UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2010
TENTANG
HORTIKULTURA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang te rkandung
di dalam wilayah negara Republik Indonesia adalah
anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa untuk
dimanfaatkan dan dipergunakan bagi sebesar-besar
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa tanaman hortikultura sebagai kekayaan hayati
merupakan salah satu kekayaan sumber daya alam
Indonesia yang sangat penting sebagai sumber pangan
bergizi, bahan obat nabati, dan estetika, yang
bermanfaat dan berperan besar dalam meningkatkan
kualitas hidup masyarakat, yang perlu dikelola dan
dikembangkan secara efisien dan berkelanjutan;
c. bahwa peraturan perundang-undangan yang ada
belum dapat memberikan kepastian hukum dalam
pengembangan hortikultura sesuai dengan
perkembangan dan tuntutan dalam masyarakat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
membentuk Undang-Undang tentang Hortikultura;
Mengingat : Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, dan Pasal 33 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN . . .
- 2 -
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HORTIKULTURA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
1. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan
buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura,
termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air
yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati,
dan/atau bahan estetika.
2. Usaha hortikultura adalah semua kegiatan untuk
menghasilkan produk dan/atau menyelenggarakan jasa
yang berkaitan dengan hortikultura.
3. Tanaman hortikultura adalah tanaman yang
menghasilkan buah, sayuran, bahan obat nabati,
florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan
tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan
obat nabati, dan/atau bahan estetika.
4. Produk hortikultura adalah semua hasil yang berasal
dari tanaman hortikultura yang masih segar atau yang
telah diolah.
5. Jasa hortikultura adalah kegiatan berupa usaha dan
pelayanan yang menyebabkan produk, fasilitas, atau
kemanfaatan lainnya dari hortikultura dapat dinikmati.
6. Pewilayahan hortikultura adalah penetapan wilayah
untuk pengembangan usaha hortikultura dengan
memperhatikan kondisi biofisik dan potensi wilayah
yang ada.
7. Kawasan hortikultura adalah hamparan sebaran-
usaha-hortikultura yang disatukan oleh faktor pengikat
tertentu, baik faktor alamiah, sosial budaya, maupun
faktor infrastruktur fisik buatan.
8. Unit usaha budidaya hortikultura adalah satuan lahan
tempat terselenggaranya kegiatan membudidayakan
tanaman hortikultura pada tanah dan/atau media
tanam lainnya dalam ekosistem yang sesuai dengan
bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Sumber . . .
- 3 -
9. Sumber daya genetik hortikultura adalah bahan dari
tanaman hortikultura yang mengandung unit-unit
fungsional pewarisan sifat yang mempunyai nilai nyata
ataupun potensial.
10. Prasarana hortikultura adalah segala sesuatu yang
menjadi penunjang utama usaha hortikultura.
11. Sarana hortikultura adalah segala sesuatu yang dapat
digunakan sebagai alat dan/atau bahan yang
dibutuhkan dalam usaha hortikultura.
12. Benih hortikultura, yang selanjutnya disebut benih,
adalah tanaman hortikultura atau bagian darinya yang
digunakan untuk memperbanyak dan/atau
mengembangbiakkan tanaman hortikultura.
13. Organisme pengganggu tumbuhan, selanjutnya disebut
OPT, adalah semua organisme yang dapat merusak,
mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian
tumbuhan.
14. Bahan pengendali OPT adalah bahan kimia sintetik,
bahan alami atau bukan sintetik, jasad hidup, dan
bahan lainnya yang digunakan untuk mengendalikan
OPT dalam usaha hortikultura.
15. Pemuliaan tanaman hortikultura, selanjutnya disebut
pemuliaan, adalah rangkaian kegiatan untuk
mempertahankan kemurnian jenis dan/atau varietas
tanaman hortikultura yang sudah ada atau
menghasilkan jenis dan/atau varietas tanaman
hortikultura baru yang lebih baik.
16. Varietas tanaman hortikultura adalah bagian dari suatu
jenis tanaman hortikultura yang ditandai oleh bentuk
tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan
sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang
sama.
17. Perlindungan varietas tanaman hortikultura adalah
perlindungan khusus yang diberikan negara, dalam hal
ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya
dilakukan oleh kantor perlindungan varietas tanaman,
terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh
pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.
18. Wisata agro berbasis hortikultura, selanjutnya disebut
wisata agro, adalah kegiatan pengembangan kawasan
atau usaha hortikultura sebagai objek wisata, baik
secara sendiri maupun sebagai bagian dari kawasan
wisata yang lebih luas bersama objek wisata yang lain.
19. Distribusi . . .
- 4 -
19. Distribusi hortikultura, selanjutnya disebut distribusi,
adalah kegiatan penyaluran, pembagian, dan
pengiriman produk hortikultura dari tempat produksi
sampai di pasar dan/atau konsumen.
20. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada
pelaku usaha, produk, proses, dan usaha hortikultura.
21. Akreditasi adalah proses pengakuan akan kompetensi
suatu badan atau lembaga untuk melakukan
sertifikasi.
22. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha
atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai,
memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan
antarpelaku usaha.
23. Pengolahan adalah proses mengubah secara fisik,
kimiawi, dan biologis bahan komoditas hortikultura
menjadi suatu bentuk produk turunan.
24. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi,
baik yang berbadan hukum maupun yang tidak
berbadan hukum.
25. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan
yang terorganisasi, yang berbadan hukum ataupun
tidak berbadan hukum.
26. Pelaku usaha hortikultura, selanjutnya disebut pelaku
usaha, adalah petani, organisasi petani, orang-
perseorangan lainnya, atau perusahaan yang
melakukan usaha hortikultura, baik berbentuk badan
hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
27. Petani hortikultura, yang selanjutnya disebut petani,
adalah perorangan warga negara Indonesia beserta
keluarganya yang mengelola unit usaha budidaya
hortikultura.
28. Penyuluh hortikultura, yang selanjutnya disebut
penyuluh, adalah perorangan warga negara Indonesia
yang melakukan kegiatan penyuluhan.
29. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah,
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
30. Pemerintah . . .
- 5 -
30. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota,
dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.
31. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung
jawabnya di bidang hortikultura.
BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN
Pasal 2
Penyelenggaraan hortikultura berdasarkan asas:
a. kedaulatan;
b. kemandirian;
c. kebermanfaatan;
d. keterpaduan;
e. kebersamaan;
f. keterbukaan;
g. keberlanjutan;
h. efisiensi berkeadilan;
i. kelestarian fungsi lingkungan; dan
j. kearifan lokal.
Pasal 3
Penyelenggaraan hortikultura bertujuan untuk:
a. mengelola dan mengembangkan sumber daya
hortikultura secara optimal, bertanggung jawab, dan
lestari;
b. memenuhi kebutuhan, keinginan, selera, estetika, dan
budaya masyarakat terhadap produk dan jasa
hortikultura;
c. meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai
tambah, daya saing, dan pangsa pasar;
d. meningkatkan konsumsi produk dan pemanfaatan jasa
hortikultura;
e. menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha;
f. memberikan . . .
- 6 -
f. memberikan perlindungan kepada petani, pelaku
usaha, dan konsumen hortikultura nasional;
g. meningkatkan sumber devisa negara; dan
h. meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, dan
kemakmuran rakyat.
Pasal 4
Lingkup pengaturan penyelenggaraan hortikultura meliputi:
a. perencanaan;
b. pemanfaatan dan pengembangan sumber daya;
c. pengembangan hortikultura;
d. distribusi, perdagangan, pemasaran, dan konsumsi;
e. pembiayaan, penjaminan, dan penanaman modal;
f. sistem informasi;
g. penelitian dan pengembangan;
h. pemberdayaan;
i. kelembagaan;
j. pengawasan; dan
k. peran serta masyarakat.
BAB III
PERENCANAAN HORTIKULTURA
Pasal 5
(1) Perencanaan hortikultura dilakukan untuk merancang
pembangunan dan pengembangan hortikultura secara
berkelanjutan.
(2) Perencanaan hortikultura sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memperhatikan:
a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan
konsumsi;
b. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
c. rencana pembangunan nasional dan daerah;
d. rencana tata ruang wilayah;
e. pertumbuhan ekonomi dan produktivitas;
f. kebutuhan . . .
- 7 -
f. kebutuhan prasarana dan sarana hortikultura;
g. kebutuhan teknis, ekonomis, dan kelembagaan;
dan
h. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pasal 6
(1) Perencanaan hortikultura sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) mencakup aspek:
a. sumber daya manusia;
b. sumber daya alam;
c. sumber daya buatan;
d. sasaran produksi dan konsumsi;
e. kawasan hortikultura;
f. pembiayaan, penjaminan, dan penanaman modal;
dan
g. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi.
(2) Aspek perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan satu kesatuan yang utuh serta memiliki
keterkaitan antara satu dan yang lain.
Pasal 7
(1) Perencanaan hortikultura merupakan bagian integral
dari perencanaan pembangunan nasional, perencanaan
pembangunan daerah, dan perencanaan pembangunan
sektoral.
(2) Perencanaan hortikultura sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau
pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat.
(3) Penyelenggaraan perencanaan hortikultura
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun di tingkat
nasional, provinsi, dan/atau kabupaten/kota.
(4) Perencanaan hortikultura ditetapkan dalam rencana
pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan
jangka menengah, dan rencana tahunan di tingkat
nasional, provinsi, atau kabupaten/kota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 8 . . .
- 8 -
Pasal 8
(1) Perencanaan hortikultura tingkat nasional dilakukan
dengan memperhatikan rencana pembangunan
nasional serta kebutuhan dan usulan provinsi.
(2) Perencanaan hortikultura tingkat provinsi dilakukan
dengan memperhatikan rencana pembangunan provinsi
serta kebutuhan dan usulan kabupaten/kota.
(3) Perencanaan hortikultura tingkat kabupaten/kota
dilakukan dengan memperhatikan rencana
pembangunan kabupaten/kota.
Pasal 9
(1) Perencanan hortikultura diwujudkan dalam bentuk
rencana hortikultura.
(2) Rencana hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:
a. rencana hortikultura nasional;
b. rencana hortikultura provinsi; dan
c. rencana hortikultura kabupaten/kota.
(3) Rencana hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) disusun oleh Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 10
(1) Rencana hortikultura nasional menjadi pedoman untuk
menyusun perencanaan hortikultura provinsi.
(2) Rencana hortikultura provinsi menjadi pedoman untuk
menyusun perencanaan hortikultura kabupaten/kota.
(3) Rencana hortikultura kabupaten/kota menjadi
pedoman untuk pengembangan hortikultura setempat.
(4) Rencana hortikultura nasional, rencana hortikultura
provinsi, dan rencana hortikultura kabupaten/kota
menjadi pedoman bagi pelaku usaha dalam
pengembangan hortikultura.
BAB IV . . .
- 9 -
BAB IV
PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 11
(1) Sumber daya hortikultura terdiri dari:
a. sumber daya manusia;
b. sumber daya alam; dan
c. sumber daya buatan.
(2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a terdiri atas pelaku usaha, penyuluh
hortikultura, dan pihak lain yang terkait dalam
kegiatan pelayanan dan usaha hortikultura.
(3) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b berupa:
a. lahan;
b. iklim;
c. sumber daya air; dan
d. sumber daya genetik.
(4) Sumber daya buatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c berupa prasarana dan sarana hortikultura.
Pasal 12
(1) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 ayat (3) dan sumber daya buatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dimanfaatkan secara
efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.
(2) Pemanfaatan sumber daya buatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengutamakan yang
mengandung komponen hasil produksi dalam negeri.
Bagian Kedua . . .
- 10 -
Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia
Pasal 13
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban
meningkatkan keahlian dan keterampilan sumber daya
manusia hortikultura untuk memenuhi standar
kompetensi.
(2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan secara
berjenjang.
(3) Selain Pemerintah dan pemerintah daerah, badan
usaha yang terakreditasi dapat melakukan pendidikan
dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Untuk memenuhi standar kompetensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat melalui sertifikasi
kompetensi.
(5) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga yang
terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan
pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi
diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 14
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban
menyelenggarakan penyuluhan hortikultura.
(2) Pelaku usaha dapat menyelenggarakan penyuluhan
hortikultura.
(3) Penyuluhan hortikultura sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh penyuluh
bersertifikat.
(4) Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penyuluhan
hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkewajiban menyediakan paling sedikit satu orang
penyuluh pegawai negeri sipil atau paling sedikit satu
orang penyuluh swasta dan/atau swadaya di setiap
desa yang termasuk di dalam kawasan hortikultura.
(5) Penyelenggaraan . . .
- 11 -
(5) Penyelenggaraan penyuluhan hortikultura
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 15
(1) Pelaku usaha wajib mengutamakan pemanfaatan
sumber daya manusia dalam negeri.
(2) Sumber daya manusia dari luar negeri dapat
dimanfaatkan dalam hal tidak tersedianya sumber daya
manusia dalam negeri yang mempunyai keahlian dan
kemampuan tertentu di bidang hortikultura.
(3) Sumber daya manusia dari luar negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan setelah
mendapatkan rekomendasi dari asosiasi pelaku usaha.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi keahlian
dan kemampuan tertentu di bidang hortikultura
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Menteri.
Bagian Ketiga
Sumber Daya Alam
Paragraf 1
Lahan
Pasal 16
(1) Lahan budidaya hortikultura terdiri atas lahan terbuka
dan lahan tertutup yang menggunakan tanah dan/atau
media tanam lainnya.
(2) Lahan budidaya hortikultura wajib dilindungi,
dipelihara, dipulihkan, serta ditingkatkan fungsinya
oleh pelaku usaha.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan,
pemeliharaan, pemulihan, serta peningkatan fungsi
lahan budidaya hortikultura diatur dengan Peraturan
Menteri.
Pasal 17 . . .
- 12 -
Pasal 17
Penggunaan lahan budidaya hortikultura wajib
mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 18
Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pelaku usaha
dapat mengembangkan penggunaan media tanam selain
tanah untuk budidaya hortikultura.
Paragraf 2
Iklim
Pasal 19
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban
memantau, mengevaluasi, memprakirakan,
mendokumentasikan, dan memetakan pola iklim untuk
pengembangan usaha hortikultura.
(2) Hasil pemantauan, evaluasi, prakiraan, dokumentasi,
dan pemetaan pola iklim sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disosialisasikan secara terbuka kepada
masyarakat.
(3) Hasil pemantauan, evaluasi, prakiraan, dokumentasi,
dan pemetaan pola iklim sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi acuan perencanaan hortikultura dan
pengembangan usaha hortikultura.
Pasal 20
(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyediakan
bantuan kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang
mengalami gagal panen akibat bencana yang
disebabkan oleh perubahan pola iklim.
(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan ketetapan status daerah
bencana oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Bantuan yang disediakan Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan
usulan dari pemerintah daerah.
(4) Ketentuan . . .
- 13 -
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur
dalam Peraturan Menteri.
Paragraf 3
Sumber Daya Air
Pasal 21
Air untuk usaha hortikultura harus memenuhi persyaratan
baku mutu air sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 22
Pemanfaatan air untuk usaha hortikultura dilakukan secara
bersama-sama dengan keperluan lainnya secara efisien oleh
pelaku usaha dengan tetap mengutamakan kebutuhan pok ok
sehari-hari masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 23
Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab:
a. memberikan jaminan akan ketersediaan air untuk
usaha hortikultura; dan
b. menetapkan rencana alokasi dan memberikan hak
guna pakai air untuk usaha hortikultura.
Paragraf 4
Sumber Daya Genetik
Pasal 24
Sumber daya genetik hortikultura wajib dilindungi,
dilestarikan, diperkaya, dimanfaatkan, dan dikembangkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 25 . . .
- 14 -
Pasal 25
(1) Pemerintah melakukan inventarisasi, pendaftaran,
pendokumentasian, dan pemeliharaan terhadap sumber
daya genetik hortikultura.
(2) Inventarisasi, pendaftaran, pendokumentasian, dan
pemeliharaan sumber daya genetik hortikultura
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
bekerja sama dengan masyarakat.
(3) Data dokumentasi sumber daya genetik hortikultura
terbuka bagi masyarakat untuk dimanfaatkan dan
dikembangkan.
(4) Keterbukaan data dokumentasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dikecualikan bagi data yang dinyatakan
rahasia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 26
(1) Pemanfaatan sumber daya genetik hortikultura
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan
secara lestari dan berkelanjutan.
(2) Menteri menetapkan sumber daya genetik hortikultura
yang terancam punah dengan mempertimbangkan sifat,
jumlah, dan sebarannya.
(3) Pemanfaatan sumber daya genetik yang terancam
punah dilakukan dengan izin Menteri.
Pasal 27
(1) Pemerintah mendorong pengayaan sumber daya genetik
hortikultura nasional melalui berbagai metode dan
introduksi.
(2) Pemerintah memberikan kemudahan perizinan dan
penggunaan fasilitas penelitian milik pemerintah untuk
pengayaan sumber daya genetik hortikultura nasional.
Pasal 28 . . .
- 15 -
Pasal 28
(1) Pemasukan dan pengeluaran sumber daya genetik
hortikultura ke dan dari dalam negara Republik
Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Setiap orang dilarang mengeluarkan varietas dari
sumber daya genetik hortikultura yang terancam punah
dan/atau yang dapat merugikan kepentingan nasional
dari wilayah negara Republik Indonesia.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai varietas tanaman
hortikultura yang pengeluarannya dari wilayah negara
Republik Indonesia dapat merugikan kepentingan
nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan Menteri.
Pasal 29
Setiap orang dilarang:
a. memperjualbelikan bahan perbanyakan sumber daya
genetik hortikultura yang terancam punah; dan/atau
b. menebang pohon induk yang mengandung bahan
perbanyakan sumber daya genetik hortikultura yang
terancam punah.
Pasal 30
(1) Sumber daya genetik yang menghasilkan produk yang
memiliki ciri khas terkait wilayah geografis tertentu
dilindungi kelestarian dan pemanfaatannya dengan hak
indikasi geografis.
(2) Ketentuan mengenai wilayah geografis dari sumber
daya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat . . .
- 16 -
Bagian Keempat
Sumber Daya Buatan
Paragraf 1
Prasarana Hortikultura
Pasal 31
(1) Prasarana hortikultura terdiri atas:
a. jaringan irigasi;
b. pengolah limbah;
c. jalan penghubung dari lokasi budidaya ke lokasi
pascapanen sampai ke pasar;
d. pelabuhan dan area transit;
e. tenaga listrik dan jaringannya sampai ke lokasi
pascapanen;
f. jaringan komunikasi sampai ke lokasi budidaya;
g. gudang yang memenuhi persyaratan teknis;
h. rumah atau penaung tanaman yang memenuhi
persyaratan teknis;
i. gudang berpendingin;
j. bangsal penanganan pascapanen yang memenuhi
persyaratan teknis; dan
k. pasar.
(2) Prasarana hortikultura sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibangun secara terintegrasi dan terencana.
Paragraf 2
Sarana Hortikultura
Pasal 32
(1) Sarana hortikultura terdiri atas:
a. benih bermutu dari varietas unggul;
b. pupuk yang tepat dan ramah lingkungan;
c. zat pengatur tumbuh yang tepat dan ramah
lingkungan;
d. bahan . . .
- 17 -
d. bahan pengendali OPT yang ramah lingkungan;
dan
e. alat dan mesin yang menunjang hortikultura.
(2) Penggunaan sarana hortikultura sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan
teknologi yang memperhatikan kondisi iklim, kondisi
lahan, dan ramah lingkungan.
Pasal 33
(1) Usaha hortikultura dilaksanakan dengan
mengutamakan penggunaan sarana hortikultura dalam
negeri.
(2) Dalam hal sarana hortikultura dalam negeri tidak
mencukupi atau tidak tersedia, dapat digunakan
sarana hortikultura yang berasal dari luar negeri.
(3) Sarana hortikultura yang berasal dari luar negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
a. lebih efisien;
b. ramah lingkungan; dan
c. diutamakan yang mengandung komponen hasil
produksi dalam negeri.
Pasal 34
(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan
insentif kepada pelaku usaha untuk memproduksi
sarana hortikultura yang belum dapat diproduksi di
dalam negeri.
(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
kemudahan perizinan, kemudahan fasilitas,
kemudahan akses pembiayaan, dan/atau keringanan
pajak.
(3) Ketentuan mengenai insentif diatur dengan atau
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pasal 35
(1) Sarana hortikultura yang diedarkan wajib memenuhi
standar mutu dan terdaftar.
(2) Dalam . . .
- 18 -
(2) Dalam hal sarana hortikultura merupakan atau
mengandung hasil rekayasa genetik, selain memenuhi
ketentuan ayat (1), peredarannya wajib mengikuti
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
keamanan hayati.
(3) Apabila standar mutu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) belum ditetapkan, Menteri menetapkan
persyaratan teknis minimal.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (3) dikecualikan untuk sarana hortikultura
produksi lokal yang diedarkan secara terbatas dalam
satu kelompok.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara uji mutu dan
pendaftaran diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 36
(1) Bagi produk sarana hortikultura yang telah memiliki
Standar Nasional Indonesia, produsen wajib
mencantumkan label Standar Nasional Indonesia pada
produk sarana hortikultura yang diedarkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).
(2) Bagi sarana hortikultura yang belum ditetapkan
Standar Nasional Indonesia, produsen wajib
mencantumkan label pada produk sarana hortikultura
yang diedarkan.
(3) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
dalam bahasa Indonesia dan paling sedikit memuat:
a. nama produk;
b. nama dan alamat produsen; dan
c. karakteristik produk.
(4) Ketentuan mengenai pelabelan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 37
Produsen, distributor, dan pengecer, secara sendiri-sendiri
ataupun bersama-sama, wajib bertanggung jawab atas
kesesuaian produk yang diedarkan dengan persyaratan y ang
ditetapkan.
Pasal 38 . . .
- 19 -
Pasal 38
Produsen dan/atau distributor alat dan mesin hortikultura
wajib melakukan sosialisasi mengenai tata cara penggunaan,
keselamatan, pemeliharaan, dan perbaikan alat dan mesin.
Pasal 39
Setiap orang yang melakukan pengadaan, pengedaran, dan
penggunaan sarana hortikultura wajib memperhatikan
keselamatan dan sosial budaya masyarakat, sistem budidaya
tanaman, sumber daya alam, dan/atau fungsi lingkungan.
BAB V
PENGEMBANGAN HORTIKULTURA
Bagian Kesatu
Pewilayahan Hortikultura
Paragraf 1
Umum
Pasal 40
(1) Hortikultura diselenggarakan di seluruh wilayah negara
Republik Indonesia, dilaksanakan dalam wilayah
tersendiri, bertumpangsari dengan tanaman lain,
dan/atau berintegrasi dengan wilayah usaha lainnya.
(2) Penyelenggaraan hortikultura sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib memperhatikan rencana tata ruang
wilayah.
(3) Penyelenggaraan hortikultura sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan di luar zona inti kawasan
konservasi.
Pasal 41
(1) Penetapan tata ruang wilayah dalam kaitan dengan
pengembangan hortikultura wajib menjamin
terpeliharanya kelestarian sumber daya alam, fungsi
lingkungan, dan keselamatan masyarakat, serta selaras
dengan kepentingan kegiatan lain.
2. Dalam . . .
- 20 -
(2) Dalam hal terjadi perubahan tata ruang wilayah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) yang
mengakibatkan alih fungsi kawasan hortikultura,
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib
menyediakan terlebih dahulu kawasan pengganti yang
setara.
Pasal 42
(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memfasilitasi
penyelenggaraan hortikultura yang berintegrasi dengan
kegiatan lain.
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara
lain:
a. kemudahan perizinan; dan
b. pemanfaatan lahan.
Pasal 43
(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menetapkan
produk unggulan yang akan dikembangkan di dalam
kawasan hortikultura.
(2) Produk unggulan hortikultura sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), harus memiliki potensi daya saing dan
memperhatikan kearifan lokal.
(3) Terhadap produk unggulan hortikultura yang telah
ditetapkan, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah
berkewajiban menjamin ketersediaan:
a. prasarana dan sarana hortikultura yang
dibutuhkan;
b. distribusi dan pemasaran di dalam negeri atau ke
luar negeri;
c. pembiayaan; dan
d. penelitian dan pengembangan teknologi.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan
persyaratan penetapan produk unggulan hortikultura
diatur dengan Peraturan Menteri.
Paragraf 2 . . .
- 21 -
Paragraf 2
Kawasan Hortikultura
Pasal 44
(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah
merencanakan dan menetapkan kawasan hortikultura.
(2) Penetapan kawasan hortikultura dilakukan dengan
memperhatikan aspek:
a. sumber daya hortikultura;
b. potensi unggulan yang ingin dikembangkan;
c. potensi pasar;
d. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
e. kekhususan dari wilayah.
Pasal 45
(1) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 ayat (1) terdiri atas:
a. kawasan hortikultura nasional;
b. kawasan hortikultura provinsi; dan
c. kawasan hortikultura kabupaten/kota.
(2) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) memperhatikan rencana tata ruang wilayah
nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan
rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
(3) Kawasan hortikultura nasional ditetapkan oleh
Pemerintah, kawasan hortikultura provinsi ditetapkan
oleh pemerintah provinsi, dan kawasan hortikultura
kabupaten/kota ditetapkan oleh pemerintah
kabupaten/kota.
Pasal 46
(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam
menetapkan kawasan hortikultura sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) berkewajiban
menjamin ketersediaan:
a. prasarana dan sarana hortikultura yang
dibutuhkan;
b. distribusi . . .
- 22 -
b. distribusi dan pemasaran di dalam negeri atau ke
luar negeri;
c. pembiayaan;
d. penelitian dan pengembangan teknologi; dan
e. data dan informasi.
(2) Selain menjamin ketersediaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah
berkewajiban:
a. memberikan kemudahan pelayanan dalam
pengembangan kawasan hortikultura;
b. melakukan pembinaan dan pengembangan
kawasan hortikultura;
c. menjamin keamanan kawasan hortikultura dari
gangguan fisik, biologis, kimiawi dan lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan
d. menjamin keberlangsungan pengembangan
hortikultura.
Pasal 47
Pengembangan kawasan hortikultura dilaksanakan secara
terpadu dengan melibatkan masyarakat.
Paragraf 3
Unit Usaha Budidaya Hortikultura
Pasal 48
(1) Klasifikasi unit usaha budidaya hortikultura terdiri atas:
a. unit usaha budidaya horticultura mikro;
b. unit usaha budidaya hortikultura kecil;
c. unit usaha budidaya hortikultura menengah; dan
d. unit usaha budidaya hortikultura besar;
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi unit usaha
budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 49 . . .
- 23 -
Pasal 49
(1) Unit usaha budidaya hortikultura mikro dan kecil
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a
dan huruf b wajib didata oleh pemerintah daerah.
(2) Unit usaha budidaya hortikultura menengah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c
dan unit usaha budidaya hortikultura besar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d
harus dilengkapi izin usaha yang diterbitkan oleh
Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya.
(3) Selain harus dilengkapi izin usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), unit usaha budidaya
hortikultura menengah dan besar yang menggunakan
lahan yang dikuasai oleh negara harus dilengkapi hak
guna usaha sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendataan dan
perizinan unit usaha budidaya hortikultura diatur
dengan Peraturan Menteri.
Bagian Kedua
Usaha Hortikultura
Paragraf 1
Umum
Pasal 50
(1) Usaha hortikultura meliputi:
a. perbenihan;
b. budidaya;
c. panen dan pascapanen;
d. pengolahan;
e. distribusi, perdagangan, dan pemasaran;
f. penelitian; dan
g. wisata agro.
(2) Usaha hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan oleh setiap pelaku usaha.
Pasal 51 . . .
- 24 -
Pasal 51
(1) Usaha hortikultura dibedakan atas usaha mikro, usaha
kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria usaha mikro,
usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar diatur
dengan Peraturan Menteri.
Pasal 52
(1) Usaha hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal
50 wajib didaftar.
(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah
daerah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran usaha
hortikultura diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 53
(1) Usaha hortikultura mikro, kecil, dan menengah hanya
dapat diselenggarakan oleh warga negara Indonesia
atau badan usaha yang sepenuhnya dimiliki warga
negara Indonesia.
(2) Usaha hortikultura besar dapat diselenggarakan oleh
pelaku usaha dalam negeri, baik sendiri maupun
berpatungan dengan pelaku usaha luar negeri dengan
membentuk badan hukum Indonesia menurut hukum
Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
Pasal 54
(1) Pelaku usaha dalam melaksanakan usaha hortikultura
wajib memenuhi standar proses atau persyaratan
teknis minimal.
(2) Pelaku usaha dalam memproduksi produk hortikultura
wajib memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
produk hortikultura.
(3) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah membina dan
memfasilitasi pengembangan usaha hortikultura agar
memenuhi standar proses dan persyaratan teknis
minimal, standar mutu, dan keamanan pangan produk
hortikultura.
(4) Ketentuan . . .
- 25 -
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan standar
proses dan persyaratan teknis minimal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), standar mutu dan keamanan
pangan produk hortikultura sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dan pembinaan dan fasilitasi
pengembangan usaha hortikultura sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan
Menteri.
Pasal 55
(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah
mengutamakan pemberian fasilitas dan insentif kepada:
a. usaha hortikultura mikro dan kecil;
b. usaha hortikultura yang ramah lingkungan;
c. usaha hortikultura yang mengembangkan
komoditas unggulan nasional dan daerah;
d. usaha budidaya organik; dan/atau
e. usaha hortikultura yang bergerak di bidang
penelitian dan pengembangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas
dan insentif diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 56
(1) Usaha hortikultura dapat dilakukan dengan pola
kemitraan.
(2) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melibatkan pelaku usaha hortikultura mikro, kecil,
menengah, dan besar.
(3) Pelaku usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) wajib melakukan kemitraan dengan pelaku usaha
mikro, kecil, dan menengah.
(4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan dengan pola:
a. inti-plasma;
b. subkontrak;
c. waralaba;
d. perdagangan umum;
e. distribusi dan keagenan; dan
f. bentuk . . .
- 26 -
f. bentuk-bentuk kemitraan lain.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menteri.
Paragraf 2
Usaha Perbenihan
Pasal 57
(1) Usaha perbenihan meliputi pemuliaan, produksi benih,
sertifikasi, peredaran benih, serta pengeluaran dan
pemasukan benih dari dan ke wilayah negara Republik
Indonesia.
(2) Dalam hal pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat dilakukan introduksi dalam bentuk benih
atau materi induk yang belum ada di wilayah negara
Republik Indonesia.
(3) Usaha perbenihan hanya dapat dilakukan oleh pelaku
usaha yang memiliki sertifikat kompetensi atau badan
usaha yang bersertifikat dalam bidang perbenihan
dengan wajib menerapkan jaminan mutu benih melalui
penerapan sertifikasi.
(4) Ketentuan sertifikat kompetensi atau badan usaha
yang bersertifikat dan kewajiban menerapkan jaminan
mutu benih sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
dikecualikan bagi pelaku usaha perseorangan atau
kelompok yang melakukan usaha perbenihan untuk
dipergunakan sendiri dan/atau terbatas dalam 1 (satu)
kelompok.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai produksi benih,
sertifikasi, peredaran benih, serta pengeluaran dan
pemasukan benih sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), introduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
sertifikasi kompetensi, sertifikasi badan usaha dan
jaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
serta pengecualian kewajiban penerapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan
Menteri.
Pasal 58 . . .
- 27 -
Pasal 58
(1) Hasil pemuliaan dan introduksi berupa varietas baru
wajib didaftarkan kepada Pemerintah.
(2) Dalam hal hasil pemuliaan dan varietas baru yang
diintroduksikan menggunakan teknologi rekayasa
genetik, pendaftaran dan peredarannya harus
memenuhi persyaratan keamanan hayati sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemuliaan, introduksi,
dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 59
(1) Kebenaran varietas yang akan diedarkan diuji oleh
lembaga penguji yang terakreditasi atau ditunjuk.
(2) Jenis tanaman tertentu dikecualikan dari persyaratan
uji kebenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara
pengujian, lembaga penguji, dan jenis yang
dikecualikan, diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 60
(1) Peluncuran varietas dan peredaran benih yang sudah
terdaftar menjadi tanggung jawab pemilik varietas atau
kuasanya.
(2) Benih yang diedarkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib memenuhi kebenaran varietas dan
standar mutu benih.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara
peluncuran varietas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 61
Perlindungan varietas tanaman hortikultura dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 62 . . .
- 28 -
Pasal 62
(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah melakukan
pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan
penggunaan benih.
(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan oleh pengawas benih tanaman.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur
dengan Peraturan Menteri.
Pasal 63
(1) Pemasukan dan pengeluaran benih ke dan dari
wilayah negara Republik Indonesia wajib mendapatkan
izin.
(2) Pemasukan benih ke dalam wilayah negara Republik
Indonesia untuk kepentingan komersial harus
memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan.
(3) Pemasukan benih ke dalam wilayah negara Republik
Indonesia untuk kepentingan komersial hanya
diperbolehkan bila tidak dapat diproduksi dalam negeri
atau kebutuhan dalam negeri belum tercukupi.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan dan
pengeluaran benih ke dan dari wilayah negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan
Menteri.
Pasal 64
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memfasilitasi
pengembangan usaha perbenihan berbasis sumber daya
genetik nasional.
Paragraf 3
Usaha Budidaya
Pasal 65
Usaha budidaya hortikultura dilakukan dengan
memperhatikan:
a. permintaan pasar;
b. budidaya . . .
- 29 -
b. budidaya yang baik ;
c. efisiensi dan daya saing;
d. fungsi lingkungan; dan
e. kearifan lokal.
Pasal 66
(1) Pelaku usaha budidaya hortikultura dapat menentukan
sendiri pilihan jenis tanaman.
(2) Pelaku usaha budidaya hortikultura mikro dan kecil
didata mengenai jenis, jumlah tanaman dan/atau luas
lahan yang sedang dan akan dibudidayakan oleh
instansi yang berwenang.
(3) Pelaku usaha budidaya hortikultura menengah dan
besar wajib melaporkan jenis, jumlah tanaman,
dan/atau luas lahan yang sedang dan akan
dibudidayakan kepada Pemerintah dan/atau
pemerintah daerah.
(4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
bertujuan untuk mengetahui prakiraan produksi.
Pasal 67
(1) Budidaya jenis tanaman hortikultura yang merugikan
kesehatan masyarakat dapat dilakukan untuk
kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu
pengetahuan, kecuali ditentukan lain oleh undang-
undang.
(2) Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
mendapatkan izin khusus dari Menteri.
Pasal 68
Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha budidaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, tata cara pendataan
dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, dan
persyaratan izin khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal
67 ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
Paragraf 4 . . .
- 30 -
Paragraf 4
Usaha Panen dan Pascapanen
Pasal 69
(1) Usaha panen dan pascapanen dilakukan untuk
mencapai hasil yang maksimal, memenuhi standar
mutu produk, menekan kehilangan dan/atau
kerusakan serta meningkatkan nilai tambah pada
penanganan, pengolahan, dan transportasi produk
hortikultura.
(2) Usaha panen dan pascapanen sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan panen dan
pascapanen yang baik.
(3) Kegiatan pascapanen sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) hanya dapat dilakukan di bangsal pascapanen atau
di tempat yang memenuhi persyaratan sanitasi.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kegiatan
panen dan pascapanen yang baik sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dan bangsal pascapanen atau
tempat yang memenuhi persyaratan sanitasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan
Peraturan Menteri.
Paragraf 5
Usaha Pengolahan
Pasal 70
(1) Usaha pengolahan produk hortikultura wajib
memenuhi standar mutu sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban
melakukan pembinaan terhadap usaha pengolahan
produk hortikultura lokal yang belum memenuhi
standar mutu dan keamanan pangan.
Pasal 71
Usaha pengolahan produk hortikultura besar wajib menyerap
produk hortikultura lokal.
Paragraf 6 . . .
- 31 -
Paragraf 6
Usaha Distribusi, Perdagangan, dan Pemasaran
Pasal 72
(1) Usaha distribusi dilakukan untuk menyalurkan,
membagi dan mengirim produk hortikultura dari unit
usaha budidaya hortikultura sampai ke konsumen.
(2) Dalam hal penyaluran, pembagian, dan pengiriman
produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku
usaha distribusi wajib menggunakan sistem logistik
untuk menjaga kesegaran, mutu, keamanan pangan,
dan kesesuaian jumlah dan waktu pasokan produk
hortikultura.
(3) Usaha distribusi setidak-tidaknya didukung oleh
fasilitas pengangkutan dan pergudangan, serta sistem
transportasi, dan informasi.
(4) Pelaku usaha distribusi wajib memenuhi standar
pengelolaan fasilitas dan sistem sebagaimana dimaksud
pada ayat (3).
(5) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban
melakukan pembinaan terhadap usaha distribusi
produk hortikultura untuk dapat memenuhi standar
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
Pasal 73
(1) Usaha perdagangan produk hortikultura mengatur
proses jual beli antara pedagang dengan pedagang, dan
pedagang dengan konsumen.
(2) Dalam hal proses jual beli sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), pelaku usaha perdagangan produk
hortikultura pasar modern wajib memperdagangkan
produk hortikultura dalam negeri.
(3) Pelaku usaha perdagangan produk hortikultura harus
menerapkan sistem pengkelasan produk berdasarkan
standar mutu dan standar harga secara transparan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban
memperdagangkan produk hortikultura dalam negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan kewajiban
sistem pengkelasan produk berdasarkan standar mutu
dan standar harga secara transparan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan
Menteri.
Pasal 74 . . .
- 32 -
Pasal 74
(1) Usaha pemasaran hortikultura dilakukan melalui
promosi produk dan jasa serta penyebarluasan
informasi pasar, di tingkat nasional dan/atau
internasional.
(2) Pelaku usaha pemasaran hortikultura wajib
mengutamakan pemasaran produk dan jasa
hortikultura dalam negeri.
Pasal 75
(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban
melakukan pembinaan bagi setiap pelaku usaha
pemasaran hortikultura.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan agar setiap pelaku usaha mempunyai
kemampuan menerapkan tata cara pemasaran yang
baik.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan tata cara
pemasaran yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diatur dengan Peraturan Menteri.
Paragraf 7
Usaha Penelitian
Pasal 76
(1) Usaha penelitian hortikultura dapat dilakukan pada
usaha perbenihan, usaha budidaya, usaha panen dan
pascapanen, usaha pengolahan, dan usaha distribusi,
perdagangan, pemasaran, serta usaha wisata agro.
(2) Usaha penelitian hortikultura sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan manfaat
sebesar-besarnya bagi pengembangan hortikultura.
(3) Pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha,
dan/atau masyarakat yang memanfaatkan hasil
penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memberikan royalti dan/atau penghargaan kepada
peneliti, pemilik, dan/atau yang berhak atas hasil
penelitian.
Paragraf 8 . . .
- 33 -
Paragraf 8
Usaha Wisata agro
Pasal 77
(1) Kawasan dan/atau unit usaha budidaya hortikultura
dapat digunakan dan dikembangkan untuk usaha
wisata agro.
(2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau pelaku
usaha yang menyelenggarakan usaha wisata agro wajib
mengikutsertakan masyarakat setempat.
(3) Usaha wisata agro wajib memperhatikan kelestarian
fungsi lingkungan dan kearifan lokal.
(4) Pemerintah menetapkan norma, standar, pedoman, dan
kriteria usaha wisata agro.
(5) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menetapkan
kawasan dan/atau unit usaha budidaya hortikultura
yang dijadikan usaha wisata agro.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dan
pengembangan kawasan dan/atau unit usaha budidaya
hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
penetapan norma, standar, pedoman, dan kriteria
kawasan dan/atau unit usaha budidaya hortikultura
untuk usaha wisata agro sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan
Pemerintah.
BAB VI
DISTRIBUSI, PERDAGANGAN, PEMASARAN, DAN KONSUMSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 78
Pemerintah membangun sistem distribusi, perdagangan,
pemasaran, dan konsumsi produk hortikultura yang
menjamin perlindungan terhadap pelaku usaha, konsumen,
dan produk dalam negeri.
Bagian Kedua . . .
- 34 -
Bagian Kedua
Distribusi
Pasal 79
(1) Distribusi dilakukan untuk menjamin pengiriman
produk hortikultura guna menjaga keamanan pangan
serta ketepatan jumlah, mutu, dan waktu pasokan dari
produsen sampai ke pasar dan/atau konsumen.
(2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin
kelancaran distribusi dengan mengutamakan pelayanan
transportasi yang efektif dan efisien sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan
prioritas untuk kelancaran bongkar muat produk
hortikultura.
Pasal 80
(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban
memfasilitasi distribusi produk hortikultura agar
terlaksana secara efektif dan efisien.
(2) Fasilitasi distribusi produk hortikultura sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. kemudahan perizinan tempat penampungan;
b. kemudahan izin perjalanan;
c. penyediaan informasi mengenai produk, harga,
pasar, dan sebaran lokasi produksi;
d. penyediaan lapangan dan bangunan penampungan
dan/atau gudang yang memadai, baik di
pelabuhan, bandar udara, maupun terminal;
e. penertiban berbagai pungutan yang tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan
f. kemudahan tersedianya sarana angkutan dari
sentra produksi sampai ke konsumen.
Bagian Ketiga . . .
- 35 -
Bagian Ketiga
Perdagangan
Pasal 81
(1) Produk hortikultura dapat diperdagangkan di pasar
atau tempat lain.
(2) Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
pasar tradisional dan pasar modern.
(3) Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh pemerintah daerah untuk penggelaran produk
hortikultura.
(4) Pasar atau tempat lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memenuhi persyaratan keamanan
pangan, sanitasi, dan ketertiban umum.
Pasal 82
(1) Produk hortikultura dapat diperdagangkan secara
langsung kepada konsumen melalui pasar lelang dan
penggelaran produk.
(2) Selain perdagangan secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), produk hortikultura dapat
diperdagangkan secara tidak langsung melalui bursa
komoditi dan kontrak budidaya.
Pasal 83
(1) Penjualan dan pembelian komoditas tertentu di wilayah
tertentu dilakukan di pasar lelang.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dasar penentuan
komoditas tertentu dan wilayah tertentu diatur dengan
Peraturan Menteri.
Pasal 84
(1) Perdagangan produk hortikultura melalui penggelaran
produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1)
harus memenuhi persyaratan keamanan pangan,
sanitasi, dan ketertiban umum.
(2) Ketentuan . . .
- 36 -
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata
cara penggelaran produk hortikultura sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Menteri.
Pasal 85
Perdagangan produk hortikultura melalui bursa komoditi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 86
Perdagangan produk hortikultura melalui kontrak budidaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dilakukan
secara transparan, berkeadilan, dan dalam bentuk perjanjian
tertulis.
Pasal 87
(1) Ekspor produk hortikultura dilakukan dengan
mempertimbangkan kebutuhan konsumsi nasional.
(2) Ekspor produk hortikultura harus memenuhi
persyaratan dan standar mutu dan/atau keamanan
pangan.
(3) Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban
mendorong dan memfasilitasi ekspor produk
hortikultura.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan
standar mutu dan/atau keamanan pangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan fasilitasi
ekspor produk hortikultura sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 88
(1) Impor produk hortikultura wajib memperhatikan aspek:
a. keamanan pangan produk hortikultura;
b. ketersediaan produk hortikultura dalam negeri;
c. penetapan sasaran produksi dan konsumsi produk
hortikultura;
d. persyaratan . . .
- 37 -
d. persyaratan kemasan dan pelabelan;
e. standar mutu; dan
f. ketentuan keamanan dan perlindungan terhadap
kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan
lingkungan.
(2) Impor produk hortikultura dapat dilakukan setelah
mendapat izin dari menteri yang bertanggungjawab di
bidang perdagangan setelah mendapat rekomendasi
dari Menteri.
(3) Impor produk hortikultura sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui pintu masuk yang
ditetapkan.
(4) Setiap orang dilarang mengedarkan produk segar
hortikultura impor tertentu yang tidak memenuhi
standar mutu dan/atau keamanan pangan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
rekomendasi dari Menteri sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), tata cara penetapan pintu masuk sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), dan produk segar hortikultura
impor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diatur dengan Peraturan Menteri.
Bagian Keempat
Pemasaran
Pasal 89
(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban
menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan
pemasaran produk hortikultura, di dalam ataupun ke
luar negeri.
(2) Menteri menetapkan jenis tanaman dan/atau produk
hortikultura yang pengeluaran dan/atau
pemasukannya dari dan ke dalam wilayah negara
Republik Indonesia memerlukan izin.
Pasal 90
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bersama pelaku
usaha menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan
produk hortikultura setiap saat sampai di tingkat lokal
dengan:
a. memberikan informasi produksi dan konsumsi yang
akurat; atau
b. mengendalikan . . .
- 38 -
b. mengendalikan impor dan ekspor.
Pasal 91
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban
membangun sistem pemasaran yang efektif dan efisien
melalui penyelenggaraan :
a. pasar induk hortikultura di kawasan hortikultura;
b. pasar hortikultura berkala di lokasi strategis;
c. pasar lelang;
d. bursa komoditi; dan
e. kontrak budidaya.
Pasal 92
(1) Penyelenggara pasar dan tempat lain untuk
perdagangan produk hortikultura wajib mengutamakan
penjualan produk hortikultura lokal.
(2) Penyelenggara pasar dan tempat lain untuk
perdagangan produk hortikultura sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), wajib menyediakan fasilitas
pemasaran yang memadai.
Pasal 93
Pemerintah daerah berkewajiban membantu penyediaan
fasilitas pemasaran produk hortikultura lokal di pasar
tradisional.
Pasal 94
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bersama pelaku
usaha melakukan promosi secara terus-menerus, di dalam
dan di luar negeri untuk meningkatkan:
a. kepedulian masyarakat pada produk dan jasa
hortikultura;
b. konsumsi dan penggunaan produk hortikultura lokal;
c. minat para investor;
d. pangsa pasar;
e. perolehan . . .
- 39 -
e. perolehan devisa; dan
f. wisata agro.
Bagian Kelima
Konsumsi
Pasal 95
Pemerintah dan pemerintah daerah bertugas meningkatkan
konsumsi hortikultura masyarakat melalui:
a. penetapan dan sosialisasi buah dan sayuran sebagai
produk pangan pokok;
b. penetapan target pencapaian angka konsumsi buah dan
sayuran per kapita per tahun sesuai dengan standar
kesehatan; dan
c. pemuatan materi hortikultura ke dalam kurikulum
pendidikan nasional atau daerah.
BAB VII
PEMBIAYAAN, PENJAMINAN, DAN PENANAMAN MODAL
Bagian Kesatu
Pembiayaan
Pasal 96
(1) Pembiayaan penyelenggaraan hortikultura yang
dilakukan oleh Pemerintah bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja negara.
(2) Pembiayaan penyelenggaraan hortikultura yang
dilakukan oleh pemerintah daerah bersumber dari
anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(3) Pembiayaan usaha hortikultura yang dilakukan oleh
pelaku usaha bersumber dari dana pelaku usaha, dana
lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dan dana
lainnya yang sah.
(4) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat
membantu pembiayaan pengembangan usaha
hortikultura yang dilakukan oleh pelaku usaha yang
mendukung program Pemerintah dan/atau pemerintah
daerah.
(5) Ketentuan . . .
- 40 -
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan
penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), pembiayaan usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), dan bantuan pembiayaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Pasal 97
(1) Untuk pengembangan usaha hortikultura:
a. Pemerintah menetapkan persentase portofolio
kredit bersubsidi dari alokasi kredit untuk sektor
pertanian;
b. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai
dengan kewenangannya dapat menggunakan
anggaran pembangunan untuk subsidi bunga
dan/atau asuransi kredit; dan
c. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai
dengan kewenangannya menetapkan pagu alokasi
anggaran pembangunan untuk melaksanakan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b.
(2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah mendorong
terbentuknya lembaga keuangan guna pembiayaan
usaha hortikultura sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Penetapan persentase portofolio kredit, penggunaan
anggaran pembangunan untuk subsidi dan/atau
asuransi kredit, penetapan pagu alokasi anggaran
pembangunan, serta pembentukan lembaga
pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diprioritaskan bagi pembiayaan usaha
hortikultura mikro dan kecil.
(4) Penetapan persentase portofolio kredit, penggunaan
anggaran pembangunan untuk subsidi dan/atau
asuransi kredit, penetapan pagu alokasi anggaran
pembangunan, serta pembentukan lembaga
pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua . . .
- 41 -
Bagian Kedua
Penjaminan
Pasal 98
(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai
kewenangannya mendorong lembaga keuangan milik
Pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta untuk
menyediakan pinjaman kepada pelaku usaha.
(2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memfasilitasi
usaha mikro dan kecil hortikultura untuk memperoleh
fasilitas dan pinjaman tanpa agunan dari lembaga
keuangan berdasarkan kelayakan usaha.
(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
a. pemberian jaminan untuk pinjaman; dan/atau
b. bimbingan teknis.
Pasal 99
Pelaku usaha hortikultura yang menyimpan produknya di
pergudangan dapat memperoleh dan memanfaatkan resi
gudang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Bagian Ketiga
Penanaman Modal
Pasal 100
(1) Pemerintah mendorong penanaman modal dengan
mengutamakan penanaman modal dalam negeri.
(2) Penanaman modal asing hanya dapat dilakukan dalam
usaha besar hortikultura.
(3) Besarnya penanaman modal asing dibatasi paling
banyak 30% (tiga puluh persen).
(4) Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3) wajib menempatkan dana di bank
dalam negeri sebesar kepemilikan modalnya.
(5) Penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilarang menggunakan kredit dari bank atau
lembaga keuangan milik Pemerintah dan/atau
pemerintah daerah.
Pasal 101 . . .
- 42 -
Pasal 101
Penanam modal asing dalam usaha hortikultura wajib
memberikan kesempatan pemagangan dan melakukan alih
teknologi bagi pelaku usaha dalam negeri.
BAB VIII
SISTEM INFORMASI
Pasal 102
(1) Sistem informasi hortikultura mencakup pengumpulan,
pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian,
serta penyebaran data dan informasi hortikultura.
(2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban
membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem
informasi hortikultura yang terintegrasi.
(3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit digunakan untuk keperluan:
a. perencanaan;
b. pemantauan dan evaluasi;
c. pengelolaan pasokan dan permintaan produk
hortikultura; dan
d. pertimbangan penanaman modal.
(4) Kewajiban Pemerintah dan/atau pemerintah daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh
pusat data dan informasi.
(5) Pusat data dan informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) paling sedikit menyediakan data dan informasi
mengenai:
a. varietas tanaman;
b. letak dan luas wilayah, kawasan, dan unit usaha
budidaya hortikultura;
c. permintaan pasar;
d. peluang dan tantangan pasar;
e. perkiraan produksi;
f. perkiraan harga;
g. perkiraan . . .
- 43 -
g. perkiraan pasokan;
h. perkiraan musim tanam dan musim panen;
i. prakiraan iklim;
j. ketersediaan prasarana hortikultura; dan
k. ketersediaan sarana hortikultura.
(6) Pusat data dan informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) wajib melakukan pemutakhiran data dan
informasi.
(7) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh pelaku
usaha dan masyarakat.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi
diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 103
Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin kerahasiaan
data dan informasi usaha hortikultura yang berkaitan
dengan data perusahaan atau orang perseorangan dalam
proses perizinan dan/atau penelitian usaha hortikultura.
BAB IX
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Pasal 104
Penelitian dan pengembangan hortikultura wajib dilakukan
secara terus-menerus oleh Pemerintah, pemerintah daerah,
lembaga penelitian, lembaga pendidikan, pelaku usaha,
dan/atau masyarakat secara sendiri-sendiri atau dalam
bentuk kerja sama.
Pasal 105
Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 104 dapat dilakukan di dalam dan di luar negeri,
dengan tidak membahayakan kesehatan manusia, merusak
keanekaragaman hayati, dan kelestarian fungsi lingkungan
hidup.
Pasal 106 . . .
- 44 -
Pasal 106
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban
memfasilitasi pemanfaatan dan publikasi hasil penelitian
yang bermanfaat bagi pengembangan hortikultura.
Pasal 107
Kegiatan penelitian hortikultura dapat dilakukan di kawasan
konservasi setelah mendapat izin menteri yang membidangi
urusan kehutanan.
Pasal 108
(1) Orang perseorangan dan/atau badan hukum asing
dapat melakukan penelitian hortikultura untuk
kepentingannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Orang perseorangan dan/atau badan hukum asing
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan
penelitian wajib:
a. bekerja sama dengan lembaga penelitian dalam
negeri;
b. melaksanakan alih teknologi dan pengetahuan
dalam kegiatan penelitian; dan
c. menyerahkan laporan hasil penelitian kepada
Pemerintah selambat-lambatnya tiga bulan setelah
penelitian selesai dilakukan beserta hasil
penelitian.
Pasal 109
(1) Hasil penelitian yang dilakukan orang perseorangan
dan/atau badan hukum asing untuk kepentingannya
merupakan milik bersama dengan mitra kerja samanya
dan pemerintah.
(2) Pengeluaran, penggunaan, dan publikasi hasil
penelitian yang dilakukan oleh orang perseorangan
dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan tertulis
dari Menteri.
Pasal 110 . . .
- 45 -
Pasal 110
Pemerintah memberikan perlindungan hak atas kekayaan
intelektual terhadap hasil penelitian di bidang hortikultura
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 111
(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah berkewajiban
memberikan insentif bagi peneliti hortikultura yang
berprestasi dalam:
a. menghasilkan varietas tanaman unggul;
b. menghasilkan produk baru yang memberikan nilai
tambah; dan/atau
c. menemukan teknologi tepat guna yang bermanfaat
besar bagi masyarakat.
(2) Insentif diberikan kepada pelaku usaha, lembaga
penelitian, dan/atau lembaga pendidikan dalam negeri
yang melakukan penelitian hortikultura melalui
program penelitian unggulan nasional dan/atau
daerah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
BAB X
PEMBERDAYAAN
Pasal 112
Pemberdayaan usaha hortikultura meliputi:
a. penguatan kelembagaan pelaku usaha dan peningkatan
kualitas sumber daya manusia;
b. pemberian bantuan teknik penerapan teknologi dan
pengembangan usaha;
c. fasilitasi akses kepada lembaga pembiayaan atau
permodalan;
d. penyediaan data dan informasi;
e. fasilitasi pelaksanaan promosi dan pemasaran;
f. bantuan sarana dan prasarana hortikultura;
g. sertifikasi . . .
- 46 -
g. sertifikasi kompetensi bagi perseorangan yang memiliki
keahlian usaha hortikultura; dan
h. pengembangan kemitraan.
Pasal 113
Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban
memberdayakan usaha hortikultura mikro dan kecil.
BAB XI
KELEMBAGAAN
Pasal 114
(1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memfasilitasi
pembentukan lembaga pengembangan hortikultura.
(2) Lembaga pengembangan hortikultura dapat dibentuk di
tingkat pusat, tingkat provinsi dan/atau tingkat
kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan.
(3) Lembaga pengembangan hortikultura sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang
bersifat mandiri, profesional, dan nirlaba.
(4) Lembaga pengembangan hortikultura terdiri atas
unsur:
a. tokoh masyarakat;
b. pelaku usaha dan asosiasi pelaku usaha
hortikultura;
c. pakar dan akademisi; dan
d. konsumen produk dan jasa hortikultura.
Pasal 115
(1) Lembaga pengembangan hortikultura berfungsi sebagai
mitra kerja Pemerintah dan pemerintah daerah dalam
pengembangan hortikultura.
(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), lembaga pengembangan hortikultura
bertugas:
a. menampung dan menyalurkan aspirasi pelaku
usaha dan masyarakat;
b. memberikan . . .
- 47 -
b. memberikan masukan kepada Pemerintah
mengenai arah pengembangan penyelenggaraan
hortikultura;
c. memberikan data, informasi, dan masukan
kepada Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau
pelaku usaha; dan
d. membantu melakukan mediasi antar asosiasi
pelaku usaha.
Pasal 116
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga
pengembangan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 114 dan pelaksanaan tugas lembaga pengembangan
hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2)
diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB XII
PENGAWASAN
Pasal 117
(1) Pengawasan dilakukan dalam rangka menjamin mutu
sarana dan/atau produk hortikultura agar sesuai
dengan standar mutu yang telah ditetapkan serta
menanggulangi berbagai dampak negatif yang
merugikan masyarakat luas.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan secara berjenjang oleh Pemerintah,
pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota
sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan
peran serta masyarakat.
Pasal 118
(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117
dilakukan melalui:
a. pelaporan dari pelaku usaha; dan/atau
b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
dan hasil usaha hortikultura.
(2) Dalam . . .
- 48 -
(2) Dalam keadaan tertentu pengawasan dapat dilakukan
melalui pemeriksaan terhadap proses dan produk
usaha hortikultura.
(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan informasi publik yang diumumkan dan
dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengamati dan
memeriksa kesesuaian laporan dengan pelaksanaan di
lapangan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata
cara pengawasan diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 119
(1) Penyelenggaraan hortikultura dilakukan dengan
melibatkan peran serta masyarakat.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam hal:
a. penyusunan perencanaan;
b. pengembangan kawasan;
c. penelitian;
d. pembiayaan;
e. pemberdayaan;
f. pengawasan;
g. pembentukan asosiasi pelaku usaha;
h. pengembangan sistem informasi;
i. pengembangan kelembagaan; dan/atau
j. pembentukan pedoman tata cara usaha
hortikultura untuk kepentingan usahanya yang
tidak bertentangan dengan kepentingan nasional
dan peraturan perundang-undangan.
(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian
usulan, tanggapan, pengajuan keberatan, saran
perbaikan, dan/atau bantuan.
(3) Peran . . .
- 49 -
Pasal 120
Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasa l
119 dapat dilakukan oleh setiap orang atau pelaku usaha.
Pasal 121
Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dan Pasal 120
diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 122
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan
ayat (2), Pasal 37, Pasal 38, Pasal 54 ayat (1) dan ayat
(2), Pasal 56 ayat (3), Pasal 60 ayat (2), Pasal 71, Pasal
73 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 81 ayat (4), Pasal 84 ayat
(1), Pasal 88 ayat (1), Pasal 92 ayat (2), Pasal 100 ayat
(4), Pasal 101, Pasal 108 ayat (2), atau Pasal 109 ayat
(2) dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa:
a. peringatan secara tertulis;
b. denda administratif;
c. penghentian sementara kegiatan;
d. penarikan produk dari peredaran oleh pelaku
usaha;
e. pencabutan izin; dan/atau
f. penutupan usaha.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi, besarnya denda, dan mekanisme pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
BAB XV . . .
- 50 -
BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 123
(1) Selain pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat
pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan
tanggung jawabnya di bidang hortikultura dapat diberi
wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan
penyidikan dalam tindak pidana di bidang hortikultura.
(2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berwenang:
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan
atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana
di bidang hortikultura;
b. melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk
didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau
sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang
hortikultura;
c. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang
bukti tindak pidana di bidang hortikultura;
d. meminta keterangan dan barang bukti dari orang
atau badan hukum sehubungan dengan tindak
pidana di bidang hortikultura;
e. membuat dan menandatangani berita acara;
f. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat
cukup bukti tentang adanya tindak pidana di
bidang hortikultura; dan
g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana di bidang
hortikultura.
(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan
kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik
Indonesia.
(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan
penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri
sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik
kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Penyidik . . .
- 51 -
(5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada
penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian
negara Republik Indonesia.
(6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil
dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 124
Setiap orang yang mengeluarkan varietas dari sumber daya
genetik hortikultura yang terancam punah dan/atau yang
dapat merugikan kepentingan nasional dari wilayah negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua
miliar rupiah).
Pasal 125
(1) Setiap orang yang memperjualbelikan bahan
perbanyakan sumber daya genetik hortikultura yang
terancam punah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
29 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(2) Setiap orang yang menebang pohon induk yang
mengandung bahan perbanyakan sumber daya genetik
hortikultura yang terancam punah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda
paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar
rupiah).
Pasal 126
(1) Setiap orang yang mengedarkan sarana hortikultura
yang tidak memenuhi standar mutu, tidak memenuhi
persyaratan teknis minimal, dan/atau tidak terdaftar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau
denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar
rupiah).
(2) Dalam . . .
- 52 -
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mengakibatkan rusaknya fungsi lingkungan atau
membahayakan nyawa orang, maka pelaku dipidana
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau
denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar
rupiah).
Pasal 127
Setiap orang yang melakukan budidaya jenis tanaman
hortikultura yang merugikan kesehatan masyarakat tanpa
izin khusus dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal
67 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)
tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah).
Pasal 128
Setiap orang yang mengedarkan produk segar hortikultura
impor tertentu yang tidak memenuhi standar mutu dan/at au
keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88
ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)
tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua
miliar rupiah).
Pasal 129
(1) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 124 sampai dengan Pasal 128 dilakukan oleh
korporasi, maka selain pengurusnya dipidana
berdasarkan Pasal 124 sampai dengan 128,
korporasinya dipidana dengan pidana denda
maksimum ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda
dari masing-masing tersebut.
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 124 sampai dengan Pasal 128 dilakukan oleh
pejabat sebagai orang yang diperintahkan atau orang
yang karena jabatannya memiliki kewenangan di bidang
hortikultura, dipidana dengan pidana sebagaimana
ancaman pidana dalam Undang-Undang ini ditambah
1/3 (sepertiga).
BAB XVII . . .
- 53 -
BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 130
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatu r
mengenai hortikultura masih tetap berlaku sepanjang belum
diganti atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
Pasal 131
(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku,
persetujuan penanaman modal asing untuk usaha
hortikultura yang izin pelaksanaannya telah diberikan
oleh Pemerintah dinyatakan tetap berlaku, kecuali
untuk penambahan modal baru disesuaikan dengan
ketentuan dalam Undang-Undang ini.
(2) Dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sesudah Undang-
Undang ini mulai berlaku, penanam modal asing yang
sudah melakukan penanaman modal dan mendapatkan
izin usaha wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 100
ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).
BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 132
Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang i ni
harus telah ditetapkan paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.
Pasal 133
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar . . .
- 54 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
PATRIALIS AKBAR
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 132
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,
Setio Sapto Nugroho
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2010
TENTANG
HORTIKULTURA
I. UMUM
Indonesia memiliki kekayaan alam dan kekayaan hayati yang sangat
melimpah dan beragam yang harus dijaga, dilestarikan, dan dimanfaatkan.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194 5
mengamanatkan pemanfaatan dan pengelolaan berbagai potensi tersebut
untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Keanekaragaman hayati yang berupa tanaman buah, tanaman sayuran,
tanaman bahan obat, tanaman florikultura, termasuk di dalamnya jamur,
lumut, dan tanaman air, yang mempunyai fungsi sayuran, bahan obat
nabati, dan estetika dikenal sebagai tanaman hortikultura. Tanaman buah
adalah suatu kelompok jenis tanaman hortikultura selain tanaman
sayuran, tanaman bahan obat dan tanaman perkebunan y ang keseluruhan
atau bagian dari buahnya dapat dikonsumsi dalam keadaan segar maupun
setelah diolah. Tanaman florikultura adalah suatu kelompok jenis tanaman
hortikultura yang bagian atau keseluruhannya dapat diman faatkan untuk
menciptakaan keindahan, keasrian, dan kenyamanan di dalam ruang
tertutup dan/atau terbuka. Tanaman hortikultura merupakan sumber
pangan bergizi, estetika dan obat-obatan yang sangat diperlukan untuk
membangun manusia yang sehat jasmani dan rohani.
Berbagai karakteristik kelompok jenis tanaman hortikultura ,
menjadikannya memiliki fungsi yang beragam antara lain:
1. sebagai sumber karbohidrat, protein, lemak, dan serat;
2. sebagai sumber vitamin, mineral, enzim, hormon, anti oksidan, dan
berbagai bahan aktif obat alami yang bermanfaat bagi kesehatan dan
kebugaran;
3. memperbaiki dan melestarikan fungsi lingkungan;
4. sebagai komponen penting dalam berbagai kegiatan upacara; dan
5. sebagai bagian dari peningkatan nilai estetika.
Keragaman fungsi dari tanaman dan produk hortikultura te rsebut
merupakan potensi ekonomi yang sangat besar untuk men ggerakkan roda
perekonomian yang dapat menciptakan pendapatan, peluang usaha,
kesempatan kerja, serta keterkaitan hulu-hilir dan dengan sektor lain.
Sehubungan . . .
- 2 -
Sehubungan dengan besarnya potensi ekonomi tersebut, d iperlukan
pengaturan penyelenggaraan sistem pembangunan dan pen gembangan
hortikultura yang menuntut kejelasan kewajiban dan kewe nangan
Pemerintah dan pemerintah daerah, serta hak dan kewajiban pelaku usaha
dan masyarakat, yang dijamin oleh kepastian hukum.
Beberapa peraturan perundang-undangan yang hingga saat ini dijadikan
sebagai dasar dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan
hortikultura antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Bud idaya
Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan
dan Tumbuhan;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindung an Varietas
Tanaman;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan
Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Mod al;
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindunga n dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Selain itu, terdapat beberapa perjanjian internasional yang sudah
diratifikasi antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United
Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan
Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement
Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan
Organisasi Perdagangan Dunia);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesaha n Kyoto
Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change
(Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-
Bangsa tentang Perubahan Iklim);
4. Undang-Undang . . .
- 3 -
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesaha n Cartagena
Protocol in Biosafety to The Convention on Biological Biodiversity
(Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang
Keanekaragaman Hayati);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengesahan
International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture
(Perjanjian Internasional mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman
untuk Pangan dan Pertanian);
6. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Penge sahan
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna
and Flora.
Berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan hortikultura
tersebut di atas belum mampu memenuhi kebutuhan untuk
penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan hortikult ura. Untuk
menyelenggarakan pembangunan hortikultura yang menyelur uh dan
berdaya guna diperlukan ketentuan perundang-undangan yang lebih
khusus agar relevan dan sesuai dengan karakteristik penyelenggaraan
pembangunan dan pengembangan hortikultura. Dengan pen gaturan
tersebut diharapkan tujuan penyelenggaraan pembanguna n dan
pengembangan hortikultura dapat tercapai.
Tujuan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan hortikultura
adalah untuk mengelola dan mengembangkan serta memanfaa tkan
sumber daya hortikultura secara optimal, bertanggung jawab dan lestari;
memenuhi kebutuhan, keinginan, selera, estetika, dan budaya masyarakat
terhadap produk dan jasa hortikultura; meningkatkan pro duksi,
produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar;
meningkatkan konsumsi produk dan pemanfaatan jasa hort ikultura;
menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha; membe rikan
perlindungan kepada petani, pelaku usaha, dan konsumen hortikultura
nasional; meningkatkan sumber devisa negara; serta mening katkan
kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat.
Pengaturan penyelenggaraan pembangunan dan pengemba ngan
hortikultura didasarkan atas asas kedaulatan, kemandirian ,
kebermanfaatan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, k eberlanjutan,
efisiensi berkeadilan, kelestarian fungsi lingkungan dan kearifan lokal
dengan mempertimbangkan karakteristik budaya serta nilai-nilai luhur
yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
Pengaturan . . .
- 4 -
Pengaturan penyelenggaraan pembangunan dan pengemba ngan
hortikultura dalam operasionalisasinya mencakup aspek wilayah dan
usaha hortikultura. Wilayah pengembangan hortikultura terdiri atas
kawasan-kawasan hortikultura yang di dalamnya terdapat unit-unit usaha
budidaya hortikultura. Adapun usaha hortikultura dibedakan atas usaha
perbenihan, usaha budidaya, usaha panen dan pascapanen, usaha
pengolahan, usaha distribusi, usaha perdagangan, usaha pemasaran,
usaha penelitian, dan usaha wisata agro.
Penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan hortikult ura harus
didukung oleh Pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi
dan pakar, serta masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang
komprehensif untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan
hortikultura yang memberikan kontribusi yang bermakna b agi
pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi bangsa.
Pengaturan dan penataan penyelenggaraan pembangunan dan
pengembangan hortikultura tersebut mencakup perencanaan; pe manfaatan
dan pengembangan sumber daya; pengembangan hortikultura; distribusi,
perdagangan, pemasaran, dan konsumsi; pembiayaan, penjaminan, dan
penanaman modal; sistem informasi; penelitian dan pengembang an;
pemberdayaan; kelembagaan; pengawasan; dan peran serta masyar akat.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah
penyelenggaraan hortikultura harus mengutamakan kedau latan
bangsa dan negara Republik Indonesia.
Huruf b
Yang dimaksud dengan ”asas kemandirian” adalah
penyelenggaraan hortikultura harus mengutamakan penggu naan
dan pemanfaatan produk dan jasa hortikultura dalam negeri.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah
penyelenggaraan hortikultura bertujuan untuk memberikan
manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu
hidup rakyat.
Huruf d . . .
- 5 -
Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah
penyelenggaraan hortikultura harus mengintegrasikan berbagai
kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas
pemangku kepentingan.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah
penyelenggaraan hortikultura harus dilakukan secara bersama-
sama oleh Pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan
masyarakat.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah
penyelenggaraan hortikultura harus memberikan kesempata n
yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatk an
informasi tentang hortikultura.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah
penyelenggaraan hortikultura harus dilaksanakan secara
konsisten dan berkesinambungan dengan cara-cara pemanfaatan
sumber daya yang menjamin peningkatan kesejahteraan
masyarakat untuk masa kini dan masa depan.
Huruf h
Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah
penyelenggaraan hortikultura harus dilaksanakan secara tepat
guna untuk menciptakan manfaat sebesar-besarnya dari s umber
daya dan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap
warga negara.
Huruf i
Yang dimaksud dengan “asas kelestarian fungsi lingkungan”
adalah penyelenggaraan hortikultura harus menggunakan
sarana, prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak
mengganggu fungsi lingkungan baik secara biologis, mekanis,
geologis, maupun kimiawi.
Huruf j
Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah
penyelenggaraan hortikultura harus mempertimbangkan
karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur
yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.
Pasal 3 . . .
- 6 -
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Dalam perencanaan hortikultura, produktivitas diukur
dengan membagi Produk Domestik Bruto (PDB) di sektor
pertanian dengan jumlah penduduk yang bekerja di sektor
pertanian.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “kebutuhan teknis” adalah
kebutuhan akan adanya pengembangan aspek-aspek tekn is
yang harus dilakukan, seperti penerapan teknologi baru,
introduksi varietas baru, perubahan pola tanam,
pengembangan agroekosistem, penetapan pola produksi, dan
perubahan penanganan pascapanen.
Yang dimaksud dengan “kebutuhan ekonomis” adalah
kebutuhan akan adanya pengembangan aspek-aspek
ekonomi yang harus dilakukan, seperti introduksi lembaga
keuangan mikro, pengembangan sistem penjaminan, dan
pengembangan sistem informasi pasar.
Yang dimaksud dengan “kebutuhan kelembagaan” adalah
kebutuhan akan adanya pengembangan aspek-aspek
kelembagaan yang harus dilakukan seperti
penumbuhkembangan kelompok, gabungan kelompok,
asosiasi, dan kemitraan.
Huruf h . . .
- 7 -
Huruf h
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Ketentuan ini dimaksudkan agar perencanaan hortikultura
disusun secara terintegrasi dalam perencanaan sektor pertanian
dan sinergis dengan perencanaan di semua sektor yang terkait,
seperti industri, transportasi, perdagangan, pariwisata, serta
keuangan dan perbankan di semua tingkatan pemerintahan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “melibatkan masyarakat” adalah
mengikutsertakan petani dan pelaku usaha lainnya, akademisi dan
pakar, serta semua pemangku kepentingan hortikultura.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak yang bertugas
dan berkarya bagi kepentingan pelaku usaha hortikultura, seperti
pengawas benih tanaman, pengendali OPT, pemulia, dan peneliti.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 12 . . .
- 8 -
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Sertifikasi kompetensi dimaksudkan agar setiap sumber daya
manusia memenuhi standar kompetensi di bidangnya masing-
masing. Pemenuhan standar kompetensi dilakukan melalui
sertifikasi kompetensi secara bertahap dengan terlebih dahulu
dilakukan proses pembinaan. Jenjang sertifikat kompetensi
berpengaruh terhadap hubungan kerja dan usaha hortikultura.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “penyuluh swasta” adalah tenaga penyuluh
yang mempunyai kompetensi di bidang penyuluhan hortikultura,
baik yang disediakan oleh pihak swasta maupun lembaga, sep erti
perusahaan benih, perusahaan pupuk, perusahaan bahan
pengendali OPT serta perusahaan jasa pascapanen, pengolahan,
dan pemasaran.
Yang dimaksud dengan “penyuluh swadaya” adalah petani atau
pelaku usaha lainnya yang berhasil dalam usahanya dan warga
masyarakat lainnya yang dengan kesadaran sendiri mau dan
mampu menjadi penyuluh.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 15 . . .
- 9 -
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kemampuan tertentu” adalah kemampuan
di bidang teknis atau di bidang sosial ekonomi pertanian. Bidang
teknis antara lain adalah budidaya, pemuliaan, perlindungan
tanaman, panen, pascapanen, dan pengolahan. Bidang sosial
ekonomi antara lain adalah penyuluhan pertanian, sosiologi
pedesaan, perencanaan pembangunan pertanian, dan ekono mi
pertanian.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “lahan” adalah bagian daratan dari
permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi
tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggu naannya
seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang terbentuk
secara alami maupun akibat pengaruh dan/atau perbuatan
manusia.
Yang dimaksud dengan “lahan terbuka” adalah lahan budidaya
tanpa penaung.
Yang dimaksud dengan “lahan tertutup” adalah lahan budidaya
dengan penaung, seperti rumah kaca, rumah kasa, dan kubung
jamur.
Yang dimaksud dengan “media tanam lainnya” adalah anta ra lain
agar-agar, air yang diperkaya dengan nutrisi, serbuk gergaji,
cocopeat, sabut kelapa, dan arang.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “dilindungi” adalah dijaga dan
dipertahankan agar lahan tetap berfungsi sesuai peruntukkannya.
Yang dimaksud dengan “dipelihara” adalah dikelola agar fungsi
dan kualitas lahan dapat dipertahankan.
Yang dimaksud dengan “dipulihkan” adalah dikelola agar fungsi
dan kualitas lahan yang sudah menurun atau rusak dapat
dikembalikan.
Yang . . .
- 10 -
Yang dimaksud dengan “ditingkatkan fungsinya” adalah dikelola
agar fungsi dan kualitas lahan semakin baik.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “hak guna pakai air” adalah hak untuk
memperoleh dan memakai air, sesuai dengan ketentuan pera turan
perundang-undangan bidang sumber daya air. Ketentuan ini
dimaksudkan agar penggunaan air dapat dikendalikan oleh
Pemerintah dan pemerintah daerah dengan selalu memperha tikan
aspek konservasi air dan penggunaan lahan pertanian
berkelanjutan.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Ayat (1)
Inventarisasi, pendaftaran, pendokumentasian, dan pemeliharaan
dilakukan terhadap semua sumber daya genetik hortikultura
termasuk pohon induk yang menjadi sumber bahan perban yakan
tanaman hortikultura.
Ayat (2) . . .
- 11 -
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “introduksi” adalah memasukkan sum ber
daya genetik ke dalam wilayah negara Republik Indonesia yang
dilakukan apabila diperlukan bagi pengayaan sumber daya
genetik.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “indikasi geografis” adalah suatu tanda
yang menunjukkan daerah asal suatu produk hortikultura, yang
karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor
manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberi ciri
dan kualitas tertentu pada produk yang dihasilkan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 31
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d . . .
- 12 -
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Yang dimaksud dengan “gudang yang memenuhi
persyaratan teknis“ adalah gudang yang memenuhi
persyaratan:
a) Penggunaan sesuai dengan jenis barang (komoditas,
benih, pupuk, dan bahan pengendali OPT);
b) lokasi;
c) jenis (tertutup, terbuka, dan berpendingin);
d) ukuran(tinggi, luas, dan kapasitas);
e) konstruksi;
f) kelembapan; dan
g) suhu udara tertentu.
Huruf h
Yang dimaksud dengan “rumah atau penaung tanaman yan g
memenuhi persyaratan teknis” adalah antara lain rumah
kaca, rumah kasa, rumah sere/rumah lindung, rumah
plastik, dan kubung yang memenuhi persyaratan:
a) kesesuaian dengan fungsi (jenis tanaman, perbenihan,
dan budidaya);
b) desain dan konstruksi;
c) kapasitas; dan
d) peralatan.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Yang dimaksud dengan “bangsal penanganan pascapanen
yang memenuhi persyaratan teknis” adalah bangunan
beserta fasilitasnya yang digunakan untuk penanganan hasil
panen, yang memenuhi persyaratan:
a) kesesuaian dengan fungsi (untuk buah, sayuran,
florikultura, dan tanaman bahan obat);
b) desain dan konstruksi;
c) kapasitas; dan
d) peralatan.
Huruf k
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
- 13 -
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 32
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “zat pengatur tumbuh” adalah bahan
kimia, fitohormon, enzim, vitamin, atau organisme yang
bekerja secara sendiri atau bersama-sama untuk mengatur
pertumbuhan dan perkembangan tanaman.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Yang dimaksud dengan “alat dan mesin” adalah peralatan
yang dioperasikan dengan motor penggerak ataupun tanpa
motor penggerak untuk kegiatan hortikultura seperti traktor,
robot, alat kontrol, sprayer, fertigasi, fumigator, komputer,
dan alat irigasi.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kondisi lahan” adalah bentuk, luas, dan
kualitas lahan.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kemudahan fasilitas” adalah antara lain
kemudahan dalam memperoleh pupuk, benih, dan bahan
pengendali OPT, serta alat dan mesin pertanian.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
- 14 -
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “sarana hortikultura produksi lokal”
adalah sarana yang dihasilkan oleh suatu kelompok, yang
memenuhi standar mutu yang disepakati oleh kelompok tersebut.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Yang dimaksud dengan “memperhatikan keselamatan dan so sial
budaya masyarakat”, adalah memenuhi standar keselamatan dalam
proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan penggunaannya,
serta memperhatikan tata nilai dan sosial budaya masyarak at
setempat.
Pasal 40
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “berintegrasi dengan wilayah usaha
lainnya”, adalah penyelenggaraan hortikultura dilakukan dalam
wilayah permukiman, perhutanan, perindustrian, pertambangan
dan usaha lainnya sepanjang sesuai dengan tata cara usaha
hortikultura yang baik.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud “zona inti” adalah bagian kawasan konservasi
yang mutlak dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya
perubahan apa pun oleh aktivitas manusia.
Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
- 15 -
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kawasan pengganti yang setara” adalah
kawasan yang memiliki luas dan kualitas lahan yang sama serta
sarana dan prasarana hortikultura yang memadai.
Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “pemanfaatan lahan” adalah
penggunaan lahan terlantar dan lahan yang belum
dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan fungsi
utamanya. Pemanfaatan lahan diutamakan terhadap lahan-
lahan yang dikuasai oleh Pemerintah atau pemerintah
daerah, terutama diperuntukkan bagi usaha mikro dan
kecil.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan ”gangguan fisik” adalah antara lain
gangguan keamanan, pencurian, perusakan, gangguan
hewan, dan longsor.
Yang . . .
- 16 -
Yang dimaksud dengan ”gangguan biologis” adalah antara
lain OPT, pencemaran biologis, dan pencemaran genetik.
Yang dimaksud dengan ”gangguan kimiawi” adalah antara
lain pencemaran bahan-bahan kimia, penggunaan pupuk
atau bahan pengendali OPT berlebihan, dan limbah
berbahaya.
Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 47
Yang dimaksud dengan “terpadu” adalah pengembangan ka wasan
hortikultura dilaksanakan dengan melibatkan semua institusi sesuai
dengan fungsi, kegiatan, dan kewenangannya masing-masing secara
bersama-sama.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Ayat (1)
Pendataan dilakukan dalam rangka pembinaan dan
pemberdayaan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Ayat (1)
Pendaftaran dilakukan dalam rangka pendataan dan pelayanan
publik, yang meliputi antara lain nama usaha, jenis usaha, lokasi
usaha, dan alamat usaha.
Ayat (2)
Usaha menengah dan besar wajib mendaftar kepada Pemerintah
dan/atau pemerintah daerah. Bagi usaha kecil dan mikro
dilakukan pendataan oleh pemerintah daerah.
Ayat (3) . . .
- 17 -
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “persyaratan teknis minimal” adalah
batasan terendah dari spesifikasi teknis yang diterapkan agar
usaha hortikultura terlaksana dengan baik, jika standar baku
belum ditetapkan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “keamanan pangan produk hortikultura”
adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah
pangan produk hortikultura dari kemungkinan cemaran biologis,
kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan
membahayakan kesehatan manusia.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 55
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “fasilitas” antara lain berupa:
a) kemudahan perizinan;
b) pemanfaatan lahan;
c) penjaminan;
d) akses permodalan;
e) pemasaran; dan/atau
f) kemudahan kerja sama/kemitraan.
Yang dimaksud dengan “insentif” antara lain berupa:
a) keringanan pajak dan retribusi;
b) peningkatan kualitas prasarana hortikultura;
c) bantuan pembiayaan bagi penerbitan sertifikat;
d) penghargaan; dan/atau
e) keringanan biaya penerbitan sertifikat tanah, terutama untuk
usaha hortikultura mikro dan kecil.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 56 . . .
- 18 -
Pasal 56
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kemitraan” adalah kerja sama dalam
keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung antara
usaha mikro dan/atau usaha kecil dengan usaha menengah
dan/atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembang an oleh
usaha menengah dan/atau usaha besar dengan memperha tikan
prinsip saling memerlukan, saling mempercayai, saling
memperkuat, dan saling menguntungkan.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “bentuk kemitraan lain” seperti
kontrak budidaya, bagi hasil, kerja sama operasional, usaha
patungan (joint venture), dan penyumberluaran (outsourcing).
Kontrak budidaya merupakan perjanjian jual beli dengan
pemesanan pada awal penanaman.
Kerja sama operasional meliputi kerja sama pembiayaan,
penyediaan sarana produksi, teknis budidaya, manajemen,
sampai dengan pemasaran.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
- 19 -
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “introduksi dalam bentuk benih atau
materi induk” adalah pemasukan benih atau materi induk dari
luar negeri untuk pertama kali dan tidak diedarkan atau
diperdagangkan, melainkan untuk keperluan pemuliaan tanaman.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “kelompok” adalah kumpulan pelaku
usaha yang menyepakati suatu kegiatan, tanggung jawab atau
penanganan risiko secara bersama berdasarkan kesamaan jenis
usaha, kesamaan komoditas, dan/atau kesamaan ekosistem.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 58
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “didaftarkan” adalah dalam rangka
pendataan, pengawasan, pengendalian, dan pelayanan publik.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 59
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kebenaran varietas” adalah kesesuaian
performa varietas dengan deskripsinya yang dapat dibuktikan,
baik melalui pembuktian secara visual maupun pengujian
laboratorium.
Yang dimaksud dengan “lembaga penguji yang telah terakr editasi”
adalah lembaga penguji yang telah menerapkan sistem mana jemen
mutu dan diakui oleh yang berwenang memberikan akreditasi.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “jenis tanaman tertentu” adalah varietas-
varietas yang sangat dipengaruhi oleh selera konsumen atau jenis
yang strain-nya (pengelompokan jenis dari varietas yang sama)
mudah berubah.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 64 . . .
- 20 -
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pengawas benih tanaman” adalah petugas
yang diberi wewenang dan hak untuk melaksanakan pengaw asan
mutu benih serta berkedudukan di lembaga yang menangan i
pengawasan dan sertifikasi benih.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 63
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Kebutuhan dalam negeri belum tercukupi apabila kapasitas
produksi dalam negeri lebih rendah dari jumlah yang dibutuhkan
oleh pelaku usaha pengguna benih.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 64
Yang dimaksud dengan “usaha perbenihan berbasis sumber daya
genetik nasional” adalah pengembangan dan pemanfaatan sumber
daya genetik yang tersedia di wilayah negara Republik Indonesia
menjadi benih bermutu varietas tanaman hortikultura.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67 . . .
- 21 -
Pasal 67
Ayat (1)
Yang dimaksud “jenis tanaman hortikultura yang merugikan
kesehatan masyarakat” adalah jenis tanaman hortikultura, di luar
narkotika, yang keseluruhan atau bagian-bagiannya dapat
menyebabkan timbulnya penyakit dan efek tertentu yang
mengganggu kesehatan manusia.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan ”pascapanen” adalah kegiatan setelah
panen yang meliputi pembersihan, pencucian, penyortiran,
pengkelasan (grading), pengolahan primer (pegeringan,
pengupasan, pembekuan, perajangan), pengawetan, pengem asan,
pelabelan, dan penyimpanan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kegiatan pascapanen yang baik” adalah
kegiatan pascapanen yang prosesnya memenuhi standar yang
ditetapkan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 70
Ayat (1)
Kewajiban untuk memenuhi standar mutu berlaku pada proses
dan hasil pengolahan produk hortikultura.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74 . . .
- 22 -
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pemasaran yang baik berpedoman pada tata cara pernia gaan yang
baik (Good Trading Practices).
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 76
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Penghargaan dari Pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha,
dan masyarakat antara lain berupa bantuan biaya dan sarana
penelitian.
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pelayanan transportasi yang efektif dan efisien dimaksudkan agar
produk hortikultura cepat sampai di tangan konsumen, mi salnya
dengan memberikan dispensasi terhadap kendaraan yang
mengangkut produk hortikultura untuk melewati jalur tertentu
pada waktu tertentu.
Ayat (3)
Kelancaran bongkar muat dimaksudkan untuk mempercepat
perpindahan produk hortikultura, baik antarmoda transportasi
darat, laut, udara, dan kereta api, maupun antarmoda transportasi
dengan tempat penanganan .
Pasal 80 . . .
- 23 -
Pasal 80
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Lapangan dan bangunan penampungan dimaksudkan untuk
menampung produk hortikultura agar mutu dan
kesegarannya dapat dipertahankan.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “komoditas tertentu” adalah komoditas
yang harganya berfluktuasi dan berpotensi mengganggu
perekonomian nasional atau merugikan pelaku usaha.
Yang dimaksud dengan “wilayah tertentu” adalah wilayah produksi
utama hortikultura yang menjadi barometer pemasaran produk
tersebut.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86 . . .
- 24 -
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Persyaratan dan standar mutu sesuai dengan Standar Nasional
Indonesia atau yang setara, seperti Global Good Agricultural
Practices dilakukan agar produk hortikultura yang diekspor
mempunyai daya saing di tingkat global.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 88
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Ketentuan mengenai keamanan dan perlindungan terhadap
kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan
mengacu pada perjanjian internasional Sanitary and
Phitosanitary dari Organisasi Pangan dan Pertanian
Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Penetapan “pintu masuk” bagi impor produk hortikultura
dimaksudkan untuk memudahkan pengawasan terkait denga n
masuknya OPT karantina, keamanan hayati, spesies asing yang
invasif, dan keamanan pangan.
Ayat (4) . . .
- 25 -
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Huruf a
Penetapan buah dan sayuran sebagai bahan pangan pok ok
dimaksudkan agar buah dan sayuran menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari kebijakan tentang pangan, baik oleh Pemerintah
maupun pemerintah daerah.
Huruf b
Penetapan standar kesehatan dilakukan berdasarkan Wid ya
Karya Nasional Pangan dan Gizi atau Pola Pangan Harapan atau
standar yang ditetapkan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian
Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Huruf c
Cukup jelas.
Pasal 96
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3) . . .
- 26 -
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “dana lainnya yang sah”, adalah antara
lain dari swadaya masyarakat, hibah, dan pinjaman dari pihak
lain.
Ayat (4)
Bantuan pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam
pembiayaan berupa bantuan sosial, bantuan modal, bantuan
langsung, dan bantuan teknis.
Pengembangan usaha hortikultura yang mendukung progra m
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah adalah usaha
hortikultura yang sejalan dengan program Pemerintah dan/atau
pemerintah daerah, baik terkait dengan lokasi, komoditas,
maupun jenis usaha hortikultura.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah memberikan
bimbingan teknis kepada pelaku usaha mikro dan kecil
hortikultura mengenai dasar kelayakan usaha, persyaratan
pengajuan pembiayaan, dan penyusunan proposal
pengajuan pinjaman.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102 . . .
- 27 -
Pasal 102
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “data” adalah termasuk statistik.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 103
Ketentuan tentang menjamin kerahasiaan data dan informa si
mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undang an bidang
informasi publik.
Pasal 104
Yang dimaksud dengan “pengembangan” dalam pasal ini adala h
mengembangkan hasil penelitian agar dapat diadopsi dan dite rapkan
oleh masyarakat.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110 . . .
- 28 -
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pemberian insentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah
dapat berupa uang, prasarana dan/atau sarana.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 112
Huruf a
Penguatan kelembagaan pelaku usaha dan peningkatan kualitas
sumber daya manusia dimaksudkan untuk meningkatkan
pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan jiwa kewirausahaan
melalui pendidikan dan pelatihan; penyuluhan; dan model
pengembangan lainnya dengan memperhatikan kebutuhan,
kompetensi, dan budaya masyarakat, sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
- 29 -
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” adalah orang
perseorangan warga negara Indonesia yang berprestasi dan
peduli kepada kemajuan dan pengembangan hortikultura.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu” adalah k eadaan
di luar kelaziman, seperti terjadinya penyimpangan dalam
pelaksanaan proses produksi atau produk hortikultura.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 119
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2) . . .
- 30 -
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “bantuan” antara lain berupa dana , lahan,
sarana, prasarana, dan keahlian.
Pasal 120
Cukup jelas
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.
Pasal 125
Cukup jelas.
Pasal 126
Cukup jelas.
Pasal 127
Cukup jelas.
Pasal 128
Cukup jelas.
Pasal 129
Cukup jelas.
Pasal 130
Cukup jelas.
Pasal 131
Cukup jelas.
Pasal 132
Cukup jelas.
Pasal 133
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5170