Jurnal Inovasi Sektor Publik Volume 2, Nomor 1, 2022
ISSN: 2829-1352 (Online)
133

EKONOMI POLITIK DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA
Marselina Maris
Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wijaya Putra
[email protected]
1



Abstrak
Penelitian ini meneliti tentang “Ekonomi Politik dalam Pembangunan
Infrastruktur Desa “. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu upaya yang
dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara melakukan pemenuhan
terhadap fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang kehidupan bersama yang lebih
baik.Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pembangunan infrastruktur
pedesaan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
metode studi pustaka. Metode Studi pustaka yaitu kajian teoritis, referensi, serta
literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang
berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono).Hasil penelitian yang
diperoleh dari penelitian ini yaitu pembangunan Infrastruktur khususnya di Indonesia
mengalami peningkatan.Di tahun 2019 anggaran belanja infrastruktur mencapai Rp
420 triliun. Angka ini meningkat 157 % dari tahun 2014 yang hanya Rp 163 triliun .

Kata kunci : Ekonomi, politik, pembangunan, infrastruktur, pedesaan.


Abstract

This study examines "Political Economy in Village Infrastructure
Development". Infrastructure development is one of the efforts made to meet the needs
of the community by fulfilling the facilities that can support a better life together.The
purpose of this study is to determine the development of rural infrastructure in
Indonesia.The research method used in this research is the literature study
method.Methods Literature study, namely theoretical studies, references, and other
scientific literature related to culture, values and norms that developed in the social
situation under study (Sugiyono).The results obtained from this study are that the
development of infrastructure, especially in Indonesia, has increased.In 2019, the
infrastructure spending budget reached IDR 420 trillion. This figure increased 157%
from 2014 which was only Rp. 163 trillion.

Keywords : Economy, Politics, Development, Infrastruktur, Rural

Jurnal Inovasi Sektor Publik Volume 2, Nomor 1, 2022
ISSN: 2829-1352 (Online)
134

Pendahuluan
Ekonomi Politik Internasional mempelajari kehidupan dalam ekonomi global,
dengan fokuspada perjuangan politik antara yang kuat dan yang lemah di pasar
ekonomi global. Pasar ekonomi global ini meningkatkan pendapatan beberapa orang
dan menurunkan pendapatan orang lain. Menurut Oatley (2006), studi ekonomi politik
internasional (EPI) adalah studi tentang bagaimana kepentingan ekonomi dan proses
politik berinteraksi untuk membentuk kebijakan pemerintah. Ekonomi politik global
adalah interaksi antara pasar dan pemain kuat seperti negara, perusahaan multinasional
dan organisasi internasional Gilpin (2005). Konsekuensi distribusi adalah persaingan
politik di dari pasar ekonomi global ini tingkat nasional dan internasional, dengan yang
kuat mencari lebih banyak "koneksi" dalam ekonomi global untuk meningkatkan
pendapatan mereka, sedangkan yang lemah berusaha menghilangkan kendala ekonomi
di tingkat global dan nasional untuk meminimalkan atau bahkan menghilangkannya.
Ekonomi Politik Internasional mempelajari bagaimana perjuangan politik antara yang
kuat dan yang lemah dipasar ekonomi global membentuk evolusi ekonomi global. (
Otley,2006).
Sejak zaman Hindia Belanda, sejarah politik dan ekonomi Indonesia tetap
dalam keadaan oposisi biner. Di era kolonial, dualisme ini terjadi dalam anggapan
bahwa ekonomi Indonesia pra-kapitalis harus berhadapan dengan ekonomi kolonial
kapitalis. Oposisi biner ini mengakibatkan keterasingan ekonomi pribumi dari praktik
ekonomi pemerintah kolonial. Ekonomi politik pembangunan adalah studi tentang
pengambilan keputusan politik atau kebijakan publik dalam bidang ekonomi tertentu
Membahas perkembangan barang dan jasa untuk meningkat kesejahteraan
masyarakat. Secara teori, kajian ekonomi politik dalam pembangunan dapat digunakan
sebagai alat analisis untuk menganalisis berbagai masalah Sosial yang terkait dengan
pembangunan isu-isu umum proses kebijakan dan pembangunan (Suryono, 2006 : 10).
Juga, berguna untuk mengetahui mengapa dan bagaimana kebijakan
pembangunan (baik ekonomi dan politik ) dibuat dan dilaksanakan disuatu negara dan
siapa yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan kebiakan. Pembangunan
sebenarnya mencakup dua isi utama : pertama adalah maslah bahan yang akan
diproduksi dan dibagikan, dan yang lainnya adalah masalah manusia sebagai
pemrakarsa dan pembangunan manusia . bagaimanapun, pembangunan pada akhirnya

Jurnal Inovasi Sektor Publik Volume 2, Nomor 1, 2022
ISSN: 2829-1352 (Online)
135

harus mengarah pada pembangunan manusia. orang-orang yang dibangun adalah
orang-orang kreatif, dan untuk menjadi kreatif, manusia harus merasa bahagia, aman,
dn bebas dari rasa takut. Pembangunan melibatkan lebih dari sekedar produksi dan
distribusi barang-narang material. Pembangunan harus menciptakan kondisi bagi
kreativitas manusia ( Budiman, 1995;13-14).
Pembangunan (development) merupakan proses perubahan yang mencakup
seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan
dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander 1994). Pada suatu negara, ada
beberapa macam pembangunan yang diterapkan antara lain seperti pembangunan
ekonomi, politik, pendidikan, dan infrastruktur. Umumnya, infrastruktur merujuk pada
pembangunan secara fisik untuk fasilitas umum, misalnya jalan raya, pelabuhan,
sekolah, rumah sakit, pengolahan limbah, air bersih, bandar udara, dan masih banyak
lagi. Infrastruktur merupakan elemen struktural ekonomi yang memfasilitasi barang
dan jasa antara pembeli dan penjual ( Macmillan Distionary Of Modern Economics,
1996). Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dalam
pembangunan ekonomi. Tidak bisa dipungkiri bahwa laju pertumbuhan ekonomi
negara tidak terlepas dari pengaruh infrastuktur yang ada didalam negara tersebut.
Pertumbuhan ekonomi juga pada akhirnya berpengaruh terhadap kesejahtraan
masyarakat. Untuk meningkatakan kesejahtraan masyarakat, maka diperlukan
adanyan infrastruktur desa.
Infrastruktur desa merupakan infrastruktur yang bersifat fisik dan memberikan
akses terhadap pelayanan dasar maupun pelayanan sosial serta ekonomi bagi
masyarakat pedesaan (Asnudin A, 2005). Hal ini berarti kelangsungan hidup dan
kemakmuran rakyat lebih diprioritaskan. Secara fisik dapat berupa pembangunan
dalam bidang fasilitas umum contohnya seperti jalan raya, jembatan, tempat pelayanan
kesehatan, instansi pendidikan (sekolah), dan beberapa fasilitas lain yang menunjang
kesejahteraan rakyat. Namun faktanya masih banyak infrastruktur yang kurang
memadai bahkan jauh dari harapan yang bisa dinikmati atau digunakan oleh
masyarakat. Hal ini disebabkan antara lain karena masih kurangnya ketersediaan
sarana dan prasarana dalam mendukung aktivitas wilayah. Hal lain juga disebabkan
karena masih kurangnya partisipasi masyarakat itu sendiri.

Jurnal Inovasi Sektor Publik Volume 2, Nomor 1, 2022
ISSN: 2829-1352 (Online)
136

Kerangka Teori
Ekonomi Politik
Ekonomi politik, menurut Adam Smith adalah “branchof science of a
statesman or legislator” dan merupakanpanduan pengaturan ekonomi nasional (Gilpin,
1987).Sedangkan menurut Mochtar Mas’oed, ekonomi politikberfokus kepada studi
tentang saling kaitan dan interaksiantara fenomena politik dengan ekonomi, antara
negara dengan pasar, antara lingkungan domestik dan lingkungan internasional, dan
antara pemerintah dengan masyarakat (Mas’oed, 2008). Secara sederhana ekonomi-
politik dapat didefinisikan sebagai bidang studi yang menganalisis masalah-masalah
dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul akibat adanya dua lembaga paralel “negara”
dan “pasar” dan interaksi yang dinamik diantara keduanya dalam dunia modern
(Mas'oed, 2001). Interaksi yang dipelajari oleh ekonomi-politik bisa digambarkan
dalam berbagai cara.
Ekonomi politik berkaitan dengan konflik mendasar antara kepentingan
individu dan kepentingan masyarakat di mana mereka tinggal. Dengan kata lain
ekonomi politik adalah studi tentang masalah - masalah yang muncul akibat
ketegangan antar pasar, dimana individu – individu berpartisipasi dalam mengejar
kepentingannya sendiri, sedangkan negara adalah yang sama yang bertindak secara
kolektif untuk kepentingan masyarakat. Ekonomi politik yaitu suatu analisa terhadap
kegiatan politik yang didalamnya terdapat penyaluran kekuasaan yang berasosiasi
dengan sektor ekonomi-politik ( Rachbini 1996: 9). Dalam hal ini, terdapat suatu
komponen mengenai perencanaan, penganggaran dan pengalokasian sumber daya
ekonomi oleh pemilik kekuasaan yang tercermin pada lembaga pemerintah dengan
memperhatikan prinsip keadilan dan transparansi. Proses pembangunan disuatu
negara, terutama di Indonesia lebih mengarah pada suatu struktur politik, yang mana
struktur politik ini menjadi tonggak utama dari adanya kepentingan-kepentingan
tertentu yang dapat digunakan sebagai kepentingan ekonomi ( Stanilnad dalam
Rachbini, 1996). Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu upaya yang
dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara melakukan pemenuhan
terhadap fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang kehidupan bersama yang lebih baik.

Jurnal Inovasi Sektor Publik Volume 2, Nomor 1, 2022
ISSN: 2829-1352 (Online)
137

Pembangunan Infrastruktur
a. Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
Infrastruktur perdesaan merupakan infrastruktur yang bersifat fisik dan
memberikan akses terhadap pelayanan dasar maupun pelayanan sosial serta ekonomi
bagi masyarakat pedesaan (Asnudin A, 2005).
Tujuan pembangunan infrastruktur pedesaan:
a) Dalam jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
desa
b) Dalam jangka menengah untuk meningkatkan akses masyarakat miskin
dan yang mendekati miskin ke infrastruktur dasar diwilayah pedesaan
c) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyediaan infrastruktur
pedesaan
Sasaran :
a) Tersedianya infrastruktur pedesaan yang sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuan masyarakat, berkualitas, berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan.
b) Meningkatkan kemampuan masyarakat pedesaan dalam penyelenggaraan
infrastruktur pedesaan .
c) Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah daerah sebagai fasilitator
pembangunan di pedesaan.

b. Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan
Pasal 1 angka 4 UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, memberikan definisi
mengenai Jalan yaitu prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan,
termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu
lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah
permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api,
jalan lori, dan jalan kabel.
Adapun definisi Jembatan secara umum adalah suatu Konstruksi yang
dibangun untuk melewatkan suatu massa atau traffic lewat atas suatu penghalang atau

Jurnal Inovasi Sektor Publik Volume 2, Nomor 1, 2022
ISSN: 2829-1352 (Online)
138

rintangan seperti sungai, rel kereta api ataupun jalan raya3 . Penjelasan Pasal 86 ayat
(3) PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan
“jembatan” adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas
permukaan tanah.
Dalam rangka pembangunan jalan dan jembatan, maka penyelenggara harus
memperhatikan UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, UU No. 38 Tahun
2004 tentang Jalan, PP No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi,
PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, dan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, dan peraturan teknis
lainnya yang terkait langsung dalam penyelenggaraan pembangunan jalan dan
jembatan. Namun dengan banyaknya kerusakan jalan dan jembatan hampir pada
sebagian besar daerah di Indonesia, Pemerintah dianggap gagal membangun jalan dan
jembatan sesuai standar teknisnya. Untuk itu, perlu segera dilakukan engineering audit
terhadap penyelenggara jalan. Kerusakan struktural jalan dipengaruhi tiga faktor
penting, yaitu: Pertama, kendaraan berat dengan muatan lebih (overloading); Kedua,
kondisi drainase permukaan jalan; dan Ketiga, mutu pelaksanaan konstruksi jalan.
Faktor lain yang tidak kalah penting adalah mutu pelaksanaan konstruksi jalan.
Mulyono (2008) menyimpulkan ada lima aspek teknis yang memengaruhi mutu
pelaksanaan, yaitu: Pertama, ketepatan pemilihan material; Kedua, ketepatan kualitas
peralatan lapangan; Ketiga, ketepatan pengujian mutu; Keempat, ketepatan disain;
Kelima, kompetensi pelaksana di lapangan. Fakta lapangan menunjukkan
ketidaktepatan pelaksanaan yang terjadi karena lemahnya pengendalian aspek mikro
oleh kontraktor dan pengawas. Salah satu kendala yang sering diungkapkan
penyelenggara jalan adalah ketentuan Keppres No. 80 Tahun 2003, yang
mensyaratkan tender terbuka sehingga memerlukan jeda waktu dalam tender
penanganan jalan. langkah untuk mengantisipasi kendala tersebut dapat dilakukan
dengan :
Melakukan kontrak multi tahun berbasis kinerja (performance based contract)
kepada kontraktor, sehingga tidak ada alasan untuk tidak segera memperbaiki
kerusakan jalan dalam jangka waktu terkontrak. Melakukan audit mutu konstruksi
jalan, audit sistem drainase dan tata air penunjang, serta audit beban muatan lebih
angkutan barang. Kontrak berbasis kinerja dapat juga dilakukan dengan membundel

Jurnal Inovasi Sektor Publik Volume 2, Nomor 1, 2022
ISSN: 2829-1352 (Online)
139

pengelolaan jembatan timbang dengan pemeliharaan jalan. Melakukan engineering
audit terhadap jalan dan jembatan yang telah selesai dibangun dan diperbaiki, sehingga
apabila ditemukan penyelewengan dapat segera ditindak. Engineering audit tersebut
meliputi proses konstruksi, perencanaan, pelaksanaan, konsultan, proses tender,
pengawas, hingga proses penyerahan dari kontraktor ke penyelenggara jalan saat
perbaikan jalan dinyatakan selesai.
c. Pembangunan Irigasi
Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan
irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya. Irigasi berfungsi
mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam
rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani,
yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi. Keberlanjutan sistem irigasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengembangan dan
pengelolaan sistem irigasi.
Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2)
ditentukan oleh:
a) keandalan air irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan membangun waduk,
waduk lapangan, bendungan, bendung, pompa, dan jaringan drainase yang
memadai, mengendalikan mutu air, serta memanfaatkan kembali air drainase;
b) keandalan air irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan membangun waduk,
waduk lapangan, bendungan, bendung, pompa, dan jaringan drainase yang
memadai, mengendalikan mutu air, serta memanfaatkan kembali air drainase;
c) Keandalan air irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan membangun waduk,
waduk lapangan, bendungan, bendung, pompa, dan jaringan drainase yang
memadai, mengendalikan mutu air, serta memanfaatkan kembali air drainase;
d) meningkatnya pendapatan masyarakat petani dari usaha tani yang diwujudkan
melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang
mendorong keterpaduan dengan kegiatan
e) Diversifikasi dan modernisasi usaha tani.

Jurnal Inovasi Sektor Publik Volume 2, Nomor 1, 2022
ISSN: 2829-1352 (Online)
140

Metode penelitian
Metode penelitian merupakan serangkaian proses penelitian untuk mencari
data dan fakta yang dilakukan secara sistematis dan obyektif. Jenis penelitian yang
digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yang bersifat studi
pustaka (library research) Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan
melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta sebagai laporan yang
berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Nasir). Adapun pendapat lain
mengatakan bahwa studi pustaka adalah kajian teoritis, referensi, serta literatur ilmiah
lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi
sosial yang diteliti (Sugiyono).
Ciri utama penelitian kepustakaan
1. Peneliti berhadapan langsungdengan teks atau data agka dan bukan
pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang
atau lainnya. Teks memiliki sifat-sifanya sendiri dan memerlukan pendekatan
tersendiri pula. kritik teks merupakan metode yang bias dikembangkan dalam
studi fisiologi, dll. Jadi perpustakaan adalah laborat peneliti kepustakaan dank
arena itu, teknik membaca teks menjadi bagian fundamental dalam penelitian
kepustakaan.
2. Data pustak bersifat siap pakai (ready made), artinya peneliti tidak kemana-
mana kecuali diperpustakaan. Meskipun demikian, peneliti yang ingin
memanfaatkan jasa perpustakaan tentu masih perlu mengenal seluk beluk studi
perpustakaan untuk kepentingan penelitian atau pembuatan makalah.
3. Data perpustakaan umumnya sumber skunder, artinya bahwa peneliti
memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisini dari tangan
pertama dilapangan.
4. Bahwa kondidi data pustaka tidakdibatasi ruang dan waktu. Peneliti
berhadapan dengan infostatiis atau tetap, artinya kapanpun ia datang dan pergi
data tersebut tidak akan beruba karena ia suda merupakan data matiyang
terimpan dalam rekaman tertulis (teks, angka, gambar, rekan tape atau film).
Tahapan Penelitian Stidi Kepustakaan
1. Mendaftar semua variabel yang perlu diteliti
2. Mencari setiapvariabel pada subjek encyclopdia

Jurnal Inovasi Sektor Publik Volume 2, Nomor 1, 2022
ISSN: 2829-1352 (Online)
141

3. Memilih deskripsi bahan-bahan yang diperlukan dari sumber-sumber yang
tersedia.
4. Memeriksa indeks yang memuat variabel-variabel dan topikmasalah yang
diteliti
5. Selanjutnya yang menjadi lebih khusus adalah mencari artikel-artikel,
buku-buku, dan biografiyang sangat membantu untuk mendapatkan bahan-
bahan yang relevandengan maslah yang diteliti
6. Setelah informasi yang relevan ditemukan, peneliti kemudianmereview
dan menyusun bahan pustaka sesuai dengan urusan kepentingan dan
relevansinya dengan masalah yang diteliti
7. Bahan-bahan informasi yang diperoleh kemudian dibaca, dicatat, diatur,
dan ditulis kembali.untuk keperluan ini biasanya peneliti dapat
mrnggunakan beberapa bahan yakni publikasi jurnal, berita nasioanl, dan
Koran
Teknik Pengumpulan Data
Data yang ada dalam kepustakaan dikumpulkan dan diolah dengan cara ;
1. Editing, yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi
kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna antara yang satu dengan
yang lain.
2. Organizing, yaitu mengorganisir data yang diperoleh dengan kerangka yang
sudah diperlukan
3. Penemuan hasil penelitian, yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil
perorganisasian data dengan menggunakan kaida-kaida, teori dan metode
yamg telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupaka
hasil jawaban dari rumusan masalah

Hasil dan pembahasan
Hasil Penelitian
Pembangunan infrastruktur pedesaan diIndonesia selalu diperioritaskan. Hal
ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masayarakat. Sejak awal
pemerintahan presiden Jokowi Dodo terus mengebut pembangunan infrastruktur. Para

Jurnal Inovasi Sektor Publik Volume 2, Nomor 1, 2022
ISSN: 2829-1352 (Online)
142

menteri pada kabinet juga selalu menekankan pentingnya infrastruktur untuk
mendukung kegiatan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan sosial.
Di tahun 2019 anggaran belanja infrastruktur mencapai Rp 420 triliun. Angka ini
meningkat 157 % dari tahun 2014 yang hanya Rp 163 triliun. Adapun infrastruktur
yang dibangun yaitu bendungan, jalan tol, irigasi, embung ( cekungan penampung),
dan jembatan. Untuk meningkatkan kualitas kehidupan, kesejahteraan, dan
kemandirian masyarakat terkait kemiskinan dan ketertinggalan desa, pemerintah
daerah merancang kegiatan peningkatan infrastruktur pedesaan. Program peningkatan
infrastruktur pedesaan dilaksanakan melalui program bidang pemberdayaan
masyarakat. Peningkatan infrastruktur pedesaan meliputi pembangunan jalan desa,
tembok penahan tanah, drainase, irigasai desa, jembatan desa, pasar desa, rehabilitas
kantor desa, serta sarana dan prasarana air bersih.
Anggaran infrastruktur tahun 2021
Laporan mentri keuangan menunjukkan anggaran infrastruktur tahun 2021
mencapai Rp 414,4 triliun.
Rencana pencapaian dibidang infrastruktur tahun 2021
a. Rumah susun dan rumah khusus sebanyak 10.76 unit
b. Bendungan sebanyak 53 unit
c. Jalan sepanjang 965,4 kilometer
d. jembatan spanjang 26,9 kilometer
e. jalur kereta api sepanjang 446,56 kilometer
f. bandara sebanyak 10 unit/lokasi

Pembangunan Infrastruktur Jalan di Pedesaan
Pembangunan infrastruktur jalan yang memadai merupakan hal yg penting
karena mampu menaikkan kesejahteraan masyarakat. Suatu wilayah Jika memiliki
infrastruktur jalan yang baik maka perekonomiannya dapat mengalami peningkatan,
kebalikannya suatu wilayah yang kebutuhan infrastruktur jalannya kurang baik/tidak
terpenuhi maka perekonomian daerahnya bisa mengalami penurunan. Peningkatan

Jurnal Inovasi Sektor Publik Volume 2, Nomor 1, 2022
ISSN: 2829-1352 (Online)
143

perekonomian suatu wilayah akan membangun kesejahteraan rakyat sebagai akibatnya
pembangunan infrastruktur jalan sangat penting.
Pembangunan infrastruktur sangat penting untuk diperhatikan khususnya pada
desa-desa yang masih sangat minim sarana serta prasarana infrastrukturnya. Namun
sampai saat ini pembangunan infrastruktur yang dilakukan masih mengalami kendala,
saat ini pembangunan infrastruktur yg dilakukan didaerah pedesaan umumnya masih
terkendala oleh terbatasnya akses masyarakat pedesaan terhadap pengambilan
kebijakan pembangunan yang akan dilakukan pada desanya, hal ini disebabkan oleh
minimnya koordinasi atau hubungan antara pemerintah dengan rakyat yg terdapat di
desa terkait duduk perkara pembangunan yang akan dilakukan.
Pemerintah terlihat hanya mengakibatkan desa sebagai objek pembangunan.
sebagai akibatnya yang terjadi desa dipaksa buat mendapatkan program pembangunan
berasal pemerintah tanpa melihat pembangunan apa yang sesungguhnya dibutuhkan
desa tadi. pertarungan tersebut membuahkan masyarakat kemudian menduga
pembangunan-pembangunan yang telah dilakukan pada desa mereka hanya sebatas
hadiah yang diberikan pemerintah dan bukanlah kebutuhan yang sebenarnya
diharapkan sang warga . menggunakan kondisi yang mirip ini mengakibatkan
infrastruktur yang telah terbangun tadi manfaatnya sebagai tidak tepat target, tidak
tepat guna dan tidak sempurna ketika pada akhirnya infrastruktur yg telah terbangun
tersebut tidak dapat merampungkan konflik yg terdapat.
Ekonomi Politik dalam pembangunan infrastruktur desa
UU No. 6 Tahun 2014 menjadi pintu gerbang agenda strategi pembangunan
leverage kemakmuran desa dan antar desa. Memasuki tahun ke-4 UU Desa, isu-isu
mendasar dan strategitersebut mulaiperbincangan publik yang serius,. Diantara isu itu
adalah tentang aset desa. Kepentingan kolektif desa dan antar desa yang paling utama
diantaranya bagaiman memperkuat aset desa. Perseolan aset desa menjadi penentu
mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Aset selain berhubungan dengan memiliki
termasuk menentukan posisi tawar desa ketika berhuungan dengan pasar, juga
berkaitan dengan konsolidasi serta distribusi kekayaan desa. Dua faktor ini yang paling
menentukan untuk mengukur tingkat ekonomi, kedelautan, dan kemandirian desa.
Inilah yang menjadi fakus aspektif ekonomi politik aset desa.

Jurnal Inovasi Sektor Publik Volume 2, Nomor 1, 2022
ISSN: 2829-1352 (Online)
144

Isu strategis penataan aset desa terasuk mengenai manajemen aset yang dimiliki
oleh desa. Dalam perspektif baru, aset desa juga membicarakan kepentingan mengenai
upaya-upaya inventariasi, pengembangan serta pendistribusiannya kembali. Benturan
kepentingan bisa saja terjadi fakta yag tidak bisa dihindari ketika desa memperkuat
diri, apalagi pada saat masuk wilayah yang paling sensitif mengenai penataan aset desa
tersebut. Di Indonesia desa pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Wamer
Muntinghe, anggota Raad Van Indie dari belanda pada masa penjajahan colonial
Inggris, yang meupakan pembantu Gubernur Jendral Inggris yang berkuasa pada 1811
di Indonesia. Terbentuknya desa sebagai temapat tiggal kelompok disebabkan oleh
adanya nalurialamiah untuk mempertahankan kelompok. Dimana dikelompo tersebut
kemudian menjalin hubungan antara sesama warga kelompok berdasarkan pada
hubungan kekeluargaaan, karena berada tidak jauh hingga dekatdari arena kesamaan
kepentingan.
Undang – undang desa telah menetapkan desa sebagai ujung tombak
pembangunan dan prningkatan kesejahteraan masyarakat. Desadiberikan kewenangan
dan sumber dana yang memadai agar dapat mengolah potensi yang dimiliki guna
meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal yang dapat diterapkan
dalam pengolahan desa dengan melibatkan masyarkat adalah perlunya melakukan
denga pola sekelola diman menggunakakn tenaga kerja yang setempat dan
memanfaatkan bahan lokal yang ada didesa. Dengan upaya ini perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri oleh desa, sehingga dana yang
digunakan untuk membangunan tersebut tidak akan mengalir keluar desa.
Pembangunan Inrastruktur desa disesuaikan dengan apa yag dibutuhkan
masyarakat pada saat ini bukan keinginan masyarakat itu sendiri. Dari pengambilan
keputusa yang kemudian diputuskan apa saja yang ingin dibangun sesuai dengan
musyawarah yang telah dilakukan dengan masyarakat, pada saat nanti dilakukan
perencanaan pembangunan dan aparat desa dharapkan dalam pengeluaran dana yang
dilakukan agar tidak adanya suatu tindakan menyimpang dan memanimalisir
ketidaktepatan sasran yang yang akan dibangun dalam hal ini masyarakat harus
dijadikan sebagai aktor dalam pembangunan sehingga pembangunan terwujud untuk
masyarakat sendiri. Disamping itu pembangunan infrastruktur desa berbasis
masyarakat adalah:

Jurnal Inovasi Sektor Publik Volume 2, Nomor 1, 2022
ISSN: 2829-1352 (Online)
145

a. Dapat meningkatkan akses bagi masyarakat miskin, kaum perempuan
termasuk kaum minoritas terhadap pelayanan infrastruktur desa diwilaya
pedesaan.
b. Peranan masyarakat dalam membangun kesadaran serta kemandirian
untuk dapat mengatasipermasalahan dengan infrastruktur desa yang telah
disediakan.
c. Peran aktif seluruh masyarakat desa diharapkan, dalam proses pengambil
keputusan dan pengelolaan pembangunan didesa.
d. Menjaga kapasitas kelembagaan msyarakat desa ang kuat,mengakar dan
terpercaya.
e. Meningkatkan energi masyarakat desa, pemerintah desa, kecamatan,
pemerintah kabupaten, swasta lembaga swadaya masyarakat, dan
kelompok peduli lainya, agar upaya pemberdayaan masyarakat desa bisa
efektif.
Penutup
Pembangunan infrastruktur sangat berpengaruh terhadap peningkatan
perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur pedesaan
sangat penting untuk dilakukan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas
kehidupan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dalam memecahkan
permasalahan yang berkaitan dengan kemiskinan dan ketertinggalan desa. Untuk
pemerintah kedepannya agar terus meningkatkan pembangunan infrastruktur sampai
ke pelosok-pelosok dan perbatasan, agar terjadi pemerataan dan keadilan. Akan tetapi
dalam menjalankan pembangunan infrastruktur kedepannya alangkah baiknya
pemerintah merancang skema baru agar tidak terlalu membebankan uang negara.
Daftar Pustaka
Fajar A , 2020 “Analisis Efektivitas Infrastruktur
Pengairan (Irigasi) Terhadap Pendapat Masyarakat Petani Padi Kecamatan
Sinjai Timur Kabupaten Sinjai” . Skripsi . Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
Program Studi Ekonomi Pembangunan . Makasar : Universitas
Muhammadiyah .

Jurnal Inovasi Sektor Publik Volume 2, Nomor 1, 2022
ISSN: 2829-1352 (Online)
146

NSS Prapti Lulus, Edi Suryawardana dan Dian Triyani,2020. Analisis Dampak
Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi
Rakyat di Kota Semarang
Vasha Vani Rahima, Febriandi, 2021 Dampak
Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi
Rakyat di Kecamatan Pariaman Selatan Jurnal Buana Vol.5 No.2
Hidayat A. R. 2022 Evaluasi Pembangunan
Infrastruktur Jaringan Irigasi Di Kabupaten Bengkulu Tengah. EKOMBIS
REVIEW. Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis 10(1) DOI :
https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i1.
Salsabila dan Yohana Manulang, 2021 Peranan
Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jurnal
Kewarganegaraan Vol. 5 No. 2
Hariyanto Yoga, Shulis dan Figur Adhiyakam, 2021
Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jurnal Pendidikan
Sosiologi dan Humaniora Volume 12 Nomor 1
Panto A. Indra, Sofia Pangemanan.dan Ventje Kasenda,
2018. Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Menunjang
Aktivitas Perekonomian Masyarakat. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan.
Volume 1 Nomor 1
Ridha Muhammad, 2016. Ekonomi Politik
Pembangunan Infrastruktur Dan Kepentingan Kapital. Jurnal Politik Profetik.
Volume 04 Nomor 1
Biamding, Hariawan. 2019. Perencanaan pembangunan partisipasif Desa. Sleman:
CV. Budi Utama
Soleh, Ahmad. 2017. Strategi Pembagunan Potensi Desa. Jurnal sungkai, volum 5.
Nomor, 1

Jurnal Inovasi Sektor Publik Volume 2, Nomor 1, 2022
ISSN: 2829-1352 (Online)
147

Haryanto, Yoga Dkk. 2021.”Peranan Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur”.
Journal. Develonpment, the role of village governmrnt, infrastructure. Volume
12. Nomor. 1. Kalimantan Barat: SMA Negeri 4 Pontianak.