belanda keluar Yogyakarta.
Dalam Serangan Umum TNI akhirnya berhasil menduduki Yogyakartaselama
enam jam. Peristiwa ini berhasil mematahkan propaganda Belanda yang

154 | IPS-SEJARAH


menyatakan bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi. Keberhasilan
Serangan Umum 1 Maret 1949 mendatangkan dukungan internasional terhadap
bangsa Indonesia. Peristiwa ini menjadi pendorong berubahnya sikap pemerintah
Amerika Serikat terhadap Belanda. Pemerintah Amerika Serikat yang semula
mendukung Belanda, berbalik menekan Belanda agar melakukan perundingan
dengan pihak RI. Oleh karena desakan itu, serta kedudukannyayang makin
terdesak oleh gerilyawan Indonesia, Belanda akhirnya bersedia berunding
dengan RI.
j. Persetujuan Roem- Royen
Pada tanggal 16 April -7 Mei 1949 mulai diadakan pembicaraan antara kedua
delegasi hingga menghasilkan suatu kesepakatan. Pasal utama pembicaraan
adalah mengenai kembalinya Pemerintah RI ke Yogyakarta. Ketua delegasi
Indonesia, Moh. Roem tetap pada pendiriannya bahwa persoalan tersebut harus
dibicarakan terlebih dahulu, sebelum pokok-pokok yang lain dibahas. Sementara
Van Royen tetap berpegang bahwa persoalan itu sebagai hal yang utuh yang
tidak dapat dipisahkan dari lainnya
Meski terdapat pasal-pasal yang masih disengketakan, akhirnya terdapat
maklumat bersama yang dikenal sebagai perundingan Indonesia-Belanda yang
dikenal sebagai Persetujuan Roem Royen yang menghasilkan tiga pokok
kesepakatan dari delegasi Indonesia dan juga sesuai dengan instruksi Dewan
Keamanan PBB tanggal 23 Maret 1949 ,yaitu:
a) Mengeluarkan perintah kepada pasukan RI untuk menghentikan perang
gerilya
b) Kerja sama yang mengarah pada pemulihan perdamaian dan memelihara
ketertiban.
c) Ikut serta dalam KMB (Konferensi Meja Bundar) di Den Haag

Van Royen atas nama Pemerintah Belanda mengeluarkan suatu pernyataan,
yaitu:

IPS-SEJARAH | 155
a) Persetujuan mengenai kembalinya Pemerintah Republik ke Yogyakarta
b) Penghentian segala operasi militer dan pembebasan semua tahanan
politik.
c) Penghentian pembentukan negara-negara boneka atau daerah-daerah
otonom di wilayah-wilayah yang berada dibawah pengawasan RI.
k. Konferensi Meja Bundar
Pada Konferensi Meja Bundar yang dilaksanakan di Denhaag Pada tanggal 23
Agustus 1949 sampai 2 November 1949, Indonesia diwakili oleh: Drs. Hatta
(ketua), Nir. Moh. Roem, Prof Dr. Mr. Supomo, Dr. J. Leitnena, Mr. Ali
Sastroamijoyo, Ir. Djuanda, Dr. Sukiman, Mr.Suyono Hadinoto, Dr. Sumitro
Djojohadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringgodigdo, Kolonel T.B.Simatupang,
Mr.Muwardi.Perwakilan BFO ini dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak.
Perwakilan Belanda dipimpin oleh Mr. van Maarseveen dan UNCI diwakili
Chritchley.
Isi dari Konferensi Meja Bundar: (1) Belanda mengakui kedaulatan Republik
Indonesia Serikat (RIS) sebagai sebuah negara yang merdeka, (2) Status
Provinsi Irian Barat diselesaikan paling lama dalam waktu
setahun,sesudahpengakuankedaulatan,(3)DibentuknyaUniIndonesia- Belanda
untuk bekerja sama dengan status sukarela dan sederajat, (4) Republik
Indonesia Serikat akan mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak-
hak konsesi serta izin baru untuk perusahaan- perusahaan Belanda, (5) Republik
Indonesia Serikat harus membayar semua utang Belanda yang dari tahun1942.
2. Kehidupan Bangsa Indonesia pada masa Orde Lama
a. Situasi Politik pada Masa Demokrasi Liberal
Masa Demokrasi Liberal adalah masa ketika pemerintah Indonesia
menggunakan UUDS 1950 (Undang-Undang Dasar Sementara) sebagai undang-
undang negara. Masa Demokrasi Liberal disebut pula masa Demokrasi
Parlementer, karena sistem politik dan ekonomi yang berlaku menggunakan
prinsip-prinsip parlemen. Masa ini berlangsung mulai 17 Agustus 1950 sampai 6
Juli 1959.Pada masa berlakunya UUDS 1950 terjadi instabilas pemerintahan.Hal
ni dibuktikan dengan munculnya gerakan separatis pemberontakan di berbagai

156 | IPS-SEJARAH


daerah dan jatuh bangunnya kabinet. Hanya dalam rentang waktu 10 tahun
terdapat 8kali pergantian kabinet yaitu:
1) Kabinet Natsir (6 September 1950-20 Maret 1951)
Kabinet ini merupakan koalisi dari beberapa partai dengan intinya Partai
Masyumi. Program kabinet ini antara lain:
 Usaha mendapatkan keamanan dan ketertiban
 Konsolidasi dan penyempurnaan susunan pemerintahan
 Perbaikan institusi Angkatan Perang
 Penyelesaian Irian Barat
 Mengembangkan dan memperkuat kekuatan ekonomi kerakyatan.
Kebijakan luar negeri pemerintahan Natsir adalah bebas dan netral namun tetap
bersimpati pada negara–negara Barat. Pada bulan September 1950 Indonesia
diterima sebagai anggota PBB (Ricklefs,1991: 363). Sementara itu permasalahan
yang dihadapi kabinet tersebut adalah:
 Terganggunya stabilitas keamanan (adanya pemberontakan RMS dan
DI/TII Kartosuwiryo).
 Kegagalan membentuk pemerintahan koalisi antara Masyumi dan PNI
 Belanda menolak pengembalian atas Irian Barat (hasil keputusan KMB,
masalah Irian Barat akan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun
setelah KMB tahun 1949).
Kegagalan perundingan Indonesia-Belanda tentang Irian Barat, menimbulkan
mosi tidak percaya dari parlemen terhadap pemerintahan Natsir. Krisis ini
bertambah dengan adanya mosi dari Hadikusumo (PNI) berkaitan pencabutan
PP no 39/1950 tentang DPRS dan DPRDS yang diakomodasi parlemen
sehingga kabinet Natsir jatuh.

IPS-SEJARAH | 157
2) Kabinet Sukiman (April 1951-Pebruari 1952)
Setelah kabinet Natsir jatuh, Presiden Sukarno menunjuk Sukiman Wiryosanjoyo
(Masyumi) dan Sidik Joyosukarto (PNI) untuk membentuk kabinet koalisi.
Program kabinet ini adalah:
 Pelaksanaan politik Luar negeri bebas aktif
 Perjuangan diplomasi merebut Irian Barat
 Persiapan penyelenggaraan Pemilu I
 Sosial-ekonomi, mengusahakan kemakmuran rakyat dan perbaikan hukum
agraria
 Keamanan, menjamin keamanan dan ketenteraman.
Kabinet Sukiman akhirnya jatuh disebabkan dianggap melanggar politik
luar negeri bebas aktif dengan melakukan persetujuan MSA (Mutual
Security Act) dengan Amerika Serikat tahun 1951. MSA merupakan
persetujuan bantuan ekonomi dan persenjataan dari USA kepada
Indonesia.
3) Kabinet Wilopo (April 1952–Juni 1953)
Program kabinet Wilopo adalah:
 Persiapan Pemilu (pemilihan konstituante,DPR dan DPRD)
 Kemakmuran, pendidikan dan keamaanan
 Pelaksanaan politik bebas aktif
 Pengembalian Irian Barat dalam NKRI
Permasalahan yang dihadapi kabinet Wilopo adalah:
 Munculnya gerakan separatis
 Keadaan perekonomian dan politik belum membaik
 Persoalan Irian Barat belum selesai
 Munculnya peristiwa 17 Oktober 1952.
Peristiwa 17 Oktober terjadi ketika sekelompok perwira militer yang kehilangan
jabatannya disebabkan mereka memaksa Presiden Sukarno untuk
membubarkan parlemen (Herbert Feith, 1995:14). Hal ini bermula dari usaha
perwira militer seperti Kepala Staf Angkatan Perang Repubklik Indonesia Kolonel
T.B. Simatupang dan Kepala Staf Angkatan Darat Kolonel A H Nasution

158 | IPS-SEJARAH


berencana melaksanakan reorganisasi dan rasionalisasi kekuatan TNI dengan
memperkecil jumlah prajurit namun berjiwa profesional dan berdisiplin. Rencana
rasionalisasi tersebut dalam rangka penghematan Anggaran Belanja Negara.
Program tersebut ditentang oleh kalangan militer sendiri terutama dari mantan
pasukan PETA dan Laskar –laskar serta Parlemen. Bahkan parlemen
mengadakan sidang menuntut diadakannya pergantian pucuk pimpinan militer.
Sementara itu pihak TNI mengganggap bahwa apa yang dilakukan parlemen
sebagai bukti bahwa DPRS melakukan intervensi dalam urusan internal TNI–AD.
Akhirnya tanggal 17 Oktober 1952 terjadi demonstrasi yang diprakarsai militer
mendesak pada presiden untuk membubarkan DPRS. Presiden Sukarno
menolak tuntutan tersebut bahkan A.H. Nasution dicopot dari jabatannya diganti
dengan Kolonel Bambang Sugeng.
Dampak dari peristiwa tersebut mempengaruhi masalah pemerintahan termasuk
kedudukan kabinet Wilopo. Kabinet ini semakin lemah ketika terjadi peristiwa
Tanjung Morawa di Sumatra Timur. Kasus Tanjung Morawa bermula pihak
keamanan berusaha memindahkan para penghuni liar dari tanah -tanah
perkebunan milik Belanda. Hal ini berkaitan dengan hasil persetujuan KMB yang
mengijinkan pengusaha-pengusaha asing kembali mengurusi tanah -tanah
perkebunannya yang ditinggalkannya. Penghuni liar tersebut telah dihasut oleh
PKI untuk mempertahankan tanahnya sehingga terjadi tindak kekerasan yang
menimbulkan korban pada masyarakat. Peristiwa tersebut menyebabkan Kabinet
Wilopo mengembalikan mandatnya pada presiden Sukarno.
4) Kabinet Ali Sastroamidjoyo I(Juli 1953-Juli 1955)
Kabinet ini merupakan koalisi PNI dan partai NU serta partai-partai kecil lainnya.
Sementara Masyumi dan PSI (Partai Sosialis Indonesia) berada diluar
pemerintahan. Program kerja kabinet ini antara lain:
 Pengindonesiaan perekonomian dan memberi kesempatan kepada
pengusaha pribumi.

IPS-SEJARAH | 159
 Pelaksanaan perekonomiaan Ali Baba yaitu kerja sama antara pengusaha
pribumi dengan pengusaha keturunan Tionghua dalam bidang
perekonomian di Indonesia.
Program kabinet Ali I yang menonjol adalah penyelenggaraan Konferensi Asia
Afrika di Bandung tanggal 18 –25 April 1955. Dalam KAA tersebut juga
merekomendasikan dukungan kepada Indonesia tentang masalah Irian Barat.
Pada akhirnya kabinet ini juga mengembalikan mandatnya pada presiden tanggal
24 Juli 1955. Penyebabnya adalah masalah pergantian KSAD (Komando Staf
Angkatan Darat) yang masih berkaitan dengan peristiwa 17 Oktober 1952.
Kabinet Ali berkeinginan mengangkat KSAD dari kelompok TNI yang anti
peristiwa 17 Oktober yaitu Kolonel Bambang Utoyo namun petinggi TNI menolak
dengan alasan bahwa dalam tradisi TNI, pengangkatan KSAD didasarkan pada
senioritas dan kecakapan (Muhaimin, 2002:84). Parlemen akhirnya mengajukan
mosi tidak percaya kepada Kabinet Ali yang dianggap tidak mampu
menghadapi tekanan TNI-AD sehingga mengembalikan mandatnya kepada
presiden. Meskipun menurut sistem politik bahwa yang dapat menjatuhkan
kabinet adalah partai-partai politik di parlemen tetapi momen jatuhnya kabinet Ali
I disebabkan oleh kekuatan Angkatan Darat. Namun kabinet ini merupakan
kabinet terlama yang dapat bertahan pada masa demokrasi parlementer.
5) Kabinet Burhanudin Harahap (Agustus 1955-Maret 1956)
Setelah berlangsung perundingan yang rumit pasca jatuhnya Kabinet Ali yang
pertama ( Ali I),Burhannudin Harahap (Masyumi) berhasil menyusun kabinet
yang didukung oleh Masyumi,PSI dan Partai NU. Program kabinet tersebut
antara lain:
 Pemberantasan korupsi (antara lain dengan menangkap mantan Menteri
Kehakiman Kabinet Ali I yaitu Jody Gondokusumo dengan tuduhan
korupsi).
 Pelaksanaan pemilu I
Untuk mengurangi ketegangan dengan militer, Perdana Menteri Burhannudin
mengangkat kembali A. H Nasution sebagai KSAD. Hal ini disebabkan
pemerintah menginginkan dukungan militer untuk menjaga stabilitas keamanan
berkaitan dengan rencana pelaksanaan pemilu.

160 | IPS-SEJARAH


Kabinet Burhanudin berhasil menyelenggarakan pemilu I di Indonesia dengan
pelaksanaan sebagai berikut:
–29 September 1955 memilih anggota DPR
–15 Desember 1955 memilih anggota Konstituante
6) Kabinet Ali Sastroamidjoyo II (Maret 1956-Maret 1957)
Kabinet Ali II merupakan kabinet koalisi partai–partai besar hasil pemilu 1955
kecuali PKI sehinggga terdiri atas PNI,Masyumi dan Partai NU. Program
kabinet tersebut disebut dengan Rencana Lima Tahun, dengan agenda
sebagai berikut:
 Perjuangan merebut Irian Barat
 Pembentukan daerah-daerah otonom
 Pemilihan anggota DPRD
 Perbaikan nasib buruh dan pegawai
 Menyehatkan keuangan negara
 Pergantian ekonomi kolonial menjadi nasional (Notosusanto,1977:96).
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi kabinet dalam melaksanakan
agenda pemerintahan adalah:
 Timbulnya semangat anti Cina di masyarakat
 Hubungan memburuk dengan Belanda karena pengingkaran pemerintah
Indonesia terhadap persetujuan hutang-hutangnya dalam kesepakatan
KMB
 Penyelundupan barang-barang import
 Ketidakpuasan daerah (terutama Sumatera dan Sulawesi) tentang alokasi
beaya pembangunan antara daerah dan pusat.
7) Kabinet Djuanda (April 1957–Juli 1959)
Kabinet tersebut merupakan Zaken Kabinet, dengan programnya terdiri 5 (lima)
pasal (Panca Karya) sehingga disebut kabinet karya Program kerjanya adalah:
 Membentuk Dewan Nasional
 Normalisasi situasi negara dan mempergiat pembangunan

IPS-SEJARAH | 161
 Perjuangan merebut Irian Barat
 Melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB ( Notosusanto,1977:98).
Posisi kabinet Djuanda sangat kuat karena negara dalam keadaan bahaya
sehingga yang berperan adalah presiden dan TNI sehingga parlemen tidak dapat
mengeluarkan mosi untuk menjatuhkan kabinet. Pemerintah juga membentuk
Dewan Nasional yang diketuai Sukarno, bertujuan menampung dan menyalurkan
pertumbuhan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat serta bertugas sebagai
penasehat dalam menjalankan pemerintahan dan menjaga stabilitas keamanan.
Namun pada prakteknya, pembentukan Dewan Nasional tersebut untuk
memperkuat otoritas Sukarno serta sebagai forum tandingan bagi pengaruh
partai-partai politik di pemerintahan. Dewan Nasional yang ektra-konstitusional
tersebut menurut Sukarno berkedudukan lebih tinggi dari kabinet karena dewan
tersebut mencerminkan seluruh bangsa sedangkan kabinet hanya mencerminkan
parlemen (Mahfud M D,2000: 54).
Dalam perkembangannya, pemerintahan tetap tidak berhasil mengatasi berbagai
krisis, bahkan pergolakan di daerah semakin meningkat. Para perwira militer di
daerah seperti Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Simbolon, Let. Kol Ahmad Husein
dan Let. Kol Samual mengadakan pertemuan di Palembang dengan hasil berupa
tuntutan kepada pemerintah pusat yaitu:
 Muhammad Hatta dikembalikan kedudukannya sebagai wapres
 Jenderal Nasution beserta jajarannya harus diganti
 Pembatasan gerakan dan paham komunis melalui Undang -undang.
Tuntutan tersebut tidak ditanggapi oleh pemerintah Pusat sehingga perwira
daerah mengultimatum agar Kabinet Djuanda mengundurkan diri. Pada tanggal
15 Pebruari 1958 Ahmad Husein memproklamirkan berdirinya PRRI
(Pemerintahan Revolusioner Rebublik Indonesia) dengan Perdana Menterinya,
Syafrudin Prawiranegara (tokoh Masyumi). PRRI mendapat dukungan dari
daerah Sulawesi dengan munculnya gerakan Permesta sehingga
pemberontakan ini disebut PRRI/Permesta.
Sementara itu Dewan Konstituante hasil pemilu 1955 yang bertugas menyusun
Undang-undang Dasar gagal melaksanakan tugasnya. Keadaan ini semakin
tegang dengan adanya pemberontakan PRRI/Permesta. Akhirnya presiden

162 | IPS-SEJARAH


Sukarno memutuskan mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sehingga
kabinet Djuanda berakhir.
b. Situasi Ekonomi pada Masa Demokrasi Liberal
Pada masa Demokrasi Parlementer, bangsa Indonesia menghadapi
permasalahan ekonomi. Permasalahan tersebut antara lain tingginya jumlah
mata uang yangberedar dan meningkatnyabiaya hidup. Selain itu juga
pertambahan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan yang rendah. Untuk
memperbaiki kondisi ekonomi, pemerintah melakukan berbagai upaya, untuk
mengatasi krisis ekonomi tersebut.
Dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasidefisit
anggaran, pada tanggal 20 Maret 1950, Menteri Keuangan, Syafrudin
Prawiranegara, mengambil kebijakan memotong semua uang yang
bernilaiRp2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya. Melalui kebijakan
ini,jumlah uang yang beredar dapat dikurangi.
Sistem Ekonomi Gerakan Benteng merupakan usaha pemerintah
untukmengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi
nasional.Struktur ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia
banyak didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etnisCina
sebagai penggerak perekonomian Indonesia. Kondisi inilah yang ingin diubah
melalui sistem ekonomi Gerakan Banteng. Tujuan dari sistem ekonomiGerakan
Banteng adalah:
1) Menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia.
Parapengusaha Indonesia yang bermodal lemah diberi kesempatan
untukberpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.
2) Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing
dandiberikan bantuan kredit.
3) Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan
berkembangmenjadi maju.

IPS-SEJARAH | 163
Gerakan Benteng dimulai pada bulan April 1950. Hasilnya selama 3tahun (1950-
1953) lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerimabantuan kredit
dari program ini. Tetapi, tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan baik dan
mengakibatkan beban keuangan pemerintah makin besar.Tidak dapat
tercapainya tujuan Gerakan Banteng antara lain disebabkan oleh:
1) Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non
pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal.
2) Para pengusaha pribumi memiliki mental yang cenderung konsumtif.
3) Para pengusaha pribumi sangat bergantung pada pemerintah.
4) Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya.
5) Para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan
menikmati cara hidup mewah.
6) Para pengusaha menyalah gunakan kebijakan dengan mencari keuntungan
secara cepat dari kredit yang mereka peroleh.
Usaha pemerintah lainnya dalam usaha memulihkan ekonomi adalah
nasiomalisme perusahaan asing. Hal ini dilakukan dengan pencabutan hakmilik
Belanda atau asing yang kemudian diambil alih atau ditetapkanstatusnya sebagai
milik pemerintah Republik Indonesia. Nasionalisasi yang dilakukan pemerintah
terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama yaitu tahap pengambil alihan, penyitaan
dan penguasaan. Tahap kedua yaitu tahap pengambilan kebijakan yang
pasti,yakni perusahaan-perusahaan yang diambil alih itu kemudian
dinasionalisasikan.
Usaha perbaikan ekonomi lain yang dilakukan adalah pada masa Kabinet
Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasike Bel anda untuk
merundingkan masalah Finansial Ekonomi (Finek).Perundingan ini dilakukan
pada tangal 7 Januari 1956. Rancangan persetujuanFinek yang diajukan
Indonesia terhadap pemerintah Belanda adalah sebagaiberikut:
1) Pembatalan Persetujuan Finek hasil KMB
2) Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral
3) Hubungan finek didasarkan atas undang-undang Nasional, tidak bolehdiikat
oleh perjanjian lain.

164 | IPS-SEJARAH


Namun usul Indonesia ini tidak diterima oleh Pemerintah Belanda,
sehinggapemerintah Indonesia secara sepihak melaksanakan rancangan
fineknya dengan membubarkan Uni Indonesia -Belanda pada tanggal 13
Febuari1956 dengan tujuan melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan
Belanda.Dampak dari pelaksanaan finek ini, banyak pengusaha Belanda yang
menjualperusahaannya, sedangkan pengusaha pribumi belum mampu
mengambil alihperusahaan Belanda tersebut.
c. Situasi Politik pada Masa Demokrasi Terpimpin
Masa Demokrasi Terpimpin adalah masa ketika Indonesia menerapkan suatu
sistem pemerintahan dengan seluruh keputusan pemerintah berpusatpada
kepala negara. Pada saat itu, jabatan kepala negara dijabat oleh Presiden
Soekarno. Masa Demokrasi Termimpin berlangsung sejak dikeluarkannya Dekrit
Presiden 5 Juli 1959 sampai tahun 1965.
Demokrasi terpimpin berawal dari peristiwa gagalnya Dewan Konstituante yang
bertugas menyusun UUD yang baru. Hal ini disebabkan adanya pertentangan
diantara partai politik di Konstituante.Dewan Konstituante berbeda pendapat
dalam merumuskan dasar negara. Pertentangan tersebut antara kelompo k
pendukung dasar negara Pancasila dan pendukung dasar negara berdasar
syariat Islam. Kelompok Islam mengusulkan agar mengamademen dengan
memasukkan kata–kata : dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi
pemeluk–pemeluknya” kedalam Pembukaan UUD 1945.
Usul amandemen tersebut ditolak oleh sebagian besar anggota Konstituante
dalam sidang tanggal 29 Mei 1959 dengan perbandingan suara 201 (setuju)
berbanding 265(menolak). Sesuai dengan ketentuan tata tertib maka diadakan
pemungutan suara dua kali lagi. Pemungutan suara terakhir dilakukan tanggal 2
Juni 1959 namun tidak mencapai quorum. Akhirnya Konstituante mengadakan
reses atau masa istirahat yang ternyata untuk waktu tanpa batas.

IPS-SEJARAH | 165
Dengan memuncaknya krisis nasional dan untuk menjaga ekses–ekses politik
yang mengganggu ketertiban negara, maka KSAD Letjen. A. H Nasution atas
nama pemerintah/Penguasa Perang Pusat (Peperpu), pada tanggal 3 Juni 1959
mengeluarkan peraturan No. Prt./Peperpu/040/1959 tentang larangan
mengadakan kegiatan politik.
Dengan jaminan dan dukungan dari Angkatan Bersenjata, Presiden Sukarno
pada tanggal 5 Juli 1959, mengumumkan Dekrit Presiden. Keputusan Presiden R
I No. 150 tahun 1959 yang dikenal sebagai Dekrit Presiden 5 Juli 1959 memuat
tiga hal yaitu:
1) Menetapkan pembubaran Konstituante
2) Menetapkan UUD 45 berlaku lagi bagi segenap Bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan
Dekrit ini, dan tidak berlaku lagi UUDS
3) Pembentukan MPRS, yang terdiri atas anggota–anggota DPR ditambah
dengan utusan–utusan daerah dan golongan, serta pembentukan Dewan
Pertimbangan Agung Sementara dalam waktu yang sesingkat–singkatnya.
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mendapat dukungan komponen masyarakat, TNI,
Mahkamah agung serta sebagaian besar anggota DPR. Hal ini disebabkan
masyarakat mendambakan stabilitas politik dan keamanan dalam rangka
pembangunan bangsa. Namun Dekrit Presiden tidak dapat dilepaskan dengan
berlakunya konsep Demokrasi Terpimpin.
Demokrasi Terpimpin pertama–tama adalah sebagai suatu alat untuk mengatasi
perpecahan yang muncul di dataran politik Indonesia dalam kurun waktu
pertengahan tahun 1950-an. Untuk menggantikan pertentangan di parlemen
antara partai politik, suatu sistem yang lebih otoriter perlu diciptakan dimana
peran utama dimainkan oleh Presiden Sukarno (Harold Crouch1999;44).
Dalam rangka mengurangi peran kontrol partai politik yang menolak Demokrasi
Terpimpin, Presiden Sukarno mengeluarkan Peraturan Presiden No. 7 tahun
1959 yang berisi ketentuan kewajiban partai–partai politik mencantumkan
AD/ART(anggaran dasar/anggaran rumah tangga), dengan asas dan tujuan tidak
bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, serta membubarkan partai–
partai politik yang terlibat dalam pemberontakan–pemberontakan. Aturan

166 | IPS-SEJARAH


tersebut mengakibatkan Partai Masyumi dan Partai Sosialis dibubarkan karena
dianggap mendukung pemberontakan PRRI/Permesta.
Pada awal pelaksanaan Demokrasi terpimpin, Indonesia cukup berperan aktif
dalam menciptakan perdamaian dan hubungan Internasional. Hal ini tampak
pada kebijakan-kebijakan presiden dalam politik luar negerinya, antara lain
sebagai berikut :
 Ikut ambil bagian dalam upaya perdamaian di Kongo dengan mengirimkan
Misi Garuda II yang bergabung dengan pasukan perdamaian PBB yang
bernama United Nations Operation of Congo (UNOC).
 Pada tanggal 30 September 1960, presiden Soekarno berpidato dalam
sidang umum PBB yang -ienguraikan tentang Pancasila, perjuangan
merebut Irian Barat, Kolonialisme, meredakan ketegangan dunia Timur dan
Barat serta usaha memperbaiki orgianisasi PBB. Pidato presiden Soekarno
ini berjudul To Build The World a New ( membangun dunia baru )
 Ikut memprakarsai berdirinya Gerakan Nonblok
 Berhasil menyelenggarakan pesta olah raga bangsa-bangsa Asia (Asian
Games IV) di Jakarta 24 4 September 1962.
Akan tetapi hubungan Indonesia dengan negara-negara Barat semakin
merenggang setelah Barat bersifat pasif dalam masalah pengembalian Irian
Barat kepada Indonesia. Sebaliknya hubungan dengan negara-negara sosialis
komunis erat, karena Uni Soviet bersedia memberi kredit dalam pembelian
peralatan militer. Politik luar negeri bebas-aktif diganti dengan politik luar Negeri
poros Jakarta - Pnom Pghen-Peking. Presiden Soekarno mempertentangkan
Nefo - Oldefo Indonesia dengan negara-negara Komunis termasuk dalam Blok
Nefo (New Emerging Forces) terdiri dari negara-negara Eropa Barat, Inggris dar
Amerika Serikat. Sebagai bagian terhadap aksi menentang oldefo-Indonesia
melakukan konfrontasi dengan Malaysia. Hal ini disebabkan pemerintah tidak
setuju dengan pembentukan negara federasi Malays ia yang dianggap
membahayakan eksistensi Indonesia dan negara-negara Blok Nefo.

IPS-SEJARAH | 167
Konsepsi Demokrasi Terpimpin antara lain pembentukan lembaga negara baru
yang ektra–konstitusional yaitu Dewan Nasional yang diketuai Sukarno sendiri
dan bertugas memberi nasehat pada kabinet. Untuk pelaksanaannya dibentuk
kabinet baru yang melibatkan semua partai politik termasuk PKI. Pada bulan Juli
1959, Sukarno mengumumkan kabinetnya yang bernama Kabinet Kerja yang
terdiri dari sembilan menteri disebut Menteri–Menteri Kabinet Inti dan 24 menteri
yang disebut Menteri Muda. Dalam Kabinet Kerja tersebut, Djuanda diangkat
sebagai menteri utama atau pertama dan semua menteri diharuskan melepaskan
ikatan kepartaian dalam membentuk pemerintahan non–partai.
MPRS yang terbentuk tanggal 22 Juli 1959, dalam Sidang Umum I MPRS tahun
1960 menetapkan pidato kenegaraan Sukarno tanggal 17 Agustus 1959
tersebut menjadi “Manifesto Politik Indonesia” dan menetapkannya sebagai
GBHN. Selanjutnya dalam Sidang Umumnya tahun 1963 menetapkan
“mengangkat Ir. Sukarno sebagai presiden seumur hidup”.
Dalam membentuk ideologi bagi Demokrasi Terpimpin, Sukarno
memperkenalkannya dalam pidato kenegaraan tanggal 17 Agustus 1959 yang
berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” yang dianggap sebagai Manifesto
Politik yang disingkat Manipol. Isi Manipol disimpulkan menjadi lima prinsip yaitu
UUD 1945, Sosialisme Indonesia,Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan
Kepribadian Indonesia yang disingkat USDEK. Manipol-USDEK dikaitkan dengan
dasar negara Pancasila sehingga menjadi rangkaian pola ideologi Demokrasi
Terpimpin.
Sukarno menghendaki persatuan ideologi antara Nasionalisme, Islam dan Marxis
dengan doktrin Nasakom (nasionalis, agama dan komunis). Doktrin ini
mengandung arti bahwa PNI (nasionalis), Partai NU (Agama) dan PKI (komunis)
akan berperan secara bersama dalam pemerintahan disegala tingkatan sehingga
menghasilkan sistem kekuatan koalisi politik. Namun pihak militer tidak setuju
terhadap peran PKI di pemerintahan (Ricklefs,1991:406).
Pada tangal 20 Januari 1961 dibentuk Front Nasional yang sesuai dengan
konsep dan ide Sukarno. Dalam jangka panjang, lembaga tersebut akan
dijadikan sebagai partai tunggal negara, dengan menggunakan basis masa
sebagai penggeraknya yang tergabung dari seluruh partai politik yang berbeda

168 | IPS-SEJARAH


ideologi dan seluruh golongan fungsional. Untuk menghambat rencana Sukarno
tersebut, TNI-AD berhasil menghimpun beberapa organisasi golongan fungsional
kedalam suatu organisasi yang bernama Sekber Golkar (Sekretariat Bersama
Golkar) pada tanggal 20 Oktober 1964. Tujuan Sekber Golkar juga untuk
menandingi kekuatan PKI yang semakin besar dan berpengaruh di masyarakat
sehingga membahayakan eksistensi TNI.
Peristiwa–peristiwa yang dapat diidentifikasikan sebagai penyimpangan politik
luar negeri pada masa Demokrasi Terpimpin adalah:
a) Adanya poros Jakarta–Peking
b) Indonesia keluar dari keanggotaan PBB atas desakan PKI
c).Timbulnya gagasan NEFO (New Emerging Forces) sebagai tandingan
kekuatan negara-negara Barat (Old Established Forces).
d) Konfrontasi dengan Malaysia (Dwikora).
Dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag tahun 1949 telah disepakati
tentang pengakuan atas kedaulatan RI oleh Belanda kecuali wilayah Irian Barat.
Irian Barat akan dibicarakan satu tahun setelah KMB sebagai upaya kompromi
antara kedua belah pihak.
Namun lebih dari sepuluh tahun dari kesepakatan KMB Belanda menolak
menyerahkan Irian Barat. Sebaliknya, Belanda memperkuat kedudukannya
secara militer dan politik di wilayah tersebut. Para pemimpin RI dan TNI
menyimpulkan bahwa Belanda mengingkari hasil KMB sehingga pada tanggal 8
Mei 1956 Pemerintah RI memutuskan secara sepihak untuk membatalkan
perjanjian KMB. Pemerintah membawa masalah ini ke forum PBB namun ketika
dalam Sidang Umum PBB ke -12 tahun 1957 yang salah satu agendanya
membahas Irian Barat, kembali Indonesia gagal.
Kegagalan jalur diplomasi tersebut menyebabkan Indonesia mengambil jalan
radikal atau jalur konfrontasi. Sebelumnya, Pemerintah Indonesia mengambil-alih
perusahaan dan aset-aset milik Belanda di Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1960

IPS-SEJARAH | 169
Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah Kerajaan
Belanda.
Dalam Sidang Umum PBB tahun 1961, masalah Irian Barat dibahas kembali.
Sekretaris Jenderal PBB U Thant (Myanmar) mengajukan usul kepada diplomat
Amerika Serikat Ellsworth Bunker agar mengajukan proposal penyelesaian Irian
yaitu Belanda menyerahkan kedaulatan Irian Barat kepada Indonesia melalui
PBB dalam jangka waktu dua tahun. Usulan tersebut pada prinsipnya diterima
pemerintah Indonesia sementara Belanda menolaknya. Belanda berencana
melepaskan Irian Barat dengan membentuk Dewan Perwalian dibawah PBB dan
kemudian membentuk Negara Papua Merdeka.
Sikap Belanda tersebut langsung disambut semangat konfrontasi dari seluruh
elemen masyarakat Indonesia. Dalam pidato rapat raksasa di Yogyakarta tanggal
19 Desember 1961, Presiden Sukarno mengeluarkan suatu komando untuk
pembebasan Irian Barat yang dikenal dengan Trikora (Tri Komando rakyat), yang
berisi sebagai berikut:
1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan kolonial Belanda
2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia
3.Bersiaplah untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan
kesatuan Tanah Air dan Bangsa
Disusun Komando Mandala Siaga (Kolaga) untuk merebut Irian Barat yang
dipimpin oleh Panglima Kostrad,Mayjen Suharto yang merupakan gabungan
antarangkatan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden selaku
Panglima Tertinggi RI. Operasi yang dilakukan KOLAGA dimulai dengan operasi
pendahuluan yang bersifat pengintaian dan sandiyudha. Dalam operasi
pendahuluan tersebut terjadi pertempuran di Laut Arafura antara satuan TNI–AL
dengan pasukan Belanda yang menyebabkan gugurnya Komodor Yos Sudarso.
Situasi yang menuju pada perang besar memaksa pemerintah Belanda
melakukan kebijakan diplomasi kembali dengan Indonesia. Pemerintah Belanda
juga mendapat tekanan dari negara–negara Blok Barat agar berunding dengan
Indonesia, untuk mencegah terseretnya Uni Soviet dan Amerika Serikat dalam
suatu konfrontasi langsung di Pasifik.

170 | IPS-SEJARAH


Pada tanggal 15 Agustus 1962 ditandatangani perjanjian antara Indonesia–
Belanda di New York sehingga disebut Perjanjian New York. Perjanjian ini
didasarkan pada prinsip-prinsip yang diusulkan Ellswort Bunker dari Amerika
Serikat, yang oleh Sekretaris Jenderal PBB diminta untuk menjadi penengah
dalam konflik Indonesia-Belanda mengenai masalah Irian Barat (Notosusanto,
1977: 115).
Untuk penyerahan administrasi di Irian Barat dari pemerintah Belanda kepada
PBB dibentuklah UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) yang
akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia sebelum 1 Mei 1963. Indonesia
menerima kewajiban untuk melaksanakan Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat)
sebelum akhir tahun 1969. Pada tanggal 31 Mei 1963 pemerintah RI menerima
Irian Barat yang dilanjutkan dengan penyelenggaraan Pepera. Akhirnya konflik
Indonesia-Belanda mengenai Irian Barat berakhir dengan pemulihan hubungan
diplomatik pada tahun 1963.
d. SituasiEkonomi pada Masa Demokrasi Terpimpin
Sejak akhir tahun 1959, keadaan ekonomi Indonesia semakin merosot. Dengan
kegagalan kebijakan pemerintah di bidang keuangan dan perekonomian,
kemerosotan melanda semua sektor ekonomi yang vital. Sebagai dampaknya,
harga barang-barng konsumsi naik dan biaya hidup meningkat. Masalah operasi
pemulihan keamanan dengan adanya berbagai pemebrontakan di Indonesia
seperti PRRI/Permesta dan DI/TII serta perjuangan dalam rangka pembebasan
Irian Barat menjadi salah satu sebab utama kemerosotan ekonomi. Sementara
itu,PKI berpendapat bahwa kemerosotan ekonomi ini disebabkan Indonesia
menjalankan sistem kapitalisme dan feodalisme.
Pasca operasi pembebasan Irian Barat, pemerintah berusaha merehabiltasi
perekonomian Indonesia. Rencana tersebut disusun dalam suatu konsepsi yang
disebut Konsepsi Djuanda. Namun dalam pelaksanaannya , banyak mengalami
kendala-kendala.

IPS-SEJARAH | 171
Pada masa Demokrasi Terpimpin, pemerintah berupaya mengatasi
permasalahan ekonomi dengan mempraktikkan sistem ekonomi terpimpin.
Pada tanggal 28 Maret 1963, Presiden Soekarno menyampaikan Deklarasi
Ekonomi (Dekon) di Jakarta. Dekon merupakan strategi dasar dalam ekonomi
terpimpin.Tujuan utama Dekon adalah untuk menciptakan ekonomi nasional
yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme untuk mencapai kemajuan
ekonomi. Mengingat tidak mudah untuk mendapatkan bantuan luarnegeri, maka
pemerintah Indonesia menyatakan bahwa ekonomi Indonesia berpegang pada
sistem ekonomi Berdikari (Berdiri di atas kaki sendiri).Pada bulan September
1963 Presiden Soekarno menunda pelaksanaan Dekon dengan alasan sedang
berkonsentrasi pada konfrontasi dengan Malaysia.Upaya-upaya perbaikan
ekonomi yang dilakukan pemerintah pada masaDemokrasi Terpimpin tidak
menunjukkan hasil yang menggembirakan.Kondisi ekonomi memburuk karena
anggaran belanja negara setiaptahunnya terus meningkat tanpa diimbangi
dengan pendapatan negara yangmemadai. Salah satu penyebab
membengkaknya anggaran belanja tersebut adalah pembangunan proyek-proyek
mercusuar, yang lebih bersifat politis.Akibatnya, ekonomi semakin terpuruk.
Harga barang-barang naik mencapai 200-300% pada tahun 1965 sehingga
pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa pecahan mata uang Rp 1000 (uang
lama) diganti dengan Rp 1 (uangbaru). Penggantian uang lama dengan uang
baru diikuti dengan pengumuman kenaikan harga bahan bakar. Hal ini
menyebabkan mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan menyuarakan Tri
Tuntutan Rakyat (Tritura).Puncak dari segala krisis ini adalah terjadinya
peristiwa pemberontakan G-30-S pada tanggal 1 Oktober 1965.
3. Kehidupan Bangsa Indonesia pada Masa Orde Baru
a. Latar Belakang Munculnya Orde Baru
Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Suharto
diIndonesia. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah
Sebelas Maret 1966. Masa orde baru berlangsung dari tahun 1966 sampai tahun
1998. Dalam jangka waktu tersebut, pembangunan nasional berkembang pesat.

172 | IPS-SEJARAH


Pasca penumpasan G 30 S/PKI, pemerintah ternyata belum sepenuhnya berhasil
melakukan penyelesaian politik terhadap peristiwa tersebut. Hal inimembuat
situasi politik tidak stabil. Kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soekarno
semakin menurun. Pada saat bersamaan, Indonesia menghadapi situasi
ekonomi yang terus memburuk mengakibatkan harga-harga barang kebutuhan
pokok melambung tinggi. Kondisi ini mendorong para pemudadan mahasiswa
melakukan aksi-aksi demonstrasi menuntut penyelesaian yangseadil-adilnya
terhadap pelaku G 30 S/PKI dan perbaikan ekonomi.
Pada tanggal 12 Januari 1966 pelajar, mahasiswa, dan masyarakan mengajukan
Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura) Isi Tritura tersebut, yaitu:
1) Bubarkan PKI.
2) Bersihkan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur Gerakan 30 September.
3) Turunkan harga.

Tuntutan rakyat agar membubarkan PKI ternyata tidak dipenuhi. Untuk
menenangkan rakyat Presiden Soekarno mengadakan perubahan Kabinet
Dwikora menjadi Kabinet 100 Menteri. Perubahan ini belum dapat memuaskan
hati rakyat karena di dalamnya masih terdapat tokoh-tokoh yang terlibat
dalamperistiwa G 30 S/PKI. Pada saat pelantikan Kabinet 100 Menteri pada tgl
24Februari 1966, para mahasiswa, pelajar dan pemuda memenuhi ja lan-
jalanmenuju Istana Merdeka. Aksi itu dihadang oleh pasukan Cakrabirawa
sehingga menyebabkan bentrok antara pasukan Cakrabirawa dengan para
demonstranyang menyebabkan gugurnya mahasiswa Universitas Indonesia
bernama Arief Rachman Hakim. Insiden berdarah yang terjadi ternyata
menyebabkan krisis politik semakin memuncak.
Guna memulihkan keamanan negara, pada tanggal 11 Maret 1966
PresidenSoekarno mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk
mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka memulihkan
keamanan dan kewibawaan pemerintah. Surat itu dikenal sebagai Surat Perintah

IPS-SEJARAH | 173
11 Maret, atau SP 11 Maret, atau Supersemar. Isi Supersemar adalah pemberian
mandat kepada Letjen. Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat dan
Pangkopkamtib untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan
pemerintah.Keluarnya Supersemar dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde
Baru.Dalam rangka memulihkankeamanan, ketenangan, dan stabilitas
pemerintahan, keesokan harinya setelahmenerima Supersemar Letjen Soeharto
membubarkan dan melarang PKI beserta ormas-ormas yang bernaung
atausenada dengannya di seluruh Indonesia,terhitung sejak tanggal 12 Maret
1966.Letjen. Soeharto juga menyerukankepada pelajar dan mahasiswa
untukkembali ke sekolah. Selanjutnya padatanggal 18 Maret 1966, Letjen.
Soehartomenahan 15 orang menteri yang dinilaiterlibat dalam G 30 S/PKI.
Setelahitu, Letjen Soeharto memperbaharui kabinet dan membersihkan
lembaglegislatif, termasuk MPRS dan DPR-Gotong Royong dari orang-orang
yangdianggap terlibat G30S/PKI.
Pada tanggal 12 Maret 1967 Sidang Istimewa MPRS menetapkan Letjen
Soeharto sebagai pejabat presiden. Kemudian pada tanggal 27 Maret
1968,MPRS mengukuhkannya sebagai presiden penuh. Dengan dikukuhkannya
Letjen Soeharto sebagai presiden, Indonesia memasuki masa kepemimpinan
yang baru, yaitu masa Orde Baru. Setelah memperoleh kekuasaan
sepenuhnya,pemerintah Orde Baru melaksanakan penataan stabilitas politik.
b. SituasiPolitik pada Masa Orde Baru
Sidang MPRS tahun 1968 menetapkan Suharto sebagai presiden untuk masa
jabatan 5 tahun. Maka dimulailah masa Orde Baru. Masa ini diawali dengan
dibentuknya kabinet baru yang bernama Kabinet Pembangunan dengan tugas
Pancakrida, yang meliputi :
1) Penciptaan stabilitas politik dan ekonomi
2) Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun Tahap
pertama
3) Pelaksanaan Pemilihan Umum
4) Pengikisan habis sisa-sisa Gerakan 30 September
5) Pembersihan aparatur negara di pusat pemerintahan dan daerah dari
pengaruh PKI.

174 | IPS-SEJARAH


Suharto sebagai pengemban Supersemar guna menjamin keamanan,
ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan maka melakukan :
1) Pembubaran PKI pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat dengan
dikukuhkannya Ketetapan MPRS No. IX Tahun 1966..
2) Dikeluarkan pula keputusan yang menyatakan bahwa PKI sebagai
organisasi terlarang di Indonesia.
3) Pada tanggal 8 Maret 1966 dilakukan pengamanan 15 orang menteri yang
dianggap terlibat Gerakan 30 September 1965. Hal ini disebabkan muncul
keraguan bahwa mereka tidak hendak membantu presiden untuk
memulihkan keamanan dan ketertiban.
Dalam menyetabilkan kehidupan politik, pemerintah Orde Baru melalukan
penyederhanaan partai politik. Sistem multi partai ala Soekarno memang
membuka keterlibatan masyarakat dalam menjalankan haknya untuk berserikat
dan berkumpul. Namun tetap saja memberikan keterbukaan dan memperuncing
perbedaan dalam masyarakat atau lebih tepatnya membangun batasan-batasan
pandangan politik yang memiliki potensi besar terhadap kesatuan. Soekarno
tidak menyadari bahwa Indonesia merupakan bangsa yang beraneka (Robert
Cribb, 2001) Ia tidak memahami bahwa masyarakat Indonesia lahir dengan ciri
khas budaya masing-masing dan demikian cinta kedaerahan menjadi mutlak.
Demokrasi Terpimpin oleh Soekarno dilihat sebagai cara terbaik demi terjaganya
kesatuan bangsa merupakan pandangan yang keliru. Demokrasi Terpimpin hadir
hanyalah untuk menjaga kekuasaan tetap berjalan. Maka sampai di sini,
demokrasi dalam arti asalinya bukanlah merupakan gagasan yang penting.
Runtuhnya demokrasi terpimpin berkat pemberontakan beberapa perwira
angkatan darat yang bernaung di bawah partai Komunis Indonesia (PKI) (Robert
Cribb, 2001), menjadi awal pendirian Orde Baru. Tidak dapat dipungkiri bahwa
lahirnya Orde Baru merupakan hasil dari legitimasi terhadap PKI sebagai dalang
pembunuhan rekan-rekan Soeharto. Dan sebutan Orde Baru hanyalah

IPS-SEJARAH | 175
dimaksudkan untuk membedakan dirinya dengan Orde Lama. Namun pada
kenyataannya tetaplah sama.
Sama seperti Soekarno, menurut Soeharto, demokrasi bukanlah merupakan hal
relevan bagi Bangsa Indonesia. Hal ini didasarkan pada ketakutan Soeharto
akan modernitas. Maksudnya adalah ketika masyarakat menjadi melek terhadap
politik, stabilitas negara tergerogoti. Dengan demikian kekuasaan menjadi milik
rakyat. Presiden bukan lagi pemegang kekuasaan melainkan pelaksana
kepercayaan masyarakat.
Berdasarkan asumsi ini, penyederhanaan partai politik yang dilakukan Soeharto
pada pemilu 1977(R. William Liddle, 2001) merupakan pelaksanaan dari maksud
mempertahankan kekuasaan. Artinya bahwa ketika kebebasan berpartisipasi
dalam politik sebagai hak salah satu utama warga negara mampu dipersempit
oleh penguasa, kekuasaan menjadi aman.
Proses penyederhanaan partai ini dilakukan dengan mengorbankan kebebasan
masyarakat. Mengapa demikian? Jawabannya adalah Soeharto dengan dibantu
oleh militer membangun seperangkat lembaga otoriter yang disusun guna
mengekang partisipasi politik dan dengan demikian memungkinkan Soeharto dan
pihak militer menguasai masyarakat. Di sini, demokrasi merupakan sebuah
penipuan publik. Hal ini terbukti ketika pancasila sebagai ideologi bangsa oleh
Soeharto dijadikan sebagai azas tunggal yang harus dipegang oleh semua orang
Indonesia. Namun penafsiran terhadap ideologi ini hanyalah merupakan hak
pemerintah.
Setelah pemilu 1971 maka dilakukan penyederhanakan jumlah partai tetapi
bukan berarti menghapuskan partai tertentu sehingga dilakukan penggabungan
(fusi) sejumlah partai. Sehingga pelaksanaannya kepartaian tidak lagi didasarkan
pada ideologi tetapi atas persamaan program. Penggabungan tersebut
menghasilkan tiga kekuatan sosial-politik, yaitu :
1) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan fusi dari NU, Parmusi,
PSII, dan Partai Islam Perti yang dilakukan pada tanggal 5 Januari 1973
(kelompok partai politik Islam)

176 | IPS-SEJARAH


2) Partai Demokrasi Indonesia (PDI), merupakan fusi dari PNI, Partai Katolik,
Partai Murba, IPKI, dan Parkindo (kelompok partai politik yang bersifat
nasionalis).
3) Golongan Karya (Golkar)
Sistem pemilu yang hanya dibatasi keikutsertaan pada tiga partai jika dilihat
secara teknis, proses jalannya pemiihan umum dilakukan secara jujur. Namun
secara substantif, pihak yang diuntungkan dengan sistem tiga partai adalah tetap
pemerintah. Betapa tidak dengan masa kampanye kurang dari sebulan dan
peraturan membatasi kegiatan kampanye digunakan untuk menghambat partai
non pemerintah. Golkar sebagai partai pemerintah paling diuntungkan dengan
sistem ini. Propaganda ideologis dilakukan dengan menggelari Golkar sebagai
partai politik yang mewakili kepentingan seluruh bangsa sedangkan partai-partai
lainnya dikatakan mewakili hanya sebagian dari kepentingan bangsa yang besar
yang bisa membawa kepada perpecahan bangsa.
Selain itu, pemerintahan Soeharto melarang PDI dan PPP mempunyai cabang di
bawah tingkat kabupaten sedangkan Golkar mendapat perhatian istimewa. Ia
diizinkan untuk hadir di mana pun entah di kantor pmerintah atau pun di semua
desa. Pengetatan kontrol pemerintah tidak haya sampai pada level kepartaian.
Partisipasi dalam menduduki posisi legislatif pun dikontrol. Orang-orang yang
mau dicalonkan partai untuk mengisi kursi legislatif terlebih dahulu diperiksa oleh
pemerintah. Selain itu, adanya kewajiban pegawai negeri harus memilih Golkar
dalam pemilu. Kebebasan sungguh dalam kontrol penguasa.
Pengetatan kontrol ini memungkinkan untuk dijalankan sebab adanya peran aktif
angkatan bersenjata (ABRI). ABRI selain menjaga dominasi negara atas
masyarakat juga membenarkan intervensi militer dalam bidang politik sipil
menurut doktrin dwifungsi ABRI. Dalam bidang pemerintahan sipil, peran ABRI
pun sangat menonjol yaitu dengan diangkatnya perwira entah yang aktif ataupun
yang sudah pensiun untuk menduduki jabatan utama dalam struktur
pemerintahan sipil. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk perlindungan dan

IPS-SEJARAH | 177
pengawasan. Soeharto membangun kembali keterpurukan demokrasi terpimpin
dengan meletakkan di atasnya “demokrasi pancasila” yang otoriter dengan
kekuatan bersenjata dalam intinya.
Selama masa Orde Baru telah berhasil melaksanakan pemilihan umum
sebanyak enam kali yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali, yaitu: tahun
1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Penyelenggaraan Pemilu yang teratur
selama Orde Baru menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia sudah
tercipta. Apalagi pemilu itu berlangsung secara tertib dan dijiwai oleh asas
LUBER(Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia).Kenyataannya pemilu diarahkan
pada kemenangan peserta tertentu yaitu Golongan Karya (Golkar) yang selalu
mencolok sejak pemilu 1971 -1997. Kemenangan Golkar yang selalu
mendominasi tersebut sangat menguntungkan pemerintah dimana terjadi
perimbangan suara di MPR dan DPR. Perimbangan tersebut memungkinkan
Suharto menjadi Presiden Republik Indonesia selama enam periode pemilihan.
Selain itu, setiap Pertangungjawaban, Rancangan Undang-undang, dan usulan
lainnya dari pemerintah selalu mendapat persetujuan dari MPR dan DPR tanpa
catatan.
Guna menciptakan stabilitas politik maka pemerintah menempatkan peran ganda
bagi ABRI yaitu sebagai peran hankam dan sosial. Sehingga peran ABRI dikenal
dengan Dwifungsi ABRI. Peran ini dilandasi dengan adanya pemikiran bahwa
TNI adalah tentara pejuang dan pejuang tentara. Kedudukan TNI dan Polri dalam
pemerintahan adalah sama di lembaga MPR/DPR dan DPRD mereka mendapat
jatah kursi dengan pengangkatan. Pertimbangan pengangkatannya didasarkan
pada fungsi stabilisator dan dinamisator.
Pada tanggal 12 April 1976, Presiden Suharto mengemukakan gagasan
mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila yaitu
gagasan Ekaprasetia Pancakarsa. Gagasan tersebut selanjutnya ditetapkan
sebagai Ketetapan MPR dalam sidang umum tahun 1978 mengenai “Pedoman
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila” atau biasa dikenal sebagai P4. Guna
mendukung program Orde Baru yaitu Pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945
secara murni dan konsekuen maka sejak tahun 1978 diselenggarakan penataran
P4 secara menyeluruh pada semua lapisan masyarakat. Tujuan dari penataran

178 | IPS-SEJARAH


P4 adalah membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila
sehingga dengan pemahaman yang sama diharapkan persatuan dan kesatuan
nasional akan terbentuk dan terpelihara. Melalui penegasan tersebut maka opini
rakyat akan mengarah pada dukungan yang kuat terhadap pemerintah Orde
Baru.
Pelaksanaan Penataran P4 tersebut menunjukkan bahwa Pancasila telah
dimanfaatkan oleh pemerintahan Orde Baru. Hal ini tampak dengan adanya
himbauan pemerintah pada tahun 1985 kepada semu a organisasi untuk
menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Penataran P4 merupakan suatu
bentuk indoktrinasi ideologi sehingga Pancasila menjadi bagian dari sistem
kepribadian, sistem budaya, dan sistem sosial masyarakat Indonesia.
c. Situasi Ekonomi pada Masa Orde Baru
Ketika Presiden Soeharto memerintah keadaan ekonomi dengan inflasi sangat
tinggi 650 % setahun, langkah pertama adalah mengendalikan inflasi dari 650 %
menjadi 15 % dalam waktu hanya dua tahun dan untuk menekan inflasi Soeharto
membuat kebijakan dengan menertibkan anggaran, menertibkan sektor
perbankan, mengembalikan ekonomi dalam pasar, memperhatikan sektor
ekonomi dan merangkul Negara-negara barat untuk menarik modal. Kebijakan
yang ditempuh pemerintah dalam bidang ekonomi antara lain:
1) Menerapkan cara militer untuk mengatasi ekonomi.
Menerapkan cara militer dalam menangani masalah ekonomi dengan
mencanangkan sasaran yang tegas, pelaksanaan pembangunan dilakukan
secara bertahap yaitu jangka panjang 25 – 30 tahun dan jangka pendek 5 tahun
atau disebut pelita/pembangunan lima tahun. Pedoman pembangunan adalah
Trilogi pembangunan yang meliputi :
 Pemerataan pembangunan dan hasil -hasilnya yang menujuh pada
terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
 Pertumbuhan ekonomi yang yang cukup tinggi.

IPS-SEJARAH | 179
 Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
Delapan jalur pemerataan meliputi hal-hal sebagai berikut :
 Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya sandang,
pangan dan perumahan.
 Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayana n
kesehatan.
 Pemerataan pembagian pendapatan.
 Pemerataan kesempatan kerja.
 Pemerataan kesempatan berusaha.
 Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya
bagi generasi muda dan kaum perempuan.
 Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruhwilayah tanah air.
 Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.
2) Memperoleh pinzaman luar negeri.
Mencari pinjaman dari Negara-negara Barat dan lembaga keuangan seperti IGGI
IMF dan Bank Dunia.
3) Liberalisasi perdagangan dan investasi.
Caranya adalah dengan memb uka Liberalisasi perdagangan dan investasi
selebar-lebarnya. Inilah yang membuat Indonesia terikat pada kekuatan modal
asing. Untuk menggerakan pembangunan tahun 1970 juga menggenjot
penambangan minyak dan pertambangan, pemasukan di migas meningkat dari
US$6 miliar pada tahun 1973 menjadi US$10,6 miliar tahun 1980.
4) Mewujudkan swasembada beras.
Keberhasilan Presiden Soeharto membenahi bidang ekonomi menyebabkan
Indonesia mampu berswasembada pangan pada tahun 1980. Sektor pertanian
harus dibangun dan ditingkatkan produktivitasnya. Bertumpu pada sektor
pertanian yang makin tangguh itulah, kemudian dibangun sektor-sektor lainnya.
Pemerintah membangun berbagai prasarana pertanian, seperti irigasi dan
perhubungan, cara-cara bertani dan teknologi pertanian yang baru diajarkan dan
disebarluaskan kepada para petani melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan,
penyediaan pupuk dengan membangun pabrik -pabrik pupuk. Kebutuhan
pembiayaan para petani disediakan melalui kredit perbankan. Pemasaran hasil-

180 | IPS-SEJARAH


hasil produksi mereka diberikan kepastian melalui kebijakan harga dasar dan
kebijakan stok beras oleh pemerintah (Badan Urusan Logistik atau Bulog).
Strategi yang mendahulukan pembangunan pertanian tadi telah berhasil
mengantarkan Bangsa Indonesia berswasembada beras, menyebarkan
pembangunan secara luas kepada rakyat, dan mengurangi kemiskinan di
Indonesia.
5) Laju Pertumbuhan Ekonomi
Laju pertumbuhan ekonomi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) telah
mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara nasional yang diukur dengan
Produksi Domestik Bruto (PDB). Tingkat pertumbuhan PDB selama periode
1969–1989 yang diukur atas dasar harga yang berlaku maupun menurut harga
konstan menunjukkan adanya peningkatan. Sejak tahun 1969 sampai dengan
tahun 1983 yang merupakan tahun terakhir Pelita III, tingkat rata-rata pertum-
buhannya sebesar 7,2% per tahun. Selanjutnya, tingkat rata-rata pertumbuhan
ekonomi selama Pelita IV yang diukur dengan PDB tahun 1983 sebesar 5,2% per
tahun. Berarti lebih tinggi daripada rata-rata laju pertumbuhan ekonomi per tahun
yang direncanakan dalam Repelita IV sebesar 5,0%.
Sementara itu, tingkat pertumbuhan PDB tahun 1989 yang merupakan tahun
pertama pelaksanaan Pelita V (1989/1990–1993/1994) adalah 7,4%, dan tahun
1990 sebesar 7,4% (tahun kedua). Dalam tahun-tahun berikutnya menunjukkan
laju pertumbuhannya adalah tahun 1991 sebesar 6,8%, tahun 1992 sebesar
6,3%, dan tahun 1993 yang merupakan tahun terakhir pelaksanaan Pelita V
sebesar 6,0%. Jadi, pertumbuhan ekonomi Pelita V rata-rata adalah 6,9% per
tahun. Berarti lebih tinggi daripada rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahun
yang direncanakan dalam Repelita V sebesar 5,0%.
Repelita VI (1994/1995–1998/1999) yang merupakan tahapan pembangunan
lima tahun pertama dalam periode 25 tahun kedua Pembangunan Jangka
Panjang (PJP II), pertumbuhan ekonomi yang direncanakan dalam Repelita VI
adalah rata-rata 6,2% per tahun.

IPS-SEJARAH | 181
4. Kehidupan Bangsa Indonesia pada Masa Reformasi
a. Latar Belakang Munculnya Reformasi
Reformasi adalah suatu perubahan tatanan perikehidupan lama dengan tatanan
perikehidupan yang baru dan secara hukum menuju ke arah perbaikan. Gerakan
Reformasi yang terjadi di Indonesia pada ttahun 1998 merupakan suatu gerakan
untuk mengadakan pembaharuan dan perubahan terutama perbaikan dalam
bidang politik, sosial, ekonomi dan hukum.
Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik
secara konstitusional. Artinya, adanya perubahan kehidupan dalam bidang
politik, ekonomi, hukum,sosial dan budaya yang lebih baik, demokratis
berdasarkan prinsip kebebasan, persamaan dan persaudaraan. Gerakan
Reformasi lahir sebagai jawaban atas krisis yang melanda berbagai segi
kehidupan. Krisis politik, ekonomi, hukum dan krisis sosial merupakan faktor-
faktor yang mendorong lahirnya gerakan Reformasi. Bahkan krisis kepercayaan
telah menjadi salah satu indikator yang menentukan. Reformasi dipandang
sebagai gerakan yang tidak boleh ditawar-tawar lagi dan karena itu, hampir
seluruh rakyat indonesia mendukung sepenuhnya gerakan Reformasi tersebut
Reformasi merupakan suatu perubahan tatanan perikehidupan lama dengan
perikehidupan baru dan secara hukum menuju kearah perbaikan. Reformasi
merupakan formulasi menuju indonesia baru dengan tatanan baru. Tatanan
gerakan Reformasi pada mulanya disuarakan dari kalangan kampus yaitu
Mahasiswa, dosen maupun rektor. Situasi politik dan ekonomi indonesia yang
demikian terpuruk mendorong kalangan kampus tidak hanya bersuara melalui
mimbar bibas di kampus, namun akhirnya mendorong mahasiswa turun ke jalan.
Pemerintahan Orde Baru dinilai tidak mampu menciptakan kehidupan
masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, tujuan lahirnya gerakan
Reformasi adalah untuk memperbaiki tatanan perikehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara. Kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan
pokok merupakan faktor atau penyebab utama lahirnya gerakan Reformasi.

182 | IPS-SEJARAH


Namun, persoalan itu tidak muncul secara tiba-tiba. Banyak faktor yang
mempengaruhinya, terutama ketidakadilan dalam kehidupan politik, ekonomi dan
hukum.
Pemerintahan Orde Baru dipimpin presiden Soeharto selama 32 tahun, ternyata
tidak konsisten dan konsekuen dalam melaksanakan cita-cita Orde Baru. Pada
awal kelahirannya tahun 1966, Orde Baru bertekad untuk menata kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD
1945. Namun dalam pelaksanaannya, pemerintahan Orde Baru banyak
melakukan penyimpangan terhadap nilai-nilai pancasila dan ketentuan-ketentuan
yang tertuang dalam UUD 1945 yang sangat merugikan rakyat kecil. Bahkan,
Pancasila dan UUD 1945 hanya dijadikan legitimasi untuk mempertahankan
kekuasaan. Penyimpangan-penyimpangan itu melahirkan krisis multidimensional
yang menjadi penyebab umum lahirnya gerakan Reformasi
b. Situasi Politik pada Masa Reformasi
Di balik kesuksesan pembangunan masa Orde Baru menyimpan beberapa
kelemahan. Selama masa pemerintahan Soeharto, praktik korupsi, kolusi, dan
nepotisme (KKN) tumbuh subur. Kasus- kasus korupsi tidak pernah mendapat
penyelesaian hukum secara adil. Pembangunan Indonesia berorientasi pada
pertumbuhan ekonomi sehingga menyebabkan ketidak adilan dan kesenjangan
sosial. Bahkan, antara pusat dan daerah terjadi kesenjangan pembangunan
karena sebagianbesarkekayaandaerahdisedotkepusat.
Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya
kerusuhan sosial. Muncul demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa.
Tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi
total. Demonstrasi besar-besaran dilakukan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998.
Pada saat itu terjadi peristiwa Trisakti, yaitu meninggalnya empat mahasiswa
Universitas Trisakti akibat bentrok dengan aparat keamanan. Empat mahasiswa
tersebut adalah Elang Mulya Lesmana, Hery Hariyanto, Hendriawan,dan Hafidhin

IPS-SEJARAH | 183
Royan. Keempat mahasiswa yang gugur tersebut kemudian diberi gelar sebagai
“Pahlawan Reformasi”.

Gambar 17.Mahasiswa menduduki gedung MPR/DPR 1998
Sumber : https://bit.ly/2qUPRYZ
Agenda reformasi yang dituntut oleh mahasiswa saat itu ada enam, yakni : (1)
Suksesi kepemimpinan nasional, (2) Amandemen terhadap UUD 1945, (3)
Pemberantasan KKN, (4) Penghapusan Dwi fungsi ABRI, (5) Penegakan
supermasi hukum, (6) Pelaksanaan otonomi daerah. Turunnya Soeharto dari
kursi kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998,sebagai salah satu penguasa
terlama didunia,dia cukup yakin ketika ditetapkan kembali oleh MPR untuk masa
jabatan yang ketujuh pada tanggal 11 Maret 1998, segala sesuatu akan berada
di bawah kontrolnya. Tetapi dua bulan sesudah Soeharto mengucapkan sumpah,
Orde Baru runtuh. Ketika mahasiswa menduduki gedung DPR/MPR pada
tanggal 19 Mei 1998, presiden yang sudah berumur 75 tahun ini menyaksikan
legitimasinya berkurang dengan cepat dan ia ditinggalkan seorangdiri.
Saudara dapat menyaksikan video gerakan mahasiswa pada tahun 1998 di
bawah ini:
https://www.youtube.com/watch?v=5zU5hG6-FkE
Video gerakan mahasiswa tahun 1998

Lahirnya era reformasi diawali oleh pergerakan rakyat yang didalamnya di
dominasi oleh para mahasiswa yang menuntut ada perubahan dalam berbagai
aspek kehidupan masyarakat terutama dalam bidang pemerintahan, ekonomi,

184 | IPS-SEJARAH


politik serta sosial budaya. Era reformasidi Indonesia merupakan era perubahan
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dimulai dari tahun 1998 karena
pemerintahan yang ada tidak menjalankan fungsinya dengan bai kdalam
kehidupan berbangsa dan bernegara. Peristiwa Reformasi 98 dianggap sebagai
salah satu peristiwa penting di Indonesia. Dampak dari peristiwa tersebut
diantaranya ialah setelah adanya peristiwa Reformasi 1998, setiap orang bebas
mengemukakan pendapatnya di muka umum. Setelah adanya peristiwa
Reformasi 98, semua orang diberikan kebebasan untuk membentuk partai politik,
berserikat dan berkumpul. Sebelumnya pada masa pemerintah Orde Baru
berkuasa, jumlah partai dibatasi hanya menjadi 3 partai saja
(PDI,PPP,GOLKAR).Kegiatan berserikat serta berkumpul masa itu juga sangat
dibatasi.
Soeharto memanipulasi eksistensi DPR/MPR untuk mengokohkan
kekuasaan,akhirnya diberhentikan oleh lembaga yang sama lewat pernyataan
pers tanggal 18 Mei 1998, oleh Ketua DPR Harmoko yang didampingi oleh Ismail
Hasan Meutareum, Fatimah Achmad, Syarwan Hamid dan utusan daerah di
depan wartawan dan mahasiswa menyampaikan pernyataan bahwa pimpinan
Dewan baik ketua(Harmoko) maupun wakil-wakil ketua mengharapkan demi
persatuan dan kesatuan bangsa agar presiden secara arif dan bijaksana
sebaiknya mengundurkan diri. Akhirnya pada 21 Mei 1998 Presiden Soeharto
mengumumkan pengunduran dirinya dari posisi Presiden Indonesia.
Menanggapi aksi reformasi tersebut, Presiden Soeharto berjanji akan
mereshuffle Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet Reformasi. Selain itu
juga akan membentuk Komite Reformasi yang bertugas menyelesaikan UU
Pemilu, UU Kepartaian, UU Susduk MPR, DPR, dan DPRD, UU Anti monopoli,
dan UU Anti korupsi. Dalam perkembangannya, Komite Reformasi belum bisa
terbentuk karena 14 menteri menolak untuk diikut sertakan dalam Kabinet
Reformasi. Adanya penolakan tersebut menyebabkan Presiden Soeharto mundur
dari jabatannya. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto

IPS-SEJARAH | 185
mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan
jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai
berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi.

Gambar 18.Pidato Pengunduran diri Soeharto
Sumber : https://bit.ly/2FaHHAX
Silahkan saudara saksikan video di bawah ini mengenai pidato mundurnya
Soeharto:
https://bit.ly/2HpEYZz
Video mundurnya Soeharto
Pidato pengunduran diri tersebut menandakan berakhirnya era orde baru yang
dipimpin oleh Soeharto dengan segala kelebihan dan kekurangannya.
Silahkansimakvideoberikutinikelebihandankelemahan dari orde baru yang
dipimpin oleh Soeharto dari berbagai bidang kehidupan:
https://bit.ly/2q7N5Qu
Video kelebihandankelemahan dari orde baru
Reformasi yang terjadi di Indonesia pada 1998 telah mendorong
munculnyaberbagaimacamperubahandalamsistemketatanegaraan,yang
merupakan dampak dari adanya Perubahan Konstitusi Undang -undang
DasarNegaraTahunPresidenpascareformasi.1945(UUD‟45).Salahsatu hasil dari
perubahan dimaksud adalah beralihnya supremasi Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR) ke supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi memposisikan
konstitusi sebagai hukum tertinggi yang mengatur dan membatasi kekuasaan

186 | IPS-SEJARAH


lembaga-lembaga negara. Perkembangan konsep triaspolitica juga turut
memengaruhi perubahan struktur kelembagaan karena dianggap tidak lagi
relevan mengingat fakta bahwa tiga fungsi kekuasaan yang selama ini ada tidak
mampu menanggung beban negara dalam me nyelenggarakan pemerintahan.
Hal ini kemudian mendorong negara membentuk jenis lembaga negara baru
yang diharapkan dapat lebih responsif dalam mengatasi persoalan aktual negara
dalam bentuk dewan, komisi, komite, badan, ataupun otorita, dengan masing-
masing tugas dan wewenangnya.
Sejak era reformasi tahun 1998 dicanangkan, Majelis Permusyawaratan
Rakyat(MPR )telah mengeluarkan dua Ketetapan MPR yaitu TAP MPR Nomor
XI/MPR/Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dilanjutkan dengan TAP MPR Nomor
VIII/MPR/2001 Tentang Rekomendasi Arah Kebijaksanaan Pemberantasaan dan
Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.Secara khusus,Pemerintah
mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Tujuan dari
Undang-Undang ini yaitu untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan
bebas KKN melalui penerapan prinsip kepastian hukum, tertib penyelenggaraan
negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas
danakuntabilitas.
Naiknya B.J. Habibie menggantikan Soeharto sebagai Presiden RI ketiga
mengundang perdebatan hukum dan kontroversial, karena MantanPresiden
Soeharto menyerahkan secara sepi hak kekuasaan kepada Habibie. Dikalangan
mahasiswa sikap atas pelantikan Habibie sebagai presiden terbagi atas tiga
kelompok, yaitu: pertama, menolak Habibie karena merupakan produk Orde
Baru; kedua, bersikap netral karena pada saat itu tidak ada pemimpin negara
yang diterima semua kalangan sementara jabatan presiden tidak boleh kosong;
ketiga, mahasiswa berpendapat bahwa pengalihan kekuasaan ke Habibie adalah
sah dan konstitusional. Pada tanggal 22 Mei 1998, Presiden B.J. Habibie

IPS-SEJARAH | 187
mengumumkan susunan kabinet baru, yaitu Kabinet Reformasi
Pembangunan.Seiring dengan diumumkannya susunan cabinet yang baru,
berarti presiden harus membubarkan Kabinet Pembangunan VII.Akhirnya
gerakan Reformasi yang dipelopori mahasiswa mampu menumbangkan
kekuasaan Orde Baru dan Era Reformasi mulai berjalan di Indonesia, di bawah
Pemerintahan B.J. Habibie. Presiden BJ Habibie membentuk kabinet baru yang
diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan yang terdiriatas37menteri,yang
meliputi perwakilan dari ABRI,Golkar,PPP, dan PDI. Tiga puluh tujuh menteri ini
terdiri dari beberapa menteri departemen, menteri negara, sekretaris negara dan
JaksaAgung.
Beberapa kebijakan politik yang dibuat oleh presiden Habibie antara lain,
memberikan amnesti dan abolisi kepada beberapa tahanan politik dan
narapidana politik pada masa Orde Baru lewat Keppres. Presiden Habibie juga
melakukan perbaikan dalam hal partai politik, diantaranya mengeluarkan UU No.
2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, karena pada masa Soeharto pembentukan
partai politik sangat dibatasidan tidak sesuai dengan UUD 1945 yan g
memberikan semua wargaIndonesia untuk berserikat dan berkumpul
mengeluarkanpikiran.
Mulai dari diberlakukannya UU tersebut, banyak terbentuk partai-partai politik.
Jumlah partai politik yang dinyatakan sah menurut keputusan kehakiman
sebanyak 93 buah. Ada 48 partai diantaranya dinyatakan memenuhi syarat
mengikuti pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD I dan DPRD II pada bulan
Juni 1999. Pemilu tahun 1999 berusaha dibangun di atas spirit baru, yaitu Luber
dan Jurdil. Diketahui bahwa pemilu pada Orde Baru dibangun asas LUBER
(langsung, umum, bebas, dan rahasia) dengan mengabaikan aspek JURDIL
(jujur dan adil) bagi penyelenggara maupun peserta pemilu,juga netralitas
birokrasi.Pada tanggal 7 Juni 1999 pemilu dilaksanakan. Dalam penghitungan
suara dalam pemilu terjadi perdebatan panjang. Awalnya penghitungan suara
diperkirakan selesai pada tanggal 21 Juni 1999, tapi tertunda sampai tanggal 16
Juli 1999. Hanya 17 dari 48 partai politik peserta pemilu yang bersedia
menandatangani hasil pemilu dengan alasan kalau pemilubelumterlaksana
dengan jujur dan adil. Penolakan tersebut ditunjukkan pada rapat pleno. Presiden

188 | IPS-SEJARAH


menyerahkan hasil rapat pleno KPU (Komisi Pemilihan Umum) kepada Panitia
Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Gambar 19.Partai Peserta Pemilu 1999
Sumber : https://bit.ly/2vAtMEx
Pada era presiden Habibie ini masalah timor-timor yang bergejolak juga
diselesaikan, Masalah Timor-Timur terjadi bentrokan senjata antara kelompok
pro dan kontra kemerdekaan di mana kelompok kontra ini masuk ke dalam
kelompok militan yang melakukan teror pembunuhan dan pembakaran pada
warga sipil. Tiga pastor yang tewas adalah pastor Hilario, Fransisco, dan
Dewanto. Situasi yang tidak amandi Tim-Tim memaksa ribuan penduduk
mengungsi ke Timor Barat, ketidak mampuan Indonesia mencegah teror,
menciptakan keamanan mendorong Indonesia harus menerima pasukan

IPS-SEJARAH | 189
internasional, meskipun hasilnya berdasarkan referendum yang dilakukan oleh
rakyat timor-timor memilih untuk merdeka dan berpisah dariIndonesia.
Silahkan saudara menyaksikan video berikut ini mengenai pelaksanaan
referendum di timor-timor:
https://www.youtube.com/watch?v=M81T5t_HB3g
Video referendum Timor Timur
Lepasnya timor-timor ini merupakan salah satu penyebab ditolaknya pidato
pertanggungjawaban Presiden Habibie dalam sidang umum MPR. Pada tanggal
14 Oktober 1999, Presiden B. J. Habibie menyampaikan pidato
pertanggungjawabannya didepan Sidang umum MPR. Dalam pemandangan
umum fraksi-fraksi atas pidato pertanggungjawaban Presiden B. J. Habibie
tanggal 15-16 Oktober 1999. Dari sebelas fraksi, empat fraksi menolak, lima
fraksi memintapenjelasan tambahan, satu fraksi menyerahkan sikap dan
penilaiannya kepada Komisi Pertanggung jawaban Pidato Presiden dan satu
fraksi menerima.Atas dasar penilaian itu, Ketua MPR Amien Rais memutuskan
bahwa persoalan SU MPR akan dilakukan votting. Pada tanggal 19 Oktober,
votting pun dilaksanakan dengan hasil 355 suara menolak, 322 suara menerima,
9 abstain dan 4 suara tidak sah. Berdasarkan hasil votting tersebut, Sidang
Paripurna XII SU MPR akhirnya menyatakan menolak pertanggungjawaban
Presiden B. J.Habibie.
Beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Habibie tampaknya belum
memuaskan banyak pihak sehingga banyak anggota MPR/DPR yang di dalam
Sidang Umum tahun 1999 menolak hasilpertanggungjawaban Habibie, Sehingga
terjadi perubahan peta politik di mana Habibie mundur setelah
pertanggungjawabannya ditolak. Akhirnya pencalonan pun terpecah menjadi 2
kubu yaitu Megawati yangdicalonkan PDI-P dan Gus Dur yang dijagokan oleh
Poros Tengah. Abdurrahman Wahid kemudian terpilih sebagai Presiden
Indonesia ke-4 dengan 373 suara, sedangkan Megawati hanya 313suara.
K.H. Abdurrahman Wahid dan Megawati sebagai Presiden dan Wakil Presiden
dalam sidang umum MPR 1999 memberi harapan yang besar bagi bangsa
Indonesia. Harapan besar itu pada umumnyabersumber dari keinginan kolektif

190 | IPS-SEJARAH


agar kehidupan sosial, ekonomi, dan politik nasional segera pulih kembali setelah
selama lebih dari 2 tahun bangsa Indonesia terpuruk di landa krisis ekonomi dan
politik yang begitu dahsyat. Setelah menjadi Presiden, K. H. Abdurahman Wahid
membentuk Kabinet yang disebut Persatuan Nasional, ini adalah kabinet koalisi
yang meliputi anggota berbagai partai politik antara lain PDI-P, PKB, Golkar,
PPP, PAN, dan Partai Keadilan (PK), non partisan dan juga TNI juga ada dalam
cabinet tersebut.
Kebijakan awal pemerintahan Abdurrahman Wahid adalah membubarkan
Departemen Penerangan. Dimasa Orde Baru Departem en penerangan
merupakan alat bagi Presiden Soeharto untuk mengekang kebebasan pers,
dengan dibubarkannya Departemen tersebut maka kebebasan pers di Indonesia
semakin terjamin. Kemudian ada juga kebijakan untuk mencabut TAP MPR-RI
tentang larangan terhadapPartai Komunis, ajaran Marxisme, Leninisme,
danKomunisme.
Setelah dilantik menjadi Presiden, Gus Dur dihadapi pada persoalan konflik
dibeberapa daerah di Indonesia. Menghadapi hal itu, setelah pengangkatan
dirinya sebagai Presiden, Abdurahman Wahid. melakukan pendekatan yang
lunak terhadap daerah-daerah yang berkecamuk. Terhadap Aceh, Abdurahman
Wahid. memberikan opsi referendum otonomi dan bukan kemerdekaan seperti
referendum Timor Timur. Pendekatan yang lebih lembut terhadap Aceh dilakukan
Abdurahman Wahid. dengan mengurangi jumlah personel militer di Negeri
Serambi Mekkah tersebut. Netralisasi Irian Jaya, dilakukan Abdurahman Wahid.
pada 30 Desember 1999 dengan mengunjungi ibukota Irian Jaya. Selama
kunjungannya, Presiden Abdurahman Wahid berhasil meyakinkan pemimpin-
pemimpin Papua bahwa ia mendorong penggunaan nama Papua.

IPS-SEJARAH | 191
Saudara dapat menyaksikan video berikut ini sebagai suplemen pengetahuan
mengenai kepemimpinan Gus Dur:
https://www.youtube.com/watch?v=M4GA3ybbk0o
Video dua tahun kepemimpinan Gus Dur
Selama berkuasa Presiden Gus Dur dinilai gagal menjalankan pemerintahannya.
Gus dur melakukan pemecatan anggota kabinetnya secara sepihak tanpa
sepengetahuan wakil presiden, adanya kasus buloggate dan bruneigate,yang
secara tidak langsung melibatkan presiden Gus Dur,kasus ini menimbulkan
memorandum I dan II oleh anggota DPR yang tidak diperhatikan oleh Presiden
Gus Dur. Gus Dur pada saat itu memberhentikan Susilo Bambang Yudhoyono
yang menjadi Menkopolam, karena tidak mau mengumumkan keadaan darurat.
Amien Rais yang saat itu menjadi ketua MPR mengatakan bahwa siding
istimewa MPR dapat dipercepat dari 1 Agustus menjadi 23 Juli 2001. Sebagai
bentuk perlawanan kepada DPR, Presiden Gus Dur mengeluarkan Dekrit pada
tanggal 23 Juli 2001,yang isinya antara lain:(1)membekukan MPR RI dan DPR
RI, (2) mengembalikan kedaulatan kepada rakyat dan mengambil tindakan serta
menyusun badan-badan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilu dalam
waktu satu tahun, (3) Membubarkan Partai Golkar karena dianggap warisan orde
baru. Akan tetapi dekrit ini ditolak oleh DPR melalui mekanisme votting dalam
Sidang Istimewa MPR, karena dianggap melanggar haluan negara.
Saudara dapat menyaksikan video berikut ini mengenai penjelasan Gus Dur saat
dilengserkan dari posisi Presiden Indonesia:
https://www.youtube.com/watch?v=ACNnW9hktYE
Video penjelasan Gus dur mengenai posisisnya saat dilengserkan dari
Presiden
Fatwa Mahkamah Agung juga mengganggap dekrit tersebut tidak konstitusional,
dimana kedudukan MPR dan DPR tidak dapat dibubarkan oleh Presiden.
Kemudian, berdasarkan hasil sidang istimewa MPR pada tanggal 23 Juli 2001,
Presiden Gus dur dilengserkan dari jabatan Presiden yang kemudian digantikan
oleh Megawati SoekarnoPutri.

192 | IPS-SEJARAH


Terpilihnya Megawati menjadi Presiden Indonesia ke lima Indonesia karena
posisinya sebagai wakil Presiden Gus Dur yang dilengserkan berdasarkan hasil
sidang istimewa MPR, sehingga otomatis beliau naik menjadi Presiden. Pada
tanggal 23 Juli 2001 Megawati dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia.
Langkah awal yang dilakukan oleh Megawati salah satunya membangun tatanan
politik baru, yaitu dengan amandemen UUD 1945.
Dengan selesainya amandemen keempat UUD 1945, tugas pemerintah
selanjutnya melakukan penyesuaian seluruh ketentuan perundangan yang ada
dengan muatan UUD 1945 yang telah diamandemen. Di sisi lain pemerintah juga
menyusun peraturan perundangan yang belum dimiliki, agar amanat konstitusi
bisa dilaksanakan dengan baik. Perubahan UUD 1945 ini juga memuattentang
adanya upaya untuk menyetarakan lembaga-lembaga Negara, sehingga dapat
mekanisme check and balances yang lebih memadai, demi mendorong
demokratisasi lembaga-lembaga negara tersebut. Dalam pelaksanaan pemilihan
umum 2004 nanti merupakan agenda baru dalam politik Indonesia. Indonesia
mengalami beberapa kemajuan politik, karena Indonesia melakukan pemilihan
Presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat dan bertugas untuk
masa jabatan yangpasti.
Pada pemerintahan Megawati pula pemilu secara langsung direncakanan pada
tahun 2014. Langkah awal dari pemerintahan Megawati Soekarno putri tentang
partai politik adalah dengan melakukan revisi terhadap Undang Undang No 3
tahun 1999 menjadi Undang Undang No 30 tahun 2002 tentang partai politik dan
Undang Undang No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota DPR,
DPD, dan DPRD. Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2004 sangat ketat, dengan
demikian disiplin partai politik peserta pemilu sangat menentukan suksesnya
penyelenggaraan Pemilu. Berdasarkan verifikasi administrasi dan verifikasi
faktual yang dilakukan KPU, dari 49 partai politik yang mendaftar sebagai peserta
pemilu, yang memenuhi syarat hanya 24 partai politik saja. Partai politik yang

IPS-SEJARAH | 193
lolos verifikasi faktual dan verifikasi administrasi dinyatakan sebagai peserta
pemilu.
Untuk tetap mempertahankan negara kesatuan, pemerintahan Megawati
Soekarnoputri telah menentukan berbagai kebijakan, yaitu pertama direalisasikan
desentralisasi kewenangan yang dikenal dengansebutan otonomi daerah dari
pemerintah pusat ke daerah sesuai dengan ketentuan perundangan yang
berlaku.Pada 5 Juli 2004 diadakan pemilihan umum secara langsung untuk
memilih anggota legislative serta Presiden dan wakil Presiden. Pemilu tahun
2004 ini diikuti oleh 24 partai politik. Megawati yang pada saat itu menjadi
Presiden, kembali mencalonkan dirinya menjadi presiden berdampingan dengan
K.H Hasyim Muzadi untuk menghadapi empat pasangan calon lainnya.Empat
pasangan lainnya adalah Wiranto-Salahudin Wahid, Amien Rais-Siswono
Yudhoyono, Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, dan Hamzah Haz-Agum
Gumelar.Hasil pemilu 2004 yang dilakukan dengan mekanisme pemilihan secara
langsung dengan dua putaran pemilu (karena pada putaran pertama tidak ada
pasangan yang mendapatkan suaran diatas 50%) menghasilkan pemenang,
Susilo Bambang Yudhoyono –Jusuf Kalla. Terpilihnya Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) sekaligus menandakan berakhirnya era Megawati sebagai
PresidenIndonesia.
SBY bersama pasangannya Jusuf Kalla menjadi Presiden dan pertama yang
dipilih secara langsung oleh rakyat Indonesia melalui pemilu. Pada pemilihan
umum berikutnya pada tahun 2009, SBY juga mampu memenangkan pemilu
dengan wakil yang berbeda yakni Boediono. Pada periode pertama menjadi
Presiden Indonesia, SBY kemudian menyusun kabinet kerjanya yang dinamakan
dengan Kabinet Indonesia Bersatu I, dan pada periode kedua kabinetnya
dinamakan dengan Kabinet Indonesia Bersatu II. Proporsi menteri yang disusun
oleh SBY saat menjadi Presiden tidak semuanya berasal dari partai politik,SBY
juga mengangkat menteri dari kalangan profesional yang memang sudah
memiliki rekam jejak positif. Pada Kabinet Indonesia Bersatu I jumlah mentri yang
diangkat sebanyak 36 menteri, sedangkan pada Kabinet Indonesia Bersatu II
jumlah mentri yang diangkat sebanyak 34 menteri. Sejak tahun 2004 sistem
politik Indonesia berlaku sistem kedaulatan rakyat secara penuh karena rakyat
dapat memilih secara langsung anggota legislatif daneksekutif.

194 | IPS-SEJARAH


Sejak awal masa pemerintahannya, Presiden dan Wakil Presiden pilihan rakyat
Indonesia itu telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN), yaitu rencana pembangunan lima tahunan, berdasarkan visi,
misi, dan program prioritas mereka. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-
undang (UU) No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional. Tiga agenda nasional yang tertuang dalam RPJMN pada era
kepemimpinan SBY adalah : (1) menciptakan Indonesia yang aman dan damai,
(2) mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis, dan (3) meningkatkan
kesejahteraan rakyat.
Beberapa keberhasilan dari program tersebut antara lain, penyelesaian konflik
dalam negeri seperti Aceh dan Poso, penyelesaian masalah perbatasan dengan
negara tetangga, peningkatan pelayanan masyarakat melalui otonomi daerah.
Dalam hal pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah, pada era
pemerintahan SBY juga dilakukan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh
rakyat, mulai dari, bupati / walikota hingga gubernur sebagai bentuk implentasi
dari proses demokrasi diIndonesia.Prosestran sisi demokrasi di Indonesia
tersebut dapat berjalan secara damai tanpa adanya kekerasan pada era ini.
Pada periode pertama ini SBY melakukan dua kali pergantian posisi menteri
(reshufelkabinet),yang pertama dilakukan pada tahun2005 dan kedua pada
tahun 2007. Pergantian menteri tersebut juga tidak lepas dari kekebasan
berpendapat masyarakat pada era pemerintahan ini yang begitu luas, sehingga
masyarakat dapat mengkritik, mengevaluasi serta memberikan masukan kepada
SBY mengenai kinerja kabinetnya.
Padatahun 2009 kembali dilakukan pemilihan umum,pada tahun ini partai politik
yang mengikuti pemilu sebanyak 38 partai politik dan 8 partai lokal Aceh.SBY
kembali mencalonkan diri menjadi Presidenuntuk periode kedua. Pada tahun ini
SBY berpasangan dengan tokoh non partai yakni Boediono, yang sebelumnya
menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia dan juga menteri koordinator
perkonomian pada kabinet sebelumnya. Pada pemilu ini terdapat 3 pasangan

IPS-SEJARAH | 195
yang terlibatdalampemilu untuk menjadi Presiden Indonesia berikutnya,
pasangan tersebut adalah(1)SBY-Boediono, (2) Megawati Soekarno Putri-
Prabowo,dan (3) Jusuf Kalla-Wiranto. SBY bersama Boediono berhasil
memenangkan pemilu 2009 dengan satu kali putaran,sehingga beliau memimpin
kembali Indonesia untuk periode kedua. Pada periode kedua kabinet kerja yang
dibuat oleh SBY bernama Kabinet Indonesia Bersatu II,komposisi menteri yang
dipilih oleh SBY merupakan kombinasi antara politisi dari partai politik dan juga
profesional.
Pada tahun kedua SBY berupa melanjutkan kembali program kerjanya pada
periode pertama. SBY menyiapkan 5 program pokok pada periode keduanya,
program tersebut antara lain : pertama, melanjutkan pembangunan ekonomi
Indonesia untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh Rakyat Indonesia. Kedua,
melanjutkan upaya menciptakan good government dan good corporate
governance. Ketiga, demokratisasi pembangunan dengan memberikan ruang
yang cukup untuk partisipasi dan kreativitas segenap komponen bangsa.
Keempat, melanjutkan penegakan hokum tanpa pandang bulu dan memberantas
korupsi.Kelima,belajardari pengalaman yang lalu dan dari negara-negara lain,
pembangunan masyarakat Indonesia adalah pembangunan yang inklusif bagi
segenap komponenbangsa.
Dalam hal pemberantasan korupsi SBY juga menegaskan bahwa
pemerintahannya adalah pemerintahan yang bersih dari praktik Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (KKN), namun hal tersebut sedikit tercoreng
denganbanyaktertangkapnyakaderPartaiDemokrat(PartaiSBYberasal) oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK).
Pada tahun 2014 kembali dilakukan pemilihan umum untuk memilih anggota
legislatif dan eksekutif. SBY sudah tidak dapat lagi mengikuti pemilihan umum
karena sudah mencapai batas akhir sebanyak dua periode memimpin bangsa ini.
Pemilu tahun ini diikuti oleh 12 partai politik dan 3 partai lokal Aceh. Untuk calon
Presiden yang mengikuti pemilu kali ini ada dua pasangan,yakni
JokoWidodo(Jokowi)-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Jokowi
bersama Jusuf Kalla kemudian menjadi pemenang pada pemilu 2014 ini. Pada

196 | IPS-SEJARAH


tanggal 20 Oktober 2014 kemudian dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden
Indonesia.
c. Situasi Ekonomi pada Masa Reformasi
Setelah terjadi pergantian presiden dari Soeharto ke presiden B.J Habibie
kebijakan dalam bidang ekonomi juga mengalami perubahan.
DalambidangekonomiPresidenHabibiemempunyaitigaprogramyaitu program
jangka pendek, jangka menengah dan program jangka panjang.
Tujuanprogramjangkapendekiniuntukmengurangibebanmasyarakat, terutama
masyarakat miskin dan yang berpenghasilan rendah. Seperti program jaringan
pengaman sosial (JPS), penyediaan kebutuhan pokok rakyat serta pengendalian
harga. Dalam program jangka menengah,hal- hal yang dilakukan meliputi upaya
penyehatan sistem perbankan untuk membangkitkan kembali kepercayaan dan
kegiatan dunia usaha, khususnya investor luar negeri serta pengendalian laju
inflasi dan berbagai upaya reformasi struktural untuk memperkuat landasan
perekonomian nasional dengan meningkatkan efisiensi dan daya saing.
Sedangkan dalam program jangka panjang sedang diletakkan landasan
bagiperekonomianyangmaju,modern,mandiridanberkualitas,terbuka bagi semua
kalangan serta membangun institusi ekonomi yang berorientasi ke pasar dalam
negeri dan pasarglobal.
Pada 1999 terjadi kembali perubahan pimpinan di Indonesia. Presiden B.J
habibie digantikan oleh Abdurrahman Wahid atau GusDur. Pada bidang
perekonomian, Presiden Abdurrahman Wahid mewarisi ekonomi Indonesia yang
relatif lebih stabil dari pemerintahan Habibie, nilai tukar Rupiah berada dikisaran
Rp 6.700/US$. indeks harga saham gabungan (IHSG) berada di level 700.
Dengan bekal ini di tambah legitimasi yang dimilikinya sebagai presiden bersama
wapres yang dipilih secara demokratis, Indonesia mestinya sudah bisa melaju
kencang. Namun Presiden Abdurrahman Wahid bersama kabinetnya menolak
melanjutkan semua hasil kerja keras kabinet pemerintahan Habibie misalnya
Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah (PKM), yang selama

IPS-SEJARAH | 197
pemerintahan Habibie menjadi lokomotif ekonomi kerakyatan oleh Presiden
Abdurrahman Wahid dijadikan kementerian nonportofolio atau menteri negara
non Departemen. Selama pemerintahan Abdurrahman Wahid IMF tak pernah
mencairkan pinjamannya, Bagaimanapun juga presiden Abdurrahman Wahid
telah membuktikan kepada dunia luar, bahwa Indonesia bisa diurus tanpa
bantuan dana dari IMF.Pemerintahan Abdurahman Wahid juga memiliki gagasan
sekuritisasi aset yaitu aset-aset negara,terutama barang tambang bisa dinilai
dulu, kemudian pemerintah bisa mengeluarkan saham atas aset-aset Negara
tersebut yang kemudian diperjual-belikan dipasar modal untuk membiayai
pembangunan nasional.
Pada era kepemimpinan Gus Dur terdapat peristiwa perekonomian yang
mengguncang pemerintahan, yakni bulog gate dan bruneigate.Kasus Buloggate
begitu terkenal karena seringkali menjerat petinggi-petingggi negara. Kasus-
kasus yang melibatkan nama Badan Urusan Logistik (Bulog) serta jajaran
pimpinannya sejak lama sudah mengemuka. Kasus ini melibatkan Yanatera
(Yayasan Bina Sejahtera) Bulog yang dikelola oleh mantan
Wakabulog,Sapuan.Sapuan akhirnya divonis 2 tahun penjara dan terbukti
bersalah menggelapkan dana non bujeter Bulog sebesar 35 milyar rupiah. Kasus
ini pula yang mengantarkan Gus Dur lengser di tahun 2001. Setelah sebelumnya
ia menerima dua kali memorandum DPR RI. Brunei gate adalah kasus
penyaluran dana Sultan Brunei yang diserahkan kepada pengusaha yang dekat
dengan Presiden Wahid, yaitu ArioWowor.
Setelah Gus Dur lengser pada tahun 2001, posisinya kemudian digantikan oleh
wakilnya, yakni Megawati Soekarno Putri. Pada saat Megawati Soekarno Putri
diangkat menjadi Presiden RI yang kelima, kondisi Indonesia masih dalam
keadaan krisis. Krisis ini disebabkan karena situasi politik dan ekonomi yang
belum stabil.Banyak orang yang berpendapat, bahwa siapapun yang menjadi
pemimpin dalam negeri ini akan menghadapai masalah yang sangat berat, dan
bagi pasangan Megawati Soekarno Putri dan Hamzah haz, masalah krisis
Indonesia ini adalah tugas yang sangat berat dan harus dijalani.
Kebijakan lain yang dibuat oleh Presiden Megawati dalam bidang ekonomi antara
lain : (a) memutuskan hubungan dengan IMF, (b) melakukan restrukturisas dan

198 | IPS-SEJARAH


reformasi keuangan dengan melakukan pembaruan ketentuan perundang -
undangan, (c) meningkatkan pendapatan melalui pajak, cukai, mendorong
kemajuan usaha kecil dan menengah,(d) kerjasama ekonomi dan politik diluar
Amerika.Keadaan ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Presiden
Megawati Soekarno Putri terus mengalami kemajuan. Secara riil keadaan
ekonomi masih belum sepenuhnya pulih, dan tingkat pengangguran masih tinggi,
namun dari sejumlah indikator ekonomi makro tampak bahwa keadaan sudah
menunjukkan tanda-tanda membaik. Mengingat pertumbuhan ekonomi nasional
yang terpuruk pada lima tahun yang lalu akibat krisis ekonomi.
Megawati Soekarno Putri tidak lagi menjadi Presiden Indonesia, setelah dalam
pemilihan umum pada tahun 2014 dimenangkan oleh Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) bersama pasangannya yakni Jusuf Kalla. Pada era
kepemimpinan SBY membentuk kabinet yangkemudian disebut sebagai Kabinet
Indonesia Indonesia bersatu I ( pada periode pertama SBY memimpin bersama
wakilnya Jusuf Kalla) dan Kabinet Indonesia Bersatu II (pada periode kedua SBY
memimpin bersama wakilnya Boediono). Kehidupan perekenomian Indonesia
bertumbuh secara positif, pada tahun 2004 pertumbuhan ekonomi
Indonesiasebesar 5% yang kemudian pada tahun 2007 mencapai 6,3%. Adanya
krisis keuangan global pada tahun 2007 pertumbuhan ekonomi Indonesia
mengalami pelambatan hingga hanya tumbuh 4,6% pada tahun 2009. Namun hal
tersebut masih cukup baik mengingat hanya beberapanegara saja yang
mengalami pertumbuhan ekonomi secara positif, diantaranya adalah China, India
dan Indonesia. Pendapatan Domestik Bruto (PDP) Indonesia juga terus
mengalami peningkatan pada era SBY memimpin yaitu naik lebih dari tiga kali
lipat, dari Rp 10,5 juta pada tahun 2005 hingga mencapai Rp 33,7 Juta pada
tahun 2012.

IPS-SEJARAH | 199
D. Rangkuman
Kehidupan bangsa Indonesia pada masa revolusi lebih banyak diwarnai dengan
pertempuran usaha mempeertahankan kemerdekaan baik usaha secara fisik
maupun diplomatik. Pada masa awal setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia
kondisi bangsa Indonesia masih dihadapkan pada beberapa pertempuran
fisikdenganBelanda,SekutudanjugaJepang.Parapenjajahtersebutmasih berupaya
ingin merebut kembali Indonesia meski telah menyatakan kemerdekaannya.
Pertempuran-pertempuran yang terjadi di beberapa daerah menyebabkan
banyaknya korban jiwa yang muncul dari rakyat Indonesia. Peristiwa-peristiwa
tersebut antara lain: pertempuran 10 November di Surabaya, pertempuran Lima
hari diSemarang, pertemuran Medan Area, peristiwa Bandung La utanApi,
perundingan Linggajati, agresi Militer Belanda I, perundingan Renville, agresi
Militer Belanda II, Serangan Umum 1 maret 1949, persetujuan Roem- Royen dan
Konferensi Meja Bundar.
Masa Demokrasi Liberal adalah masa ketika pemerintah Indonesiamenggunakan
UUDS 1950 (Undang -Undang Dasar Sementara) sebagaiundang -undang
negara. Masa Demokrasi Liberal disebut pula masaDemokrasi Parlementer,
karena sistem politik dan ekonomi yang berlakumenggunakan prinsip-prinsip
parlemen. Masa ini berlangsung mulai 17 Agustus1950 sampai 6 Juli 1959.Pada
masa berlakunya UUDS 1950 terjadi instabilas pemerintahan.Hal ni dibuktikan
dengan munculnya gerakan separatis pemberontakan di berbagai daerah dan
jatuh bangunnya kabinet. Hanya dalam rentang waktu 10 tahun terdapat 8kali
pergantian kabinet yaitu kabinet Natsir (6 September 1950-20 Maret 1951),
kabinet Sukiman (April 1951-Pebruari 1952), kabinet Wilopo (April 1952–Juni
1953), kabinet Ali Sastroamidjoyo I(Juli 1953-Juli 1955), kabinet Burhanudin
Harahap (Agustus 1955-Maret 1956), kabinet Ali Sastroamidjoyo II (Maret 1956-
Maret 1957) dan kabinet Djuanda (April 1957–Juli 1959).
Masa Demokrasi Terpimpin adalah masa ketika Indonesia menerapkansuatu
sistem pemerintahan dengan seluruh keputusan pemerintah berpusatpada
kepala negara. Pada saat itu, jabatan kepala negara dijabat oleh
PresidenSoekarno. Masa Demokrasi Termimpin berlangsung sejak
dikeluarkannyaDekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai tahun 1965.

200 | IPS-SEJARAH


Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah: (1) menetapkan pembubaran Konstituante,
(2) menetapkan UUD 45 berlaku lagi bagi segenap Bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan Dekrit ini,
dan tidak berlaku lagi UUDS, (3) pembentukan MPRS, yang terdiri atas anggota–
anggota DPR ditambah dengan utusan–utusan daerah dan golongan, serta
pembentukanDewan Pertimbangan Agung Sementara dalam waktu yang
sesingkat–singkatnya.

Pada tanggal 12 Januari 1966 pelajar, mahasiswa, dan masyarakan mengajukan
Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura) Isi Tritura tersebut, yaitu: (1) Bubarkan PKI, (2)
Bersihkan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur Gerakan 30 September, (3)
Turunkan harga.
Guna memulihkan keamanan negara, pada tanggal 11 Maret 1966
PresidenSoekarno mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto
untukmengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka
memulihkankeamanan dan kewibawaan pemerintah. Surat itu dikenal sebagai
Surat Perintah 11 Maret, atau SP 11 Maret, atau Supersemar. Isi Supersemar
adalah pemberian mandat kepada Letjen. Soeharto selaku Panglima Angkatan
Daratdan Pangkop kamtib untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan
pemerintah.Keluarnya Supersemar dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde
Baru.Masa orde baru berlangsung dari tahun 1966 sampaitahun 1998. Dalam
jangka waktu tersebut, pembangunan nasional berkembang pesat.
Di balik kesuksesan pembangunan masa Orde Baru menyimpan beberapa
kelemahan. Selama masa pemerintahan Soeharto, praktik korupsi, kolusi, dan
nepotisme (KKN) tumbuh subur. Kasus- kasus korupsi tidak pernah mendapat
penyelesaian hukum secara adil. Pembangunan Indonesia berorientasi pada
pertumbuhan ekonomi sehingga menyebabkan ketidak adilan dan kesenjangan
sosial. Bahkan, antara pusat dan daerah terjadi kesenjangan pembangunan
karena sebagian besar kekayaan daerah disedot ke pusat.

IPS-SEJARAH | 201
Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya
kerusuhan sosial. Muncul demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa.
Tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan ekonomi dan reformasi
total. Demonstrasi besar-besaran dilakukan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998.
Pada saat itu terjadi peristiwa Trisakti, yaitu meninggalnya empat mahasiswa
Universitas Trisakti akibat bentrok dengan aparat keamanan. Empat mahasiswa
tersebut adalah Elang Mulya Lesmana,Hery Hariyanto,Hendriawan,dan Hafidhin
Royan. Keempat mahasiswa yang gugur tersebut kemudian diberi gelar sebagai
“Pahlawan Reformasi”.
Reformasi adalah suatu perubahan tatanan perikehidupan lama dengan tatanan
perikehidupan yang baru dan secara hukum menuju ke arah perbaikan. Gerakan
Reformasi yang terjadi di Indonesia pada ttahun 1998 merupakan suatu gerakan
untuk mengadakan pembaharuan dan perubahan terutama perbaikan dalam
bidang politik, sosial, ekonomi dan hukum.