SOCIUS VOLUME XIV, Oktober - Desember 2013
56
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN
Atma Ras
Universitas Hasanuddin
ABSTRAK
Secara umum kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks, karena tidak hanya
berkaitan dengan masalah rendahnya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, rendahnya
pendapatan masyarakat tetapi juga ketidakberdayaan dari aspek ekonomi, social, budaya dan politik.
Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintahan rezim Orde Baru
maupun pemerintahan Era Reformasi untuk menanggulangi kemiskinan, dengan berbagai
pendekatan, seperti pendekatan top down maupun pendekatan bottom up, serta merumuskan
berbagai kebijakan program, baik program bantuan sosial maupun program berbasis pemberdayaan.
Program pemberdayaan dilakukan untuk melibatkan masyarakat secara penuh, mulai dari
identifikasi masalah, merumuskan, merencanakan sampai kepada tahap pelaksanaan dan evaluasi
program.yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kata Kunci : Kemiskinan, Ketidakberdayaan, Program dan Strategi
I. Pendahuluan krisis multidimensional yang masih dihadapi
Fenomena kemiskinan selalu menarik oleh bangsa Indonesia.
untuk diperbincangkan. Mulai dari forum- Kondisi ini merupakan sebuah persoalan
forum diskusi, seminar, talk show, dengan yang mengandung banyak dimensi yang
tawaran gagasan dari berbagai kalangan, baik menuntut pecahannya melalui berbagai
para akademisi, pakar, praktisi sebagai solusi pendekatan.. Karena itu, setiap upaya
pengentasan kemiskinan. Berbagai teori, mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat
konsep dan pendekatan dikembangkan, tidak dapat dilepaskan dari upaya
dirumuskan untuk menyibak tirai misteri menanggulangi masalah kemiskinan itu sendiri.
kemiskinan. Namun sampai saat ini, persoalan Tetapi yang menjadi fokus adalah bahwa konsep
kemiskinan belum terselesaikan secara kemiskinan bukan dalam pengertian sempit
komprehensif. bahwa problema kemiskinan semata-mata
Masalah kemiskinan merupakan karena faktor ekonomi, melainkan dimensi
masalah sosial yang senantiasa relevan untuk sosial, budaya, juga politik.sebagai sumber
dikaji terus menerus. Hal ini bukan saja karena kemiskinan.
persoalan kemiskinan telah ada sejak lama dan Kemiskinan dalam berbagai tampilan
masih hadir ditengah-tengah kita, namun wajahnya, telah memberikan dampak kepada
gejalanya semakin meningkat seiring dengan individu, keluarga dan masyarakat. Kendati

iii 57
SOCIUS VOLUME XIV, Oktober - Desember 2013
kemiskinan melekat pada individu atau · Kemiskinan Relatif, mereka yang memiliki
perorangan, namun bukan berarti semata-mata kemampuan untuk memenuhi kebutuhan
adalah tanggungjawab individu, melainkan pokok minimum, namun secara relative
harus menjadi perhatian seluruh komponen pendapatannya masih dibawah rata-rata
bangsa atau stakeholder untuk mengatasi penduduk sekitarnya.
persoalan besar ini. 2. Kemiskinan berdimensi Sosial-Budaya
Berbagai upaya yang dilakukan oleh ·Kemiskinan Kultural, suatu kondisi
pemerintah, baik pemerintah di Rezim Orde kemiskinan yang dialami oleh
Baru maupun pada Era Reformasi untuk masyarakat yang disebabkan oleh
menanggulangi kemiskinan. Pemerintah faktor budaya. Budaya kemiskinan ini
mempunyai perhatian besar terhadap masalah dapat ditunjukan dengan
ini, faktanya berbagai program penanggulangan terlembaganya nilai-nilai seperti
kemiskinan yang telah dijalankan dengan tujuan apatis, fatalistik dan sebagainya.
peningkatan kesejahteraan masyarakat 3.Kemiskinan Berdimensi Struktural
meskipun sampai sekarang kemiskinan tetap atau Politik.
ada. ·Kemiskinan struktural atau Politik,
kemiskinan ini muncul sebagai akibat
II. Kajian Pustaka maysarakat miskin tersebut tidak
2.1. Dimensi-Dimensi Kemiskinan memiliki sarana untuk terlibat dalam
Kemiskinan tidak hanya mencakup proses politik, tidak memiliki kekuatan
persoalan materi saja, namun juga masalah- politik sehingga menduduki struktur
masalah non ekonomi. Karena sifatnya yang sosial paling bawah.
multidimensi, maka kemiskinan tidak hanya Dimensi-dimensi kemiskinan ini, pada
menyangkut kesejahteraan sosial. Adapun hakekatnya sebagai gambaran bahwa sumber
definsi kemiskinan dari beberapa dimensi, awal masalah kemiskinanan adalah kondisi
dikemukakan dibawah ini (Nugroho dalam ketidakberdayaan. Ketidakberdayaan
Sunartiningsih,2004:80) adalah: diasumsikan sebagai sumber maslah utama
1. Kemiskinan berdimensi ekonomi terjadinya kemiskinan yang kemudian
· Kemiskinan Absolut, suatu kondisi dimana membawa implikasi pada faktor-faktor
tingkat pendapatan seseorang atau pendukung kemiskinan yang lain.
sekelompok orang masyarakat tidak Ketidakberdayaan pada aspek ekonomi ditandai
cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok oleh terbatasnya aset khususnya faktor
minimum seperti pangan, sandang , papan, produksi, rendahnya tingkat upah, posisi tawar
kesehatan dan pendidikan. yang rendah serta kemampuan yang rendah

SOCIUS VOLUME XIV, Oktober - Desember 2013
58
dalam merespon peluang ekonomi. memuaskan. Menurut (Setiadi dan Kolip,
Ketidakberdayaan ranah politik dapat dilihat 2010:834-835) bahwa pada dasarnya ada dua
dari kecilnya akses dalam proses pengambilan faktor penting yang dapat menyebabkan
keputusan, lemahnya posisi tawar dalam kegagalan program penanggulangan
membela hak politik sehingga terjadi kemiskinan di Indonesia yaitu:
diskriminasi. Sementara ketidakberdayaan 1. Program penanggulangan kemiskinan
ecara sosial ditandai dengan rendahnya akses selama ini cenderung berfokus pada
terhadap informasi dan pelayanan social, program bantuan social untuk orang
lemahnya interaksi social sehingga masyarakat miskin. Program tersebut antara lain jaring
menjadi termarjinalkan. Kemudian pengaman social (JPS) untuk orang miskin,
ketidakberdayaan kultural ditandai dengan pemberian beras miskin serta bantuan
lemahnya daya dukung dan daya dorong nilai langsung tunai kepada masyarakat.
kultural terhadap usaha peningkatan kondisi Program-program bantuan yang
kehidupan. berorientasi pada kedermawanan
Berbagai bentuk ketidakberdayaan pmerintah, tidak akan menyelesaikan
tersebut, mengakibatkan lapisan masyarakat persoalan kemiskinan, justru
miskin mengalami hambatan untuk memenuhi memperburuk moral dan perilaku
kebutuhan hidupnya. Dengan kondisi seperti ini, masyarakat miskin, menjadikan mereka
masyarakat miskin akan dihinggapi rasa malas, selalu bergantung baik budi pemerintah
apatis, memiliki sikap dependency atau tanpa harus bekerja keras untuk merubah
ketergantungan terhadap pemerintah, sehingga nasib. Masyarakat akan terkena virus
masyarakat tidak mempunyai kemandirian penyakit psikososial yaitu malas bekerja,
untuk melakukan perbaikan hidup yang lebih fatalistik, manja, rasa bergantung terhadap
baik. pemerintah cukup tinggi.
2. Kurangnya pemahaman berbagai pihak
2.2. Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan tentang penyebab kemiskinan itu sendiri,
Pengentasan Kemiskinan sehingga program kemiskinan tidak
Selama ini, berbagai upaya yang didasarkan pada isu-isu kemiskinan yang
dilakukan oleh pemerintah dalam penyebabnya berbeda-beda secara local.
menanggulangi kemiskinan, antara lain Sebagaimana diketahui, data dan
merumuskan berbagai standar obyektif garis informasi yang digunakan untuk program
kemiskinan dan pemetaan kantong-kantong penanggulangan kemiskinan selama ini
kemiskinan. Tetapi hingga sekarang persoalan adalah data makro hasil survey social dan
kemiskinan belum membuahkan hasil yang ekonomi nasional (Susenas) oleh BPS dan

iii 59
SOCIUS VOLUME XIV, Oktober - Desember 2013
data mikro hasil pendaftaran pra sejahtera menopang kehidupan mereka. Oleh karena itu,
dan sejahtera I oleh BKKBN. program bantuan seharusnya difokuskan untuk
Kedua data ini pada dasarnya menumbuhkan ekonomi produktif, dengan
ditujukan untuk kepentingan perencanaan memberikan bantuan modal usaha tanpa
nasional yang sentralistik, dengan asumsi anggunan pada masyarakat miskin, juga
yang menekankan pada keseragaman dan memberikan pelatihan keterampilan untuk
fokus pada indikator dampak. Pada menumbuhkan jiwa wirausaha kemandirian.
kenyataannya data dan informasi seperti Dengan demikian, secara bertahap, masyarakat
tidak dapat mencerminkan tingkat membebaskan diri dari ketergantungan kepada
keragaman dan kompleksitas yang ada di pemerintah.
Indonesia sebagai Negara besar yang
mencakup banyak wilayah yang sangat III. Pembahsan
berbeda, baik dari segi ekologi, organisasi 3.1. Strategi Pengentasan Kemiskinan
social, sifat budaya maupun bentuk Bicara masalah kemiskinan bukan
ekonomi yang berlaku secara local. merupakan isu baru, melainkan merupakan isu
Ketidakberhasilan dalam pengentasan yang seolah abadi sepanjang jaman. Betapa
kemiskinan, selain disebabkan faktor bantuan menggelisahkan pada era yang sudah semakin
social yang tidak mendidik masyarakat miskin, canggih, kemiskinan masih saja tetap dominan.
juga cara pemahaman yang selalu didasarkan Kemajuan jaman yang diekspresikan
pada pemikiran Neo-Klasik bahwa kemiskinan melalui ilmu pengetahuan, teknologi, disatu sisi
disebabkan sebuah kondisi ekonomi tanpa hanyalah memberikan konstribusi
mempertimbangkan aspek social, budaya dan kesejahteraan pada sebagian kecil penduduk
politik masyarakat. Akibat dari pandangan itu, dunia, sementara dinegara-negara berkembang
proyek pengentasan kemiskinan atau termasuk Indonesia masih terbelenggu
pemberdayaan masyarakat lebih berorientasi kemiskinan dari berbagai lini kehidupan.
pada perbaikan peningkatan pendapatan Secara Sosiologis sejarah menunjukan
ekonomi masyarakat. bahwa pembangunan di Era Orde Baru,
Mengatasi kemiskinan merupakan upaya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi
memberdayakan masyarakat untuk hidup dengan mengabaikan aspek-aspek
mandiri, baik secara ekonomi, social, budaya social,budaya dan politik. Pada akhirnya
dan politik. Masyarakat miskin seyogyanya berdampak pada ketidakmerataan hasil-hasil
diberi akses yang luas untuk menjangkau pembangunan, sehingga menimbulkan jurang
berbagai sumber-sumber daya yang dapat pemisah antara kaya dan miskin.

SOCIUS VOLUME XIV, Oktober - Desember 2013
60
Kita tidak menafikan, pemerintah di pengambilan keputusan, ketidakmampuan
rezim Orde Baru melaksanakan berbagai menyampaikan aspirasi, ketidakmampuan
program pembangunan sebagai upaya melakukan control terhadap berbagai kebijakan
pengentasan kemiskinan, seperti program program, sehinggan mematikan inisiatif dan
jaringan pengamanan sosial (JPS) meliputi: kreatifitas masyarakat Pendekatan ini, juga
Program Inpres Desa Tertinggal ( IDT ), Program tidak memperhatikan aspek sosial, budaya,
Tabungan kesejahteraan Keluarga (Takesra), perbedaan potensi wilayah, baik secara
serta Kredit Usaha Kesejahteraan Keluarg( geografis maupun demografis, kemampuan
Kukesra ). kualitas sumber daya manusia yang berbeda
Orientasi sasaran IDT, Takesra Kukesra antar wilayah, yang pada akhirnya produk-
adalah masyarakat miksin di Indonesia. produk pembangunan tidak mencapai sasaran
Meskipun sasaran program sama yaitu sehingga program pembangunan hanya
penduduk miskin, akan tetapi jika dilihat secara mubazir dan mengabaikan asas manfaat bagi
khusus terdapat perbedaan wilayah sasaran masyarakat.
antara IDT, Takesra dan Kukesra. IDT memiliki Belajar dari pengalaman program
sasaran penduduk miskin yang berada di desa-pemberdayaan masyarakat miskin yang
desa tertinggal, sedangkan Takesra dan Kukesra dilaksanakan pada zaman Orde Baru,
Memiliki sasaran Pnduduk miskin yang berada pemerintah di rezim Reformasi, merumuskan
diluar lokasi desa tertinggal berbagai kebijakan program bantuan yang
(Sulistiyani,2004:8). langsung dirasakan oleh masyarakat seperti
Kebijakan program pemerintah di era bantuan beras miskin, bantuan langsung tunai,
Orde Baru dalam upaya pengentasan pemberian bantuan kesehatan jaminan
kemiskinan tidak berjalan optimal karena kesehatan masyarakat miskin (jamkesmas),
program tersebut selain tidak mampu bantuan dana operasional sekolah (Bos) dengan
memberikan outcome bagi peningkatan beasiswa untuk orang miskin, bantuan bibit dan
kesejahteraan masyarakat juga pendekatan pupuk gratis untuk masyarakat petani, program
yang digunakan adalah top down yang segalanya penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP),
bersumber pada pemerintah, dengan demikian program pengembangan kecamatan (PPK) dan
masyarakat hanyalah sebagai obyek program nasional pemberdayaan masyarakat
pembangunan saja. (PNPM) Mandiri.
Pendekatan top-down yang sifatnya Dalam pelaksanaan program-program
sentralistik, dimana segala kebijakan tersebut diatas, pemerintah menggunakan
pemerintah sangat terpusat. Ketidakberdayaan pendekatan bottom-up yaitu pendekatan yang
masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses dianggap cukup ideal dalam pembangunan

iii 61
SOCIUS VOLUME XIV, Oktober - Desember 2013
dengan memperhatikan inisiatif, kreatifitas, 3. Tanamkan rasa kesamaan (egalitarian) dan
aspirasi masyarakat dan memposisikan berikan gambaran bahwa kemiskinan bukan
masyarakat sebagai subyek atau aktor merupakan takdir tetapi sebagai
pembangunan. Dengan demikian, peningkatan penjelmaan dari konstruksi sosial.
taraf hidup masyarakat miskin harus 4. Merealisasi perumusan pembangunan
berorientasi pemberdayaan. dengan melibatkan mayarakat miskin
Secara konseptual, menurut secara penuh.
(Suharto,2005:58) bahwa pemberdayaan atau 5. Perlu pembangunan sosial dan budaya bagi
pemberkuasaan (empeworment, berasal dari masyarakat miskin.
kata 'Power'(kekuasaan atau keberdayaan). 6. Redistribusi infrastruktur pembangunan
Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan yang lebih merata.
orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, Program pemberdayaan yang
sehingga mereka memiliki kekuatan atau dilaksanakan oleh pemerintah rezim Reformasi
kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dalam rangka pengentasan kemiskinan belum
dasarnya, memiliki kebebasan, dan menjangkau menunjukan hasil yang cukup signifikan,
sumber-sumber produktif yang memungkinkan meskipun harus diakui bahwa angka
mereka dapat meningkatkan pendapatannya kemiskinan mengalami penurunan.
serta memperoleh barang-barang dan jasa yang Berdasarkan data Badan Pusat Statistik
mereka perlukan. Nasional ( BPS ) menunjukan bahwa tingkat
Untuk itu, ada beberapa langkah yang kemiskinan berhasil diturunkan dari 16, 66%
perlu diperhitungkan dalam pemberdayaan atau 37,2 juta orang pada tahun 2004 menjadi
masyarakat miskin ( Nugroho, 2001:195-197 ) 28,07 juta atau 11, 37 persen dari total
yaitu: penduduk Indonesia. Penurunan angka
1. Pemberdayaan masyarakat merupakan kemiskinan antara lain didorong oleh
prasyarat mutlak bagi upaya pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik,
penanggulangan kemiskinan. penurunan tingkat pengangguran terbuka dari
Pemberdayaan ini bertujuan untuk 9, 86% pada tahun 2004 menjadi 5,92% pada
menekan perasaan ketidakberdayaan bulan Maret ditahun 2013.
(impotensi) masyarakat miskin bika Secara Kuantitas, pemerintah berhasil
berhadapan dengan struktur social dan menurunkan jumlah angka kemiskinan, tetapi
politis. dari aspek kualitas ( social, budaya dan politik )
2. Setelah kesadaran kritis muncul, upaya masyarakat masih terbelenggu dari lingkaran
memutus hubungan eksploitatif terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, penanggulangan
lapisan orang miskin perlu dilakukan. kemiskinan merupakan proses panjang yang

SOCIUS VOLUME XIV, Oktober - Desember 2013
62
memerlukan penanganan yang terpadu, Tidak dapat dipungkiri bahwa kegagalan
berkelanjutan dengan melibatkan semua dalam pengentasan kemsikinan selama ini,
elemen-elemen masyarakat, mulai dari karena adanya pemahaman yang berbeda
pemerintah pusat sampai pemerintah level dengan kemiskinan itu sendiri. Penyebab
bawah, sehingga program pengentasan kemiskinan adalah semata-mata faktor
kemiskinan yang bertujuan untuk ekonomi, sehingga cenderung program yang
meningkatkan taraf hidup masyarakat akan ditawarkan untuk memperbaiki peningkatan
terwujud. pendapatan masyarakat, dengan mengabaikan
aspek-aspek lain seperti aspek social, budaya
IV. Kesimpulan dan politik yang berpengaruh terhadap perilaku
Kemiskinana merupakan suatu kondisi masyarakat miskin.
yang ditolak oleh manusia, tetapi kenyataannya Berbagai upaya yang dilakukan oleh
sulit untuk dihindarkan. Berdasarkan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan,
pengalaman yang terjadi bahwa selama ini tetapi strategi yang dianggap paling tepat untuk
bangsa Indonsesia belum pernah terbebas dari mengurangi angka kemiskinan dengan melalui
kemiskinan. strategi pemberdayaan kepada masyarakat
Pemerintahan di Era Orde Baru miskin. Melalui pemberdayaan, masyarakat
cenderung menggunakan pendekatan top-dapat berpartisipasi mulai dari identifikasi
down dalam melaksanakan program kebutuhan, proses perencanaan, perumusan
pembangunan. Masyarakat hanya sebagai obyek program sampai kepada evaluasi program yang
pembangunan, sehingga mematikan segala bertujuan untk meningkatkan kesejahteraan
potensi dan kreatifitas yang dimiliki oleh masyarakat, baik secara ekonomi, social, budaya
masyarakat, pada akhirnya kesenjangan dan politik.
semakin lebar antara masyarakat kaya dan
miskin. Daftar Pustaka
Sementara pemerintahan pada rezim
Reformasi, belajar dari pengalaman sejarah, Nugroho, Heru. Negara, Pasar, dan Keadilan
dalam pelaksanakan kebijakan pemerintah Sosial.2001. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
senantiasa bertumpu pada pendekatan Bottom-Setiadi, Elly M. & Usma Kolip. 2011. Pengantar
up, dimana masyarakat diposisikan sebagai Sosiologi; pemahaman Fakta dan Gejala
subyek atau aktor pembangunan, sehingga Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan
masyarakat turut berpartisipasi dalam setiap Pemecahannya. Jakarta : Prenada Media
program pembangunan yang dilaksanakan oleh Group.
pemerintah. Suharto, edi. Membangunan Masyarakat

iii 63
SOCIUS VOLUME XIV, Oktober - Desember 2013
Memberdayakan masyarakat. 2005. Model-Model Pemberdayaan.
Bandung: PT. Refika Aditama. Yogyakarta : Gava Media
Sunartiningsih, Agnes (ed). 2004.
Memberdayakan Masyarakat Desa Sumber Lain :
Melalui Institusi Lokal. Yogyakarta : www. Investor.co.id/pages/index/m-index.php
Aditya Media. Akses, 23 Oktober 2013
Sukmana, Oman. 2005. Sosiologi dan Politik
Ekonomi. Malang: UMM Press.
Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. Kemitraan dan