MENTER! Kl:UANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
141/PMK.01/2022
TENTANG
PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN
NOMOR 118/PMK.01/2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN
KEUANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER!
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang a. bahwa untuk mewujudkan organisasi Kementerian
Keuangan yang lebih efektifdan efi.sien guna meningkatkan
kinerja pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan,
perlu
dilakukan perubahan organi.sasi dan tata kerja
Kementerian Keuangan;
b. bahwa perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian
Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah
mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
melalui surat Nomor: B/630/M.KT.01/2022 tanggal 30
Juni 2022;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik
Indonesia Nomor 4916);
3.
Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
4.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1031); jdih.kemenkeu.go.id

- 3 -
g. pengelolaan infrastruktur teknologi informasi
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
h. pelaksanaan komunikasi, layanan informasi, dan
kepustakaan Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan;
1. pelaksanaan analisis dan harmonisasi kebijakan dan
peraturan perundang-undangan di bidang hubungan
keuangan antara pemerintah pusat dan
pemerin tahan daerah;
J. pemantauan penyelesaian tindak lanjut arah
kebijakan Menteri, Wakil Menteri, dan/ atau Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan; dan
k. pengelolaan kerja sama antar lembaga dan kerja
sama internasional, serta fasilitasi advokasi di
lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan.
3. Ketentuan Pasal 1393 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1393
Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:
a. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
b. Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal;
c. Bagian Sumber Daya Manusia;
d. Bagian Umum, Komunikasi, dan Layanan Informasi;
e. Bagian Harmonisasi Kebijakan, Advokasi, dan Kerja
Sama Antar Lembaga; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Ketentuan Pasal 1395 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1395
Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud
dalam Pasal 1394, Bagian Perencanaan dan Keuangan
menyelenggarakan fungsi:
a. penelaahan dan penyusunan rencana strategis,
rencana kerja, dan rencana kerja anggaran Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan;
b. penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
c. pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan,
kinerja, dan risiko organisasi Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan;
d. pelaksanaan urusan perbendaharaan Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan, penerbitan surat
perintah pembayaran, dan pengajuan permintaan
pembayaran ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara;
e. penyelenggaraan akuntansi pelaksanaan anggaran
dan peninjauan pengelolaan keuangan, serta
penyusunan laporan keuangan, laporan statistik,
laporan triwulanan pelaksanaan kegiatan, laporan
triwulanan piutang, pinjaman, dan hibah luar negeri
di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan; jdih.kemenkeu.go.id

- 4 -
f. pelaksanaan urusan pembayaran gaji dan tunjangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; dan
g. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan
laporan pemantauan risiko Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan.
5. Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 1397 diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1397
(1) Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Anggaran
mempunyai tugas melakukan penelaahan dan
penyusunan rencana strategis, rencana kerja,
rencana kerja anggaran, dokumen pelaksanaan
anggaran, dan dokumen perencanaan lainnya, serta
melakukan pemantauan dan evaluasi perencanaan
dan keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan.
(2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas
melakukan pengelolaan keuangan, penyiapan urusan
perbendaharaan, penerbitan surat perintah
pembayaran, pengajuan permintaan pembayaran,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran,
dan pelaksanaan urusan pembayaran gaji dan
tunjangan Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan.
(3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai
tugas melakukan penyelenggaraan akuntansi
pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan
keuangan, laporan statistik keuangan, laporan
triwulanan pelaksanaan kegiatan, laporan triwulanan
piutang, kerugian negara, pinjaman, dan hibah luar
negeri di lingkungan Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan.
(4) Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko
mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan
pengelolaan kinerja dan risiko, laporan akuntabilitas
kinerja, laporan pemantauan risiko, serta
pemantauan dan evaluasi pengelolaan kinerja dan
risiko Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
6. Ketentuan Pasal 1398 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1398
Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan urusan orgamsas1,
ketatalaksanaan, transformasi kelembagaan, dan
kepatuhan internal Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan.
7. Ketentuan Pasal 1399 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut: jdih.kemenkeu.go.id

- 5 -
Pasal 1399
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1398, Bagian Organisasi dan Kepatuhan
Internal menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penataan organisasi, analisis dan
evaluasi jabatan, analisis beban kerja, serta
pengelolaan transformasi kelembagaan Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan;
b. penyiapan bahan penyusunan, pemantauan, evaluasi,
dan pengembangan prosedur dan metode kerja
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan
kepatuhan internal Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan;dan
d. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan
pemeriksaan dan penyelesaian tindak lanjut
rekomendasi hasil pemeriksaan di lingkungan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
8. Ketentuan Pasal 1400 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1400
Bagian Organisasi dan Kepatuhan Internal terdiri atas:
a. Subbagian Organisasi;
b. Subbagian Tata Laksana;
c. Subbagian Kepatuhan Proses Bisnis; dan
d. Subbagian Kepatuhan Kode Etik.
9. Ketentuan Pasal 1401 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1401
(1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penataan organisasi, analisis
jabatan, evaluasi jabatan, dan analisis beban kerja
serta pengelolaan transformasi kelembagaan di
lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan.
(2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penyusunan prosedur,
metode kerja, dan tata naskah dinas, serta
pengembangan proses bisnis organisasi di
lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan.
(3) Subbagian Kepatuhan Proses Bisnis mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
kepatuhan proses bisnis, penyusunan rekomendasi
terhadap rancangan kebijakan dan keputusan
pimpinan di bidang pengendalian proses bisnis, serta
koordinasi pelaksanaan pemeriksaan dan
penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil
pemeriksaan dari aparat pengawas fungsional di
lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan. jdih.kemenkeu.go.id

- 6 -
(4) Subbagian Kepatuhan Kade Etik mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kepatuhan
kode etik dan disiplin pegawai, serta penyusunan
rekomendasi terhadap rancangan kebijakan dan
keputusan pimpinan di bidang pengendalian kode
etik di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan.
10. Ketentuan Pasal 1402 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1402
Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan
pembinaan jabatan fungsional di bidang hubungan
keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan
daerah.
11. Ketentuan Pasal 1403 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1403
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1402, Bagian Sumber Daya Manusia
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan perencanaan dan pengembangan karir
sumber daya manusia Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan;
b. pengembangan kapasitas sumber daya manusia
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
c. pelaksanaan manajemen informasi dan layanan
sumber daya manusia Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan;
d. pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber daya
manusia Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan;dan
e. pembinaan jabatan fungsional di bidang hubungan
keuangan antara pemerintah pusat dan
pemerintahan daerah.
12. Ketentuan Pasal 1404 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1404
Bagian Sumber Daya Manusia terdiri atas:
a. Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Karir
Sumber Daya Manusia;
b. Subbagian Pengembangan Kapasitas Sumber Daya
Manusia;
c. Subbagian Manajemen Informasi dan Layanan
Sumber Daya Manusia; dan
d. Subbagian Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah. jdih.kemenkeu.go.id

- 7 -
13. Ketentuan Pasal 1405 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1405
(1) Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Karir
Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan
perencanaan ke butuhan dan pengembangan karir
sumber daya manusia Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan.
(2) Subbagian Pengembangan Kapasitas Sumber Daya
Manusia mempunyai tugas melakukan pengelolaan
pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan
pengelolaan jabatan fungsional di lingkungan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
(3) Subbagian Manajemen Informasi dan Layanan
Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan
pengelolaan manajemen informasi dan layanan
sumber daya manusia, serta pemantauan dan
evaluasi pengelolaan sumber daya manusia
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
(4) Subbagian Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan
teknis, penyusunan standar kompetensi dan standar
kuali tas hasil kerj a, perencanaan program
pengembangan, pengelolaan informasi, pembinaan,
pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan
pembinaan jabatan fungsional di bidang hubungan
keuangan antara pemerintah pusat dan
pemerin tahan daerah.
14. Ketentuan Pasal 1406 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1406
Bagian Umum, Komunikasi, dan Layanan Informasi
mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha,
protokoler dan koordinasi penyiapan bahan pimpinan,
rumah tangga, kearsipan, pendampingan dan asistensi
pengadaan barang dan/ atau jasa, pengelolaan barang
milik negara, pengelolaan infrastruktur teknologi
informasi, serta komunikasi dan layanan informasi, dan
kepustakaan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
15. Ketentuan Pasal 1407 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1407
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam
Pasal 1406, Bagian Umum, Komunikasi, dan Layanan
Informasi menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan tata usaha, protokoler, dan
koordinasi penyiapan bahan pimpinan;
b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan kearsipan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; jdih.kemenkeu.go.id

- 8 -
c. pengelolaan barang milik negara Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan;
d. pendampingan dan asistensi pengadaan barang
dan/ atau jasa Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan;
e. pengelolaan infrastruktur teknologi informasi
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
f. penyusunan dan pelaksanaan strategi komunikasi di
bidang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah;
g. penyelenggaraan layanan informasi publik serta
pemantauan dan evaluasi opini publik di lingkungan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; dan
h. pelaksanaan urusan dokumentasi dan kepustakaan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
16. Ketentuan Pasal 1408 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1408
Bagian Umum, Komunikasi, dan Layanan Informasi terdiri
atas:
a. Subbagian Tata Usaha Direktorat Jenderal dan
Protokoler;
b. Subbagian Rumah Tangga dan Tata Usaha
Sekretariat Direktorat Jenderal;
c. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara; dan
d. Subbagian Manajemen Strategi Komunikasi dan
Layanan Informasi Publik.
17. Ketentuan Pasal 1409 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1409
(1) Subbagian Tata Usaha Direktorat Jenderal dan
Protokoler mempunyai tugas melakukan tata usaha
Direktorat Jenderal dan urusan protokoler pimpinan,
serta koordinasi penyiapan bahan pimpinan.
(2) Subbagian Rumah Tangga dan Tata Usaha
Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas
melakukan urusan tata usaha Sekretariat Direktorat
Jenderal, urusan rumah tangga, dan kearsipan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
(3) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara
mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang
milik negara, pendampingan dan asistensi pengadaan
barang dan/ a tau jasa, serta pengelolaan
infrastruktur teknologi informasi Direktorat J enderal
Perimbangan Keuangan.
(4) Subbagian Manajemen Strategi Komunikasi dan
Layanan Informasi Publik mempunyai tugas
melakukan penyusunan dan pelaksanaan strategi
komunikasi, penyelenggaraan layanan informasi
publik, pemantauan dan evaluasi opini publik, dan
pelaksanaan dokumentasi, penyelenggaraan ruang
layanan informasi, dan kepustakaan Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan. jdih.kemenkeu.go.id

- 9 -
18. Ketentuan Pasal 1410 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1410
Bagian Harmonisasi Kebijakan, Advokasi, dan Kerja Sama
Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan analisis,
harmonisasi, manajemen risiko atas kebijakan dan
peraturan perundang-undangan, koordinasi perencanaan
dan pemantauan penyusunan regulasi di bidang
hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah, pemantauan penyelesaian tindak
lanjut arah kebijakan Menteri, Wakil Menteri, dan/ atau
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, koordinasi
pemberian fasilitasi advokasi di lingkungan Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan, serta kerja sama antar
lembaga dan kerja sama internasional.
19. Ketentuan Pasal 1411 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1411
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1410, Bagian Harmonisasi Kebijakan, Advokasi, dan
Kerja Sama Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan manajemen
risiko kebijakan, serta penyusunan rekomendasi atas
rancangan kebijakan, keputusan, dan peraturan
perundang-undangan di bidang hubungan keuangan
antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah;
b. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan
pemantauan penyusunan rancangan keputusan dan
peraturan perundang-undangan di lingkungan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
c. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tindak
lanjut terhadap perumusan kebijakan, keputusan,
dan peraturan di bidang hubungan keuangan antara
pemerintah pusat dan pemerintahan daerah;
d. pemantauan penyelesaian tindak lanjut arah
kebijakan Menteri, Wakil Menteri, dan/ atau Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan;
e. pelaksanaan koordinasi pemberian fasilitasi advokasi
terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan; dan
f. pelaksanaan koordinasi kerja sama antar lembaga
dan kerja sama internasional.
20. Ketentuan Pasal 1412 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1412
Bagian Harmonisasi Kebijakan, Advokasi, dan Kerja Sama
Antar Lembaga terdiri atas:
a. Subbagian Harmonisasi Kebijakan Transfer ke
Daerah; jdih.kemenkeu.go.id

-10 -
b. Subbagian Harmonisasi Kebijakan Pengelolaan
Keuangan dan Penguatan Perekonomian Daerah; dan
c. Subbagian Advokasi dan Kerja Sama Antar Lembaga.
21. Ketentuan Pasal 1413 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1413
(1) Subbagian Harmonisasi Kebijakan Transfer ke Daerah
mempunyai tugas melakukan analisis, harmonisasi,
dan manajemen risiko kebijakan, penyusunan
rekomendasi atas rancangan kebijakan, keputusan,
dan peraturan perundang-undangan, koordinasi
perencanaan dan pemantauan penyusunan
rancangan keputusan dan peraturan perundang­
undangan, serta pemantauan dan evaluasi atas
pelaksanaan tindak lanjut arah kebijakan Menteri,
Wakil Menteri, dan/atau Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan terhadap perumusan
kebijakan dan peraturan di bidang dana transfer ke
daerah serta kesekretariatan.
(2) Subbagian Harmonisasi Kebijakan Pengelolaan
Keuangan dan Penguatan Perekonomian Daerah
mempunyai tugas melakukan analisis, harmonisasi,
dan manajemen risiko kebijakan, penyusunan
rekomendasi atas rancangan kebijakan dan peraturan
perundang-undangan, koordinasi perencanaan dan
pemantauan penyusunan regulasi, serta pemantauan
dan evaluasi atas pelaksanaan tindak lanjut arah
kebijakan Menteri, Wakil Menteri, dan/ atau Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan terhadap
perumusan kebijakan dan peraturan di bidang pajak
daerah dan retribusi daerah, pembiayaan dan
perekonomian daerah, serta sistem informasi dan
pelaksanaan transfer.
(3) Subbagian Advokasi dan Kerja Sama Antar Lembaga
mempunyai tugas melaksanakan koordinasi
pemberian fasilitasi advokasi terhadap pelaksanaan
tugas di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan serta koordinasi kerja sama antar lembaga
dan kerja sama internasional.
22. Ketentuan Pasal 1414 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1414
Direktorat Dana Transfer Umum mempunyai tugas
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan
standardisasi teknis di bidang alokasi dan pengelolaan
dana alokasi umum dan dana bagi hasil.
23. Ketentuan Pasal 1415 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut: jdih.kemenkeu.go.id

-11 -
Pasal 1415
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1414, Direktorat Dana Transfer Umum
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang alokasi
dan pengelolaan dana alokasi umum dan dana bagi
hasil;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi
dan pengelolaan dana alokasi umum dan dana bagi
hasil;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria di bidang dana alokasi umum dan dana
bagi hasil;
d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
di bidang dana alokasi umum dan dana bagi hasil;
e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang alokasi dan pengelolaan dana
alokasi umum dan dana bagi hasil;
f. pelaksanaan sinkronisasi dana transfer umum yang
penggunaannya sudah ditentukan dengan belanja
pemerintah pusat;
g. pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen
pengetahuan Direktorat Dana Transfer Umum; dan
h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
Direktorat Dana Transfer Umum.
24. Ketentuan Pasal 1416 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1416
Direktorat Dana Transfer Umum terdiri atas:
a. Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan;
b. Subbagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.
25. Ketentuan Pasal 1417 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1417
Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program
dan kegiatan, manajemen pengetahuan, koordinasi tindak
lanjut hasil pemeriksaan, serta pemberian dukungan
teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional di
lingkungan Direktorat Dana Transfer Umum.
26. Ketentuan Pasal 1418 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1418
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 141 7, Subdirektorat Program dan Manajemen
Pengetahuan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perencanaan dan pemantauan
program dan kegiatan Direktorat Dana Transfer
Umum; jdih.kemenkeu.go.id

-12 -
b. penyiapan bahan identifikasi kebutuhan
pengetahuan, pelaksanaan asistensi dan pemberian
fasilitas perekaman pengetahuan, dan penataan
pengetahuan, serta pengelolaan basis data dan
dokumentasi sistem pengelolaan pengetahuan di
lingkungan Direktorat Dana Transfer Umum;
c. koordinasi dan fasilitasi penyusunan bahan
pimpinan di lingkungan Direktorat Dana Transfer
Umum;
d. pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil
pemeriksaan dan tindak lanjut arahan pimpinan; dan
e. pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas
jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Dana
Transfer Umum.
27. Ketentuan Pasal 1419 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1419
Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan
terdiri atas Seksi Manajemen Pengetahuan.
28. Ketentuan Pasal 1420 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Pasal 1420
Seksi Manajemen Pengetahuan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan identifikasi kebutuhan
pengetahuan, pelaksanaan asistensi dan pemberian
fasilitas perekaman pengetahuan, penataan pengetahuan,
dan pengelolaan basis data dan dokumentasi hasil kerja,
serta pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas
jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Dana Transfer
Umum.
Pasal 1421 dihapus.
Pasal 1422 dihapus.
Pasal 1423 dihapus.
Pasal 1424 dihapus.
Pasal 1425 dihapus.
Pasal 1426 dihapus.
Pasal 1427 dihapus.
Pasal 1428 dihapus.
Pasal 1429 dihapus.
Pasal 1430 dihapus.
Pasal 1431 dihapus. jdih.kemenkeu.go.id

-13 -
40. Pasal 1432 dihapus.
41. Ketentuan Pasal 1433 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1433
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan
urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya
manusia, keuangan, pengelolaan kinerja dan risiko,
dan kepatuhan internal di lingkungan Direktorat
Dana Transfer Umum.
(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan
tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala
Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan.
42. Ketentuan Pasal 1434 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1434
Direktorat Dana Transfer Khusus mempunyai tugas
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan
standardisasi teknis di bidang alokasi dan pengelolaan
dana alokasi khusus fisik, dana alokasi khusus non fisik,
dan hibah kepada daerah.
43. Ketentuan Pasal 1435 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1435
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1434, Direktorat Dana Transfer Khusus
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang alokasi
dan pengelolaan dana alokasi khusus fisik, dana
alokasi khusus non fisik, dan hibah kepada daerah;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi
dan pengelolaan dana alokasi khusus fisik, dana
alokasi khusus non fisik, dan hibah kepada daerah;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria di bidang dana alokasi khusus fisik, dana
alokasi khusus non fisik, dan hibah kepada daerah;
d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
di bidang dana alokasi khusus fisik, dana alokasi
khusus non fisik, dan hibah kepada daerah;
e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang alokasi dan pengelolaan dana
alokasi khusus fisik, dana alokasi khusus non fisik,
dan hibah kepada daerah;
f. pelaksanaan sinkronisasi pendanaan antara dana
alokasi khusus fisik, dana alokasi khusus non fisik,
dan hibah kepada daerah dengan belanja pemerintah
pusat;
g. pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen
pengetahuan Direktorat Dana Transfer Khusus; dan jdih.kemenkeu.go.id

-14 -
h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
Direktorat Dana Transfer Khusus.
44. Ketentuan Pasal 1436 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1436
Direktorat Dana Transfer Khusus terdiri atas:
a. Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan;
b. Subbagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.
45. Ketentuan Pasal 1437 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1437
Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program
dan kegiatan, manajemen pengetahuan, koordinasi tindak
lanjut hasil pemeriksaan, serta pemberian dukungan
teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional di
lingkungan Direktorat Dana Transfer Khusus.
46. Ketentuan Pasal 1438 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1438
Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud
dalam Pasal 1437, Subdirektorat Program dan Manajemen
Pengetahuan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perencanaan dan pemantauan
program dan kegiatan Direktorat Dana Transfer
Khusus;
b. penyiapan bahan identifikasi kebutuhan
pengetahuan, pelaksanaan asistensi dan pemberian
fasilitas perekaman pengetahuan, dan penataan
pengetahuan, serta pengelolaan basis data dan
dokumentasi sistem pengelolaan pengetahuan di
lingkungan Direktorat Dana Transfer Khusus;
c. koordinasi dan fasilitasi penyusunan bahan
pimpinan di lingkungan Direktorat Dana Transfer
Khusus;
d. pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil
pemeriksaan dan tindak lanjut arahan pimpinan; dan
e. pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas
jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Dana
Transfer Khusus.
47. Ketentuan Pasal 1439 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1439
Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan
terdiri atas Seksi Manajemen Pengetahuan. jdih.kemenkeu.go.id

-15 -
48. Ketentuan Pasal 1440 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
Pasal 1440
Seksi Manajemen Pengetahuan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan identifikasi kebutuhan
pengetahuan, pelaksanaan asistensi dan pemberian
fasilitas perekaman pengetahuan, penataan pengetahuan,
dan pengelolaan basis data dan dokumentasi hasil kerja,
serta pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas
jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Dana Transfer
Khusus.
Pasal 1441 dihapus.
Pasal 1442 dihapus.
Pasal 1443 dihapus.
Pasal 1444 dihapus.
Pasal 1445 dihapus.
Pasal 1446 dihapus.
Pasal 144 7 dihapus.
Pasal 1448 dihapus.
Pasal 1449 dihapus.
Pasal 1450 dihapus.
Pasal 1451 dihapus.
60. Pasal 1452 dihapus.
61. Ketentuan Pasal 1453 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1453
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan
urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya
manusia, keuangan, pengelolaan kinerja dan risiko,
dan kepatuhan internal di lingkungan Direktorat
Dana Transfer Khusus.
(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan
tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala
Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan. jdih.kemenkeu.go.id

-16 -
62. Di antara Bagian Kelima dan Bagian Keenam, disisipkan
Bagian Kelima A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Kelima A
Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan
Keistimewaan
63. Di antara Pasal 1453 dan Pasal 1454 disisipkan 8 (delapan)
Pasal, yakni Pasal 1453A, Pasal 1453B, Pasal 1453C, Pasal
1453D, Pasal 1453E, Pasal 1453F, Pasal 1453G, dan Pasal
1453H yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1453A
Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan
Keistimewaan mempunyai tugas merumuskan serta
melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di
bidang alokasi dan pengelolaan dana desa, dana otonomi
khusus, dana tambahan infrastruktur, dana
keistimewaan, dan insentif fiskal.
Pasal 1453B
Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud
dalam Pasal 1453A, Direktorat Dana Desa, Insentif,
Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menyelenggarakan
fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang alokasi
dan pengelolaan dana desa, dana otonomi khusus,
dana tambahan infrastruktur, dana keistimewaan,
dan insentif fiskal;
b.
penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi
dan pengelolaan dana desa, dana otonomi khusus,
dana tambahan infrastruktur, dana keistimewaan,
dan insentif fiskal;
c.
penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria di bidang dana desa, dana otonomi
khusus, dana tambahan infrastruktur, dana
keistimewaan, dan insentif fiskal;
d.
penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
di bidang dana desa, dana otonomi khusus, dana
tambahan infrastruktur, dana keistimewaan, dan
insentif fiskal;
e.
penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang alokasi dan pengelolaan dana
desa, dana otonomi khusus, dana tambahan
infrastruktur, dana keistimewaan, dan insentif fiskal;
f. pelaksanaan sinkronisasi dana desa, dana otonomi
khusus, dana tambahan infrastruktur, dana
keistimewaan, dan insentif fiskal yang
penggunaannya sudah ditentukan dengan
pendanaan lainnya;
g. pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen
pengetahuan Direktorat Dana Desa, Insentif,
Otonomi Khusus, dan Keistimewaan; dan
h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan
Keistimewaan. jdih.kemenkeu.go.id

-17 -
Pasal 1453C
Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan
Keistimewaan terdiri atas:
a. Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan;
b. Subbagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 1453D
Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program
dan kegiatan, manajemen pengetahuan, koordinasi tindak
lanjut hasil pemeriksaan, serta pemberian dukungan
teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional di
lingkungan Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi
Khusus, dan Keistimewaan.
Pasal 1453E
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1453D, Subdirektorat Program dan
Manajemen Pengetahuan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perencanaan dan pemantauan
program dan kegiatan Direktorat Dana Desa, Insentif,
Otonomi Khusus, dan Keistimewaan;
b. penyiapan bahan identifikasi kebutuhan
pengetahuan, pelaksanaan asistensi dan pemberian
fasilitas perekaman pengetahuan, dan penataan
pengetahuan, serta pengelolaan basis data dan
dokumentasi sistem pengelolaan pengetahuan di
lingkungan Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi
Khusus, dan Keistimewaan;
c. koordinasi dan fasilitasi penyusunan bahan
pimpinan di lingkungan Direktorat Dana Desa,
Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan;
d. pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil
pemeriksaan dan tindak lanjut arahan pimpinan; dan
e. pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas
jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Dana
Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.
Pasal 1453F
Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan
terdiri atas Seksi Manajemen Pengetahuan.
Pasal 1453G
Seksi Manajemen Pengetahuan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan identifikasi kebutuhan
pengetahuan, pelaksanaan asistensi dan pemberian
fasilitas perekaman pengetahuan, penataan pengetahuan,
dan pengelolaan basis data dan dokumentasi hasil kerja,
serta pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas
jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Dana Desa,
Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan. jdih.kemenkeu.go.id

-18 -
Pasal 1453H
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan
urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya
manusia, keuangan, pengelolaan kinerja dan risiko,
dan kepatuhan internal di lingkungan Direktorat
Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan
Keistimewaan.
(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan
tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala
Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan.
64. Bagian Keenam diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Keenam
Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
65. Ketentuan Pasal 1454 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1454
Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai
tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan
standardisasi teknis di bidang pajak daerah dan retribusi
daerah.
66. Ketentuan Pasal 1455 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1455
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1454, Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pajak
daerah dan retribusi daerah;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak
daerah dan retribusi daerah;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria di bidang pajak daerah dan retribusi
daerah;
d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang pajak daerah dan retribusi
daerah;
f. pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan daerah
dan peraturan daerah serta pengawasan dan
pengendalian implementasi kebijakan di bidang pajak
daerah dan retribusi daerah;
g. pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen
pengetahuan Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah; dan
h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. jdih.kemenkeu.go.id

-19 -
67. Ketentuan Pasal 1456 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1456
Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri atas:
a. Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan;
b. Subbagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.
68. Ketentuan Pasal 1457 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1457
Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program
dan kegiatan, manajemen pengetahuan, koordinasi tindak
lanjut hasil pemeriksaan, serta pemberian dukungan
teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional di
lingkungan Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
69. Ketentuan Pasal 1458 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1458
Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud
dalam Pasal 1457, Subdirektorat Program dan Manajemen
Pengetahuan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perencanaan dan pemantauan
program dan kegiatan Direktorat Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;
b. penyiapan bahan identifikasi kebutuhan
pengetahuan, pelaksanaan asistensi dan pemberian
fasilitas perekaman pengetahuan, dan penataan
pengetahuan, serta pengelolaan basis data dan
dokumentasi sistem pengelolaan pengetahuan di
lingkungan Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;
c. koordinasi dan fasilitasi penyusunan bahan
pimpinan di lingkungan Direktorat Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;
d. pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil
pemeriksaan dan tindak lanjut arahan pimpinan; dan
e. pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas
jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.
70. Ketentuan Pasal 1459 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1459
Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan
terdiri atas Seksi Manajemen Pengetahuan. jdih.kemenkeu.go.id

-20 -
71. Ketentuan Pasal 1460 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
Pasal 1460
Seksi Manajemen Pengetahuan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan identifikasi kebutuhan
pengetahuan, pelaksanaan asistensi dan pemberian
fasilitas perekaman pengetahuan, penataan pengetahuan,
dan pengelolaan basis data dan dokumentasi hasil kerja,
serta pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas
jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah.
Pasal 1461 dihapus.
Pasal 1462 dihapus.
Pasal 1463 dihapus.
Pasal 1464 dihapus.
Pasal 1465 dihapus.
Pasal 1466 dihapus.
Pasal 1467 dihapus.
Pasal 1468 dihapus.
Pasal 1469 dihapus.
Pasal 14 70 dihapus.
Pasal 14 71 dihapus.
Pasal 14 72 dihapus.
Pasal 1473 dihapus.
Pasal 1474 dihapus.
Pasal 1475 dihapus.
Pasal 1476 dihapus.
Pasal 14 77 dihapus.
Pasal 1478 dihapus.
Pasal 14 79 dihapus.
Pasal 1480 dihapus. jdih.kemenkeu.go.id

-21 -
92. Ketentuan Pasal 1481 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1481
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan
urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya
manusia, keuangan, pengelolaan kinerja dan risiko,
dan kepatuhan internal di lingkungan Direktorat
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan
tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala
Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan.
93. Di antara Bagian Keenam dan Bagian Ketujuh, disisipkan
Bagian Keenam A sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Keenam A
Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah
94. Di antara Pasal 1481 dan Pasal 1482 disisipkan 8 (delapan)
Pasal, yakni Pasal 1481A, Pasal 1481B, Pasal 1481C, Pasal
1481D, Pasal 1481E, Pasal 1481F, Pasal 1481G, dan Pasal
1481H yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1481A
Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah
mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan
kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan daerah,
penataan daerah, kapasitas fiskal daerah dan desa,
sinkronisasi pengelolaan keuangan daerah, kapasitas
aparatur pengelola keuangan daerah dan desa, dana abadi
daerah, sinergi pendanaan daerah, kerja sama daerah,
sinergi kebijakan fiskal nasional, dan perekonomian
daerah.
Pasal 1481B
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 148 lA, Direktorat Pembiayaan dan
Perekonomian Daerah menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang
pengelolaan pembiayaan daerah, penataan daerah,
kapasitas fiskal daerah dan desa, sinkronisasi
pengelolaan keuangan daerah, kapasitas aparatur
pengelola keuangan daerah dan desa, dana abadi
daerah, sinergi pendanaan daerah, kerja sama
daerah, sinergi kebijakan fiskal nasional, dan
perekonomian daerah;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang
pengelolaan pembiayaan daerah, penataan daerah,
kapasitas fiskal daerah dan desa, sinkronisasi
pengelolaan keuangan daerah, kapasitas aparatur
pengelola keuangan daerah dan desa, dana abadi
daerah, sinergi pendanaan daerah, kerja sama
daerah, sinergi kebijakan fiskal nasional, dan
perekonomian daerah; jdih.kemenkeu.go.id

-22 -
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria di bidang pengelolaan pembiayaan
daerah, penataan daerah, kapasitas fiskal daerah dan
desa, sinkronisasi pengelolaan keuangan daerah,
kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah dan
desa, dana abadi daerah, sinergi pendanaan daerah,
kerja sama daerah, sinergi kebijakan fiskal nasional,
dan perekonomian daerah;
d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
di bidang pengelolaan pembiayaan daerah, penataan
daerah, kapasitas fiskal daerah dan desa,
sinkronisasi pengelolaan keuangan daerah, kapasitas
aparatur pengelola keuangan daerah dan desa, dana
abadi daerah, sinergi pendanaan daerah, kerja sama
daerah, sinergi kebijakan fiskal nasional, dan
perekonomian daerah;
e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang pengelolaan pembiayaan daerah,
penataan daerah, kapasitas fiskal daerah dan desa,
sinkronisasi pengelolaan keuangan daerah, kapasitas
aparatur pengelola keuangan daerah dan desa, dana
abadi daerah, sinergi pendanaan daerah, kerja sama
daerah, sinergi kebijakan fiskal nasional, dan
perekonomian daerah;
f. pelaksanaan pengelolaan program dan manaJemen
pengetahuan Direktorat Pembiayaan dan
Perekonomian Daerah; dan
g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah.
Pasal 1481C
Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah terdiri
atas:
a. Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan;
b. Subbagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 1481D
Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program
dan kegiatan, manajemen pengetahuan, koordinasi tindak
lanjut hasil pemeriksaan, serta pemberian dukungan
teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional di
lingkungan Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian
Daerah.
Pasal 1481E
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1481D, Subdirektorat Program dan
Manajemen Pengetahuan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perencanaan dan pemantauan
program dan kegiatan Direktorat Pembiayaan dan
Perekonomian Daerah;
b. penyiapan bahan identifikasi kebutuhan
pengetahuan, pelaksanaan asistensi dan pemberian
fasilitas perekaman pengetahuan, dan penataan jdih.kemenkeu.go.id

-23 -
pengetahuan, serta pengelolaan basis data dan
dokumentasi sistem pengelolaan pengetahuan di
lingkungan Direktorat Pembiayaan dan
Perekonomian Daerah;
c. koordinasi dan fasilitasi penyusunan bahan
pimpinan di lingkungan Direktorat Pembiayaan dan
Perekonomian Daerah;
d. pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil
pemeriksaan dan tindak lanjut arahan pimpinan; dan
e. pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas
jabatan fungsional di lingkungan Direktorat
Pembiayaan dan Perekonomian Daerah.
Pasal 1481F
Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan
terdiri atas Seksi Manajemen Pengetahuan.
Pasal 1481G
Seksi Manajemen Pengetahuan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan identifikasi kebutuhan
pengetahuan, pelaksanaan asistensi dan pemberian
fasilitas perekaman pengetahuan, penataan pengetahuan,
dan pengelolaan basis data dan dokumentasi hasil kerja,
serta pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas
jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Pembiayaan
dan Perekonomian Daerah.
Pasal 1481H
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan
urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya
manusia, keuangan, pengelolaan kinerja dan risiko,
dan kepatuhan internal di lingkungan Direktorat
Pembiayaan dan Perekonomian Daerah.
(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan
tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala
Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan.
95. Bagian Ketujuh diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Ketujuh
Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer
96. Ketentuan Pasal 1482 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1482
Direktorat Si stem Informasi dan Pelaksanaan Tran sf er
mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan
kebijakan dan standardisasi teknis di bidang
penyelenggaraan sistem, teknologi, penyajian informasi
keuangan dan non keuangan daerah dan desa, penyaluran
dana transfer, akuntansi dan pelaporan dana transfer,
serta laporan keuangan pemerintah daerah konsolidasian. jdih.kemenkeu.go.id

-24 -
97. Ketentuan Pasal 1483 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1483
Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud
dalam Pasal 1482, Direktorat Sistem Informasi dan
Pelaksanaan Transfer menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
penyelenggaraan sistem, teknologi, penyajian
informasi keuangan dan non keuangan daerah dan
desa, penyaluran dana transfer, serta akuntansi dan
pelaporan dana transfer;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang
penyelenggaraan sistem, teknologi, penyajian
informasi keuangan dan non keuangan daerah dan
desa, penyaluran dana transfer, serta akuntansi dan
pelaporan dana transfer;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur,
dan kriteria di bidang penyelenggaraan sistem,
teknologi, penyajian informasi keuangan dan non
keuangan daerah dan desa, penyaluran dana
transfer, serta akuntansi dan pelaporan dana
transfer;
d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
di bidang penyelenggaraan sistem, teknologi,
penyajian informasi keuangan dan non keuangan
daerah dan desa, penyaluran dana transfer, serta
akuntansi dan pelaporan dana transfer;
e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang penyelenggaraan sistem,
teknologi, penyajian informasi keuangan dan non
keuangan daerah dan desa, penyaluran dana
transfer, serta akuntansi dan pelaporan dana
transfer;
f. pelaksanaan penyetoran pajak rokok;
g. penyiapan laporan keuangan pemerintah daerah
konsolidasian;
h. pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen
pengetahuan Direktorat Sistem Informasi dan
Pelaksanaan Tran sf er; dan
1. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan
Transfer.
98. Ketentuan Pasal 1484 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1484
Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer
terdiri atas:
a. Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan;
b. Subbagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional. jdih.kemenkeu.go.id

-25 -
99. Ketentuan Pasal 1485 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1485
Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program
dan kegiatan, manajemen pengetahuan, koordinasi tindak
lanjut hasil pemeriksaan, serta pemberian dukungan
teknis pelaksanaan tugas jabatan fungsional di
lingkungan Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan
Transfer.
100. Ketentuan Pasal 1486 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1486
Dalam melaksanakan tugas se bagaimana dimaksud
dalam Pasal 1485, Subdirektorat Program dan Manajemen
Pengetahuan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perencanaan dan pemantauan
program dan kegiatan Direktorat Sistem Informasi
dan Pelaksanaan Tran sf er;
b.
penyiapan bahan identifikasi kebutuhan
pengetahuan, pelaksanaan asistensi dan pemberian
fasilitas perekaman pengetahuan, dan penataan
pengetahuan, serta pengelolaan basis data dan
dokumentasi sistem pengelolaan pengetahuan di
lingkungan Direktorat Sistem Informasi dan
Pelaksanaan Tran sf er;
c.
koordinasi dan fasilitasi penyusunan bahan
pimpinan di lingkungan Direktorat Sistem Informasi
dan Pelaksanaan Tran sf er;
d. pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil
pemeriksaan dan tindak lanjut arahan pimpinan; dan
e. pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas
jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Sistem
Informasi dan Pelaksanaan Transfer.
101. Ketentuan Pasal 1487 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1487
Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan
terdiri atas Seksi Manajemen Pengetahuan.
102. Ketentuan Pasal 1488 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1488
Seksi Manajemen Pengetahuan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan identifikasi kebutuhan
pengetahuan, pelaksanaan asistensi dan pemberian
fasilitas perekaman pengetahuan, penataan pengetahuan,
dan pengelolaan basis data dan dokumentasi hasil kerja,
serta pemberian dukungan teknis pelaksanaan tugas jdih.kemenkeu.go.id

-26 -
jabatan fungsional di lingkungan Direktorat Sistem
Informasi dan Pelaksanaan Tran sf er.
103. Pasal 1489 dihapus.
104. Pasal 1490 dihapus.
105. Pasal 1491 dihapus.
106. Pasal 1492 dihapus.
107. Pasal 1493 dihapus.
108. Pasal 1494 dihapus.
109. Pasal 1495 dihapus.
110. Pasal 1496 dihapus.
111. Pasal 1497 dihapus.
112. Pasal 1498 dihapus.
113. Pasal 1499 dihapus.
114. Pasal 1500 dihapus.
115. Pasal 1501 dihapus.
116. Pasal 1502 dihapus.
117. Pasal 1503 dihapus.
118. Pasal 1504 dihapus.
119. Pasal 1505 dihapus.
120. Pasal 1506 dihapus.
121. Pasal 1507 dihapus.
122. Pasal 1508 dihapus.
123. Ketentuan Pasal 1509 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1509
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan
urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya
manusia, keuangan, pengelolaan kinerja dan risiko,
dan kepatuhan internal di lingkungan Direktorat
Si stern Informasi dan Pelaksanaan Tran sf er.
(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan
tugasnya secara administratif dibina oleh Kepala
Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan. jdih.kemenkeu.go.id

-27 -
124. Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor
118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 1031) diubah, sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal II
1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
a. seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang
memangku jabatan di lingkungan Kementerian
Keuangan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 118/PMK.0 1 /2021 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) tetap
melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan
dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru
berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan
b. seluruh peraturan pelaksanaan dari Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1031) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan atau belum diubah atau diganti dengan
peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan
Peraturan Menteri ini.
2.
Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. jdih.kemenkeu.go.id

- 28 -
DISTRIBUSI II
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini d
engan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2022
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2022
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 954
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian
MAS SOEHARTO
NIP 19690922 199001 1 001 jdih.kemenkeu.go.id

I
DIREKTORAT
JENDERAL ANGGARAN
DIREKTORAT
-29 -
LAMPIRAN
PERATURAN
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 141/PMK.01/2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER!
KEUANGAN NOMOR 118/PMK.01/2021 TENTANG
ORGANISASI
DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN
BAGAN ORGANISASI
KEMENTERIAN KEUANGAN
MENTER! KEUANGAN
WAKIL MENTER!
KEUANGAN
INSPEKTORATJENDERAL SEKRETARIAT JENDERAL
,-----------
I
~
I
RI
N
I I
DIREKTORAT
DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN JENDERAL JENDERAL KEKAYMN
JENDERAL PAJAK
CUKAJ
PERBENDAHARMN NEGARA
DIREKTORAT BADAN
BADAN
JENDERAL PERIMBANGAN JENDERALPENGELOLMN
KEBIJAKAN FISKAL
PENDIDIKAN DAN
KEUANGAN
PEMBIAYMN DAN RISIKO PELATIHAN KEUANGAN
----------------
I
+--------------
7-
I :
PUSAT
PUSAT
PUSAT
SISTEM INFORMASI ANALISIS DAN
DAN TEKNOLOGI
PEMBINMN PROFESI
HARMONISASI
KEUANGAN
KEUANGAN
KEBIJAKAN 橤楨⹫敭敮步甮杯⹩d

I
BIRO
PERENCANAAN DAN
KEUANGAN
I
BAGIAN
-
PERENCANAAN
BAGIAN
~ PENGELOLAAN KINERJA
DANRISIKO
BAGIAN
~
PENGANGGARAN
BAGIAN
~
PERBENDAHARAAN
BAGIAN
~ AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN
I
~~
KELOMPOK JABATAJ'i-
FUNGSIONAL
I
-30 -
BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT
JENDERAL
BIRO
BIRO
ORGANISASI DAN
HUKUM
KETATALAKSANAAN
BAGIAN STRATEGJ
BAGIAN
1----ORGANISASI DAN PROSES -
HUKUM PAJAK,
KEPABEANAN, CUKAJ,
BISNIS
DAN EVALUASI REGULASI
BAG IAN HU KUM
BAGIAN ORGANISASI DAN
ANGGARAN, PERIMBANGAN
~
JABATAN FUNGSIONAL I
- KEUANGAN,
PERBENDAHARAAN,
OANBLU
BAGIAN ORGANISASI DAN
BAGIAN HUKUM
r-JABATAN FUNGSIONAL II
-KEKAY AAN NEGARA DAN
INFORMASI HUKUM
BAGIAN ANALISIS DAN
BAGIAN
~ ~ HUKUM PENGELOLAAN
EVALUASI JABATAN
PEMBIAYAAN DAN PNBP
BAGIAN TATA KELOLA
BAGIAN HU KUM SEKTOR
-
DAN PELA YANAN PUBLIK
~ KEUANGAN DAN
PERJANJIAN
BAG IAN HU KUM SUMBER
DAYA APARATUR
--
KELOMPOK JABATAf' _ ~-
KELOMPOK JABATAN _
FUNGSIONAL FUNGSIONAL
I
BIRO
ADVOKASI
I
BAGIAN
-
ADVOKASI I
BAGIAN
-
ADVOKASI II
BAGIAN
-
ADVOKASI III
BAGIAN
-
ADVOKASI IV
I I
~~
KELOMPOK JABATAJ'i-
FUNGSIONAL
I I
I I I I I I
BIRO
BIRO
BIRO
BIRO
_
KEL~~:~~~~!1TAf' _
SUMBER DAYA MANUSIA
KOMUNIKASI DAN LAYANAN MANAJEMEN BARANG MILIK
UMUM
INFORMASI NEGARA DAN PENGADAAN
I I I I
BAGIAN
BAGIAN BAGIAN
BAGIAN
-
PERENCANAAN DAN
~ MANAJEMEN STRATEGI - PENGEMBANGAN - ADMINISTRASI
PENGADAAAN SUMBER
KOMUNIKASI STRATEGI DAN KINERJA KEMENTERIAN
DAYA MANUSIA
BAGIAN
BAGIAN
BAGIAN
BAGIAN
- PENGEMBANGAN
~
MANAJEMEN PUBLIKASI
~ PERENCANAAN BARANG -
RUMAH TANGGA
SOMBER DAYA MANUSIA MILIK NEGARA
BAGIAN BAGIAN BAGIAN
BAG IAN
~ MANAJEMEN INFORMASI -MANAJEMEN HUBUNGAN ~ PENGELOLAAN BARANG -
SOMBER DAYA MANOSIA KELEMBAGAAN NEGARA MILIK NEGARA
KEUANGAN
BAGIAN
BAGIAN MANAJEMEN
BAGIAN
~ MUTASI DAN
HUBUNGAN MEDIA DAN
f- PENATAUSAHAAN -
BAGIAN
KEPANGKATAN
KELEMBAGAAN
BARANG MILIK NEGARA
SUMBER DAYA MANUSIA
MASYARAKAT
BAGIAN
BAGIAN
BAGIAN
PENGHARGAAN,
MANAJEMEN BAGIAN MANAJEMEN ORGANISASI, TATA f-PENEGAKAN DISIPLIN, -
PENGELOLAAN DATA DAN
~
PENGADAAN
-
LAKSANA, DAN
PENSIUN, DAN REGULASI
LAYANAN INFORMASI KOMUNIKASI
SDM
BAGIAN BAGIAN
BAG IAN
PEMBANGUNAN MANAJEMEN SISTEM BAGIAN
~
KARAKTER DAN BO DAYA
-
lNFORMASI DAN EDUKASI
~ MANAJEMEN TEKNIS,
~
KEPATUHAN INTERNAL
SOMBER DAYA MANUSIA PUBLIK
DATA, DAN INFORMASI
BAGIAN
f-MANAJEMEN BARANG
MILIK NEGARA
I I
--
KELbMPOK JABATAf' _
-~
KELOMPOK JABATAJ'i_
--
KELOMPOK JABATAl' t--
~-
KELOMPOK JABATAr _
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL
I I 橤楨⹫敭敮步甮杯⹩d

-31 -
BAGAN ORGANISASI
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BIRO
PERENCANAAN DAN
KEUANGAN
I I I
BAGIAN
BAGIAN
BAGIAN BAGIAN
BAGIAN
PERENCANAAN
PENGELOLAAN KINERJA
PENGANGGARAN PERBENDAHARAAN
AKUNTANSI DAN
DAN
RISIKO PELAPORAN KEUANGAN
I I I
SUBBAGIAN
SUB BAG IAN
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
-
PERENCANAAN I
~ PENGEWLAAN -
PENGANGGARAN I
-
PERBENDAHARAAN I
~ AKUNTANSI DAN
KINERJA DAN RISIKO I PELAPORAN KEUANGAN I
SUB BAG IAN
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
-
PERENCANAAN II -
PENGELOLAAN -PENGANGGARAN II -PERBENDAHARAAN II -
AKUNTANSI DAN
KINERJA DAN RISIKO II PELAPORAN KEUANGAN II
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
-
PE REN CANAAN III ~ PENGELOLAAN
~
PENGANGGARAN III
f---
PERBENDAHARAAN III
f--- AKUNTANSI DAN
KINERJA DAN RISIKO III PELAPORAN KEUANGAN III
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN SUB BAG IAN
--
PENGELOLAAN - -
PENGELOLAAN -
AKUNTANSI DAN
PERENCANAAN IV
KINERJA DAN RISIKO IV
TATA USAHA BIRO
TUNJANGAN KINERJA PELAPORAN KEUANGAN IV
I I I I I I
_IKELOMPOK JABATM
-
FUNGSIONAL
I I I I I I
BAGAN ORGANISASI
BIRO ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN
BIRO
ORGANISASI DAN
KETATALAKSANAAN
I I I
BAGIAN STRATEGI
BAGIAN ORGANISASI DAN BAGIAN ORGANISASI DAN BAGIAN ANALISIS DAN BAGIAN TATA KELOLA DAN
ORGANISASI DAN PROSES
JABATAN FUNGSIONAL I JABATAN FUNGSIONAL II EVALUASI JABATAN PELAYANAN PUBLIK
BISNIS
I I I
-
SUBBAGIAN STRATEGI
f---
SUB BAG IAN
f---
SUBBAGIAN
-
SUBBAGIAN KOMPETENSI
-
SUBBAGIAN
ORGANISASI ORGANISASI IA ORGANISASI IIA TEKNIS JABATAN TATA KELOLA I
-
SUBBAGIAN
~
SUBBAGIAN
~
SUBBAGIAN _ SUBBAGIAN ANALISIS DAN
-
SUBBAGIAN
PROSES BISNIS I ORGANISASI 1B ORGANISASI IIB EVALUASI JABATAN I TATA KELOLA II
-
SUBBAGIAN
~
SUBBAG IAN JAB AT AN
~
SUBBAGIAN JABATAN ~ SUBBAGIAN ANALISIS DAN
-
SUBBAGIAN PELAY ANAN
PROSES BISNIS II FUNGSIONAL I FUNGSIONAL II EV ALU ASI JAB AT AN I I PUBLIK
SUB BAG IAN
-
TATA USAHA BIRO
I I I I I I
KELOMPOK JABATA~
r-FUNGSIONAL r-
I I I I I I 橤楨⹫敭敮步甮杯⹩d

I I
BAGIAN HUKUM PAJAK,
BAGIAN HUKUM ANGGARAN,
KEPABEANAN, CUKAJ, DAN
PERIMBANGAN KEUANGAN,
EVALUASI REGULASI
PERBENDAHARAAN, DAN
BADAN LAYANAN UMUM
I I
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
- ->-
HUKUM PAJAK! HUKUM ANGGARAN
SUBBAGIAN
~
SUBBAGIAN
-HUKUM PERIMBANGAN -HUKUM PAJAK II
KEUANGAN
SUBBAGIAN
-
SUBBAGIAN
-
HUKUM -HUKUM KEPABEANAN
PERBENDAHARAAN
SUBBAGIAN HUKUM SUBBAGIAN HUKUM
-
CUKAJ DAN EVALUASI -
BADAN LAYANAN UMUM -
REGULASI DANBELANJA
I
BAGIAN
ADVOKASI I
I
>--
SUBBAGIAN
ADVOKASI
IA
>--
f--
SUBBAGIAN
-
ADVOKASI 1B
~
SUBBAGIAN
-
ADVOKASI IC
-32 -
BAGAN ORGANISASI
BIROHUKUM
BIRO
HUKUM
BAGIAN HUKUM
BAGIAN HUKUM
KEKAYAAN NEGARA DAN
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
INFORMASI HUKUM
DAN PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK
SUBBAGIAN HUKUM
SUBBAGIAN HUKUM
-
PENGELOLAAN
KEKAY AAN NEGARA I
PEMBIAYAAN I
SUBBAGIAN HUKUM
SUBBAGIAN HUKUM
- PENGELOLAAN
KEKAY AAN NEGARA II
PEMBIAYAAN II
SUBBAGIAN HUKUM
SUBBAGIAN HUKUM
-PENERIMAAN NEGARA
KEKAYAAN NEGARA IIl
BUKANPAJAK
SUBBAGIAN HUKUM
SUBBAGIAN
-PENGADAAN DAN
TATA USAHA BIRO
INFORMASI HUKUM
I I I I I I
KELOMPOK
JABATM
-FUNGSIONAL r-
I I I I I I
BAGAN ORGANISASI
BIRO ADVOKASI
BIRO
ADVOKASI
BAGIAN BAGIAN
ADVOKASI II ADVOKASI III
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
-
ADVOKASI IIA ADVOKASI IIIA
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
-
ADVOKASI IIB ADVOKASI IIIB
SUBBAGIAN
~
SUBBAGIAN
ADVOKASI IIC ADVOKASI IIIC
I I I I I I
KELOMPOK
JABATA~
- -
FUNGSIONAL
I I I I I I
I I
BAGIAN
HUKUM SEKTOR KEUANGAN
BAGIAN HUKUM
DAN PERJANJIAN
SUMBER DAYA APARATUR
I I
SUBBAGIAN HUKUM SUBBAGIAN HUKUM
--SEIITOR KEUANGAN I SUMBER DAYA MANUSIA
SUBBAGIAN HUKUM
-
SUBBAGIAN HUKUM
f-
ORGANISASI,
SEIITOR KEUANGAN II KETATALAKSANAAN, DAN
PENGAWASAN INTERNAL
SUBBAGIAN
-
SUBBAGIAN HUKUM
-
HUKUM TEKNOLOGI
PERJANJIAN INFORMASI KEUANGAN
DAN KOMUNIKASI
I
BAGIAN
ADVOKASI
IV
I
SUBBAGIAN
-
ADVOKASI IVA
SUBBAGIAN
-
ADVOKASI !VB
SUBBAGIAN
-
TATA USAHA BIRO 橤楨⹫敭敮步甮杯⹩d

I
BAGIAN
PERENCANAAN DAN
PENGADAAN SDM
I
SUBBAGIAN
f-PERENCANAAN DAN f-
FORMASI SDM
SUBBAGIAN
- -
REKRUTMEN SDM
SUBBAGIAN
- -
PENEMPATAN SDM
-
I
BAGIAN
MANAJEMEN STRATEGI
KOMUNIKASI
I
SUBBAGIAN
- -
STRATEGI KOMUNIKASI
SUBBAGIAN
- MONITORING DAN -
ANALISIS SERITA
SUBBAGIAN
- -
RISET DAN AUDIT
I
BAGIAN
PENGEMBANGAN SDM
I
SUBBAGIAN
ANALISIS KOMPETENSI
PEGAWAI
SUBBAGIAN
ASESMEN SUMBER
DAYA MANUSIA
SUBBAGIAN
PENGELOLAAN
KINERJA SUMBER
DAYA MANUSIA
SUBBAG[AN
PENGEMBANGAN
KAPASITAS SUMBER
DAYA MANUSIA
-33 -
BAGAN ORGANISASI
BIRO
SUMBER DAYA MANUSIA
BIRO
SUMBER DAY A MANUSIA
BAGIAN BAGIAN
MANAJEMEN INFORMASI MUTASI DAN
SDM KEPANGKATAN
SUBBAGIAN
- MANAJEMEN BASIS -
SUBBAGIAN
DATA
MUTASI
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
- ANALISIS DATA DAN -
MANAJEMEN TALENT A
DUKUNGAN INFORMASI
SUBBAGIAN
- PENGINTEGRASIAN
-STATi~~:~~:"::'wAIAN
DATA
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
-MANAJEMEN NASKAH -
KEPANGKATAN
DAN DOKUMENTASI
I I I I I I
_J ELOMPOK JABATAti_
FUNGSIONAL
I I I I I I
BAGAN ORGANISASI
I
BAGIAN
PENGHARGAAN,
PENEGAKAN DISIPLIN,
PENSIUN, DAN
REGULASI SDM
I
SUBBAGIAN
KESEJAHTERAAN
SUBBAGIAN
PENEGAKAN DISIPLIN
SUBBAGIAN
PEMBERHENTIAN DAN
PENSIUN
f-
SUBBAGIAN
REGULASI SDM
BIRO KOMUNIKASI DAN LAYANAN INFORMASI
BIRO
KOMUNIKASI DAN
LAYANAN INFORMASI
I I
BAG IAN
BAGIAN
BAGIAN
BAGIAN
MANAJEMEN HUBUNGAN
MANAJEMEN PENGELOLAAN
MANAJEMEN PUBLIKASI
MANAJEMEN HUBUNGAN MEDIA DAN
DATA DAN LAYANAN
KELEMBAGAAN NEGARA KELEMBAGAAN
INFORMASI
MASYARAKAT
I I
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PENGELOLAAN DATA DAN
- HUBUNGAN f- -
PUBLIKASI CETAK
KELEMBAGAAN NEGARA I
HUBUNGAN MEDIA PENANGANAN SENGKETA
INFORMASI
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
HUBUNGAN
PUBLIKASI ELEKTRONIK
- HUBUNGAN
~
KELEMBAGAAN
-PENGELOLAAN LAYANAN
KELEMBAGAAN NEGARA II
MASYARAKAT
INFORMASI PUBLIK
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
PEMBERITAAN DAN
HUBUNGAN
-
KELEMBAGAAN NEGARA
DOKUMENTASI
Ill
I I I I I I
_ KELOMPOK JABATM _
FUNGSIONAL
I I I I I I
I
BAGIAN
PEMBANGUNAN
KARAKTER
DAN BUDAYA SDM
I
SUBBAGIAN
f-
PEMBINAAN
MENTAL, AGAMA,DAN
KONSELING
SUBBAGIAN
- PEMBANGUNAN
BUDAYA
SUBBAGIAN TATA
- USAHA
BIRO
I
BAGIAN
MANAJEMEN SISTEM
INFORMASI DAN EDUKASI
PUBLIK
I
SUBBAGIAN
MANAJEMEN SISTEM
f-
INFORMASI KEHUMASAN
DAN REFERENSI
SUBBAGIAN
f-
EDUKASI PUBLIK
SUBBAGIAN
-
TATA USAHA BIRO 橤楨⹫敭敮步甮杯⹩d

-34 -
BAGAN ORGANISASI
BIRO MANAJEMEN BARANG
MILIK NEGARA DAN PENGADMN
BIRO
MANAJEMEN BARANG
MILIK NEGARA DAN
PENGADAAN
I I I I I I
BAGIAN
BAGIAN
PERENCANMN BAGIAN PENGELOLMN BAGIAN MANAJEMEN BAGIAN MANAJEMEN
PENGEMBANGAN
BAGIAN
PENATAUSAHMN
STRATEGI DAN KINERJA
BMN BMN BMN PENGADAAN TEKNIS, DATA, DAN
INFORMASI
I I I I l I
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PENGEMBANGAN
~
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PENGELOLMN PENGELOLMN ~
STRATEGI DAN PERENCANAAN BMN I
~
PENGELOLMN BMN I
~ PENATAUSAHMN
~
~
KINERJA I
BMNI PENGADMN BARANG/ PENGGUNA DAN
JASAI VERIFIKASI
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
f--
PENGEMBANGAN
~
SUBBAGIAN
~
SUBBAGIAN
~ PENGELOLAAN
SUBBAGIAN KERJA
STRATEGI
DAN PERENCANMN BMN II PENGELOLMN BMN II
PENATAUSAHMN
L-
~ SAMA DAN
KINERJA II
BMN II PENGADMN BARANG/
KOMUNIKASI
JASAII
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PENGEMBANGAN SUBBAGIAN
-
SUBBAGIAN
PENGELOLMN
SUBBAGIAN
STRATEGI DAN
PERENCANMN BMN Ill PENGELOLAAN BMN III
PENATAUSAHMN
,-KOMPETENSI BMN DAN
~
KINERJA Ill
~
~ BMNIII
~
PENGADMNBARANG/
PENGADMN
JASAIII
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
~ SUBBAGIAN ~
TATA USAHA BIRO
~ PENATAUSAHMN -PENGELOLMN DATA
PENGELOLAAN
BMN IV
BMNIV
DAN INFORMASI
I I I
L_i ELOMPOK JABATAii_
FUNGSIONAL
I I I 橤楨⹫敭敮步甮杯⹩d

-
-
-
-
I
BAGIAN
ADMINISTRASI
KEMENTERIAN
I
SUBBAGIAN
KEARSIPAN
>-
SUBBAGIAN
-PERSURATAN
SUBBAGIAN
ADMINISTRASI -
PERJALANAN DINAS
SUBBAGIAN
-
TATA USAHA PIMPINAN
BAGIAN
ORGANISASI, TATA
LAKSANA, DAN
KOMUNIKASI
SUBBAGIAN
-
ORGANISASI
SUBBAGIAN
-
TAT A LAKSANA
SUBBAGIAN
-
-35 -
BAGAN ORGANISASI
BIROUMUM
BIRO
UMUM
I I I
BAGIAN BAGIAN BAGIAN
RUMAH TANGGA KEUANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
I I I
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PENGELOLAAN SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN
BANGUNAN DAN
>-
PENGANGGARAN
>-
MUTASI SUMBER DAYA
LING KUN GAN MANUSIA
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PENGELOLAAN SUBBAGIAN PENGEMBANGAN
--MEKANIKAL DAN PERBENDAHARAAN I SUMBERDAYA
ELEKTRIKAL MANUSIA
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PENGELOLAAN SUBBAGIAN ADMINISTRASI DAN
- -PERALATAN PERBENDAHARAAN II BUDAYA SUMBER DAYA
OPERASIONAL MANUSIA
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
PENGELOLAAN PENGELOLAAN
-
AKUNTANSIDAN -
LAYANAN KESEHATAN KEAMANAN DAN
OPERASIONAL
PELAPORAN
PEGAWAI
BAGIAN
BAGIAN
MANAJEMEN BARANG
KEPATUHANINTERNAL
M!LIK NEGARA
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
>-KEPATUHANINTERNAL ~ BARANG MILIK NEGARA
I I
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
>-KEPATUHANINTERNAL
~ BARANG MILIK NEGARA
II II
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
>- -PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
JABATAN FUNGSIONAL
KINERJA ORGANISASI III
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
-
KOMUNIKASI DAN -
DATA DAN DUKUNGAN -
TATA USAHA BIRO
PUBLIKASI TEKNIS
I I I I
_! ELOMPOK JABATA i.._
FUNGSIONAL
I I I I 橤楨⹫敭敮步甮杯⹩d

DIREKTORAT
SUBDIREKTORAT
PENYUSUNAN
ANGGARAN BELANJA
NEGARA!
SUBDIREKTORAT
PENYUSUNAN
ANGGARAN BELANJA
NEGARA II
SUBDIREKTORAT
PENYUSUNAN
ANGGARAN BELANJA
NEGARA III
SUBDIREKTORAT
PENYUSUNAN
DAN PENGANGGARAN
RJSIKO F1SKAL
SUBDIREKTORAT
DATA DAN DUKUNGAN
TEKNIS PENYUSUNAN
-36 -
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT
JENDERAL
ANGGARAN
DIREKTORAT JENDERAL
ANGGARAN
DIREKTORAT
ANGGARAN BIDANG
PEREKONOMIAN DAN
KEMARITIMAN
SUBDIREKTORAT
ANGGARAN BIDANG
PERTANIAN, KELAUTAN
DAN KEHUTANAN
PEKERJAAN UMUM,
AGRARIA, DAN TATA
RUANG
SUBDIREKTORAT
ANGGARAN
BlDANG
PERHUBUNGAN,
KEPARIWISATAAN, DAN
KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH
BAGIAN
ORGANISASI DAN TATA
LAKSANA
BAGIAN
UMUM
DIREKTORAT
ANGGARAN BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAY AAN
SUBDIREKTORAT
ANGGARAN BIDANG
PENDIDIKAN DAN
KEPEMUDAAN
SUBDIREK ORAT
ANGGARAN BIDANG
KESEJAHTERAAN
SOSIALDAN
EPRESIDENA
TINGGI NEGARA
SUBDIREKTORAT
ANGGARAN BIDANG
RISET, INOVASI, DAN
KEBENCANAAN
SUBDIREKTORAT
ANGGARAN B!DANG
KESEHATAN
SUBDIREKI'ORAT
DATA DAN DUKUNC'>AN
SEKRET ARIAT
DlREKTORAT JENDERAL
BAGIAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
BAGIAN
PERENCANAAN DAN
KEUANGAN
BAGIAN
KEPATUHAN INfERNAL,
MANAJEMEN RISIKO,
DAN ADVOKASI
DlREKTORAT
ANGGARAN BIDANG POLITIK,
HUKUM, PERTAHANAN DAN
KEAMANAN, DAN BAGIAN
ANGGARAN BENDAHARA UMUM
NE:GARA
SUBDIREKTORAT
ANGGARAN BIDANG
POLITIK
SUBDIREKTORAT
ANGGARAN BIDANG
HUKUM
SUBDIREKTORAT
ANGGARAN BIDANG
PERTAHANAN DAN
KEAMANAN
DIREKTORAT
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT
SUBDJREKTORAT
POTENSI, PENERIMAAN,
TRANSFORMASI HARMONISASI PERATURAN
DAN PENGAWASAN
SISTEM PENGANGGARAN
DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN/LEMBAGA
PENGANGGARAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA I
I
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT
PENERIMAAN SUMBER
POTENSI, PENERIMAAN,
SUBDIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN
DAYA ALAM NON
DAN PENGAWASAN
STANDAR BIAYA PENGANGGARAN
KEMENTERJAN/LEMBAGA
KEMENTERIAN/LEMBAGA II
II
SUBDIREKTORAT
SUBDIRE TORA
POTENSI, PENERIMAAN, SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT
PENERIMAAN
DAN PENGAWASAN EVALUASI KINERJA
HARMONISASI
KEKAYAAN NEGARA PERATURAN JAMINAN
DIPISAHKAN
KEMENTERIAN/ PENGANGGARAN
SOSIAL
LEMBAGA
SUBDIREKTORAT
SUBDJREKTORAT
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT
TEKNIS PENERIMAAN TEKNOLOGI INFORMASI
HARMONJSASI
NEGARA BUKAN PAJAK
PENGANGGARAN
PENGANGGARAN
ALAM DAN KEKA YAAN REMUNERASI
NEGARA DIPISAHKAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA jdih.kemenkeu.go.id

I
BAGIAN
-37 -
BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DIREKTORAT
JENDERAL
SEKRETARIAT
DIREKTORAT
JENDERAL
I
BAGIAN
I
BAGIAN
ORGANISASI DAN TATA
BAGIAN
PERENCANAAN DAN
BAGIAN KEPATUHAN INTERNAL,
SUMBER DAYA MANUSIA UMUM MANAJEMEN RISIKO, DAN
-
-
-
I
SUBDIREKTORAT
LAKSANA
I
SUBBAGIAN
ORGANISASI
SUBBAGIAN
TATALAKSANA
SUBBAGIAN
PENGELOLAAN
KINERJA DAN
KEHUMASAN
KEUANGAN
I
SUBBAGIAN
SUBBAG!AN SUBBAGIAN
-
PENGEMBANGAN
f-- PERENCANAAN -LAYANAN ANGGARAN
SUMBERDAYA
ANGGARAN DAN TATA USAHA
MANUSIA
SUJ:StiA>..1.1.ru,
PERENCANAAN DAN
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
~ PENGEMBANGAN f--
PERBENDAHARAAN
~
RUMAH TANGGA
KARIR
SUMBER DAY A
MANUSIA
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
MANAJEMEN INFORMASI
AKUNTANSI, PENGADAAN DAN
-
SUMBER DAYA MANUSIA -
~
DAN PENG ELOLAAN
PELAPORAN PENGELOLAAN
JABATAN FUNGSIONAL
KEUANGAN, DAN GAJI BARANG MILIK NEGARA
SUBBAGIAN
-
TATA USAHA PIMP!NAN
I I I I I I
~ KELOMPOK JABATAl' _
FUNGSIONAL
I I I I I I
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
DIREKTORAT
PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA
SUBBAGIAN
~
TATA USAHA
I I
-
-
-
SUBDIREKTORAT
ADVOKASI
I
SUBBAGIAN
PENGENDALIAN DAN
KEPATUHANINTERNAL
SUBBAGIAN
PEMANTAUAN
KODE
ETIK DAN MANAJEMEN
RISIKO
SUBBAG!AN
PEMANTAUAN HASIL
PEMERIKSAAN DAN
ADVOKASI
I
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PENYUSUNAN PEMBIAYAAN
DATA DAN DU KU NGAN
ANALISIS EKONOMI MAKRO PENYUSUNAN ANGGARAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENYUSUNAN ANGGARAN ANGGARAN DAN TEKNIS PENYUSUNAN
DAN PENDAPATAN NEGARA BELANJA NEGARA I BELANJA NEGARA
II BELANJA NEGARA III PENGANGGARAN RISIKO ANGGARAN PENDAPATAN
FISKAL DAN BELANJA NEGARA
I I I I
SEKSI SEKSI
SEKSI
SEKSI SEKSI
PENYUSUNAN ANGGARAN
PENYUSUNAN ANGGARAN
SEKSI DATA DAN DUKUNGAN
~ ANALISIS EKONOMI r-PENYUSUNAN ANGGARAN ~
BELANJA KEMENTERIAN
-
BELANJA SUBSID!
- PENYUSUNAN ~ TEKNIS PENYUSUNAN
MAKRO BELANJA PEGAWAI
LEMBAGAI ENERGI
PEMBIAYAAN UTANG I ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA I
SEKSI SEKSI
SEKSI
SEKSI SEKSI SEKSI DATA DAN DUKUNGAN
-
ANALISIS PENERIMAAN --PENYUSUNAN ANGGARAN -
PENYUSUNAN ANGGARAN
-
PENYUSUNAN ANGGARAN
- PENYUSUNAN -
TEKNIS PENYUSUNAN
BELANJA KEMENTERIAN BELANJA SUBSIDI
NON
PERPAJAKAN DAN HIBAH BELANJA BARANG
LEMBAGA II ENERGI
PEMBIAYAAN UTANG
II ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA
II
SEKSI
SEKSl
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI DATA DAN DUKUNGAN -
ANALISIS PENERIMAAN r-PENYUSUNAN ANGGARAN f--
PENYUSUNAN ANGGARAN
-PENYUSUNAN ANGGARAN f-- PENYUSUNAN f--TEKN!S PENYUSUNAN
NEGARA BUKAN PAJAK BELANJA MODAL
BELANJA BANTU
AN
TRANSFER KE DAERAH I PEMBIAY AAN NON UT ANG ANGGARAN PENDAPATAN
SOSIAL
DAN BELANJA NEGARA III
SEKSI
SEKSI SEKSI
ANALISIS DAN KONSOLIDASI SEKSI PENYUSUNAN ANGGARAN SEKSI SEKSI DATA DAN DUKUNGAN
- PENYUSUNAN POSTUR
'--PENYUSUNAN ANGGARAN - BELANJA HIBAH DAN
~ PENYUSUNAN ANGGARAN -PENGANGGARAN RISIKO - TEKNIS PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA LAIN NY A KONSOLIDASI DATA TRANSFER KE DAERAH II FISKAL ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BEIANJA NEGARA. BELANJA NEGARA DAN BELANJA NEGARA IV
I I I I I
--KELOMPOK JABATAtif.-..-.-.
FUNGSIONAL
I I I I I 橤楨⹫敭敮步甮杯⹩d

-38 -
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT ANGGARAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN
I
SUBDIREKTORAT
ANGGARAN BIDANG
PERTANIAN, KELAUTAN, DAN
KEHUTANAN
I
SEKSI
ANGGARAN BIDANG
-
PERTANIAN, KELAUTAN,
DAN KEHUTANAN I
SEKSI
ANGGARAN BIDANG
-
PERTANIAN, KELAUTAN,
DAN KEHUTANAN
II
SEKSI
ANGGARAN BIDANG
-
PERTANIAN, KELA UTAN,
DAN KEHUTANAN III
SEKSI
ANGGARAN BIDANG
-
PERTANIAN,
KELAUTAN,
DAN KEHUTANAN IV
I
SUBDIREKTORAT
ANGGARAN BIDANG
PENDIDIKAN DAN
KEPEMUDAAN
I
SEKSI
ANGGARAN BIDANG
~
PENDIDIKAN DAN
KEPEMUDAAN I
SEKSI
ANGGARAN BIDANG
-
PENDIDIKAN DAN
KEPEMUDAAN II
SEKSI
ANGGARAN BIDANG
-
PENDIDIKAN DAN
KEPEMUDAAN III
SEKSI
ANGGARAN
BIDANG
-
PENDIDIKAN DAN
KEPEMUDAAN IV
DIREKTORAT
ANGGARAN BIDANG
PEREKONOMIAN DAN
KEMARITIMAN
SUBBAGIAN
~
TATA USAHA
I I I
SUBDIREIITORAT
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT
ANGGARAN BIDANG SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
DATA DAN DUKUNGAN
ANGGARAN
BIDANG PERHUBUNGAN, ANGGARAN BIDANG ANGGARAN BIDANG ENERGI,
TEKNIS ANGGARAN BIDANG
PEKERJAAN UMUM, KEPARIWISATAAN, DAN KEUANGAN DAN PERINDUSTRIAN, DAN
PEREKONOMIAN
DAN
AGRARIA, DAN TATA RUANO
KOPERASI DAN USAHA KECIL
KETENAGAKERJAAN PERDAGANGAN
DAN MENENGAH KEMARITIMAN
I I I
SEKSI
SEKSI
ANGGARAN BIDANG
ANGGARAN BIDANG SEKSI SEKSI
- PEKERJAAN UMUM,
~
PERHUBUNGAN,
~
ANGGARAN BIDANG
-
ANGGARAN BIDANG
~
SEKSI
KEPARIWISATAAN, DAN KEUANGAN DAN ENERGI, PERINDUSTRIAN, DUKUNGAN TEKNIS
AGRARIA, DAN
KOPERASI DAN USAHA KECIL KETENAGAKERJAAN I DAN PERDAGANGAN I
TATARUANG I DAN MENENGAH I
SEKSI
SEKSI
ANGGARAN
BIDANG
ANGGARAN BJDANG SEKSI SEKSI SEKSI
- PEKERJAAN UMUM,
f-
PERHUBUNGAN,
f-
ANGGARAN BIDANG _ ANGGARAN BIDANG
~
PENGOLAHAN DATA
KEPARJWISATAAN, DAN KEUANGAN DAN ENERGI, PERINDUSTRIAN, ANGGARAN
AGRARIA, DAN
KOPERASI
DAN USAHA KECIL
KETENAGAKERJAAN
II DAN PERDAGANGAN II KEMENTERIAN/LEMBAGA
TATARUANG II
DAN MENENGAH II
SEKSI
SEKSI
ANGGARAN
BIDANG
ANGGARAN BIDANG SEKSI SEKSI
PERHUBUNGAN, ANGGARAN BIDANG ANGGARAN BIDANG
~ PEKERJAAN UMUM, -
KEPARIWISATAAN, DAN
f-
KEUANGAN DAN -ENERGI, PERINDUSTRIAN,
AGRARIA, DAN
KOPERASI
DAN USAHA KECIL
KETENAGAKERJAAN
III DAN PERDAGANGAN III
TATARUANG III
DAN MENENGAH Ill
SEKSI
SEKSI
ANGGARAN
BIDANG
ANGGARAN BIDANG SEKSI SEKSI - PEKERJAAN UMUM, -
PERHUBUNGAN,
-
ANGGARAN BIDANG _ ANGGARAN BIDANG
KEPARIWISATAAN, DAN KEUANGAN DAN ENERGI, PERINDUSTRIAN,
AGRARIA, DAN
KOPERASI
DAN USAHA KECIL
KETENAGAKERJAAN IV DAN PERDAGANGAN IV
TATA RUANO IV
DAN MENENGAH IV
I I I I I
KELOMPOK
JABATAI'i
- FUNGSIONAL i-----
I I I I I
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT ANGGARAN BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT
ANGGARAN BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN
SUBBAGIAN
-
TATA USAHA
I I I
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT
ANGGARAN BIDANG ANGGARAN BIDANG ANGGARAN BIDANG
SUBDIREKTORAT DATA DAN DUKUNGAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL AGAMA DAN LEMBAGA RISET, !NOVAS!, DAN
ANGGARAN BIDANG TEKNIS ANGGARAN BIDANG
KESEHATAN PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEPRESIDENAN TINGGI NEGARA KEBENCANAAN
DAN KEBUDAYAAN
I I I
SEKSI
SEKSI SEKSI
ANGGARAN BIDANG
ANGGARAN BIDANG ANGGARAN BIDANG
SEKSI
SEKSI
1--KESEJAHTERAAN SOSIAL -
AGAMA DAN LEMBAGA RISET, !NOVAS!, DAN
ANGGARAN BIDANG
~
DUKUNGAN TEKNIS
DAN KEPRESIDENAN KESEHATAN I
I
TINGGI NEGARA I KEBENCANAAN I
MM'
SEKSI SEKSI
SICKS!
ANGGARAN BIDANG
ANGGARAN BIDANG ANGGARAN BIDANG
SEKSI PENGOLAHAN DATA
f-KESEJAHTERAAN -
AG AMA DAN LEMBAGA
-
RISET, INOVASI, DAN
f-ANGGARAN BIDANG
~
ANGGARAN
SOSIAL DAN
TINGGI NEGARA II KEBENCANAAN II
KESEHATAN II KEMENTERIAN/
KEPRESIDENAN II LEMBAGA
~-.-S
SEKSI SEKSI
ANGGARAN BIDANG
ANGGARAN BIDANG ANGGARAN BIDANG
SEKSI
~ KESEJAHTERAAN -
AG AMA DAN LEMBAGA
-
RISET, INOVASI, DAN
~ ANGGARAN BIDANG
SOSIAL DAN
TINGGI NEGARA III KEBENCANAAN III
KESEHATAN III
KEPRESIDENAN III
01',M]
SEKSI SEKSI
ANGGARAN
BIDANG
ANGGARAN BIDANG ANGGARAN BIDANG
SEKSI
-
KESEJAHTERAAN -
AGAMA DAN LEMBAGA
-
RISET, !NOVAS!, DAN
- ANGGARAN BIDANG
SOSIAL DAN
TINGGI NEGARA IV KEBENCANAAN IV
KESEHATAN IV
KEPRESIDENAN IV
I I I I I
!KELOMPOK JABATAr
- FUNGSIONAL
-
I I I I I 橤楨⹫敭敮步甮杯⹩d

-39 -
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT ANGGARAN BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN
KEAMANAN, DAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
DJREKTORAT
ANGGARAN BIDANG POLITIK,
HUKUM, PERT AHANAN DAN
KEAM ANAN, DAN BAGIAN
ANGGARAN BENDAHARA
UMUM
NEGARA
~
SUBBAGIAN
I
TATA USAHA
I I I I
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT SUBDJREKTORAT
PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DATA DAN DUKUNGAN TEKNIS
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT ANGGARAN BIDANG MITRA PEMBANTU DAN LAPORAN KEUANGAN BAG!AN ANGGARAN Bl DANG , HUKUM,
ANGGARAN BIDANG POLITIK ANGGARAN BIDANG HUKUM PERTAHANAN DAN PENGGUNA ANGGARAN
ANGGARAN BENDAHARA UMUM PERTAHANAN DAN
KEA MA NAN, DAN
KEAMANAN BENDAHARA UMUM NEGARA
NEGARA PENGELOLAAN BELANJA BENDAHARA
SUBS ID! DAN BELAN,.JA LAJNNYA UMUM NEGARA
I I I I
SEKSI
SEKSI
SEKSI
SEKSI
SEKSI
ANGGARAN BIDANG
MITRA PEMBANTU
PENYUSUNAN RENCANA SEKSI
~
ANGGARAN BIDANG
~
ANGGARAN BIDANG f-
PERTAHANAN DAN
f-PENGGUNA ANGGARAN f--
ANGGARAN BELANJA
f--
DUKUNGAN TEKNIS
POLITIK I HUKUMI
KEAMANANI
BENDAHARA UMUM
SUBSIDI
NEGARA I
SEKSI
SEKSI
SEKSI SEKSI
SEKSI SEKSI
ANGGARAN BIDANG
MITRA PEMBANTU
PENYUSUNAN RENCANA PENGOLAHAN DATA
- ANGGARAN BIDANG - ANGGARAN BIDANG
~
PERTAHANAN DAN
f--PENGGUNA ANGGARAN
~
ANGGARAN BELANJA
-
ANGGARAN
POLITIK
II HUKUM II
KEAMANANII
BENDAHARA UMUM
LAINNYA I KEMENTERIAN/LEMBAGA
NEGARA II
SEKSI
SEKSI SEKSI
SEKSI
SEKSI MITRA PEMBANTU
- ANGGARAN BIDANG - ANGGARAN BIDANG
~
ANGGARAN BIDANG
f--PENGGUNA ANGGARAN
f--
PENYUSUNAN RENCANA
POLITIKIII HUKUM III
PERTAHANAN DAN
BENDAHARA UMUM
ANGGARAN BELANJA
KEAMANAN III
NEGARA
III
LAINNYA II
SEKSI
SEKSI
SEKSI
SEKSI SEKSI MITRA PEMBANTU PENYUSUNAN LAPORAN
- ANGGARAN BIDANG - ANGGARAN BIDANG
~
ANGGARAN BIDANG
~
PENGGUNA ANGGARAN
~
KEUANGAN BELANJA
POLITIK IV HUKUM IV
PERTAHANAN DAN
BENDAHARA UMUM SUBSIDI DAN BELANJA
KEAMANAN IV
NEGARA IV LAINNYA
I I I I I I
KELOMPOK JABATM
- FUNGSIONAL >--
I I I I I I
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT
PENERIMMN NEGARA BUKAN PAJAK SUMBER DAYA ALAM DAN
KEKAYMN NEGARA DIPISAHKAN
SUBDIREKTORAT
PENERIMAAN SUMBER DAYA
ALAM MINY AK DAN GAS
BUMI
SEKSI
PENERIMAAN
SU:MBER
DAYA ALAM MINY AK DAN
GAS BUMI I
SEKSI
PENERIMAAN SUMBER
DAYA ALAM MINY AK DAN
GAS BUMI II
SEKSI
PENERIMAAN SUMBER
DAYA ALAM MINY AK DAN
GAS BUMI III
SEKSI
PENERIMAAN SUMBER
DAYA ALAM MINY AK DAN
GAS BUMI IV
DIREKTORA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK SUMBER DAYA ALAM
DAN KEKAYAAN NEGARA
SUBDIREKTORAT
BUMI
SEKSI
PENERIMAAN ENERGI
DAN SUMBER DAYA
MINERAL
SEKSI
PENERIMAAN KEHUTANAN
DAN PERIKANAN
SEKSI
PENERIMAAN PANAS BUMI
SEKSI
II
SUBBAGIAN
TATA USAHA
SUBDIREKTORAT
PENERIMAAN KEKAYAAN
NEGARA DIPISAHKAN
SEKSI
PENERIMAAN KEKAYAAN
NEGARA DIPISAHKAN I
SEKSI
PENERIMAAN KEKAYAAN
NEGARA DIPISAHKAN II
SEKSI
PENERIMAAN KEKAYAAN
NEGARA DIPISAHKAN III
SEKSI
PENERIMAAN KE KAY AAN
SUBDJREKT'ORAT
POfENSI DAN PENGAWASAN
PENERIMAAN NE:GARA BU KAN
PAJAK SUMBER DAYA ALAM DAN
KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN
SEKSI
POTENSI DAN
PENGAWASAN
PENERIMAAN MINY AK
DAN GAS BUMI
SEKSI
POTENSI DAN
PENGAWASAN
PENERIMAAN NON
MINYAKDAN GAS BUMI
SEKSI
POTENSIDAN
PENGAWASAN KEKAYAAN
NEGARA DIPISAHKAN
SUBDIREKTORAT
PE:RATURAN DAN DUKUNGAN
TEKNIS PENERJMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK SUMBER DAYA
ALAM DAN KEKAYAAN NEGARA
DIPISAHKAN
SEKSI
PERATURAN PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK
SUMBER DA YA ALAM DAN
KEKAYAAN NEGARA
DIPISAHKAN
SEKSI
SISTEM DAN TRANSFORMASI
PENERJMAAN NF.,GARA
BUKAN PAJAK SUMBER DA YA
ALAM DAN KEKA YAAN
NEGARA DIPISAHKAN
SEKSI
PENGELOLAAN DATA
PENERJMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK SUMBER DA YA
ALAM DAN KEKA YAAN
NEGARA DlPISAHKAN
DUKUNGAN TEKNIS DAN
PELAPOHAN PENERIMAAN
NEGARA BU KAN PAJAK SUMBER
DAYA ALAM DAN KEKAYAAN
NEGARA DJPISAHKAN 橤楨⹫敭敮步甮杯⹩d

-40 -
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEMENTERIAN/LEMBAGA
DIREKTORAT
PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK
KEMENTERIAN /LEMBAGA
SUBBAGIAN
~
TATA USAHA
I I
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT
POTENSI, PENERJMAAN, DAN POTENSI, PENERIMAAN, DAN POTENSI, PENERIMAAN, DAN
PERATURAN DAN DUKUNGAN
TEKNIS PENERIMAAN
PENGAWASAN PENGAWASAN PENGAWASAN
NEGARA BUKAN PAJAK
KEMENTERIAN/LEMBAGA I KEMENTERIAN/LEMBAGA II KEMENTERIAN/LEMBAGA III
KEMENTERIAN /LEMBAGA
I I
SEKSI SEKSI SEKSI
SEKSI
POTENSI, PENERIMAAN, POTENSI, PENERIMAAN, POTENSI, PENERIMAAN,
PERATURAN PENERIMAAN
>- DAN PENGAWASAN - DAN PENGAWASAN >- DAN PENGAWASAN >-
NEGARA BUKAN PAJAK
KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN /LEMBAGA
KEMENTERIAN /LEMBAGA
IA !IA IIIA
SEKSI SEKSI SEKSI
SEKSI
POTENSI, PENERIMAAN, POTENSI, PENERIMAAN, POTENSI, PENERIMAAN, S1S1EM DAN TRANSFORMASI
>- DAN PENGAWASAN - DAN PENGAWASAN >- DAN PENGAWASAN >- PENERIMAAN NEGARA
KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA BUKANPAJAK
IB IIB IIIB
KEMENTERIAN/IE:MBAGA
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
POTENSI, PENERIMAAN, POTENSI, PENERIMAAN, POTENSI, PENERIMAAN, ANALISIS DATA
~ DAN PENGAWASAN
~ DAN PENGAWASAN
~ DAN PENGAWASAN
~ PENERIMAAN NEGARA
KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA BUKAN PAJAK
IC !IC me KEMENTERIAN/LEMBAGA
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
POTENSI, PENERIMAAN, POTENSI, PENERIMAAN, POTENSI, PENERIMAAN, DUKUNGAN TEKNIS DAN
-
DAN PENGAWASAN
~ DAN PENGAWASAN -
DAN PENGAWASAN
~
PELAPORAN PENERIMAAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN /LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA NEGARA BUKAN PAJAK
ID !ID IIID KEMENTERIAN /LEMBAGA
I I I I I
KELOMPOK JABATA~
- -
FUNGSIONAL
I I I I I
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
DIREKTORAT
SISTEM PENGANGGARAN
SUBBAGIAN
-
TATA USAHA
I I
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
TRANSFORMASI SISTEM
STANDAR BIAYA
EVALUASI KINERJA TEKNOLOGI INFORMASI
PENGANGGARAN PENGANGGARAN PENGANGGARAN
I I
SEKSI
SEKSI
SEKSI
STANDAR BIAYA BIDANG
EVALUASI KINERJA SEKSI
-PERENCANAAN SISTEM -
PEREKONOMIAN DAN
-PENGANGGARAN BIDANG
~ BASIS DATA
PENGANGGARAN PEREKONOMIAN DAN PENGANGGARAN
KEMARITIMAN
KEMARITIMAN
SEKSI
SEKSI
SEKSI
STANDAR BIAYA BIDANG
EVALUASI KINERJA SEKSI
- PENERAPAN SISTEM -
PEMBANGUNAN MANUSIA
>-PENGANGGARAN BIDANG >-PENYAJIAN INFORMASI
PENGANGGARAN
DAN KEBUDAYAAN
PEMBANGUNAN MANUSIA PENGANGGARAN
DAN KEBUDAYAAN
SEKSI
EVALUASI KINERJA
SEKSI
STANDAR BIAYA Bl DANG
SEKSI _ POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN
PENGANGGARAN BIDANG
PENGEMBANGAN SISTEM
KLASIFIKASI ANGGARAN DAN KEAMANAN, DAN BAGIAN -
POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN
~
INFORMASI
- ANGGARAN BENDAHARA UMUM
DAN KEAMANAN, DAN BAGTAN
PENGANGGARAN
NEGARA
ANGGARAN BENDAHARA UMUM
SEKSI SEKSI SEKSI
-
PEMBINAAN JABATAN
~
RISET DAN
~
DUKUNGAN TEKNIS
FUNGSIONAL ANALIS PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR
ANGGARAN STANDAR BIAYA TEKNOLOGI INFORMASI
I I I I I
_ KELOMPOK JABATAI
-FUNGSIONAL
I I I I I 橤楨⹫敭敮步甮杯⹩d

-41 -
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN PENGANGGARAN
DIREKTORAT
HARMONISASI
PERATURAN
PENGANGGARAN
SUBBAGIAN
~
TATA USAHA
I I
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT
HARMONISASI PERATURAN HARMONISASI PERATURAN
HARMONISASI PERATURAN
HARMONISASI
PENGANGGARAN PENGANGGARAN
JAMINAN
SOSIAL
PENGANGGARAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA I KEMENTERIAN/LEMBAGA II REMUNERASI
I I
SEKSI SEKSI
SEKSI SEKSI
HARMONISASI PERATURAN HARMONISASI PERATURAN
HARMONISASI HARMONISASI
f- PENGANGGARAN - PEN GAN GGARAN -PERATURAN JAMINAN
f-
PENGANGGARAN
KEMENTERIAN /LEMBAGA KEMENTERIAN /LEMBAG A
SOSIAL KESEHATAN REMUNERASI I
IA IIA
SEKSI SEKSI SEKSI
SEKSI
HARMONISASI PERATURAN HARMONISASI PERATURAN HARMONISASI
HARMONISASI
- PENGANGGARAN - PENGANGGARAN -
PERATURAN JAMINAN f-
PENGANGGARAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA
SOSIAL PENSIUN DAN
REMUNERASI II
1B IIB TUNJANGAN HARi TUA
SEKSI SEKSI
SEKSI
SEKSI
HARMONISASI PERATURAN HARMONISASI PERATURAN HARMONISASI
HARMONISASI
- PENGANGGARAN
f- PENGANGGARAN - PERATURAN JAMINAN -
PENGANGGARAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN/LEMBAGA
SOSIAL KECELAKAAN
REMUNERASI III
IC IIC KERJA DAN KEMATIAN
I I I I I
-
KELOMPOK JABATAli f-
FUNGSIONAL
I I I I I 橤楨⹫敭敮步甮杯⹩d

I I
DIREKTORAT DIREKTORAT
-42 -
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORATJENDERALPAJAK
DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK
SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL
I I
nAu!M
BAGIAN PERENCANAAN, BAGIAN
ORGANISASI DAN TATA PENGEMBANGAN, DAN MUTASIDAN
LAKSANA PEMBERHENTIAN KEPANGKATAN
""~'"'"
BAGIAN BAGIAN
KEUANGAN PERLENGKAPAN
I I
BAGIAN
UMUM
DJREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT
I I
ELOMPOKJABATAt1-
FUNGffiONAL
I I
I
DIREKTORAT
DJREKTORAT
PERATURAN PERPAJAKAN PERATURAN PERPAJAKAN PEMERJKSAAN DAN
PENEGAKAN HUKUM
EKSTENSIFIKASI DAN KEBERATAN DAN POTENSI, KEPATUHAN,
I II PENAGIHAN PENILAIAN BANDING DAN PENERIMAAN
,-------1 ,-------1 ___J ___J ___J ,-------1 ,-------1
SUBDIREKTORAT
PERATURAN KETENTUAN
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
UMUM DAN TATA CARA
f-PERATURAN PAJAK PERENCANAAN PEMERIKSAAN BUKTI
SUBDIREKTORAT
PENGURANGAN DAN
SUBDIREKTORAT
PERPAJAKAN DAN EKSTENSIFIKASI POTENSI PERPAJAKAN
PENAG!HAN PAJAK DEN GAN PENGHASILAN BADAN PEMERIKSAAN PERMULAAN KEBERATAN
SURAT PAI&
SUBDIREKTORAT
SUBD!REK'l'ROAT
SUBDIREKTORAT
PERATURAN PEMOJ'ONGAN
SUBDIREKTORAT
PERATURAN PAJAK
-
DAN R!:MUNGUTAN PAJAK
-
TEKNIKDAN SUBDIREKTROAT SUBDIREKTORAT
BANDING DAN
SUBDIREKTORAT
PERTAMBAHAN NILAI PENGHASIIAN DAN PAJAK PENGENDALIAN PENYIDIKAN PENDATAAN DAMPAK KEBJJAKAN
INDUSTRI
PENGHASIIAN ORAN:t
PEMERIKSAAN
GUGATANI
PRIBADI
PERA1URAN PAJAK
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT
PERTAMBAHAN Nil.Al SUBDIREKTORAT
f- PEMERIKSAAN PORENSIK DAN
SUBDIREKTORAT
BANDING DAN
KEPATUHAN DAN
PERDAGANGAN,JASA ADVOKASI PENilAIAN I PENGAWASANWAJIB
DAN PAJAK TIDAK
TRANSAKSIKHUSUS BARANG BUKTI GUGATANil
PAJAK
SUBDJREKTORAT
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
SUBD!REKTORAT
SUBDIREKTORAT
PERATURAN PAJAK
HARMONISASI
-
KERJASAMA DAN SUBDIREKTORAT
PENINJAUAN KEMBALI
PENGELOLAAN
BUMIDAN BANGUNAN
PERATURAN DUKUNGAN PENILAIAN IT
DANEVALUASl
PENERIMAAN
PERPAJAKAN PEMERIKSAAN PERPAJAKAN
f-
SUBDIREKTORAT
PENAGIHAN
I I I I I I I I I I
-
KELOMPOK JABATAI ~ELOMPOK JABATA! ~ELOMPOK JABATAI
-
ELOMPOK JABATAI
-
ELOMPOK JABATAI
-E~~;g~;:TM 1--E~~;g~~TAt.__
FUNGSIONAL t-FUNGSIONAL FUNGSIONAL t- FUNGSIONAL t- FUNGSIONAL t-
I I I I I I I I I I I I I I I I
DIREKTORAT
DJREKTORAT
DIREKTORAT
DJREKTORATTEKNOLOGI DIREKTORAT DIREKTORAT
PENYULUHAN,
DATA DAN INFORMASI
KEPATUHAN INTERNAL
INFORMASI DAN TRANSFORMAS! PROSES PERPAJAKAN
DIREKTORAT
PELAYANAN, DAN
PERPAJAKAN
DAN TRANSFORMASI
KOMUNIKASI BISNIS INTERNASIONAL
INTEIJJEN PERPAJAKAN
HUBUNGAN MASYARAKAT SUMBER DAYAAPARATUR
__________J ___J ___J ___J __________J ,-------1 ,-------1
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
SUBD!REIITORAT
f- PENYULUHAN TATA KELOLA DATA
SUBDIREKTORAT
TATA KELOLA SISIEM f-PENGEMBANGAN
PERJANJIAN DAN KERJA SUBDIREKTORAT
KEPATUHAN INTERNAL SAMA PERPAJAKAN -INTEIJJEN SfRATEJIK
PERPAJAKAN DANINFORMAS! INFORMASI PENYULUHAN
INTERNASIONAL
SUBDIREK1'0RAT
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PENCEGAHAN DAN SUBDIREKTORAT
f- PELAYANAN
f-PENGELOLAAN DATA
INVESTIGASI INTERNAL
PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN PENANGANAN SENGKETA INTEIJJEN
PERPAJAKAN INTERNAL S!STEM PERPAJAKAN PELAYANAN PERPAJAKAN PENGGALIAN POTENSI
INTER NASIONAL
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT
HUBUNGAN
>-PPENGELOLAAN DATA TRANSPORMASI
PENGEMBANGAN
PENGEMBANGAN PER1UKARAN INFORMASI
INTEIJJEN PENEGAKAN
MASYARAKAT S!STEM PENDUKUNG
PERPAJAKAN
PERPAJAKAN
EKSTERNAL ORGANISASI
PERPAJAKAN
PENEGAKAN HUKUM
INTER NASIONAL
HUKUM
SUBDIREKTORAT
SUtlLJll<'°tORAr
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN
PENGELOLAAN
PENGEMBANGAN SUBDIREKTORAT
KERJASAMA DAN
f- INFRASfRUKTUR DAN
KEMITRAAN
ANALIS!S DATA MANAJEMEN
KEAMANAN SISTEM
EKSTENSIFIKASI DAN OPERAS! INTEIJJEN
KEPEGAWAIAN
INFORMASI
PENILAIAN
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT
RISIKO KEPATUHAN
f-
KOMPETENSI DAN
f-
PEMANTAUAN DAN
MANAJEMEN
W AJIB PAJAK DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN S!STEM
SAINS DATA KAPASITAS PEGAWAI INFORMASI
TRANSPORMASI
I I I I I I I I I I I I I I I I I I
~ELOMPOK JABATA!
~E~~:g~~~!tAI >--
ELOMPOK JABATM
-
ELOMPOK JABATAI
1-KEW~:g!it~fTAI >-~ELO,,i::g~~TAI >- KELO,,i::g~~t~tTAI
1-FUNGSIONAL FUNGSIONAL 1- FUNGSIONAL
I I I I I I I I I I I I I I I I I I
I I I I I
f-KELOMPOK JABATAI
FUNGSIONAL
I I I I I jdih.kemenkeu.go.id

I
BAGIAN
-43 -
BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
SEKRETARIAT
DIREKTORAT
JENDERAL
I I
BAGIA1,
PERENCANAAN, BAGIAN
I
BAGIAN BAGIAN
ORGANISASI DAN TATA PENGEMBANGAN,DAN MUTASI
DAN
KEUANGAN PERLENGKAPAN
-
f-
f-
LAKSANA PEMBERHENTIAN KEPANGKATAN
PEGAWAI
I I I I
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
ORGANISASI
- PERENCANAAN DAN
f-MUTASI KEPEGAWAIAN -
PENYUSUNAN
f-
PENGADAAN I
PENGADAAN PEGAWAI I ANGGARAN
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN LAYANAN DAN SUBBAGIAN SUB BAGI AN
TAT A LAKSANA
-
MANAJEMEN BASIS
-MUTASI KEPEGAWAIAN
f-
PERBENDAHARAAN
f-
PENGADAAN IT
DATA KEPEGAWAIAN
II
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
-
ADMINISTRASI
-MUTASI KEPEGAWAIAN
f-ADMINISTRASI GAJI -
SUBBAGIAN
PENGUKURAN KINERJA PENINGKATAN
III DAN TUNJANGAN
PENGADAAN III
KAPASITAS
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN SUBBAGIAN -
PEMBERHENTIAN DAN
-
SUB BAGI AN
f-
AKUNTANSI DAN - PENYIMPANAN DAN
PEMENSIUNAN KEPANGKATAN
PEGAWAI
PELAPORAN DISTRIBUSI
SUBBAGIAN
INVENTARISASI,
-
PEMELIHARAAN, DAN
PENGHAPUSAN
I I I I I I
KELOMPOK
JABATAl'
- FUNGSIONAL
-
I I I I I I
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORATPERATURANPERPAJAKANI
DIREKTORAT
PERATURAN
PERPAJAKAN I
r--
SUBBAGIAN
TATA USAHA
I I
SUBDIREKI'ORAT SUBDIREKTORAT
SUBDIREIITORAT
PERATURAN KETENTUAN UMUM
PERATURAN PAJAK
SUBDIREKTORAT
I
BAGIAN
UMUM
I
SUBBAGIAN
-
TATA USAHA
SUBBAGIAN
1-TATA USAHA PIMPINAN
SUBBAGIAN
-
PROTOKOL DAN
PERJALANAN DINAS
SUBBAGIAN
f- SARANADAN
PRASARANA
SUBBAGIAN
-
URUSAN DAIAM
DAN TATA CARA PERPAJAKAN
PERA TURAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PERA TURAN PAJAK BUMI
PERTAMBAHAN NILA!
PERDAGANGAN, JASA DAN
DAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN
DAN BANGUNAN PAJAK TIDAK LANGSUNG
SURATPAKSA INDUSTRI
LAINNYA
I I I
SEKSI
SEKSI SEKSI SEKSI
PERATURAN
-
KETENTUAN UMUM f--
PERATURAN PAJAK
>-
PERATURAN PAJAK
>-
PERATURAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILA! PERTAMBAHAN NILA! BUMI
DAN TATA CARA
INDUSTRII PERDAGANGAN I DAN BANGUNAN I
PERPAJAKAN
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
PERATURAN PERATURAN PAJAK PERATURAN PAJAK PERATURAN PAJAK
-- - -PENAGIHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILA! PERTAMBAHAN NILA! BUMI
DENGAN SURAT PAKSA INDUSTRIII PERDAGANGAN 11 DAN BANGUNAN II
SEKSI
SEKSI SEKSI
SEKSI
PERATURAN PAJAK PERATURAN PAJAK PERATURAN PAJAK
- PERATURAN
-
PERTAMBAHAN NILA! -PERTAMBAHAN NILA! -
BUMI
PERPAJAKAN LAINNYA
INDUSTRIIII JASA DAN BANGUNAN III
SEKSI
PERATURAN PAJAK
-
TIDAK LANGSUNG
LAINNYA
I I I I I
_ KELOMPOK JABATM
-
FUNGSIONAL
I I I I I jdih.kemenkeu.go.id

-
-
-
-44 -
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN
II
DIREKTORAT
PERATURAN
PERPAJAKAN
II
SUBBAG!AN
~
TATAUSAHA
I I
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT PERATURAN PEMITTONGAN DAN
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT
PERATURAN PAJAK
PEMUNGUTAN PA.JAK HARMONISASI
PENGHASILAN BADAN
PENGHASILAN DAN PAJAK
ADVOKASI
PERATURAN PERPAJAKAN
PENGHASILAN ORANG PRIBADI
I I
SEKSI
SEKSI
PERATURAN
SEKSI
SEKSI f---PERATURAN PAJAK f---PEMOTONGAN DAN -
ADVOKASII
f---ANALISIS PERATURAN
PENGHASILAN BADAN I PEMUNGUTAN PAJAK PERPAJAKAN
PENGHASILAN I
SEKSI
SEKSI
SEKSI PERATURAN
SEKSI SINKRONISASI
f-PERATURAN PAJAK f---PEMOTONGAN DAN f-
ADVOKASIII
f-
PERATURAN
PENGHASILAN BADAN II PEMUNGUTAN PAJAK
PENGHASILAN II
PERPAJAKAN
SEKSI SEKSI
SEKSI
PERATURAN PAJAK PERATURAN PAJAK SEKSI
-
PENGHASILAN BADAN
-
PENGHASILAN ORANG - ADVOKASIIII -
SINERGI PERATURAN
III PRIBADI
PERPAJAKAN
SEKSI
SEKSI ANALISIS PERATURAN
- -
ADVOKASIIV PERPAJAKAN
INTERNASIONAL
I I I I I
KELOMPOK JABATA~
- -
FUNGSIONAL
I I I I I
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN
DIREKTORAT
PEMERIKSMN DAN
PENAGIHAN
SUBBAG!AN
-
TATA USAHA
I I I
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT
PERENCANAAN
TEKNIK DAN
PEMERIKSAAN TRANSAKSI
KERJASAMA DAN SUBDIREKTO RAT
PEMERIKSAAN
PENGENDAL!AN
KHUSUS
DUKUNGAN PENAGIHAN
PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN
I I I
SEKSI SEKSI
SEKSI
SEKSI
PERENCANAAN
-
SEKSI
-
PEMERIKSAAN
- KERJASAMA -
STRATEGI DAN
PEMERIKSAAN WAJIB TEKNIK PEMERIKSAAN TRANSAKSI
PEMERIKSAAN
DUKUNGAN
PAJAK ORANG PRIBADI PERUSAHAAN GRUP PENAGIHAN
SEKSI
SEKSI SEKS!
SEKSI
SEKSI
PERENCANAAN PEMERIKSAAN WAJIB
PEMERIKSAAN WAJIB
f-PENGENDAL!AN MUTU -
PAJAK SEKTOR
-DUKUNGAN TEKNIS -
PERENCANAAN DAN
PAJAK BADAN
PEMERIKSAAN
SUMBER DAYA ALAM
PEMERIKSAAN EVALUASI PENAGIHAN
SEKSI SEKSI
SEKSI
SEKS!
SEKSI
STRATEGI
-
EVALUASI DAN -
TRANSFER PRICING DAN
-DATA DAN DUKUNGAN -
PENGENDAL!AN MUTU
PEMERIKSAAN K!NERJA PEMERIKSAAN
TRANSAKSI KHUSUS
PEMERIKSAAN
DAN ADMINISTRASI
LAINNYA PENAGIHAN
I I I I I
1-KELOMPOK JABATAti1-
FUNGSIONAL
I I I I I I 橤楨⹫敭敮步甮杯⹩d

~
,-
~
-45 -
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM
DIREKTORAT
PENEGAKAN HUKUM
SUBBAGIAN
-
TATA USAHA
I
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTROAT
SUBDIREKTORAT
PEMERIKSAAN BUKTI
PENYIDIKAN
FORENSIK DAN BARANG
PERMULAAN BUKTI
I
SEKSI SEKSI
SEKSI
-PEMERIKSAAN BUKTI -
PENYIDIKAN I
-FORENSIK PERPAJAKAN
PERMULAAN I I
SEKSI SEKSI
SEKSI
-PEMERIKSAAN BUKTI - -FORENSIK PERPAJAKAN
PENYIDIKAN II
PERMULAAN II II
SEKSI SEKSI
SEKSI
-PEMERIKSAAN BUKTI -
PENYIDIKAN Ill
- BARANG BUKTI DAN
PERMULAAN Ill TAHANAN
I I I I I
f--
KELOMPOK JABATA~
-
FUNG SI ON AL
I I I I I
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT EKSTENSIFIKASI DAN PENILAIAN
DIREKTORAT
EKSTENSIFIKASI DAN
PENILAIAN
SUB BAG IAN
-
TATA USAHA
I I
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
EKSTENSIFIKASI PENDATMN PENILAIAN I PENILAIAN II
I I
SEKSI
SEKSI
SEKSI SEKSI
PERENCANMN
PERENCANMN -
PENDATAAN DAN
- PENILAIAN MASSAL - PENILAIAN MASSAL
EKSTENSIFIKASI
PEMETMN
BUMI BANGUNAN
SEKSI SEKSI
SEKSI SEKSI
TEKNIS -TEKNIS PENDATMN -
PENILAIAN INDIVIDU
-
PENILAIAN INDIVIDU
EKSTENSIFIKASI DAN PEMETMN
PERKEBUNAN DAN PERUMAHAN DAN
PERHUTANAN INDUSTRI
SEKSI SEKSI
SEKSI
SEKSI
PENILAIAN INDIVIDU
EVALUASI
~
DUKUNGAN DAN -
KOMERSIAL DAN
-PENILAIAN INDIVIDU
EKSTENSIFIKASI EVALUASI DATA
OBJEK KHUSUS
PERTAMBANGAN
I I I I I
KELOMPOK JABATAN
-
~
FUNGS!ONAL
I I I I I 橤楨⹫敭敮步甮杯⹩d

-46 -
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT KEBERATAN DAN BANDING
DIREKTORAT
KEBERATAN DAN
BANDING
SUBBAGIAN
-
TATA USAHA
I I I
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PENGURANGAN DAN BANDING DAN GUGATAN PENINJAUAN KEMBALI
KEBERATAN
BANDING DAN GUGATAN I
II DAN EV ALUASI
I I I
SEKSI SEKSI SEKSI
SEKSI
f--PENGURANGAN DAN - BANDING DAN
f-- BANDING DAN -
PENINJAUAN KEMBALI
KEBERATANI GUGATANIA GUGATANIIA
SEKS! SEKSI SEKSI
SEKSI
f--PENGURANGAN DAN - BANDING DAN
f-- BANDING DAN -
EVALUASI
KEBERATAN II GUGATANIB GUGATANIIB
PENGURANGAN DAN
KEBERATAN
SEKSI SEKSI SEKSI
SEKSI
- PENGURANGAN DAN - BANDING DAN
~
BANDING DAN -
EVALUASIBANDING,
KEBERATANIII GUGATANIC GUGATANIIC
GUGATAN, DAN
PENINJAUAN KEMBALI
SEKSI
- PENGURANGAN DAN
KEBERATAN IV
I I I I I
_ KELOMPOK
JABATAI' _
FUNGSIONAL
I I I I I
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT POTENSI, KEPATUHAN, DAN PENERIMAAN
DIREKTORAT
POTENSI, KEPATUHAN,
DAN PENERIMAAN
1--
SUBBAGIAN
TATA USAHA
I I
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT KEPATUHAN DAN
POTENSIPERPAJAKAN DAMPAK KEBIJAKAN PENGAWASAN WAJIB
PENGELOLAAN
PAJAK
PENERIMAAN PAJAK
I I
SEKSI SEKSI
SEKSI
SEKSI
f--POTENSI SEKTOR f--DAMPAK KEBIJAKAN -
KEPATUHAN WAJIB
f--PERENCANAAN DAN
PAJAK SEKTOR
INDUSTRI PERPAJAKAN
INDUSTRI
STRATEGI PENERIMAAN
SEKSI SEKSI
SEKSI
SEKSI
f--POTENSI SEKTOR f--DAMPAK KONDISI -
KEPATUHAN WAJIB
f-- PEMANTAUAN
PAJAK SEKTOR
PERDAGANGAN MAKRO EKONOMI
PERDAGANGAN
PENERIMAAN
SEKSI SEKSI
SEKSI
SEKSI
STATISTIK DAN
~
POTENSI SEKTOR JASA
~
DAMPAK KEBIJAKAN - KEPATUHAN WAJIB
f--
PRAKIRAAN
UMUM PAJAK SEKTOR JASA
PENERIMAAN
SEKSI
SEKSI
-PENGENDALIAN MUTU
~
PENGAWASAN
EVALUASI PENERIMAAN
I I I I I I
KEWMPOK JABATAl'i
- FUNGSIONAL r--
I I I I I 橤楨⹫敭敮步甮杯⹩d

-47 -
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
DIREKTORAT
PENYULUHAN,
PELAYANAN, DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT
SUBBAG!AN
-
TATA USAHA
I I I
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PENYULUHAN
PELAYANAN PERPAJAKAN
HUBUNGAN MASY ARAKAT KERJASAMA DAN
PERPAJAKAN PERPAJAKAN KEMITRAAN
I I
SEKSI
SEKSI
SEKSI
SEKSI
- - PELAYANAN
~ ~ KERJASAMA DALAM
MATER! PENYULUHAN
PENGADUAN
HUBUNGANINTERNAL
NEGERI
SEKSI
SEKSI
SEKSI SEKSI
-BIMBINGAN TENAGA -
DUKUNGAN
~ HUBUNGAN
~ KERJASAMA LUAR
PELAYANAN DAN
PENYULUH
KONSULTASI
EKSTERNAL NEGERI
SEKSI SEKSI
SEKSI
SEKSJ
- DUKUNGAN -PENINGKATAN MUTU ~
PENGELOLAAN BERIT A
- KEMITRAAN W AJIB
PENYULUHAN PELAYANAN PAJAK
SEKSI SEKSI
SEKSI
- DOKUMENTASI DAN -PEMUKTAHIRAN TAX
~
PENGELOLAAN SITUS
PERPUSTAKAAN KNOWLEDGE BASED
I I I I I
_ KELOMPOK JABATAY' _
FUNGSIONAL
I I I I I
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT DATA DAN INFORMASI PERPAJAKAN
DIREKTORAT
DATA DAN INFORMASI
PERPAJAKAN
SUBBAGIAN
TATA USAHA
I I I I
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT
TATA KELOLA DATA DAN PENGELOLAAN DATA PENGELOLAAN DATA
ANALISIS DATA
RISIKO KEPATUHAN
INFORMASI INTERNAL EKSTERNAL WAJIB PAJAK DAN SAINS
DATA
I I I I I
SEKSI
SEKSI
PE REN CANAAN
SEKSI PENERIMAAN,
SEKSI
SEKSI
-
STRATEGIS DATA DAN -
PEMANTAUAN DATA -PENGHIMPUNAN,DAN -
ANALISIS DATA I
f--IDENTIFIKASI DAN
INTERNAL PERTUKARAN DAT A PENILAIAN RISIKO
INFORMASI
EKSTERNAL
~
SEKSI H SEKSI
~
SEKSI
I H
SEKSI
PROSE DUR TATA
PENGENDALIAN MUTU
PEREKAMAN DAN
-
SEKSI
PEMODELAN DAN
KELOLA DATA DAN
DATA INTERNAL
IDENTIFKASI DATA ANALISIS DATA II
PEMETAAN RISIKO
INFORMASI EKSTERNAL
SEKSI
~
SEKSI ~ SEKSI
SEKSI
~
PERANCANGAN
PENGELOLAAN DATA PENGENDALIAN MUTU
~
SEKSI
~ MITIGASI DAN
ARSITEKTUR
WAREHOUSE DATA EKSTERNAL
ANALISIS DATA III
EVALUASI RISIKO
INFORMASI
SEKSI
SEKSI
~
~
EVALUASI
- PENGOLAHAN DATA
~
SEKSI SEKSI
PEMANFAATAN DATA
PENERIMAAN
ANALISIS DATA IV SAINS DATA
DAN
INFORMASI
~
SEKSI
REKONSILIASI DATA I I I I I I
PENERIMAAN DAN KELOMPOK JABATAf'
UTANG PAJAK - FUNGSIONAL I--
I I I I I I 橤楨⹫敭敮步甮杯⹩d

I
-48 -
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL DAN TRANSFORMASI
SUMBERDAYAAPARATUR
DIREKTORAT
KEPATUHANINTERNAL
DAN TRANSFORMASI
SUM BER DAY A APARATUR
SUBBAGIAN
-
TATA USAHA
I I
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN
TRANSFORMASI
KEPATUHANINTERNAL INVESTIGASI INTERNAL
ORGANISASI
MANAJEMEN PENGEMBANGAN
KEPEGAWAIAN KAPASITAS PEGAWAI
I I I
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
~ INTERNALISASI -INVESTIGASI INTERNAL - PERENCANAAN
~ PENGEMBANGAN -ANALISIS KOMPETENSI
KEPATUHAN I STRATEGIS KLASIFIKASI JABATAN PEGAWAI
SEKSI SEKSI SEKSI
SEKSI
SEKSI
PENGEMBANGAN
- PENGUJIAN -INVESTIGASI INTERNAL
f-PENGEMBANGAN
f-
SISTEM PENGUKURAN
f-
PENGEMBANGAN
KEPATUHAN II DESAIN KELEMBAGAAN
KINERJA
KAPASITAS PEGAWAI
SEKSI SEKSI
SEKSI
PENGEMBANGAN
-
SEKSI
-
EVALUASI TEMUAN
~
EVALUASI
~
SISTEM MUTASI,
PENJAMINAN KUALITAS PEMERIKSAAN IMPLEMENT AS! DESAIN
EKSTERNAL KELEMBAGAAN
PROMOS!, DAN
KOMPENSASI
I I I I I
1--KELOMPOK JABATAI' 1--
FUNGSIONAL
I I I I I
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DIREKTORAT
TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI
SUBBAGIAN
TATA USAHA
I I I I
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT
TATA KELOLA PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN SISTEM
PENGELOLAAN
PEMANTAUAN DAN
INFRASTRUKTUR DAN
SISTEM INFORMASI SISTEM PERPAJAKAN PENDUKUNG
KEAMANAN
PELAYANAN SISTEM
PERPAJAKAN
SISTEM INFORMASI
INFORMASI
I I I I
SEKSI
SEKSI SEKSI
SEKSI SEKSI
-TEK:~~~~~~NF~:MASI
- PENGEMBANGAN
- PENGEMBANGAN -
PENGELOLAAN
f-LAYANAN SISTEM
PERANGKAT KERAS
DAN KOMUNIKASI
SISTEM PERPAJAKAN I SISTEM PENDUKUNG I
DAN APLIKASI
INTERNAL
SEKSI SEKSI SEKSI
SEKSI SEKSI
-ARSITEKTUR SISTEM
~ PENGEMBANGAN f-PENGEMBANGAN
-JARI~~:~E~i~~:iKASI
~ LAYANAN SISTEM
INFORMASI SISTEM PERPAJAKAN II SISTEM PENDUKUNG II EKSTERNAL
DATA
S~KSI
SEKSI SEKSI
PENGENDALIAN SEKSI
- PENGEMBANGAN
~
PENGEMBANGAN
~
PENGEMBANGAN
-
SEKSIPENGELOLAAN
f- LAYANAN
TEKNOLOGI INFORMASI
APLIKASI INFORMASI SISTEM PENDUKUNG BASIS DATA
OPERASIONAL
DAN KOMUNIKASI
DAN PELAPORAN MANAJEMEN
SEKSI
SEKSI
SEKSI
SEKSI
PENGUJIAN DAN
PENGUJIAN DAN
PEN GE LO LAAN SEKSI
- EVALUASI SISTEM
~
L-DOKUMENTASI SISTEM -
f-
BIMBINGAN SISTEM
INFORMASI
DOKUMENTASI SISTEM
PENDUKUNG
KELANGSUNGAN
PERPAJAKAN
PERPAJAKAN
LAYANAN
SEKSI
I I I I
~
PEN GE LO LAAN SEKSI
KEAMANAN SISTEM
f-
PEMANTAUAN SISTEM
r-KEL~0;g~~~~tTA~ _ INFORMASI
I I I I I 橤楨⹫敭敮步甮杯⹩d

I
SUBDIREKTORAT
PENGEMBANGAN
PENYULUHAN
I
SEKSI
- PENGEMBANGAN
PENYULUHAN I
SEKSI
- PENGEMBANGAN
PENYULUHAN II
-
-
-
-49 -
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORATTRANSFORMASI
PROSES BISNIS
DIREKTORAT
TRANSFORMASI
PROSES BISNIS
SUBBAGIAN
~
TATA USAHA
I
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT
PENGEMBANGAN
PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN
EKSTENSIFIKASI DAN
PELAYANAN PENEGAKAN HUKUM
PENILAIAN
I
SEKSI SEKSI SEKSI
f-PENGEMBANGAN - PENGEMBANGAN - PENGEMBANGAN -
PELAYANAN I PENEGAKAN HUKUM I EKSTENSIFIKASI
SEKSI
SEKSI
SEKSI
PENGEMBANGAN
~
PENGEMBANGAN - PENGEMBANGAN -
PEMETAAN DAN
-
PELAYANAN II PENEGAKAN HUKUM II
PENILAIAN
I I I I I
KELOMPOK JABATAti
- FUNGSIONAL -
I I I I I
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PERPAJAKAN INTERNASIONAL
DIREKTORAT
PERPAJAKAN
INTERNASIONAL
f---
SUBBAGIAN
TATA USAHA
I
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT
PENCEGAHAN DAN
PERJANJIAN DAN KERJA
PENANGANAN SENGKETA
PERTUKARAN INFCRMASI
SAMA PERPAJAKAN PERPAJAKAN
INTERNASIONAL
PERPAJAKAN
INTERNASIONAL
INTERNASIONAL
I I
SEKSI
SEKSI
SEKSI
PERJANJIAN DAN KERJA
PENCEGAHAN DAN
PERTUKARAN INFORMASI
SAMA PERPAJAKAN
f--PENANGANAN SENGKETA f--
PERPAJAKAN
INTERNASIONAL I
PERPAJAKAN
INTERNASIONAL I
INTERNASIONAL I
SEKSI
SEKSI
SEKSI
PERJANJIAN DAN KERJA
PENCEGAHAN DAN
PERTUKARAN INFORMASI
-
PENANGANAN SENGKETA -SAMA PERPAJAKAN
PERPAJAKAN
PERPAJAKAN
INTERNASIONAL II
INTERNASIONAL II
INTERNASIONAL II
SEKSI
SEKSI
SEKSI
PERJANJIAN DAN KERJA
PENCEGAHAN DAN
PERTUKARAN INFORMASI
SAMA PERPAJAKAN
f--PENANGANAN SENGKETA - PERPAJAKAN
INTERNASIONAL Ill
PERPAJAKAN
INTERNASIONAL III
INTERNASIONAL III
SEKSI
PENCEGAHAN DAN
-
PENANGANAN SENGKETA
PERPAJAKAN
INTERNASIONAL IV
I I I I I I
KELOMPOK JABATAN
-
~
FUNGSIONAL
I I I I I
I
SUBDIREKTORAT
MANAJEMEN
TRANSFORMASI
I
SEKSI
PERENCANAAN
PENGEMBANGAN DAN
MANAJEMEN
PERUBAHAN
SEKSI
MANAJEMEN PROSES
DAN PENJAMINAN
KUALITAS
PENGEMBANGAN 橤楨⹫敭敮步甮杯⹩d

I
SUBDIREKTORAT
INTELIJEN STRATEJIK
I
SEKSI
~ KAJIAN INTELIJEN
STRATEJIK
SEKSI
~
PENERIMAAN,
IDENTIFIKASI, DAN
DISTRIBUSI IDLP
SEKSI
PENGUMPULAN,
-
PENGOLAHAN, DAN
DISEMINASI INTELIJEN
SEKSI
- PENGAMANAN DAN
PENGGALANGAN
-50 -
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT INTELIJEN PERPAJAKAN
DIREKTORAT
INTELIJEN
PERPAJAKAN
SUBBAGIAN
r---
TATA USAHA
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
INTELIJEN PENGGALIAN INTELIJEN PENEGAKAN
POTENSI HUKUM
SEKSI SEKSI
PERENCANAAN DAN PERENCANAAN DAN
- -
EVALUASI INTELIJEN EVALUASI INTELIJEN
PENGGALIAN POTENSI PENEGAKAN HUKUM
SEKSI SEKSI
~ INTELIJEN -INTELIJEN PENEGAKAN
PENGGALIAN POTENSI I HUKUM I
SEKSI
SEKSI
INTELIJEN
f-- -INTELIJEN PENEGAKAN
PENGGALIAN POTENSI
HUKUM II
II
SEKSI
SEKSI
INTELIJEN
~
PENGGALIAN POTENSI
-INTELIJEN PENEGAKAN
III
HUKUM III
I I I I I
KELOMPOK JABATA~
-
~
FUNGSIONAL
I I I I I
I
SUBDIREKTORAT
OPERAS! INTELIJEN
I
SEKSI
PERENCANAAN DAN
~
EVALUASI OPERAS!
INTELIJEN
SEKSI
-
OPERAS! INTELIJEN I
SEKSI
-
OPERAS! INTELIJEN II
SEKSI
-
OPERAS! INTELIJEN III 橤楨⹫敭敮步甮杯⹩d

DIREKTORAT
TEKNIS KEPABEANAN
SUBDIREKTORAT
PENCEGAHAN
SUBDIREKTORAT
PENGAWASAN
KEPATUHAN DAN
INVESTIGASI INTERNAL
SUBDIREKTORAT
PENJAMINAN KUALITAS
SUBDIREKTORAT
PENGELOLAAN
KINERJA
DIREKTORAT
CUKAI
SUBDIREKTORAT
PERENCANAAN AUDIT
SUBDIREKTORAT
PELAKSANAAN AUDIT I
SUBDIREKTORAT
PELAKSANAAN AUDIT II
SUBDIREKTORAT
MONITORJNG, EVALUASI,
DAN PENJAMJNAN
KUALITAS
AUDIT
-51 -
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT
JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT
JENDERAL
BEA DAN CUKAI
BAG IAN
ORGANISASI DAN TATA
LAKSANA
SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL
BAGIAN
ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN
BAG IAN
PENGEMBANGAN
KEPEGAWAIAN
BAG IAN
KEUANGAN
BAGIAN
PENGELOLAAN
BARANG MILIK NEGARA
DIREKTORAT
TEKNIS DAN FASILITAS
CUKAI
SUBDIREKTORAT
TARIF
CUKA.I DAN
HARGA DASAR
SUBDIREKTORAT
PERIZINAN DAN
FASILITAS CUKAJ
SUBDIREKTORAT
PELUNASAN DAN
PENGEMBALIAN CUKAI
SUBDIREK ORAT
POTENSI CUKAJ DAN
KEPATUHAN
PENGUSAHA BARANG
KENACUKAI
PENINDAKAN DAN
PENYIDIKAN
DJREKTORAT
KERJA SAMA
INTERNASIONAL
KEPABEANAN DAN
CUKAJ III
SUBDIREKTORAT
PENERIMAAN
SUBDIREKTORAT
PER EN CANAAN
STRATEGIS DAN
MANAJEMEN
TRANSFORMASI
SUBDIREKTORAT
MANAJEMEN RISIKO
DIREKTORAT
KEBERATAN BANDING
DAN PERATURAN
SUBD!REKTORAT
KEBE RAT AN
SUBDIREKTORAT
BANDING
SUBDIREKTORAT
ADVOKASI
SUBDIREKTORAT
PERATURAN
SUBDIREKTORAT
ANALISIS DAN TARGET
NARKOTIKA
SUBDIREKTORAT
OPERAS! DAN
PENGUNGKAPAN
JARINGAN
NARKOI'IKA
SUBDIREKTORAT UNIT
ANJING PELACAK (K-9)
SUBDIREKTORAT
DUKUNGAN OPERAS!
NARKOTIKA
DIREKTORAT
INFORMASI KEPABEANAN
DAN CUKAI
SUBDIREKTORAT
STRATEGI DAN
PERENCANAAN SISTEM
INFORMASI
SUBDIREKTORAT
PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI
SUBDIREKTORAT
PENGENDALIAN
KEAMANAN INFORMASI,
MANAJEMEN LAYANAN,
DAN EVALUASI
SUBDIREKTORAT
PENGELOLAAN DAN
LAYANAN DATA
DIREKTORAT KOMUNIKASI
DAN BIMBINGAN
PENGGUNA JASA
SUBDIREKTORAT
STRATEGI KOMUNIKASI,
MONITORING DAN
EVALUASI
SUBDIREKTORAT
HUBUNGAN
MASY ARAKAT DAN
PENYULUHAN
SUBDIREKTORAT
PUBLIKASI
SUBDIREKTORAT
BIMBINGAN PENGGUNA
JASA DAN MANAJEMEN
LAY ANAN INFORMASI jdih.kemenkeu.go.id

BAGIAN
ORGANISASI DAN TATA
LAKSANA
SUBBAGIAN
ORGANISASI I
SUBBAGIAN
ORGANISASI II
SUBBAGIAN
TATA LAKSANA l
SUBBAGIAN
TATA LAKSANA II
I
SUBDIREKTORAT
IMPOR
I
SEKSI
-
IMPORI
SEKSI
-
IMPORil
SEKSI
-
IMPORill
SEKSI
-
IMPOR IV
-52 -
BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DIREKTORAT
JENDERAL
BAGIAN BAGIAN
SEKRETARIAT
DIREKTORAT
JENDERAL
BAGIAN
BAGIAN BAGIAN
ADMINISTRASI PENGEMBANGAN
KEUANGAN UMUM
KEPEGA WAIAN KEPEGAWAIAN MILIK NEGARA
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PENGEMBANGAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PERSURATAN DAN
UMUM KEPEGAWAIAN
PEGAWAI I ANGGARAN BARANG MILIK NEGARA KEARSIPAN
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN SUBBAGIAN ASISTENSI SUBBAGIAN
PENGEMBANGAN
MUTASI KEPEGAWAIAN
PEGAWAI II
PERBENDAHARAAN PENGADAAN RUMAH T ANGGA
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PEMBERHENTIAN DAN
PEMBINAAN JABATAN AKUNTANSI DAN PENATAUSAHAAN DAN KESEJAHTERAAN DAN
PEMENSIUNAN
FUNGSIONAL PELAPORAN DISTRIBUSI PENGELOLAAN ASET
PEGAWAI
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
PENGGUNAAN,
TATA USAHA DIREKTUR
PEMINDAHTANGANAN
JENDERAL
DAN PENGHAPUSAN
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN
DIREKTORAT
TEKNIS KEPABEANAN
SUBBAGIAN
r---
TATA USAHA
I I
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
REGISTRASI KEPABEANAN,
PROGRAM PRIORITAS DAN
EKSPOR NILAI P ABE AN KLASIFIKASI BARANG
AUTHORIZED ECONOMIC
OPERATOR (AEO)
I I
SEKSI SEKSI SEKSI
SEKSI
- ~ - - REGISTRASI
EKSPORI NILAI PABEAN I KLASIFIKASI I
KEPABEANAN
SEKSI
SEKSI SEKSI
SEKSI
SERTIFIKASI
-
~ - ~ AUTHORIZED
EKSPORII NILAI PABEAN II KLASIFIKASI II
ECONOMIC OPERATOR
/AEOJ
SEKSI SEKSI SEKSI
SEKSI
-
~ - ~ PENGEMBANGAN
EKSPOR Ill NILAI P ABE AN III KLASIFIKASI III
PROGRAM PRIORITAS
SEKSI SEKSI
SEKSI
- -
~
MONITORING DAN
NILAI PABEAN IV KLASIFIKASI IV
EVALUASI
I I I I I
-
KELOMPOK
JABATAJ ___
FUNGSIONAL
I I I I I 橤楨⹫敭敮步甮杯⹩d

f--
f--
f--
~
I
SUBDIREKTORAT
PEMBEBASAN
I
SEKSJ
-53 -
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN
DIREKTORAT
FASILITAS
KEPABEANAN
SUBBAGIAN
-
TATA USAHA
I
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
FASILITAS FASILITAS IMPORTUJUAN TEMPAT PENIMBUNAN
PERT AMBANGAN EKSPOR BERIKAT
I
SEKSJ
SEKSJ
I
SUBDIREKTORAT
FASILITAS KAWASAN
KHUSUS
I
SEKSJ
PEMBEBASAN
f--FASJL!TAS MINYAK DAN -
FASJLITAS JMPOR
f--
SEKSJ
f--FASJLITAS KAWASAN
KEPENTINGAN TUJUAN EKSPOR KAWASAN BERJKAT
INDUSTRI
GASBUMJ
PEMBEBASAN
PERDAGANGAN BEBAS
SEKSJ SEKSJ
SEKSJ
SEKSJ FASJLITAS
KAWASAN
PEMBEBASAN
f--F ASJLIT AS ANEKA -
FASILJTAS JMPOR
f--
SEKSI PUSAT LOGISTJK
f--EKONOMJ KHUSUS DAN
KEPENTINGAN
TAMBANG DAN ENERGJ
TUJUAN EKSPOR BERJKAT
KAWASAN KHUSUS
PEMERINTAH PENGEMBALIAN
LAJNNYA
SEKSJ
SEKSI SEKSJ
SEKSJ EVALUASJ
DAN EVALUASI DAN SEKSJ EVALUASJ DAN
PEMBEBASAN
~ HARMONJSASJ -HARMONISASI KEBIJAKAN
f--TEMPAT PENJMBUNAN
~
HARMONJSASJ
KEPENTJNGAN
LAINNYA KEBIJAKAN FASJLITAS FASILITAS IMPOR TUJUAN BERJKAT LAINNY A KEBIJAKAN FASILITAS
PERTAMBANGAN
EKSPOR
KAWASAN KHUSUS
,si,;KSJ
SEKSI
EVALUASJ DAN EVALUASI DAN
HARMONISASI '--HARMONISASI KEBIJAKAN
KEBJJAKAN FASJLJTAS FASILITASTEMPAT
PEMBEBASAN
PENIMBUNAN BERIKAT
I I I I I
1-------KELOMPOK JABATAI\_
FUNGSIONAL
I I I I I
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORATTEKNIS DAN FASILITAS CUKAI
DIREKTORAT
TEKNIS DAN FASILITAS
CUKAJ
SUBBAGJAN
-
TATA USAHA
I I
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT
TARIF CUKAJ DAN HAR GA PERIZINAN DAN FASJLITAS PELUNASAN DAN
POTENSJ CUKAJ DAN
KEPATUHAN PENGUSAHA
DASAR CUKAJ PENGEMBALIAN CUKAJ
BARANG KENA CUKAJ
I I
SEKSJ
SEKSI SEKSI SEKSJ
~ TARIF CUKAJ DAN
~
PERJZINAN
-
PELUNASAN CUKAJ J
1--
POTENSJ CUKAJ
HARGA DASAR J
SEKSI
SEKSJ
SEKSJ
FASILITAS DAN SEKSJ 1-- TARJF CUKAJ DAN -
KEMUDAHAN
-
PELUNASAN CUKAJ II
1--KEPATUHAN PENGUSAHA
HARGA DASAR II
PEMBAYARAN
BARANG KENA CUKAJ I
SEKSJ
SEKSI
SEKSJ
- TARIF CUKAJ DAN -
PENIMBUNAN DAN
-
SEKSI
-KEPATUHAN PENGUSAHA
HARGA DASAR III
MUTASJ BARANG KENA PENGEMBALIAN CUKAJ
BARANG KENA CUKAJ II
CUKAJ
I I I I I
1--
KELOMPOK JABATA~
FUNGSJONAL
1--
I I I I I 橤楨⹫敭敮步甮杯⹩d

-54 -
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT KERJA SAMA INTERNASIONAL KEPABEANAN DAN CUKAI
DIREKTORAT
KERJA
SAMA INTERNASIONAL
KEPABEANAN
DAN CUKAJ
SUBBAGIAN
~
TATA USAHA
I
SUBDIREKTORAT KERJA SUBDIREKTORAT KERJA SUBDIREKTORAT KERJA
SAMA INTERNASIONAL SAMA INTERNASIONAL SAMA INTERNASIONAL
KEPABEANAN
DAN CUKAJ KEPABEANAN DAN CUKAJ KEPABEANAN DAN CUKAJ
I II III
I
SEKSI
SEKSI KERJA
SAMA SEKSI KERJA SAMA
1-
PERD~~~:-G~~~EBAS
~
BILATERAL!
~
MULTILATERAL I
I
SEKSI
~
SEKSI KERJA SAMA
~
SEKSI KERJA SAMA
I-
KERJA SAMA
BILATERAL II MULTILATERAL II PERDAGANGAN BEBAS
II
SEKSI
SEKSI KERJA
SAMA SEKSI KERJA SAMA KERJASAMA
I- ~ -
BILATERAL III MULTILATERAL III PERDAGANGAN BEBAS
III
SEKSI
I-
SEKSI KERJA SAMA
~
SEKSI KERJA SAMA
-
KERJASAMA
REGIONAL MULTILATERAL
IV PERDAGANGAN BEBAS
IV
I I I I I
KELOMPOK JABATAl' - FUNGSIONAL -
I I I I I
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT KEBERATAN BANDING DAN PERATURAN
DIREKTORAT
KEBERATAN
BANDING
DAN PERA TU RAN
SUBBAGIAN
-
TATA USAHA
I I
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
KEBERATAN BANDING ADVOKASI PERATURAN
I I
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
-
~ ~ ~
KEBERATAN BANDING ADVOKASI I PERATURAN I
SEKSI
SEKSI
-EVALUASIKEBERATAN -
EVALUASI BANDING
~
SEKSI
f-
SEKSI
DAN PENINJAUAN ADVOKASI II PERATURAN II
I
KEMBALI I
SEKSI
SEKSI
EVALUASI BANDING SEKSI SEKSI
~
EVALUASIKEBERATAN -
DAN PENINJAUAN
~
ADVOKASI III
~
PERATURAN III
II
KEMBALI II
I I I I I
KELOMPOK JABATA~
~ -
FUNGSIONAL
I I I I I 橤楨⹫敭敮步甮杯⹩d

~
~
~
f-
~
-
-55 -
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI
DIREKTORAT
INFORMASIKEPABEANAN
DAN CUKAI
SUBBAGIAN
~
TATA USAHA
I
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT
STRATEGI DAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PENGENDALIAN KEAMANAN
PERENCANAAN SISTEM
INFORMASI
INFORMASI, MANAJEMEN
INFORMASI LAYANAN, DANEVALUASI
I
SEKSI
SEKSI
SEKSI
PENGENDALIAN
PERENCANAAN DAN TATA
~ PERANCANGAN SISTEM - KEAMANAN INFORMASI
KELOLA KEBIJAKAN
TEKNOLOGI INFORMASI
INFORMASI DAN PENGELOLAAN
INFRASTRUKfUR
SEKSI
SEKSI SEKSI
ARSITEKTUR DAN ~ PENGEMBANGAN -MANAJEMEN LAYANAN
ANALISIS KAPASITAS
SISTEM INFORMASI I TEKNOLOGI INFORMASI
TEKNOLOGI INFORMASI
SEKSI SEKSI SEKSI
MANAJEMEN PROGRAM -
PENGEMBANGAN - EVALUASI LAYANAN
TEKNOLOGI INFORMASI SISTEM INFORMASI II TEKNOLOGI INFORMASI
SEKSI
- PENGENDALIAN MUTU
SISTEM INFORMASI
I I I I I
KELOMPOK JABATAl'i
~
FUNGSIONAL
~
I I I I I
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL
DIREKTORAT
KEPATUHANINTERNAL
SUBBAGIAN
~
TATA USAHA
I
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT
PENGAWASAN SUBDIREKTORAT
PENCEGAHAN KEPATUHAN DAN PENJAMINAN KUALITAS
INVESTIGASI INTERNAL
I
SEKSI
::;EKSI
EDUKASI DAN
PENGAWASAN SEKSI
PENGENDALIAN
- KEPATUHAN DAN f-PENJAMINAN KUALITAS
INVESTIGASI I
GRATIFIKASI
INTERNAL!
>:;EK>:;!
SEKSI PENGAWASAN SEKSI
ANALISIS DATA DAN - KEPATUHAN DAN
~ PENJAMINAN KUALITAS
INFORMASI INVESTIGASI II
INTERNAL II
SEKSI
SEK::;1
PENGAWASAN SEKSI
PELAYANAN
- KEPATUHAN DAN
~
PENJAMINAN KUALITAS
PENGADUAN
INVEST!GASI III
MASYARAKAT
INTERNAL III
I I I I I
KELOMPOK JABATA~
~
FUNGSIONAL
-
I I I I I
I
SUBDIREKTORAT
PENGELOLAAN DAN
LAYANAN DATA
I
SEKSI
f-PENGELOLAAN BASIS
DATA
SEKSI
-
MANAJEMEN KUALITAS
DATA
SEKSI
- ANALISIS DAN LAY AN.AN
DATA
I
SUBDIREKTORAT
PENGELOLAAN KINERJA
I
SEKSI
- PENGELOLAAN
KINERJA I
SEKSI
- PENGELOLAAN
KINERJA II
SEKSI
~
PENGELOLAAN
KINERJA III 橤楨⹫敭敮步甮杯⹩d

-56 -
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI
DIREKTORAT
AUDIT KEPABEANAN
DAN CUKAJ
SUBBAGIAN
-
TATA USAHA
I I
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT MONITORING, EVALUASI,
PERENCANAAN AUDIT PELAKSANAAN AUDIT I PELAKSANAAN AUDIT II DAN PENJAMINAN
KUALITAS
AUDIT
I I
SEKSI
SEKSI SEKSI
SEKSI
t- -PELAKSANAAN AUDIT
~ PELAKSANAAN AUDIT
t-MONITORING DAN
PERENCANAAN AUDIT I
IA !IA EVALUASI AUDIT I
SEKSI
SEKSI SEKSI SEKSI
t- -PELAKSANAAN AUDIT
~ PELAKSANAAN AUDIT
~ MONITORING DAN
PERENCANAAN AUDIT II
IB IIB EVALUASI AUDIT II
SEKSI SEKSI SEKS! SEKSI
t-
PERENCANAAN AUDIT -PELAKSANAAN AUDIT
~
PELAKSANAAN AUDIT ~ PENJAMINAN KUAL!TAS
III IC !IC I
SEKSI
~ PENJAMINAN KUALITAS
II
I I I I I
KELOMPOK JABATM
r- FUNGSIONAL
-
I I I I I
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
INTELIJEN PENINDAKAN
SEKSI SEKSI
INTELIJEN PENINDAKAN
KEPABEANAN I KEPABEANAN I
SEKSI SEKSI
INTEUJEN PENINDAKAN
KEPABEANAN
II KEPABEANAN II
SEKS! INTELIJEN
SEKSI
CUKAI
PENINDAKAN
CUKAII
SEKSI
SEKSI
DUKUNGAN PENINDAKAN
CUKAJ II
DIREKTORAT
PENINDAKAN DAN
PENYIDIKAN
SUBDIREKTORAT
PENYIDIKAN
SEKSI TEMPAT
TAHANAN
SUBBAGIAN
TATAUSAHA
SUBDIREKTORAT
SARANA OPERAS!
SEKSI
SUBDIREKTORAT
PATROL!
LAUT
SEKSI PATROLl
LAUT!
SEKSI PATROL!
LAUT II
SEKSI
PER EN CANAAN
DAN EVALUAS!
PATROL!
LAUT
SUBDIREKTORAT
KEJAHATAN LINTAS
NEGARA
SEKSI KEJAHATAN
LINTAS NEGARA I
SEKSI KEJAHATAN
LINTAS NEGARA
II
SEKSIKEJAHATAN
LINT AS NEGARA III 橤楨⹫敭敮步甮杯⹩d

-57 -
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PENERIMAAN DAN PERENCANAAN STRATEGIS
-
-
-
-
I
DIREKTORAT
PENERIMAAN DAN
PERENCANAAN
STRATEGIS
SUBBAGIAN
f--
TATA USAHA
I
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT
PE REN
CANAAN
SUBDIREKTORAT
PENERIMAAN
STRATEGIS
DAN
MANAJEMEN RISIKO
MANAJEMEN
TRANSFORMASI
I
SEKSI SEKSI
SEKSI
ADMINISTRASI -
KEBIJAKAN -PENILAIAN RISIKO
PENERIMAAN ORGANISASI
SEKSI SEKSI SEKSI
PEMANTAUAN -
MANAJEMEN SUMBER - MONITORING DAN
PENERIMAAN DAYA MANUSIA EVALUASI RISIKO
;,EKSI
SEKSI PENGEMBANGAN
PENAGIHAN
DAN
~ PROSES BISNIS DAN
PENGEMBALIAN MANAJEMEN
TRAN,SFORMASI
SEKSI
PERENCANAAN
DAN
EVALUASI
PENERIMAAN
I I I I I
KELOMPOK
JABATM
- -
FUNGSIONAL
I I I I I
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT INTERDIKSI NARKOTIKA
DIREKTORAT
INTERDIKSI NARKOTIKA
SUBBAG!AN
f--
TATA USAHA
I
SUBDIREKTORAT
SUBDIREICTORAT
I
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
OPERASIDAN
ANALISIS DAN UNIT ANJING DUKUNGAN OPERAS!
TARGET NARKOTIKA
PENGUNGKAPAN
PELACAK (K-9) NARKOTIKA
JARINGAN NARKOTIKA
I I
SEKSI OPERAS!
SEKSI PELATIHAN
SEKSI ANALISIS DAN PENGENDALIAN SEKSI SARANA
-
DATA NARKOTIKA I -
DAN -
MUTUANJING -OPERASIONAL
PENGUNGKAPAN I
PELACAK (K-9)
SEKSI OPERAS!
SEKSI SEKSI PENJAMINAN
-
SEKSI ANALISIS
-
DAN -
OPERASIONAL
~
KUALITAS
DATA NARKOTIKA II ANJING PELACAK PENGAWASAN
PENGUNGKAPAN II
(K-91 NARKOTIKA
SEKSI TAKTIS DAN SEKSI OPERAS! SEKSI MANAJEMEN
- PENDALAMAN - DAN -FASILITAS ANJING
TARGET PENGUNGKAPAN III PELACAK (K-9)
SEKSI PENILAIAN
- INFORMASI
NARKOTIKA
I I I I I
_ KE~t7;g~~~~TA~-
I I I I I 橤楨⹫敭敮步甮杯⹩d

-58 -
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT KOMUNIKASI DAN BIMBINGAN PENGGUNA
JASA
DIREKTORAT KOMUNIKASI
DAN BIMBINGAN
PENGGUNA JASA
>--
SUBBAGIAN
TATA USAHA
I I I
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
STRATEGI KOMUNIKASI,
HUBUNGAN MASYARAKAT
SUBDIREKTORAT BIMBINGAN PENGGUNA
MONITORING DAN
DAN
PENYULUHAN
PUBLIKASI JASA DAN MANAJEMEN
EVALUASI LAYANAN INFORMASI
I I I
SEKSISTRATEGIDAN SEKSI HUBUNGAN
SEKSI PRODUKSI
SEKSI OPERAS!ONAL f-RISET KOMUNIKASI -
MASYARAKAT DAN -
MATER! I
- PUSAT KONTAK
PUBLIK MEDIA LAYANANI
SEKSI ANALISIS DAN
SEKSI HUBUNGAN SEKSI PRODUKSI
SEKSI OPERASIONAL
-
PENGELOLAAN DATA -
ANTAR LEMBAGA
-
MATER! II
- PUSAT KONTAK
KOMUNIKASI PUBLIK LAYANANII
SEKSI MONITORING
SEKSI BIMBINGAN
DAN EVALUASI SEKSIPENGELOLAAN
-KOMUNIKASI PUBLIK -
SEKSI HUBUNGAN
~ PUBLIKASI CETAK DAN -
PENGGUNA JASA DAN
DAN
BIMBINGAN
INTERNAL
DIGITAL
PENGELOLAAN
PENGGUNA JASA
LAYANAN INFORMASI
SEKSIPENGELOLAAN
SEKSI PEMUTAKHIRAN
-SEKSI PENYULUHAN
- -BASIS PENGETAHUAN
PUBLIKASI LAINNYA
BEA DAN CUKAI
I I I I I
_ KELOMPOK JABATA>
-
FUNGSIONAL
I I I I I 橤楨⹫敭敮步甮杯⹩d

-59 -
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN
DIREKTORAT
JENDERAL
PERBENDAHARAAN
BAGIAN
ORGANISASI DAN
TATA LAKSANA
BAGIAN
UMUM
SEKRETARIAT
DIREKTORAT
JENDERAL
BAGIAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
BAGIAN
KEPATUHAN
INTERNAL
DIREKTORAT
PELAKSANAAN
ANGGARAN
DIREKTORAT
PENGELOLMN KAS
NEGARA
DIREKTORAT
SISTEM MANAJEMEN
INVESTASI
D REK ORA
PEMBINAAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN
LAYANANUMU
SUBD E ORAT
KOORDINASI DAN
KONSOLIDASI
PELAKSANAAN
ANGGARAN
SUBDIREKTORAT
PELAKSANAAN
ANGGARANI
SUBDIREKTORAT
PELAKSANAAN
ANGGARAN II
SUBDIREKTORAT
PELAKSANAAN
ANGGARAN III
SUBDIREKTORAT
PELAKSANAAN
ANGGARAN IV
STANDAR
AKUNTANSI
PEMERINTAHAN
SUBDIREKTORAT
AKUNTANSI PUSAT DAN
PELAPORAN KEUANGAN
BENDAHARA UMUM
NEGARA
SUBDIREKTORAT
PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT
SUBDIREKTORAT
KEBIJAKAN INVESTASI
DAN HUBUNGAN
KELEMBAGAAN
SUBDIREK ORA
PERATURAN DAN
STANDARDISASI
TEKNIS BADAN
LAYANAN UMUM
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
TARIF, REMUNERASI,
DANINFORMASIBADAN
LAYANAN UMUM
SUBDIREKTORAT
HUKUM
SU E ORAT
PEMBINAAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM I
USAHA MILIK
NEGARA
SUBDIREKTORAT
PEMBINAAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN SADAN
LAYANAN UMUM II
SUBDIREK ORAT
INVESTASI
PEMERINTAH DAERAH /
BADAN USAHA MILIK
DAERAH
SUBDIREKTORAT
PEMBINAAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN SADAN
LA YANAN UMUM III
SUBDIREK ORAT
SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN SAINS
TRANSFORMASI DATA DAN SISTEM
KELEMBAGAAN
INFORMASI
ERBENDAHARAAN
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PENELITIAN DAN
PENGELOLMN
PENGEMBANGAN,DAN
SISTEM INFORMASI
KERJASAMA
KELEMBAGAAN INTERNAL
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
HARMONISASI PENGELOLMN
SISTEM INFORMASI
EKSTERNAL
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT
PEMBINAAN PENGELOLAAN DATA,
PROSES BISNIS INFRASTRUKTUR,DAN
DAN HUKUM
KEAMANAN INFORMASI
SUBDIREKTORAT SUBDIR ORAT
STANDARDISASI DAN PENGELOLAAN
PENGEMBANGAN STRATEGI SISTEM
KAPASITAS PENGELOLA INFORMASI
PERBENDAHARAAN PERBENDAHARAAN
BAGIAN
KEUANGAN jdih.kemenkeu.go.id

I
BAGIAN
ORGANISASI DAN TATA
LAKSANA
I
SUBBAGIAN
f-
PERENCANMN
STRATEGIS
ORGANISASI
SUBBAGIAN
f-PENGEMBANGAN
ORGANISASI
SUBBAGIAN
f-
TATA LAKSANA
SUBBAGIAN
- PENGELOLMN
KINERJA ORGANISASI
I
SUBDIREKTORAT
-60 -
BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
SEKRETARIAT
DIREKTORAT
JENDERAL
I
BAGIAN BAGIAN BAGIAN
SUMBER DAYA MANUSIA KEUANGAN UMUM
I
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
-
PERENCANMN
f- PENYUSUNAN
_ KEHUMASAN, LAYANAN
STRATEGIS DAN
ANGGARAN
INFORMASI DAN
MANAJEMEN TALENT A PROTOKOLER
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
PENGEMBANGAN SUBBAGIAN
-
KOMPETENSI DAN
f-
PERBENDAHARAAN
-PENGADMN BARANG/
BUDAYA ORGANISASI
JASA
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
-MUTASI DAN PENILAIAN
f-AKUNTANSIDAN -
PENGELOLMN ASET
KINERJA PELAPORAN
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN SUBBAGIAN
-
~ -
DAN LAYANAN SUMBER BELANJA PEGAWAI RUMAH TANGGA
DAYA MANUSIA DAN KESEJAHTERAAN
I I I I I I
KELOMPOK JABATAf
- FUNGSIONAL r-
I I I I I I
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN
DIREKTORAT
PELAKSANMN
ANGGARAN
~
SUBBAGIAN
I
TATA USAHA
I I I I
I
BAGIAN
KEPATUHANINTERNAL
I
SUBBAGIAN
f-
MANAJEMEN RISIKO
SUBBAGIAN
PEMANTAUAN
-
PENGENDALIAN
INTERNAL
SUBBAGIAN
-EVALUASI DAN TINDAK
LANJUT HASIL AUDIT
I
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT
KOORDINASI DAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PELAKSANAAN ANGGARAN PELAKSANAAN ANGGARAN PELAKSANAAN ANGGARAN
ANALISIS DAN
KONSOLIDASI PENGEMBANGAN
PELAKSANAAN ANGGARAN
I
II ]I] JV
PELAKSANAAN ANGGARAN
I I I I
SEKSI
SEKSI
PENGELOLAAN DATA DAN SEKSI SEKSI SEKSJ SEKSI ANALISIS DAN
-PENGEMBANGAN SISTEM
- PELAKSANAAN - PELAKSANAAN - PELAKSANAAN f- PE LAKSANAAN f-PENGEMBANGAN
INFORMASI PELAKSANAAN ANGGARAN I-A ANGGARAN II-A ANGGARAN III-A ANGGARAN IV-A PELAKSANAAN
ANGGARAN
ANGGARAN I
~.
SEKSI
SEKSI
SEKSI
SEKSI SEKSI SEKSI ANALISIS DAN
KONSOLIDASI
- PELAKSANAAN - PELAKSANAAN - PELAKSANAAN f- PELAKSANAAN - PENGEMBANGAN
PELAKSANAAN
ANGGARAN I
ANGGARAN
I-8 ANGGARAN II-8 ANGGARAN III-8 ANGGARAN IV-8 PELAKSANAAN
ANGGARAN
II
~
SEKSI
I
oc,,ol
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI ANALISIS DAN
KONSOLIDASI
- PELAKSANAAN - PELAKSANAAN - PELAKSANAAN f- PELAKSANAAN - PENGEMBANGAN
PELAKSANAAN
ANGGARAN 1-C ANGGARAN 11-C ANGGARAN III-C ANGGARAN IV-C PELAKSANAAN
ANGGARAN
II
ANGGARAN III
~
SEKSI
SEKSI
SEKSI SEKSI SEKS! SEKSI ANALISIS DAN
KONSOLIDASI
- PELAKSANAAN - PELAKSANAAN - PELAKSANAAN
~
PELAKSANAAN - PENGEMBANGAN
PELAKSANAAN
ANGGARAN
I-D ANGGARAN 11-D ANGGARAN III-D ANGGARAN IV-D PELAKSANAAN
ANGGARAN
III
ANGGARAN IV
I I I I I I I
~
IKELOMPOK JABATAr-
FUNGSIONAL i----
I I I I I I I 橤楨⹫敭敮步甮杯⹩d

SUBDIREKTORAT
OPTIMALISASI KAS
SEKSI
PENGELOLAAN
LIKUIDITAS
SEKSI
PENGELOLAAN
PENEMPATAN UANG
SEKSI
PENGELOLMN
INVESTASI SURAT
BERHARGA NEGARA
SEKSI
PENGELOLAAN VALUTA
ASING
SUBDIREKTORAT
KEBIJAKAN INVESTASI
DAN HUBUNGAN
KELEMBAGAAN
SEKSI
KEBIJAKAN,
PENGEMBANGAN, DAN
PERENCANAAN
STRATEGIS INVESTASI
SEKSI
HUBUNGAN
KELEMBAGAAN
EKSTERNAL
SEKSI
HUBUNGAN
KELEMBAGAAN
INTERNAL
SEKSI
ANALISIS KELAYAKAN
INVESTASI
-61 -
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA
SUBDIREKTORAT
KEBIJAKAN TREASURY
DEALING ROOM DAN
MANAJEMEN RISIKO
SEKSI
PERA TURAN DAN
KEPATUHAN
SEKSI
MANAJEMEN RISIKO,
PORTFOLIO DAN
DUKUNGAN
ASSET-
LIABILITY COMMITTEE
SEKSI
RISET EKONOMI DAN
PENGEMBANGAN
STRATEGI
DIREKTORAT
PENGELOLMN KAS
NEGARA
SUBDIREKTORAT
MANAJEMEN
PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN KAS
SEKSI
PENGELOLAAN
REKENING
PENGELUARAN
SEKSI
PENGELOLAAN
REKENING
PENERIMAAN
SEKS
KEBIJAKAN REKENING
KAS UMUM NEGARA
DAN PERHITUNGAN
FIHAK KET! GA
SEKSI
KONSOLIDASI
REKENING DAN
DUKUNGAN TEKNIS
SUBBAGIAN
TATA USAHA
SUBDIREKTORAT
MANAJEMEN KAS
PINJAMAN DAN HIBAH
SEKSI
MANAJEMEN KAS
PINJAMAN DAN HIBAH I
SEKSI
MANAJEMEN KAS
PINJAMAN DAN HIBAH
II
SEKSI
MANAJEMEN KAS
III
MANAJEMEN REKENING
LAINNYA DAN PEMBINAAN
PERTANGGUNGJAWABAN
BENDAHA
SEKSI
PENGELOLAAN REKENING
l.AINNYA SUMBER DAYA
ALAM DAN NON SUMBER
DAYA ALAM
SE SI
PENGELOLAAN
REKENING LAINNYA
MILIK KEMENTERIAN/
LEMBAGA
SEKSI
PEMBINMN
PERTANGGUNGJAWAB
AN BENDAHARA
SEKS
PELAPORAN
PENGELOLAAN
REKENING LAINNYA
DAN BENDAHARA
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT SISTEM MANAJEMEN INVESTASI
SUBOIREKTORAT
PENGANGGARAN,
PENGELOLAAN KINERJA
DAN RISIKO INVESTASI
SEKSI
PENGANGGARAN
INVESTASI
SEKSI
PENGELOLAAN
KINERJA
SEKSI
PENGELOLAAN RISIKO
SEKSI
DATA, INFORMASI, DAN
PELAPORAN
DIREKTORAT
SISTEM
MANAJEMEN
INVESTASI
SUBDIREKTORAT
HUKUM
SEKSI
PERATURAN I
SEKSI
PERATURAN II
SEKSI
PERJANJIAN DAN
KEPATUHAN I
SEKSI
PERJANJIAN DAN
KEPATUHAN II
SUBBAGIAN
TATA USAHA
SUBDIREKTORAT
INVESTASI BADAN USAHA
MILIK NEGARA
SEKSI
INVESTASI BADAN
USAHA MILIK NEGARA I
SEKSI
INVESTASI SADAN
USAHA MILIK NEGARA
II
SEKSI
INVESTASI SADAN
USAHA MILIK NEGARA
III
SEKSI
ANALISIS DAN
PENGEMBANGAN
INVESTASI SADAN
SUBDIREKTORAT
INVESTASI PEMERINTAH
DAERAH/BADAN USAHA
MILIK DAE RAH
SEKS
INVESTASI
PEMERINTAH DAERAH/
SADAN USAHA MILIK
DAERAH I
SEKSI
INVESTASI
PEMERINTAH DAERAH/
BADAN USAHA MILIK
DAERAH II
s s
INVESTASI
PEMERINTAH DAERAH/
SADAN USAHA MILIK
DAERAH III
SEKSI
ANALISIS DAN
PENGEMBANGAN INVESTASI
PEMERINT AH DAERAH/
BADAN USAHA MILIK
DAERAH
SUBDIREKTORAT
SETELMEN, AKUNTANSI,
DAN PELAPORAN
PENGELOLAAN KAS
SEKSI
SET ELM EN TRANSAKSI
REKENING KAS UMUM
NEGARA
SEKSI
SETELMEN, AKUNTANSI,
DAN PELAPORAN
TRANSAKSI TREASURY
DEALING ROOM
SEKSI
AKUNTANSI REKENING
KAS UMUM NEGARA
SEKSI
KONSOLIDASI PELAPORAN
KEU AN
GAN KU ASA
BENDAHARA UMUM
NEGARA PUSAT
SUBDIREKTORAT
KREDIT PROGRAM DAN
INVESTASI LAINNYA
SEKSI
KREDIT PROGRAM DAN
EKSI
ANALISIS DAN
PENGEMBANGAN
KREDIT PROGRAM DAN
NV STASI LAINNYA jdih.kemenkeu.go.id

f-
f-
f-
-
I
-62 -
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM
DIREKTORAT
PEMBINAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN BAD AN LAY ANAN
UMUM f--
SUBBAGIAN
TATA USAHA
I
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
I
SUBDIREKTORAT
PERATURAN DAN TARIF, REMUNERASI, DAN PEMBINAAN PENGEWLAAN PEMBINAAN PENGELOLAAN PEMBINAAN PENGEWLAAN
STANDARDISASI TEKNIS INFORMASI SADAN LAYANAN KEUANGAN BADAN LAYANAN KEUANGAN BADAN LAYANAN KEUANGAN SADAN LAYANAN
SADAN LAYANANUMUM UMUM UMUMI UMUMII UMUMIII
I I I
SEKSI
SEKSI
SEKSI SEKSI
PERATURAN
DAN
SEKSI PEMBINAAN PEMBINAAN PEMBINAAN ~
STANDARDISASI TEKNIS
- T ARIF BAD AN LA YANAN
~ PENGELOLAAN
~ PENGEWLAAN
~ PENGELOLAAN
SADAN LAYANAN UMUM I
UMUM KEUANGAN BADAN KEUANGAN SADAN KEUANGAN SADAN
LAYANAN UMUM I-A LAYANAN UMUM II-A LAYANAN UMUM III-A
SEKSI
SEKSI SEKSI
SEKSI
PERATURAN
DAN
SEKSI PEMBINAAN PEMBINAAN PEMBINAAN ~
STANDARDISASI TEKNIS
- REMU NE RAS I BAD AN - PENGELOLAAN ~ PENGEWLAAN
~ PENGELOLAAN
BADAN LAYANAN UMUM II
LAYANAN UMUM KEUANGAN SADAN KEU AN GAN BAD AN KEUANGAN SADAN
LAYANAN UMUM I-S LAYANAN UMUM Il-B LAYANAN UMUM III-8
SEKSI
SEKSI SEKSI SEKSI
SEKSI PEMBINAAN PEMBINAAN PEMSINMN
~
PENELITIAN DAN
- INFORMASI SADAN - PENGELOLAAN
~
PENGELOLAAN
~
PENGELOLAAN
PENGEMBANGAN SADAN
LAYANAN UMUM
LAYANAN UMUM KEUANGAN SADAN KEUANGAN BADAN KEUANGAN BADAN
LAYANAN UMUM 1-C LAYANAN UMUM II-C LAYANAN UMUM III-C
I I I I I
_ KELOMPOK JABATAf-1--
FUNGSIONAL
I I I I I
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT AKUNTANSI
DAN PELAPORAN KEUANGAN
DIREKTORAT
AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN
SUBBAGIAN
-
TATA USAHA
I I I I
SUBDIREKTORA T
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTO RAT
SUBDIREKTORAT BIMBINGAN AKUNT ANSI AKUNTANSI PUSAT DAN PENYUSUNAN LAPORAN
STANDAR AKUNTANSI
SISTEM AKUNTANSJ INSTANSI DAN BENDAHARA PELAPORAN KEUANGAN KEUANGAN PEMERINTAH
STATISTIK DAN ANALISIS
PEMERINTAHAN
UMUM NEGARA BENDAHARA UMUM NEGARA PUSAT
LAPORAN KEUANGAN
I I I I
SEKSI SEKSl
SEKSI
SEKSI
DUKUNGAN SEKSI SEKSI
PELAPORAN KAS DAN KONSOLIDASI DAN
PENGEMBANGAN MANUAL
PENGEMBANGAN
- SISTEM AKUNTANSI -BIMBINGAN AKUNTANSI - ANALISIS IAPORAN -PELAPORAN REALISASI
- STATISTIK KEUANGAN
STANDAR AKUNTANSI
PUSAT INSTANSJ I KEUANGAN KUASA ANGGARAN DAN
PEMERINTAHAN
BENDAHARA UMUM
NEGARA
OPERASIONAL
PEMERINTAH
SEKSI SEKSI
SEKSI SEKSI
DUKUNGAN SEKSI SEKSI AKUNTANSI PUSAT DAN
KONSOLIDASI DAN KONSOLIDASI
DAN
IMPLEMENTASI STANDAR - SISTEM AKUNTANSI -BIMBINGAN AKUNTANSI -PELAPORAN REALISASI -
PELAPORAN NERACA DAN
-
PELAPORAN KEUANGAN
AKUNTANSI LINGKUNGAN INSTANSI INSTANSI II ANGGARAN BENDAHARA
PERUBAHAN EKUlTAS PEMERINTAH UMUM
PEMERINTAH PUSAT
UMUM NEGARA
SEKSI SEKSI
PELAPORAN SADAN SEKSI SEKSI
DUKUNGAN SISTEM AKUNTANSI SEKSI
LAINNYA, TRANSAKSI KONSOLIDASI DAN KONSOLIDASI DAN
IMPLEMENT A
SI ST ANDAR
- BENDAHARA UMUM -BIMBINGAN AKUNTANSI - - ~
AKUNTANSI LINGKUNGAN NEGARA DAN UNIT INSTANSI III
KHUSUS, DAN NERACA PELAPORAN KAS DAN PELAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
KHUSUS
BENDAHARA UMUM SALDO ANGGARAN LEBIH
SEKTOR PUBLIK
SEKSI
SEKSI
PENYUSUNAN LAPORAN
SEKSI
FASILJTASI KOMITE
SEKSI BIMBINGAN AKUNTANSI
KEUANGAN
SEKSI ANALISIS LAPORAN
STANDAR AKUNTANSI
-PENGELOLAAN BAGAN
- REGIONAL DAN -
KONSOLIDASIAN
-PENYUSUNAN LAPORAN
f-
KEUANGAN DAN
PEMERINTAHAN
AKUN STANDAR BENDAHARA UMUM
BENDAHARA UMUM
KEUANGAN PELAPORAN MANAJERIAL
NEGARA ....... KEUANGAN PEMERINTAH
I I I I I
_ KELOMPOK JABATAt-1--
FUNGSIONAL
I I I I I 橤楨⹫敭敮步甮杯⹩d

-
-
-
-
I
SUBDIREKTORAT
TRANSFORMASI
KELEMBAGAAN
I
SEKSI
TRANSFORMASI
-SISTEM PEMBAYARAN
DAN PENERIMAAN
SEKSI
TRANSFORMASI
-PENGELOLAAN
LIKUIDITAS
SEKSI
TRANSFORMASI
AKUNTANSI,
-
PELAPORAN DAN MIS!
KHUSUS
SEKSI
MANAJEMEN
PERUBAHAN DAN
KOMUNIKASI
-63 -
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT
SISTEM
PERBENDAHARAAN
SUBBAGIAN
-
TATA USAHA
I I
,;:,uoulREKl 01'.n
SUBDIREKTORAT
;:sUBDLt<l!;K vf'..AT
PENELITIAN DAN SUBDIREKTORAT STANDARDISASI DAN
PENGEMBANGAN,DAN
HARM ON ISA SI
PEMBINAAN PROSES PENGEMBANGAN
PERATURAN
KERJASAMA
PERBENDAHARAAN
BISNIS DAN HUKUM KAPA SIT AS PENG ELOLA
KELEMBAGAAN PERBENDAHARAAN
I I
SEKSI
SEKSI
SEKSI
PENELITIAN DAN
HARMONISASI
SEKSI STANDARDISASI DAN
PENGEMBANGAN
-
-PEMBINAAN PROSES - PENGEMBANGAN
SISTEM
PERATURAN
BISNIS DAN HU KUM I KAPASITAS PENGELOLA
PERBENDAHARAAN I
PERBENDAHARAAN I PERBENDAHARAAN I
I
MM,
SEKSI
s~"°'
PENELITIAN DAN
HARMONISASI SEKSI STANDARDISASI DAN
PENGEMBANGAN -
-PEMBINAAN PROSES - PENGEMBANGAN
SISTEM
PERATURAN
BISNIS DAN HUKUM II KAPASITAS PENGELOLA
PERBENDAHARAAN II
PERBENDAHARAAN II
PERBENDA HARAAN II
SEKSI
SEKSI
SEKSI
HARMONISASI
SEKSI
STANDARDISASI DAN
KERJASAMA -
PERATURAN
-PEMBINAAN PROSES
- PENGEMBANGAN
KELEMBAGAAN BISNIS DAN HUKUM III KAPASITAS PENGELOLA
PERBENDAHARAAN III
PERBENDA HARAAN III
SEKSI
SEKSI
-
HARMONISASI
-PEMBINAAN PROSES
PERATURAN
BISNIS DAN HUKUM IV
PERBENDAHARAAN IV
I I I I I I
1-KELOMPOK JABATA:fl 1-
FUNGSIONAL
I I I I I
BAGAN ORGANISASI
I
SUBDIREKTORAT
PEMBAYARAN PROGRAM
JAMINAN SOSIAL, PERHTI'UNGAN
PIHAK KETIGA, DAN
PENYELESAIAN TUNTUTAN
GANT! RUG!
I
SEKSI
-
PEMBAYARAN
PROGRAM PENSIUN
SEKSI
r-PEMBAYARAN JAMINAN
KESEHATAN
SEKSI PEMBAYARAN
PERHITUNGAN FIHAK
- KETIGADAN
PENYELESAIAN
TUNTITTAN GANTI RUGI
DIREKTORAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT
SISTEM INFORMASI DAN
TEKNOWGI
PERBENDAHARAAN
f---
SUBBAGIAN
TATA USAHA
I I I
Svnurn .. EK!"ORA1·
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PENGELOLMN SAINS SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PENGELOLAAN DATA, PENGELOLMN STRATEGI
DATA DAN SISTEM PENGELOLMN SISTEM PENGELOLMN SISTEM
INFORMASI INFORMASI INTERNAL INFORMASI EKSTERNAL
INFRASTRUKTUR DAN SISTEM INFORMASI
PERBENDAHARAAN
KEAMANAN INFORMASI PERBENDAHARMN
I I I
SEKSIPENGELOLMN SEKSI
SEKSI SEKSI STRATEGI
PENGELOLMN SISTEM SEKSIPENGELOLMN
-IMP:::;:~S~~~EM
- SAINS DATA f-PENGELOLMN SISTEM
f-INFORMASIEKSTERNAL
f-
BASIS DATA
PERBENDAHARAAN I INFORMASI INTERNAL I
I
INFORMASI
SEKSIPENGELOLMN SEKSI
SEKSI
SEKSIPERENCANMN
- SAINS DATA -PENGELOLAAN SISTEM
PENGELOLAAN SISTEM
f-SEKSI ANALISIS DATA -
STRATEGIS DAN
PERBENDAHARMN II INFORMASI INTERNAL II
-INFORMAffiEKSTERNAL PENJAMINAN MUTU
II SISTEM INFORMASI
SEKSIPENGELOLMN
SEKSI SEKSI SEKSIPENGELOLMN
- SISTEM INFORMASI -
PENGELOLAAN SISTEM
~
PENGELOLMN SISTEM
f-
SEKSIPENGELOLMN
-
KINERJA
INFORMASI INTERNAL INFORMASI EKSTERNAL PERANGKAT TIK TRANSFORMASI
PERBENDAHARMN I
III III TEKNOLOGI INFORMASI
SEKSIPENGELOLAAN
SEKSI
SEKSIPENGELOLAAN
- SISTEM INFORMASI -
PENGELOLMN SISTEM
-
SEKSI
- JARINGAN DAN
PERBENDAHARMN II
INFORMASI INTERNAL LAYANAN PENGGUNA
KEAMANAN INFORMASI
IV
I I I I I
KELOMPOK JABATAl'
i---FUNGSIONAL
-
I I I I I I 橤楨⹫敭敮步甮杯⹩d

-64 -
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT
JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DIREKTORAT
JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA
SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL
I
I I
BAGIAN BAGIAN
ORGANISASI DAN TATA SUMBER DAYA
LAKSANA MANUSIA
BAGIAN
BAGIAN
KEUANGAN
PENGELOLAAN BARANG
I I I I I I
BAGIAN
_
KEL~~;g~~:tTAJ-
KEPATUHANINTERNAL
MILIK NEGARA, RUMAH
TANGGA,
DAN TATA
USAHA
I I I I I I
I I
DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT
PERUMUSAN
KEBLJAKAN KEKAYAAN NEGARA PENGELOLAAN KEKAYAAN DIREKTORAT PENILAIAN
KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN NEGARA
I I
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT
PERUMUSAN
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT STANDARDISASI
~ ~ KEKAYAAN NEGARA
~ PENGELOLAAN
~ PENILAIAN PROPERTI
KEBIJAKAN BARANG
DIPISAHKAN I KEKAYAAN NEGARA I DAN SUMBER DAYA
MILIK NEGARA I
ALAM
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
-
PERUMUSAN
~ KEKAYAAN NEGARA
~ PENGELOLAAN
~ STANDARDISASI
KEBIJAKAN BARANG
DIPISAHKAN II KEKAYAAN NEGARA II PENILAIAN BISNIS
MILIK NEGARA II
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PENGEMBANGAN
-
PERUMUSAN
~ KEKAYAAN NEGARA
~ PENGELOLAAN -MANAJEMEN KUALITAS
KEBIJAKAN BARANG
DIPISAHKAN III KEKAYAAN NEGARA III DAN ANALISIS
MILIK NEGARA III
PENILAIAN
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT
PERUMUSAN
-
KEBIJAKAN KEKAYAAN
~ KEKAYAAN NEGARA
~ PENGELOLAAN
NEGARA LAIN-LAIN
DIPISAHKAN IV KEKAYAAN NEGARA IV
SUBDIREKTORAT
PERU MU SAN
-
KEBIJAKAN PIUTANG
NEGARA
I I I I I I
KELOMPOK JABATM KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATM
-~ -~ -~ -~ -
FUNGSIONAL - FVNGSIONAL - FUNGSIONAL - FUNGS!ONAL
I I I I I I
DIREKTORAT DIREKTORAT
I I I I
DIREKTORAT
HUKUM DAN HUBUNGAN TRANSFORM AS! DAN
___ KELOMPOK JABATA! _
LELANG
MASYARAKAT SISTEM INFORMASI
FUNGSIONAL
I I I I
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
-
KEBIJAKAN LELANG
- PERATURAN -TRANSFORMASI BISNIS
PERUNDANGAN DAN ANAL!S!S DATA
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT
-PENGEMBANGAN DAN
- -PEMBINAAN JABATAN
ANALISIS DATA LE LANG
ADVOKASI
FUNGSIONAL
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT
PENGEMBANGAN DAN SUBDIREKTORAT
-PEMBINAAN PROFESI,
-
HUBUNGAN -
PERANCANGAN DAN
INTEGRASI SISTEM
KERJA SAMA, DAN MASYARAKAT
APLIKASI
JASALELANG
SUBDIREKTORAT
TEKNOLOGI INFORMASI
-
DAN LAYANAN
OPERASIONAL
~-
KELOMPOK JABATM
~
~
_ KELOMPOK JABATM
-
~
_ KELOMPOK JABATM~
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL 橤楨⹫敭敮步甮杯⹩d

I
BAGIAN
ORGANISASI
DAN TATA
LAKSANA
I
SUBBAGIAN
- ORGANISASI DAN
JABATAN FUNGSIONAL
SUBBAGIAN
-
TATALAKSANA
SUBBAGIAN
- PENGELOLMN
KINERJA DAN RISIKO
-65 -
BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DIREKTORAT
JENDERAL
SEKRETARIAT
DIREKTORAT
JENDERAL
I
BAGIAN BAGIAN BAGIAN
SUMBER
DAYA MANUSIA KEUANGAN KEPATUHANINTERNAL
I
~UBBAGIAN
SUBBAGIAN
PENGEMBANGAN SUBBAGIAN
PEMANTAUAN
f- SUMBERDAYA
- PERENCANMN
f-
PENGENDALIAN
MANUSIADAN ANGGARAN
INTERNAL
KEPEMIMPINAN
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
MANAJEMEN KINERJA SUBBAGIAN GAJI
DAN
PENEGAKAN DISIPLIN/
f-
DAN MUTASI SUMBER
-
PERBENDAHARAAN
~
KODE ETIK DAN
DAYA MANUSIA
EVALUASI HASIL
PEMERIKSMN
SUBBAGIAN
PERENCANAAN DAN SUBBAGIAN
~
ADMINISTRASI - AKUNTANSI DAN
SUMBER DAYA PELAPORAN
MANUSIA
-
I I I I I I
KELOMPOK JABATM
i---FUNGSIONAL
-
I I I I I I
BAGAN ORGANISASI
I
BAGIAN PENGELOLMN
BARANG MILIK NEGARA,
RUMAH TANGGA,
DAN
TATA USAHA
I
SUBBAGIAN
-PERENCANMN DAN
PENGADAAN
SUBBAGIAN
f- PENGELOLAAN
BARANG MILIK NEGARA f-
SUBBAGIAN
RUMAH TANGGA
I
SUBBAGIAN -
PROTOKOL DAN TATA
USAHA I
!
DIREKTORAT PERUMUSAN KEBIJAKAN KEKAYAAN NEGARA
DIREKTORAT PERUMUSAN
KEBIJAKAN KEKAYAAN
NEGARA
SUBBAGIAN
~
TATA USAHA
I I I
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT
PERUMUSAN KEBIJAKAN
PERUMUSAN KEBIJAKAN PERUMUSAN KEBIJAKAN PERUMUSAN KEBIJAKAN
KEKAYMN NEGARA LAIN-
PERUMUSAN KEBIJAKAN
BARANG MILIK NEGARA I BARANG MILIK NEGARA
II BARANG MILIK NEGARA III
LAIN
PIUTANG NEGARA
I I I
SEKSI PERUMUSAN SEKSI PERUMUSAN SEKSI PERUMUSAN SEKSI PERUMUSAN SEKSI PERUMUSAN 1--KEBIJAKAN BARANG -KEBIJAKAN BARANG -KEBIJAKAN BARANG -KEBIJAKAN KEKAYAAN -KEBIJAKAN PIUTANG
MILIK NEGARA IA MILIK
NEGARA !IA MILIK NEGARA IIIA NEGARA LAIN-LAIN I NEGARA!
SEKSI PERUMUSAN SEKSI PERUMUSAN SEKSI PERUMUSAN SEKSI PERUMUSAN SEKSI PERUMUSAN
~ KEBIJAKAN BARANG -KEBIJAKAN BARANG -KEBIJAKAN BARANG -KEBIJAKAN KEKAYAAN -KEBIJAKAN PIUTANG
MILIK
NEGARA 1B MILIK NEGARA IIB MILIK NEGARA IIIB NEGARA LAIN-LAIN II NEGARA II
SEKSI PERUMUSAN SEKSI PERUMUSAN SEKSI PERUMUSAN SEKSI PERUMUSAN SEKS! PERUMUSAN
~ KEBIJAKAN BARANG -KEBIJAKAN BARANG -KEBIJAKAN BARANG -KEBIJAKAN KEKAYAAN -KEBIJAKAN PIUTANG
MILIK
NEGARA IC MILIK NEGARA !IC MILIK NEGARA IIIC NEGARA LAIN-LAIN III NEGARA III
SEKSI PERUMUSAN SEKSI PERUMUSAN SEKSI PERUMUSAN SEKSI PERUMUSAN SEKSI PERUMUSAN
~
KEBIJAKAN BARANG -
KEBIJAKAN BARANG -KEBIJAKAN BARANG
~
KEBIJAKAN KEKAYAAN -KEBIJAKAN PIUTANG
MILIK
NEGARA ID MILIK NEGARA IID MILIK NEGARA IIID NEGARA LAIN-LAIN IV NEGARAIV
I I I I I
~
KELOMPOK JABATA~~
FUNGSIONAL
I I I I I 橤楨⹫敭敮步甮杯⹩d

-
-
-
-66 -
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN
I
SUBDIREKTORAT
KEKAYAAN NEGARA
DIPISAHKAN I
I
SEKSI
KEKAYAAN NEGARA
DIPISAHKAN IA
SEKSI
KEKAYAAN NEGARA
DIPISAHKAN 1B
SEKSI
KEKAYAAN NEGARA
DIPISAHKAN IC
I
SUBDIREKTORAT
PENGELOLMN KEKAYMN
NEGARA!
I
SEKSI
- PENGELOLMN
KEKAYMN NEGARA IA
SEKSI
- PENGELOLMN
KEKAYMN NEGARA IB
SEKSI
- PENGELOLMN
KEKAYMN NEGARA IC
SEKSI
- PENGELOLAAN
KEKAYMN NEGARA ID
DIREKTORAT
KEKAY AAN NEGARA
DIPISAHKAN
SUBBAGIAN
-
TATA USAHA
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
KEKAYAAN NEGARA KEKAYAAN NEGARA
DIPISAHKAN II DIPISAHKAN III
I
SEKSI SEKSI
- KEKAYAAN NEGARA - KEKAYAAN NEGARA
DIPISAHKAN IIA DIPISAHKAN IIIA
SEKSI SEKSI
~ KEKAYAAN NEGARA
~ KEKAYAAN NEGARA
DIPISAHKAN 11B DIPISAHKAN IIIB
SEKSI SEKSI
-KEKAYAAN NEGARA -KEKAYAAN NEGARA
DIPISAHKAN IIC DIPISAHKAN me
I I I I I
KELOMPOK JABATA~
~ -
FUNGSIONAL
I I I I I
BAGAN ORGANISASI
PENGELOLAANKEKAYAANNEGARA
DIREKTORAT
PENGELOLMN
KEKAYAAN NEGARA
SUBBAGIAN
-
TATA USAHA
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
I
SUBDIREKTORAT
KEKAYAAN NEGARA
DIPISAHKAN IV
I
SEKSI
~ KEKAYAAN NEGARA
DIPISAHKAN IVA
SEKSI
- KEKAYAAN NEGARA
DIPISAHKAN !VB
SEKSI
- KEKAYAAN NEGARA
DIPISAHKAN IVC
I
SUBDIREKTORAT
PENGELOLMN KEKAYMN PENGELOLMN KEKAYMN PENGELOLAAN KEKAYAAN
NEGARA II NEGARA III NEGARA
IV
I
SEKSI
SEKSI
SEKSI
PENGELOLAAN
- PENGELOLMN -
KEKAYMN NEGARA
r- PENGELOLMN
KEKAYMN NEGARA !IA
IIIA KEKAYMN NEGARA IVA
SEKSI
SEKSI SEKSI
- PENGELOLAAN r-
PENGELOLMN PENGELOLMN
KEKAYMN NEGARA -KEKAYMN NEGARA
KEKAYMN NEGARA IIB
IIIB !VB
SEKSI
SEKSI SEKSI
- PENGELOLAAN -
PENGELOLMN
-
PENGELOLMN
KEKAYMN NEGARA !IC
KEKAYMN NEGARA KEKAYMN NEGARA
IIIC IVC
SEKSI
SEKSI SEKSI
-
PENGELOLMN -
PENGELOLMN PENGELOLMN
KEKAYMN NEGARA
-
KEKAYMN NEGARA
KEKAYMN NEGARA IID
IIID !VD
I I I I I
_ KELOMPOK JABATM_
FUNGSIONAL
I I I I I 橤楨⹫敭敮步甮杯⹩d

-67 -
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PENILAIAN
DIREKTORAT
PENILAIAN
SUBBAGIAN
~
TATA USAHA
I
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
STANDARDISASI
STANDARD!SASJ
PENGEMBANGAN,
PENILAIAN PROPERTI DAN
PENILAIAN BISNIS
MANAJEMEN KUALITAS,
SUMBER DAYA ALAM DAN ANALJSIS PENILAIAN
I
SEKSI STANDARDISASI
SEKSI SEKSIPENGEMBANGAN
PENILAIAN PROPERTI
--
STANDARDISASI - DAN MANAJEMEN
DAN SUMBER DAYA
PENILAIAN BJSNIS I
ALAM I
SEKSI ST ANDARD!SASI
SEKSJ
PENILAIAN PROPERTI
- f- STANDARDISASI -
DAN SUMBER DAYA
PENILAIAN BISNIS II
ALAM
II
SEKSI STANDARDISASI
SEKSI
PENILAIAN PROPERTI
- -
STANDARD I SAS!
-
-
-
DAN SUMBER DAYA
ALAM III
PENILAIAN B!SNIS III
I I I I I
KELOMPOK
JABATAl'i
- -
FUNGSIONAL
I I I I I
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT LELANG
DIREKTORAT
LELANG
SUBBAGIAN
~
TATA USAHA
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT
PENGEMBANGAN DAN
KEBIJAKAN LELANG
ANALISIS DATA LELANG
SEKSI KEBIJAKAN
SEKSIPERENCANAAN
-DAN PENGEMBANGAN
LELANG EKSEKUSI
LELANG
SEKSI KEBIJAKAN SEKSI ANALISIS DAN
LELANG NONEKSEKUSI -EVALUASIPELAYANAN
WAJIB LELANG
SEKSI KEBIJAKAN SEKSI ANALISIS DATA,
LELANG NONEKSEKUSI -
INFORMASI, DAN
SUKARELA PUBLIKASI LELANG
I I I I I
KELOMPOK JABATAN
- -FUNGSJONAL
I I I I I
KUALITAS PENILAJAN
SEKSI ANALISIS
PENILAIAN
I
SUBDIREKTORAT
PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN PROFESI, KERJA
SAMA, DAN JASA LELANG
I
SEKSIPENGEMBANGAN
f-DAN PEMBINAAN PROFESI
DAN KERJASAMA LELANG
SEKSI PEMBINAAN
JASA LELANG DAN
-
PRINSIP MENGENALI
PENGGUNA JASA
LELANG 橤楨⹫敭敮步甮杯⹩d

-68 -
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT HUKUM DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT
DIREKTORAT
HUKUM DAN HUBUNGAN
MASYARAKAT
SUB BAG IAN
~
TATA USAHA
I
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PERATURAN
ADVOKASI HUBUNGAN MASYARAKAT
PERUNDANGAN
I
SEKSI
SEKSI SEKSI HUBUNGAN
-
PERATURAN - ADVOKASI I
-
MASYARAKAT I
PERUNDANGAN I
SEKSI
SEKSI SEKSI
HUBUNGAN >-- PERATURAN f-
ADVOKASI II
-
MASYARAKAT II
PERUNDANGAN II
SEKSI
SEKSI SEKSIHUBUNGAN
-
PERATURAN - ADVOKASI III
-
MASYARAKAT III
PERUNDANGAN III
SEKSI
SEKSI
-
PERATURAN -
PERUNDANGAN IV
ADVOKASI IV
I I I I I
KELOMPOK JABATA~
- -
FUNGSIONAL
I I I I I
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT TRANSFORMASI DAN SISTEM INFORMASI
DIREKTORAT
TRANSFORMASI DAN
SISTEM INFORMASI
SUBBAGIAN
~
TATA USAHA
I I
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PERANCANGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI
TRANSFORMASI BISNIS PEMBINAAN JABATAN
INTEGRASI SISTEM DAN LAYANAN
DAN ANALISIS DATA FUNGSIONAL
APLIKASI OPERASIONAL
I I
SEKSI TRANSFORMASI
SEKSI PEMBINAAN SEKSI PERANCANGAN SEKSI PENGKAJIAN
-KEKAYAAN NEGARA
-JABATAN FUNGSIONAL -DAN PENGEMBANGAN -
DAN STANDARDISASI
I SISTEM APLIKASI I TEKNOLOGI INFORMASI
SEKSI TRANSFORMASI SEKSI PEMBINAAN SEKSIPERANCANGAN
SEKSIKEAMANAN
-
PENILAIAN DAN f-JABATAN FUNGSIONAL f-DAN PENGEMBANGAN - BASIS DATA
LELANG II SISTEM APLIKASI II
SEKSI MANAJEMEN
SEKSI PEMBINAAN SEKSIPERANCANGAN
SEKSI LAYANAN
- -
JABATAN FUNGSIONAL f-DAN PENGEMBANGAN -TRANSFORM AS!
III SISTEM APLIKASI Ill
OPERASIONAL
SEKSI PROGRAM DAN
SEKSIPERENCANAAN,
SEKSIPENGELOLAAN
-
SEKSI ANALISIS DATA -
TATAKELOLA -
INTEGRASI, DAN
-PERANGKAT KERAS,
EVALUASI SISTEM
PEMBINAAN
APLIKASI
LUNAK, DAN JARINGAN
I I I I I
KELOMPOK JABATAl'I
- FUNGSIONAL -
I I I I I 橤楨⹫敭敮步甮杯⹩d

-69 -
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT
JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN
KEUANGAN
SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL
I
I I I
BAGIAN BAGIAN
BAGIAN
HARMONISASI
PERENCANAAN DAN SUMBER DAYA
KEBIJAKAN, ADVOKASI,
KEUANGAN MANUSIA
DAN KERJA SAMA
ANTAR LEMBAGA
BAGIAN
BAGIAN
I I I I I I
ORGANISASI DAN
UMUM, KOMUNIKASI,
_ KELOMPOK JABATM>-
KEPATUHANINTERNAL
DAN LAYANAN FUNGSIONAL
INFORMASI
I I I I I I
I
DIREKTORAT
DIREKTORAT DIREKTORAT DANA DESA, INSENTIF,
DANA TRANSFER UMUM DANA TRANSFER KHUSUS OTONOMIKHUSUS,DAN
KEISTIMEWAAN
I I
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PROGRAM DAN PROGRAM DAN PROGRAM DAN
f- - -
MANAJEMEN MANAJEMEN MANAJEMEN
PENGETAHUAN PENGETAHUAN PENGETAHUAN
I I I
--
KELOMPOK JABATA~
->--
IKELOMPOK JABATM _
--
KEL~~:g~~~~TM>-
FUNGSIONAL FUNGSIONAL
I I I
I I I
DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT SISTEM
KELOMPOK
JABATA~
PAJAK DAERAH DAN PEMBIAYAAN DAN INFORMASI DAN
1- FUNGSIONAL I-
RETRIBUSI DAERAH PEREKONOMIAN DAERAH PELAKSANAAN TRANSFER
I I I
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
f-
PROGRAM DAN
f-
PROGRAM DAN
f-
PROGRAM DAN
MANAJEMEN MANAJEMEN MANAJEMEN
PENGETAHUAN PENGETAHUAN PENGETAHUAN
I I I
>--
KELOMPOK JABATM>-
>--
KEL~~:g~~~~TM>-
>--
KELOMPOK JABATM
FUNGSIONAL FUNGSIONAL 1-
I I I jdih.kemenkeu.go.id

I
BAGIAN
PERENCANAAN DAN
KEUANGAN
I
SUBBAGIAN
PERENCANAAN DAN
-
PENYUSUNAN
ANGGARAN
SUBBAGIAN
-
PERBENDAHARAAN
SUBBAGIAN
- AKUNTANSIDAN
PELAPORAN
SUBBAGIAN
-
PENGELOLAAN
KINERJA DAN RISIKO
-70 -
BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DIREKTORAT
JENDERAL
SEKRETARIAT
DIREKTORAT
JENDERAL
I
BAGIAN BAGIAN
ORGANISASI DAN
BAGIAN
UMUM, KOMUNIKAS!, DAN
KEPATUHANINTERNAL
SUMBER DAYA MANUSIA
LAY AN AN INFORMASI
-
-
-
-
I
SUB BAG IAN SUBBAGIAN
SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN TATA USAHA DIREKTORAT
~ ~
ORGANISASI PENGEMBANGAN KARIR JENDERAL DAN
SUMBER DAYA MANUSIA PROTOKOLER
SUBBAGIAN SUBBAGIAN RUMAH
SUBBAGIAN PENGEMBANGAN TANGGA DAN TATA USAHA
TATA LAKSANA
~
KAPASITAS SUMBER
-
SEKRET ARIAT
DAYA MANUSIA DIREKTORAT JENDERAL
SUBBAGIAN SUBBAGIAN MANAJEMEN SUBBAGIAN
KEPATUHAN
PROSES
r-INFORMASI DAN LAYANAN - PENGELOLAAN
BISNIS SUMBER DAYA MANUSIA BARANG MILIK NEGARA
SUBBAGIAN PEMBINAAN
SUB BAG IAN
SUBBAGIAN
JABATAN FUNGSIONAL
MANAJEMEN STRATEGI
KEPATUHAN KODE -
BIDANG HUBUNGAN
- KOMUNIKASI DAN
KEUANGAN ANTARA
ETIK PEMERINTAH PUSAT DAN
LAYANAN INFORMASI
PEMERINTAHAN DAERAH
PUBLIK
I I I I I I
KEWMPOK JABATM
f--- FUNGSIONAL 1----
I I I I I I
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT DANA TRANSFER UMUM
DIREKTORAT
DANA TRANSFER UMUM
~
SUBBAGIAN
TATA USAHA
I
SUBDIREKTORAT
PROGRAM DAN
MANAJEMEN
PENGETAHUAN
I
l
SEKSI MANAJEMEN
PENGETAHUAN
I I I I I I
~
~ELOMPOK JABATA~
~
FUNGSIONAL
I I I I I I
I
BAGIAN
HARMONISASI KEBIJAKAN,
ADVOKASI, DAN KERJA SAMA
ANTAR LEMBAGA
I
SUBBAGIAN
~
HARMONISASI
KEBIJAKAN
TRANSFER
KE DAERAH
SUBBAGIAN
HARMONISASI KEBIJAKAN
~ PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENGUATAN
PEREKONOMIAN DAERAH
SUBBAGIAN
-
ADVOKASI DAN KERJA
SAMA ANTAR LEMBAGA 橤楨⹫敭敮步甮杯⹩d

-71 -
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT DANA TRANSFER
KHUSUS
DIREKTORAT
DANA TRANSFER KHUSUS
SUBBAGIAN
-
TATA USAHA
I
SUBDIREKTORAT
PROGRAM DAN
MANAJEMEN
PENGETAHUAN
I
l
SEKS! MANAJEMEN
PENGETAHUAN
I I I I I I
KELOMPOK
JABATA~
~ -
FUNGSIONAL
I I I I I I
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT DANA
DESA, INSENTIF, OTONOMI KHUSUS, DAN
KEISTIMEWMN
DIREKTORAT
DANA DESA, INSENTIF,
OTONOMIKHUSUS,DAN
KEISTIMEWAAN
SUBBAGIAN
~
TATA USAHA
I
SUBDIREKTORAT
PROGRAM DAN
MANAJEMEN
PENGETAHUAN
I
l
SEKSI MANAJEMEN
PENGETAHUAN
I I I I I I
~
~ELOMPOK JABATA~
~
FUNGSJONAL
I I I I I I 橤楨⹫敭敮步甮杯⹩d

-72 -
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DIREKTORAT PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH
~
SUBBAGIAN
TATA USAHA
I
SUBDIREKTORAT
PROGRAM DAN
MANAJEMEN
PENGETAHUAN
I
l
SEKS! MANAJEMEN
PENGETAHUAN
I I I I I I
~
P(ELOMPOK JABATM
FUNGSIONAL
~
I I I I I I
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT
PEMBIAYMN DAN PEREKONOMIAN DAERAH
DIREKTORAT
PEMBIAYAAN DAN
PEREKONOMIAN DAERAH
SUBBAGIAN
~
TATA USAHA
I
SUBDIREKTORAT
PROGRAM DAN
MANAJEMEN
PENGETAHUAN
I
l
SEKSI MANAJEMEN
PENGETAHUAN
I I I I I I
KELOMPOK JABATM
- -
FUNGSIONAL
I I I I I I 橤楨⹫敭敮步甮杯⹩d

-73 -
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT SISTEM INFORMASI DAN PELAKSANAAN
TRANSFER
DIREKTORAT
SISTEM INFORMASI DAN
PELAKSANAAN
TRANSFER
SUBBAGIAN
~
TATA USAHA
I
SUBDIREKTORAT
PROGRAM DAN
MANAJEMEN
PENGETAHUAN
I
L
SEKSI MANAJEMEN
PENGETAHUAN
I I I I I I
KELOMPOK JABATA~
-
-
FUNGSIONAL
I I I I I I 橤楨⹫敭敮步甮杯⹩d

-74 -
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT
JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLMN
PEMBIAYMN DAN RISIKO
SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL
I
I I I
I
BAGIAN
BAGIAN I I I I I I
ORGANISASI, TATA
SUMBER DAYA
BAGIAN
i----. KELOMPOK JABATAl ____
LAKSANA DAN
MANUSIA
KEUANGAN FUNGSIONAL
LAYANAN INFORMASI
I I I I I I
BAGIAN
KEPATUHAN INTERNAL,
BAGIAN BAGIAN
KINERJA, DAN
UMUM TEKNOLOGI INFORMASI
HARMONISASI
PERATURAN
I I
DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT
DIREKTORAT
PENGELOLMN RISIKO
PINJAMAN DAN HIBAH SURAT UT ANG NEGARA PEMBIAYMN SYARIAH
KEUANGAN NEGARA
I
I
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT
PERENCANAAN DAN PENGELOLMN
PENGELOLAAN
MITIGASI RISIKO
-
ANALISIS PINJAMAN
~
PORTOFOLIO SURAT
~ TRANSAKSI SURAT -
ANGGARAN PENDAPATAN
BERHARGA SYARIAH
DANHIBAH UTANG NEGARA
NEGARA
DAN BELANJA NEGARA
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT
PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLMN PROYEK
MITIGASI RISIKO
-PINJAMAN DAN HIBAH
~
PENDALAMAN PASAR
- DAN ASET SURAT -
BADAN USAHA MILIK
MULTILATERAL BERHARGA SYARIAH
SURAT UTANG NEGARA
NEGARA
NEGARA
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT
ANALISIS KEUANGAN ANALISIS KEUANGAN DAN
MITIGASI RISIKO
-PINJAMAN DAN HIBAH
~
DAN PASAR SURAT
-
PA SAR SURAT BERHARGA
- LEMBAGA KEUANGAN
BILATERAL I
SY ARIA H NEGARA
DAN INSTRUMEN
UT ANG NEGARA
MITIGASI RISIKO
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT
-PINJAMAN DAN HIBAH -
HUKUM DAN EVALUASI
-
PERATURAN DAN
~
PENGELOLAAN RISIKO
BILATERAL II
TRANSAKSI SURAT ANALISIS HUKUM ASET DAN KEWAJIBAN
UTANG NEGARA KEUANGAN SYARIAH NEGARA
I I I I I
-~
KELOMPOK JABATAfi
--
KELOMPOK JABATAI'i
--KEL~~:i~~~!tTAI' _
~~
KELOMPOK JABATAfi
FUNGSIONAL r- FUNGSIONAL - FUNGSIONAL r-
I I I I I I I I
DIREKTORAT
DIREKTORAT
I I I I
PENGELOLMN
STRATEGI DAN
DIREKTORAT ,__ KEWMPOK JABATAI' _
DUKUNGAN PEMERINTAH EVALUASI, AKUNTANSI
DAN PEMBIAYMN
PORTOFOLIO
DAN SETELMEN
FUNGSIONAL
INFRASTRUKTUR
PEMBIAYAAN
I I I I
I
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PENYIAPAN KERJA SUBDIREKTORAT ANALISIS DAN
~ SAMA PEMERINTAH
~ PERENCANAAN DAN -PENGUJIAN TRANSAKSI
DENGAN BADAN STRATEGI PEMBIAYMN KEWAJIBAN
USAHA PEMBIAYAAN
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT
~ DUKUNGAN
~ ANALISIS RISIKO -
PEMERINTAH PEMBIAYMN
SETELMEN TRANSAKSI
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT
PERATURAN DAN
PERENCANMN DAN
SUBDIREKTORAT
~ PENG EMBANGAN ~
ANALISIS KEW AJIBAN
- AKUNTANSI DAN
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PELAPORAN
INFRASTRUKTUR
KONTINJENSI
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT
-
PENGEMBANGAN - MONITORING DAN
PENGELOLAAN
PEMBIAYAAN
EVALUASI
SUBDIREKTORAT
-
HUBUNGANINVESTOR
I I I I
--
KELOMPOK JABATAfi,__
--
KELOMPOK JABATAl'i _
~~
KELOMPOK JABATAI' ,__
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL 橤楨⹫敭敮步甮杯⹩d

I
BAG IAN
ORGANISASI, TATA
-75 -
BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DIREKTORAT
JENDERAL
SEKRETARIAT
DIREKTORAT
JENDERAL
I I I
BAGIAN
BAGIAN BAG IAN KEPATUHAN INTERNAL,
I I
BAGIAN BAGIAN
LAKSANA DAN LAYANAN SUMBER DAYA MANUSIA KEUANGAN
KINERJA, DAN HARMONISASI UMUM TEKNOLOGI INFORMASI
f-
-
-
INFORMASI
PERATURAN
I I I I
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
SUB BA GIAN
f-
PERENCANAAN DAN
- PENYUSUNAN -
SUBBAGIAN
-
ORGANISASI PENGEMBANGAN KARIR KEPATUHAN INTERNAL
SUMBER DAYA MANUSIA
ANGGARAN
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
-
PENGEMBANGAN
-
SUBBAGIAN
f-PEMANTAUAN DAN -
TATA LAKSANA KAPASITAS SUMBER PERBENDAHARAAN
EVALUASI KEPATUHAN
DAYA MANUSIA
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
-
MANAJEMENINFORMASI
- AKUNTANSI DAN
f-
PENGELOLAAN
-
LAY ANAN INFORMASI DAN LAYANAN SUMBER KINERJA DAN RISIKO
DAYA MANUSIA
PELAPORAN
ORGANISASI
SUBBAGIAN
f-
HARMONISASI -
PERATURAN
I I I I I I
1-KEWMPOK JABATAt,1--
FUNGSIONAL
I I I I I I
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PINJAMAN DAN HIBAH
DIREKTORAT
PINJAMAN DAN HIBAH
SUBBAGIAN
-
TATA USAHA
I
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PERENCANAAN DAN
PINJAMAN DAN HIBAH PINJAMAN DAN HIBAH
ANAL!SIS
PINJAMAN DAN
MULTILATERAL
BILATERAL!
HIBAH
I
SEKSI SEKSI SEKSI
-
ANAL!SIS PINJAMAN -
PINJAMAN DAN HIBAH -
PINJAMAN DAN HIBAH
DANHIBAH MULTILATERAL A BILATERAL IA
SEKSI
SEKSI SEKSI
-
PERENCANAAN DAN
-
PINJAMAN DAN HIBAH -
PINJAMAN DAN HIBAH
ALOKASI
PINJAMAN
MULTILATERAL B BILATERAL IB
DANHIBAH
SEKSI
SEKSI SEKSI
-DATA DAN PELAPORAN -
PINJAMAN DAN HIBAH -
PINJAMAN DAN HIBAH
MULTILATERAL C BILATERAL IC
SEKSI
EVALUASI SEKSI SEKSI -
PELAKSANAAN -
PINJAMAN DAN HIBAH -
PINJAMAN DAN HIBAH
PENGADAAN PINJAMAN MULTILATERAL D BILATERAL
ID
DAN HIBAH
I I I I I
_
KE";;t::i~i~~TM -
I I I I I
I
I
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
f-PERANCANGAN SISTEM
TATA USAHA PIMPINAN
TEKNOLOGI INFORMASI
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
LAYANAN GAJI DAN
f-
PENGEMBANGAN DAN
TATA USAHA
IMPLEMENTASI SISTEM
I
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
f-
PENGEMBANGAN DAN
RUMAH TANGGA IMPLEMENTASI SISTEM
II
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PENGADAAN DAN OPERASIONAL
-
PENGELOLAAN LAYANAN TEKNOLOGI
BARANG
MILIK NEGARA INFORMASI
I
SUBDIREKTORAT
PINJAMAN DAN HIBAH
BILATERAL II
I
SEKSI
-
PINJAMAN DAN HIBAH
BILATERAL !IA
SEKSI -
PINJAMAN DAN HIBAH
BILATERAL IIB
SEKSI -
PINJAMAN DAN HIBAH
BILATERAL !IC
SEKSI -
PINJAMAN DAN H!BAH
BILATERAL !ID jdih.kemenkeu.go.id

I
SUBDIREKTORAT
PENGELOLAAN
PORTOFOLIO SURAT
UTANG NEGARA
I
SEKSI
PERENCANAAN
- TRANSAKSISURAT
UTANG NEGARA DAN
SEKSI
PELAKSANAAN
-
TRANSAKSISURAT
UTANG NEGARA DAN
n~n"'A'T'T1" T
SEKSI
PELAKSANAAN
- TRANSAKSISURAT
UTANG NEGARA DAN
n1"0T\TA'T'Tl7 TT
SEKSI
-
PENATAUSAHAAN DAN
PELAPORAN TRANSAKSI
SURAT UTANG NEGARA
I
SUBDIREKTORAT
PENGELOLAAN TRANSAKSI
SURAT BERHARGA SYARIAH
NEGARA
I
SEKSI
PERENCANAAN TRANSAKSI
- DAN PENGEMBANGAN
INSTRUMEN SURAT
BERHARGA SYARIAH NEGARA
SEKSI
>--
PELAKSANAAN TRANSAKSI
SURAT BERHARGA SYARIAH
NEGARA I
SEKSI
PELAKSANAAN 'IRANSAKSI
-
SURAT BERHARGASYARIAH
NEGARA II
-76 -
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT
SURAT UTANG NEGARA
DIREKTORAT
SURAT
UTANG
NEGARA
SUBBAGIAN
-
TATA USAHA
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PENGEMBANGAN DAN ANALISIS KEUANGAN DAN
PENDALAMAN PASAR PASAR SURAT UTANG
SURAT UTANG NEGARA NEGARA
I
SEKSI
SEKSI
KERJASAMA
~ f--ANALISIS KEUANGAN
KELEMBAGAAN PASAR
DAN FISKAL
SURAT UTANG NEGARA
SEKSI
SEKSI
PENDAIAMAN PASAR DAN
>-- >--ANALISIS PASAR SURAT
PERLUASAN BASIS INVESTOR
SURAT UTANG NEGARA
UTANG NEGARA
SEKSI SEKSI
STRATEGI PEMASARAN ANALISIS PASAR
>-- >--
DAN LAY ANAN INVEST AS! KEUANGAN
SURAT UTANG NEGARA
INTERNASIONAL
SEKSI
SEKSI
-
PELAY ANAN PUBLIK,
-DUKUNGAN ANALISIS
EDUKASI DAN INFORMASI
SURAT UTANG NEGARA
PASAR KEUANGAN
I I I I I _ KELOMPOK JABATM
-
FUNGSIONAL
I I I I I
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PEMBIAYAAN SYARIAH
DIREKTORAT
PEMBIAYAAN SYARIAH
SUBBAGIAN
-
TATA USAHA
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PENGELOLAAN PROYEK DAN ANALISIS KEUANGAN DAN
ASET SURAT BERHARGA PASAR SURAT BERHARGA
SYARIAH NEGARA SYARIAH NEGARA
SEKSI
PERENCANAAN DAN SEKSI
f-- PENGEMBANGAN - ANALISIS PASAR SURAT
PEMBIAYAAN PROYEK SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
BERHARGA SYARIAH NEGARA
SEKSI
PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
SEKSI
f--DAN ANALISIS KINERJA - ANALISIS HARGASURAT
PROYEK SURAT BERHARGA
BERHARGA SYARIAH NEGARA
SYARIAH NEG.ARAI
SEKSI SEKSI
PELAKSANAAN PEMBIAYAAN
ANALISIS FISKAL, DATA
>-- DAN ANALISIS KINERJA -
KEUANGAN, DAN
PENGELOLAAN PERUSAHAAN
PROYEKSURATBERHARGA
PENEREIIT SURAT BERHARGA
SYARIAH NEGARA II
~T••~T TT~~~-..,,,.
SEKSI
-
PENGELOLAAN ASET SURAT
BERHARGA SYARIAH NEGARA
I I I I I
KELOMPOK JABATA>
- -
FUNGSIONAL
I I I I I
I
SUBDIREKTORAT
HUKUM DAN EVALUASI
TRANSAKSI SURAT UTANG
NEGARA
I
SEKSI
- PERATURAN SURAT
UTANG NEGARA
SEKSI
ANALISIS HUKUM DAN
- DOKUMEN HUKUM
TRANSAKSI SURAT UTANG
NEG4RA
SEKSI
- EVALUASITRANSAKSI
SURAT UTANG NEGARA
I
SUBDIREKTORAT
PERATURAN DAN ANALISIS
HUKUM KEUANGAN SYARIAH
I
SEKSI
PERATURAN, EVALUASI
f--KINERJA, DAN MANAJEMEN
RISIKO TRANSAKSI SURAT
BERHARGA SYARIAH NRG.ARA
SEKSI
ANALISIS KESESUAIAN
f--SYARIAH DAN DOKUMEN
HUKUM SURAT BERHARGA
SYARIAH NEGARA
SEKSI
-
HUBUNGAN KELEMBAGAAN
DAN EDUKASI PUBLIK 橤楨⹫敭敮步甮杯⹩d

-77 -
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PENGELOLAAN RISIKO KEUANGAN NEGARA
DIREKTORAT
PENGEWLAAN RISIKO
KEUANGAN NEGARA
SUBBAGIAN
-
TATA USAHA
I I
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
MITIGASI RISIKO ANGGARAN MITIGASI RISIKO LEMBAGA
MITIGASI RISIKO BADAN PENGELOLAAN RISIKO ASET
PENDAPATAN DAN BELANJA KEUANGAN DAN INSTRUMEN
DAN KEWAJIBAN NEGARA
-
-
-
-
USAHA MILIK NEGARA
NEGARA MITIGASI RISIKO
I I
SEKSI
SEKSI
SEKSI
RISIKO PELAKSANAAN PUBLIC SEKSI
ANALISIS STRUKTUR ASET RISIKO DUKUNGAN DAN
- SERVICE OBLIGATION PADA - RISIKO LEMBAGA -
JAMINAN ATAS
BADAN USAHA MILIK
DAN KEWAJIBAN
KEUANGAN I
PENUGASAN PEMERINTAH
NEGARA!
PEMERINTAH
SEKSI
RISIKOPELAKSANAAN PUBLIC SEKSI
SEKSI
SEKSI
- SERVICE OBUGATIONPADA - RISIKO LEMBAGA -
ANALISIS RISIKO ASET
DAN KEWAJIBAN LINTAS RISIKO JAMINAN SOSIAL
BADAN USAHA MILIK KEUANGAN II
GENERA.SI
NEGARA II
SEKSI
SEKSI RISIKO PENUGASAN NON- SEKSI SEKSI
RISIKO POLITIK DAN -PUBLJC SERVICE OBLIGAITON - INSTR UM EN - KERJASAMA
TUNTUTAN HUKUM
DAN INVESTASI PADA BADAN MITIGASI RISIKO KELEMBAGAAN
USAHA MILIK NEGARA
SEKSI
SEKSI
SEKSI
SEKSI
PENGUNGK.APAN RISIKO
-
RISIKO PINJAMAN PADA
- PERATURAN -PENGOLAHAN DATA DAN
BADAN USAHA MILIK
KEUANGAN NEGARA
NEGARA
MITIGASI RISIKO PENGEMBANGAN MODEL
I I I I I
KELOMPOK JABATAN
-
FUNGSIONAL
~
I I I I I
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT PENGELOLAAN
DUKUNGAN PEMERINTAH DAN
PEMBIAY AAN INFRASTRUKTUR
DIREKTORAT
PENGELOLAAN DUKUNGAN
PEMERINTAH DAN PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR
SUBBAGIAN
-
TATA USAHA
I
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PENYIAPAN KERJA SAMA SUBDIREKTORAT
PERATURAN DAN
PEMERINTAH DENGAN DUKUNGAN PEMERINTAH
PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
PEMBIAYAAN
BADAN USAHA INFRASTRUKTUR
I
SEKSI SEKSI
SEKSI
DUKUNGAN PERATURAN DAN
f-PENYIAPAN PROYEK - -
PEMERINTAH PROYEK PENELAAHAN
KERJA SAMA SEKTOR I
SEKTOR I DOKUMEN
SEKSI SEKSI
SEKSI
DUKUNGAN PENGEMBANGAN
-
~ PENYIAPAN PROYEK -
PEMERINTAH PROYEK KEBIJAKAN DAN KERJA
KERJA SAMA SEKTOR II
SEKTOR II SAMA KELEMBAGAAN
SEKSI
SEKSI SEKS!
PENYIAPAN PROYEK DUKUNGAN PENGELOLAAN DANA
~ - -
KERJA SAMA SEKTOR PEMERINTAH PROYEK DUKUNGAN
III
SEKTOR III PEMERINTAH
SEKSI
SEKSI
SEKSI
PENYIAPAN PROYEK
DUKUNGAN
-
~ - MANAJEMEN KONTRAK
KERJA SAMA SEKTOR PEMERINTAH PROYEK
IV
DAN MITIGASI RISIKO
SEKTOR IV
I I I I I
KELOMPOK JABATA.l
- -
FUNGSIONAL
I I I I I 橤楨⹫敭敮步甮杯⹩d

-78 -
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT STRATEGI DAN PORTOFOLIO PEMBIAYAAN
DIREKTORAT
STRATEGI
DAN
PORTOFOLIO PEMBIAYMN
SUBBAGIAN
TATAUSAHA
I I I I
SVBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
PERENCANAAN DAN
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT
PERENCANAAN DAN ANALISIS RISIKO
ANALISIS KEWAJIBAN
PENGEMBANGAN
HUBUNGAN INVESTOR
STRATEGI PEMBIAY AAN PEMBIAYAAN PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
KONTJNJENSI
I I I
SEKSI
SEKSI SEKSI
SEKSI
STRATEGI PENGELOLAAN
-
- PENGELOLAAN RISIKO -
SEKSI
-
PENGEMBANGAN MODEL
PERENCANAAN, STRATEGI
-
UTANGJANGKA RISIKO KREDIT DAN PROGRAM
LIKUIDITAS ANALISIS
MENENGAH HUBUNGAN INVESfOR
SEKSI SEKSI
SEKSI
SEKSI SEKSI
PE LAY ANAN PUBLIK,
PENGEWLAAN
-
PERENCANAAN - PENGELOLAAN - -
PENGEMBANGAN PASAR -
INVESTOR, DAN
KAPASITAS UT ANG
PORTOFOLIO KEW A.JIB.AN
UTANG HUBUNGAN RISIKO PASAR
KONTINJENSI KELEMBAGAAN
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
SEKSI
PERENCANAAN PE REN CANAAN -
PERATURAN DAN -
PENGEMBANGAN -
LAY ANAN LEMBAGA
PEMERINGKAT KREDIT
-
PEMBIAYAAN UT ANG - LINDUNG NILAI PERJANJIAN PEMBIAY AAN ALTERNATIF
DAN PEMBER! PINJAMAN
SEKSI
SEKSI SEKSI
-STRATEGI PEMBIAYAAN - PE REN CANAAN - PENGELOLAAN DAN
TAHUNAN KEW AJIBAN KONTINJENSI PENYAJIAN DATA
I I I I I I
KELOMPOK JABATA:r-i
- FUNGSIONAL f-
I I I I I I
BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT EVALUASI, AKUNTANSI, DAN SETELMEN
DIREKTORAT
EVALUASI, AKUNTANSI
DAN
SETELMEN
f--
SUBBAGIAN
TATA USAHA
I I
SUBDIREKTORAT
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT
ANALISIS DAN PENGUJIAN SUBDIREKTORAT
AKUNTANSIDAN MONITORING DAN
TRANSAKSI KEW AJIBAN SETELMEN TRANSAKSI
PELAPORAN EVALUASI
PEMBIAYAAN
I I
SEKSI
SEKSI SEKSI
-
ANALISIS DAN PENGUJIAN
- -
SEKSI
-
SETELMEN TRANSAKSI MONITORING DAN
TRANSAKSI KEWAJIBAN AKUNTANSI PINJAMAN
PEMBIAY AAN I
I
EVALUASI I
SEKSI
ANALISIS DAN
SEKSI
SEKSI
SEKSI
-PENGUJIAN TRANSAKSI
f--SETELMEN TRANSAKSI f-- f--
MONITORING DAN
KEWAJIBAN
AKUNTANSI HIBAH
EVALUASI II II
"'"
SEKSI
ANALISIS DAN
SEKSI
SEKSI
SEKSI
-PENGUJIAN TRANSAKSI -
SETELMEN TRANSAKSI -AKUNTANSISURAT - MONITORING DAN
KEWAJIBAN III
BERHARGA NEGARA
EVALUASI III
D~ •~'"" "m
SEKSI
SEKSI
ANALISIS DAN
SEKSI
SEKSI
-PENGUJIAN TRANSAKSI -SETELMEN TRANSAKSI -
KONSOLIDASI DAN -
PERENCANAAN DAN
KEWAJ!BAN PELAPORAN
PROSES BISNIS
IV
SETELMEN
~~»rn '"
·""'
I I I I I
_ KEWMPOK JABATAfl _
FUNGSIONAL
I I I I I jdih.kemenkeu.go.id

-79 -
BAGAN ORGANISASI
INSPEKTORATJENDERAL
INSPEKTORAT
JENDERAL
SEKRETARIAT
INSPEKTORAT JENDERAL
BAGIAN
BAGIAN
I I
BAGIAN
I I I I I
ORGANISASI DAN
_. KEL~~Jci~i~!tTAl' --
ANALISIS HASIL
SUMBER DAYA PERENCANAAN DAN
MANUSIA KEUANGAN
PENGAWASAN
I I I I I
BAGIAN BAGIAN BAGIAN
KEPATUHAN, KINERJA, SJSTEM INFORMASI UMUM DAN
DAN HUKUM PENGAWASAN KEHUMASAN
JNSPEKTORAT I INSPEKTORAT II INSPEKTORAT III INSPEKTORAT N
-:~s:i~~:
SUBBAGIAN
-
SUBBAGIAN
~
SUBBAGIAN
-TATAUSAHA TATA USAHA TATA USAHA
I I I I I I I I I I I I I I I
1--KELOMPOK JABATAl' _ _ KELOMPOK JABATAl\_
~
KELOMPOK JABATAfi ,......_KELOMPOK JABATAl' _
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL i----- FUNGSIONAL
I I I I I I I I I I I I I
I I I I I I
INSPEKTORAT V JNSPEKTORAT VI INSPEKTORAT VII
INSPEKTORAT
I-KEL~~Jci~i~fTAl'I-
BIDANG INVESTIGASI
I I I I I I
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
~
SUB BAG IAN SUBBAGIAN
-TATAUSAHA -TATAUSAHA TATA USAHA I-TATA USAHA
I I I I I I I I I I I I I I I I
_ KELOMPOK JABATAI\_ _ KELOMPOK JABATAfi __ 1--KEWMPOK JABATAJ\1-- 1--KELOMPOK JABATAl' _
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSJONAL
I I I I I I I I I I I 橤楨⹫敭敮步甮杯⹩d

I
BAGIAN
ORGANISASI DAN
ANALISIS HASIL
PENGAWASAN
I
SUBBAGIAN
- PENGEMBANGAN
ORGANISASI
SUBBAGIAN
- PENGEMBANGAN
PROSES BISNIS
SUBBAGIAN
- ANALISIS HASIL
PENGAWASAN I
SUBBAGIAN
~
ANALISIS HASIL
PENGAWASAN
II
-80
-.
BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT INSPEKTORAT
JENDERAL
SEKRETARIAT
INSPEKTORAT JENDERAL
I
BAGIAN
BAGIAN BAGIAN
I
BAGIAN
SUMBER DAYA MANUSIA
PERENCANMN DAN KEPATUHAN, KINERJA, SISTEM INFORMASI
KEUANGAN DAN
HUKUM PENGAWASAN
I I
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
-MANAJEMEN KARIER
-PERENCANMN DAN
~
SUBBAGIAN
~
PERENCANMN DAN
DANTALENTA PENGANGGARAN
KEPA TUHAN INTERNAL KEBIJAKAN
TEKNOLOGI INFORMASI
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
- PENGEMBANGAN - ~ MANAJEMEN KINERJA f.-PENGEMBANGAN
KOMPETENSI
PERBENDAHARMN I
DAN RISIKO SISTEM INFORMASI
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN -
PENGELOLMN DAN
~
SUBBAGIAN
~
SUBBAGIAN
- OPERASIONAL
PENGEMBANGAN
PERBENDAHARMN II HUKUM DAN ETIKA
TEKNOLOGI INFORMASI
JABATAN FUNGS!ONAL
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
~
MANAJEMEN
~
AKUNTANSI DAN -
PENGELOLMN DATA
PENGETAHUAN DAN
PERPAJAKAN
DAN KEAMANAN
INFORMASI INFORMASI
I I I I I I
_ KELOMPOK JABATAJ _
FUNGSIONAL
I I I I I I
I
BAGIAN
UMUM DAN
KEHUMASAN
I
SUBBAGIAN
- TATA USAHA DAN
RUMAH TANGGA
SUBBAGIAN
- KEHUMASAN DAN
PROTOKOLER
SUBBAGIAN
PENGADMN DAN
~
PENGELOLMN
BARANG MILIK NEGARA
SUBBAGIAN
~
PENUGASAN
PENGAWASAN 橤楨⹫敭敮步甮杯⹩d

I
PUSAT
-81 -
BAGAN ORGANISASI
BADAN KEBIJAKAN FISKAL
I
BADAN
KEBIJAKAN FISKAL
SEKRETARIAT
BADAN
I
I BAGIAN I
BAGIAN
ORGANISASI DAN SUMBERDAYA
KEPATUHANINTERNAL MANUSIA
BAGIAN I
INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PUBLIK
I
PUSAT
PUSAT
KEBIJAKAN PENDAPATAN
KEBIJAKAN ANGGARAN
KEBIJAKAN EKONOMI
PENDAPATAN DAN
NEGARA
BELANJA NEGARA
MAKRO
I I I
H
BIDANG
H
BIDANG
I H
BIDANG
TATA KELOLA DAN TATA KELOLA DAN TATAKELOLADAN
PENGELOLAAN PENGELOLAAN PENGELOLAAN
KINERJA KINERJA KINERJA
BIDANG BIDANG
y
BIDANG
>-PROGRAM ANALISIS >-PROGRAM ANALISIS PROGRAM ANALISIS
KEBIJAKAN KEBIJAKAN KEBIJAKAN
I I I I I I I I I I I I
~-KE~0;g~g~fTAI\_ ~-
KELOMPOK JABATAr
-->-KEL~~17;~6~JTAZI _
FUNGSIONAL
I I I I I I I I I I I I I
PUSAT
PUSAT
KEBIJAKAN PEMBIAY AAN
PUSAT
KEBIJAKAN SEKTOR
PERUBAHAN IKLIM DAN
KEBIJAKAN REGIONAL
KEUANGAN DAN BILATERAL
MULTILATERAL
I I
y
BIDANG
y
BIDANG
H
BIDANG
TATA KELOLA DAN TATA KELOLA DAN TATA KELOLA DAN
PENGELOLAAN PENGELOLAAN PENGELOLAAN
KINERJA KINERJA KINERJA
~
BIDANG
~
BIDANG BIDANG
PROGRAM ANALISIS PROGRAM ANALISIS >-PROGRAM ANALISIS
KEBIJAKAN KEBIJAKAN KEBIJAKAN
I I I I I I I
->-KE~~;~~6~~TA1' _
4
KE~~:g!6~~TANt-~>-KEL~~:g~g~JTAll _
I I I I I I I I I I I I I I
BAGJAN
I
PERENCANAAN DAN
KEUANGAN
I
I I I I I I I I
BAGIAN _ iKEWMPOK JABATA1-1
UMUM FUNGSCONAL
I I I I I I I I
I I I I I I
t-KELOMPOK JABATAfl
FUNGSIONAL
-
I I I I I I 橤楨⹫敭敮步甮杯⹩d

I
BAGIAN
ORGANISASI DAN
KEPATUHANINTERNAL
I
SUBBAGIAN
-ORGANISASI DAN TATA
LAKSANA
SUBBAGIAN
PENGELOLAAN
-
KINERJA DAN RISIKO
ORGANISASI
-KEPA;~:::~~RNAL
SUBBAGIAN
- HARMONISASI DAN
ADVOKASI HUKUM
BAGIAN
-82 -
BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT BADAN
SEKRETARIAT
SADAN
BAGIAN
I
BAGIAN
SUMBER DAYA MANUSIA
PERENCANAAN DAN INFORMASI DAN
KEUANGAN KOMUNIKASI PUBLIK
I I
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
PENGEMBANGAN PERENCANAAN DAN
-
SUMBERDAYA
~
PENYUSUNAN
-SISTEM MANAJEMEN
MANUSIA ANGGARAN
PENGETAHUAN
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PENGELOLAAN f---
SUBBAGIAN
-MANAJEMEN SISTEM ~
PERBENDAHARAAN
JABATAN FUNGSIONAL INFORMASI
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
MUTASIDAN AKUNTANSI DAN STRATEGI DAN
-
f--- -
PENGELOLAAN PELAPORAN MANAJEMEN
ASSESSMENT CENTER KEUANGAN KOMUNIKASI PUBLIK
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
~ ADMINISTRASI DAN - PUBLIKASI DAN
KINERJA PEGAWAI LAY ANAN INFORMASI
I I I I I I
_ KELOMPOK JABATAI __
FUNGSIONAL
I I I I I I
BAGAN ORGANISASI
PUSAT KEBIJAKAN PENDAPATAN NEGARA
PUSAT
KEBIJAKAN
PENDAPATAN NEGARA
I I
BIDANG BIDANG
TATA KELOLA DAN PROGRAM ANALISIS
PENGELOLAAN KINERJA KEBIJAKAN
I I
SUBBIDANG
SUBBIDANG
PERENCANAAN DAN
~ f---
TATAKELOLA PEMANTAUAN
KEGIATAN ANALISIS
SUBBIDANG SUBBIDANG
~ PERENCANAAN DAN - MANAJEMEN
PELAPORAN PENGETAHUAN I
SUBBIDANG SUBBIDANG
~
PENGELOLAAN - MANAJEMEN
KINERJA DAN RISIKO PENGETAHUAN II
I I I I
KELOMPOK JABATM
- FUNGSIONAL
~
I I I I
I
BAGIAN
UMUM
I
SUBBAGIAN
~
TATA USAHA DAN GAJI
f---
SUBBAGIAN
RUMAH TANGGA
SUBBAGIAN
--MANAJEMEN ASET DAN
LAYANAN PENGADAAN
SUBBAGIAN
f---PROTOKOL DAN TATA
USAHA PIMPINAN 橤楨⹫敭敮步甮杯⹩d

-83 -
BAGAN ORGANISASI
PUSAT KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
PUSAT
KEBIJAKAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA
I I
BIDANG BIDANG
TATA KELOLA DAN PROGRAM ANALISIS
PENGELOLAAN KINERJA KEBIJAKAN
I I
SUBBIDANG -
SUBBIDANG
-
PERENCANAAN DAN
TATA KELOLA PEMANTAUAN
KEGIATAN ANALISIS
SUBBIDANG SUBBIDANG
-
PERENCANAAN DAN -
MANAJEMEN
PELAPORAN PENGETAHUAN I
SUBBIDANG SUBBIDANG
-
PENGELOLAAN -
MANAJEMEN
KINERJA DAN RISIKO PENGETAHUAN II
I I I I
KELOMPOK JABATAN
- -FUNGSIONAL
I I I I
BAGAN ORGANISASI
PUSAT KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO
PUSAT
KEBIJAKAN EKONOMI
MAKRO
I I
BIDANG BIDANG
TATA KELOLA DAN PROGRAM ANALISIS
PENGELOLAAN KINERJA KEBIJAKAN
I I
SUBBIDANG
SUBBIDANG PERENCANAAN DAN
- -
TATAKELOLA PEMANTAUAN
KEGIATAN ANALISIS
SUBBIDANG SUBBIDANG
-PERENCANAAN DAN - MANAJEMEN
PELAPORAN PENGETAHUAN I
SUBBIDANG SUBBIDANG
- PENGELOLAAN - MANAJEMEN
KINERJA DAN RISIKO PENGETAHUAN II
I I I I -
~ELOMPOK JABATM
FUNGSIONAL -
I I I I jdih.kemenkeu.go.id

-84 -
BAGAN ORGANISASI
PUSAT KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN
PUSAT
KEBIJAKAN SEK.TOR
KEUANGAN
I I
BIDANG BIDANG
TATA KELOLA DAN PROGRAM ANALISIS
PENGELOLAAN KINERJA KEBIJAKAN
I I
SUBBIDANG
-
SUBBIDANG
I-
PERENCANAAN DAN
TATAKELOLA PEMANTAUAN
KEGIATAN ANALISIS
SUBBIDANG SUBBIDANG
I-PERENCANAAN DAN I- MANAJEMEN
PELAPORAN PENGETAHUAN I
SUBBIDANG SUBBIDANG
-
PENGELOLAAN
~
MANAJEMEN
KINERJA DAN RISIKO PENGETAHUAN II
I I I I
_ IKEWMPOK JABATA~._
FUNGSIONAL
I I I I
BAGAN ORGANISASI
PUSAT KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PERUBAHAN
IKLIM DAN MULTILATERAL
PUSAT
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN
PERUBAHAN IKLIM DAN
MULTILATERAL
I I
BIDANG BIDANG
TATA KELOLA DAN PROGRAM ANALISIS
PENGELOLAAN KINERJA KEBIJAKAN
I I
SUBBIDANG
SUBBIDANG PERENCANAAN DAN
-
~
TATAKELOLA PEMANTAUAN
KEGIATAN ANALISIS
SUBBIDANG SUBBIDANG
-
PERENCANAAN DAN
~ MANAJEMEN
PELAPORAN PENGETAHUAN I
SUBBIDANG SUBBIDANG
-
PENGELOLAAN
~
MANAJEMEN
KINERJA DAN RISIKO PENGETAHUAN II
I I I I I I
_ IKEWMPOK JABATM
I-
FUNGSIONAL
I I I I I I 橤楨⹫敭敮步甮杯⹩d

-85 -
BAGAN ORGANISASI
PUSAT KEBIJAKAN REGIONAL DAN BILATERAL
PUSAT
KEBIJAKAN REGIONAL
DAN BILATERAL
I I
BIDANG BIDANG
TATA KELOLA DAN PROGRAM ANALISIS
PENGELOLAAN KINERJA KEBIJAKAN
I I
SUBBIDANG
SUBBIDANG
PERENCANAAN DAN
- -TATA KELOLA PEMANTAUAN
KEGIATAN ANALISIS
SUBBIDANG SUBBIDANG
-
PERENCANAAN DAN -
MANAJEMEN
PELAPORAN PENGETAHUAN I
SUBBIDANG SUBBIDANG
~
PENGELOLAAN
~
MANAJEMEN
KINERJA DAN RISIKO PENGETAHUAN II
I I I I
KELOMPOK JABATA~
-FUNGSIONAL -
I I I I 橤楨⹫敭敮步甮杯⹩d

-86 -
BAGAN ORGANISASI
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
BADAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN
KEUANGAN
SEKRETARIAT
BADAN
I
I I I
BAGIAN
BAGIAN
ORGANJSASI DAN TATA
SUMBERDAYA BAGIAN
LAKSANA
MANUSIADAN KEUANGAN
KEPATUHANINTERNAL
BAGIAN
I I I I I I
TEKNOLOGI INFORMASI,
KELOMPOK
JABATA~
KOMUNIKASI, DAN BAGIAN UMUM t- -
MANAJEMEN
FUNGSIONAL
PENGETAHUAN I I I I I
I
PUSAT
PUSAT
PENDIDIKAN DAN
PENDIDIKAN DAN
PUSAT
PELATIHAN
PELATIHAN ANGGARAN
PENDIDIKAN DAN
KEPEMIMPINAN DAN PELATIHAN PAJAK
"
4"'AJERIAL
DANPERBENDAHARAAN
I I
BIDANG BIDANG BIDANG
PENGELOLAAN PERENCANAAN DAN PERENCANAAN DAN
- -
t-
PEMBELAJARAN PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN
MANAJERIAL PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
BIDANG
BIDANG BIDANG
-
PENGELOLAAN TES
-PENYELENGGARAAN -
PENYELENGGARAAN
DAN PENJAMINAN
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
MUTU
BIDANG
BIDANG BIDANG
- MANAJEMEN -
PENJAMINAN MUTU
-
PENJAMINAN MUTU
BEASISWA
PEMBELAJARAN DAN PEMBELAJARAN DAN
SERTIFIKASI SERTIF1KASI
I I I
~-
KE~;1:i!i:tms--
-a--
KELOMPOK JABATA~
- ~a--
KEL~;1:i!i:tAN_
FUNGSIONAL
I I I
PUSAT PUSAT PUSAT I I I
PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENDIDIKAN DAN _ KELOMPOK JABATA~
-
PELATIHAN BEA DAN KEKAYAAN NEGARA DAN PELATIHAN KEUANGAN FUNGSIONAL
CUKAJ PERIMBANGAN KEUANGAN UMUM
I I I
BIDANG BIDANG BIDANG
-
PERENCANAAN DAN
-
PERENCANAAN DAN
-
PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
BIDANG BIDANG BIDANG
-PENYELENGGARAAN -PENYELENGGARAAN -
PENYELENGGARAAN
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
BIDANG BIDANG BIDANG
t-
PENJAMINAN MUTU
-
PENJAMINAN MUTU
e--
PENJAMINAN MUTU
PEMBELAJARAN DAN PEMBELAJARAN DAN PEMBELAJARAN DAN
SERTIFIKASI SERTIF1KASI SERTIFIKASI
I I I
--
KELOMPOK
JABATA~e--
--
KELOMPOK JABATM
---
KELOMPOK JABATM
-
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL
I I I jdih.kemenkeu.go.id

I
BAGIAN
ORGANISASI DAN TATA
LAKSANA
I
I
SUBBAGIAN
-
ORGANISASI
SUBBAGIAN
-
TATA LAKSANA
SUBBAGIAN
- HUKUM DAN KERJA
SAMA
SUBBAGIAN
- PENGELOLAAN
KINERJA DAN RISIKO
-87 -
BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT BADAN
SEKRETARIAT
BADAN
I
~~~="
BAGIAN
SUMBER DAYA MANUS!A BAGIAN
TEKNOLOGI INFORMASI,
DAN KEPATUHAN KEUANGAN
KOMUNIKASI, DAN
MANAJEMEN
INTERNAL
PENGETAHUAN
I
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
>-
PENGEMBANGAN
>- PENYUSUNAN >-
SUBBAGIAN
SUMBER DAYA SISTEM INFORMASI
MANUSIA
ANGGARAN
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
- - -JABATAN FUNGSIONAL PERBENDAHARAAN I DUKUNGAN TEKNIS
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
>-
KEPATUHANINTERNAL -PERBENDAHARAAN II
>-
KOMUNIKASI PUBLIK
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
-
UMUM SUMBER DAYA -
AKUNTANSIDAN
-
MANAJEMEN
PERLAPORAN
MANUSIA
KEUANGAN
PENGETAHUAN
I I I I I I
_KELOMPOK JABATM
-
FUNGSIONAL
I I I I I I
BAGAN ORGANISASI
I
BAG!AN
UMUM
I
>-
SUBBAGIAN
TATA USAHA
SUBBAGIAN
-
RUMAH TANGGA
SUBBAGIAN
PENGELOLAAN
-BARANG MILIK NEGARA
I
SUBBAGIAN
PENGELOLAAN
-
BARANG MILIK NEGARA
II
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN DAN MANAJERIAL
PUSAT
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEPEMIMPINAN DAN
MANAJERIAL
SUBBAGIAN
UMUM
I I
BIDANG
BIDANG
PENGELOLAAN BIDANG
PEMBELAJARAN
PENGELOLAAN TES DAN
MANAJEMEN BEASISWA
MANAJERIAL
PENJAMINAN MUTU
I I
SUBBIDANG SUBBIDANG
SUBBIDANG
>-
PERENCANAAN DAN
-
PERENCANAAN DAN
-
PERENCANAAN
PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN
BEASISWA
PEMBELAJARAN PERANGKAT TES
SUBBIDANG
SUBBIDANG SUBBIDANG
PENYELENGGARAAN
-PENYELENGGARAAN -
DAN EV ALUASI HASIL -
SELEKSI DAN
PEMBELAJARAN
TES
PENEMPATAN
SUBBIDANG
SUBBIDANG SUBBIDANG
PENJAMINAN MUTU MANAJEMEN
- EVALUASI -
DAN PENGELOLAAN -KARYASISWADAN
PEMBELAJARAN
KINERJA DAN RISIKO ALUMNI
I I I
_ KELOMPOK JABATM
-
FUNGSIONAL
I I I 橤楨⹫敭敮步甮杯⹩d

-88 -
BAGAN ORGANISASI
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN
PUSAT
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
ANGGARAN DAN
PERBENDARAAN
SUBBAGIAN
UMUM
I I
BIDANG
BIDANG
BIDANG
PERENCANAAN DAN
PENYELENGGARAAN
PENJAM!NAN MUTU
PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN SERTIF!KASI
I
SUBBIDANG
SUBBIDANG
PROGRAM
PENYELENGGARAAN SUBB!DANG
>--PEMBELAJARAN DAN -
PEMBELAJARAN
>--
PENJAMINAN MUTU
PERENCANMN
SEITTIF1KASI
TERINTEGRASI
SUBBIDANG
SUBBIDANG SUBBIDANG
PENYELENGGARAAN EVALUASI
~ DESAIN -
PEMBELAJARAN
-
PEMBELAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
DIGITAL SERTIFIKASI
SUBBIDANG
TEKNOLOGI SUBBIDANG
~
PEMBELAJARAN DAN
~
PENGELOLAAN
MANAJEMEN KINERJA DAN RISIKO
PENGETAHUAN
II II II
-~ELOMPOK JABATA~ _
FUNGSIONAL
I II I I I
BAGAN ORGANISASI
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK
PUSAT
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PAJAK
SUBBAGIAN
UMUM
I I
BIDANG
BIDANG
BIDANG
PERENCANAAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENGEMBANGAN
PENYELENGGARAAN
PEMBELAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN SERTIFIKASI
I
SUBBIDANG
SUBBIDANG
PROGRAM
PENYELENGGARAAN SUBBIDANG
-PEMBELAJARAN DAN
t-
~
PERENCANAAN
PEMBELAJARAN PENJAMINAN MUTU
S:ERTIFIKAST
TERINTEGRASI
SUBBIDANG
SUBBIDANG SUBBIDANG
PENYELENGGARAAN EVALUASI
- DESAIN
~
PEMBELAJARAN
>--
PEMBELAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
DIGITAL SERTIFIKASI
SUBBIDANG
TEKNOLOGI SUBBIDANG
-PEMBELAJARAN DAN -
PENGELOLAAN
MANAJEMEN KINERJA DAN RISIKO
PENGETAHlJAN
I I I I I I
KELOMPOK JABATM
1-- FUNGSIONAL
-
I I I I I I 橤楨⹫敭敮步甮杯⹩d

-89 -
BAGAN ORGANISASI
PUSAT PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI
PUSAT
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BEA DAN CUKAJ
SUBBAGIAN
UMUM
I
BIDANG
BIDANG
BIDANG
PERENCANAAN DAN
PENYELENGGARAAN
PENJAMINAN MUTU
PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN
DAN
PEMBELAJARAN SERTIFIKASI
I
~
SUBBIDANG
PROGRAM
PENYELENGGARAAN SUBBIDANG
-PEMBELAJARAN DAN -
PEMBELAJARAN
-
PENJAMINAN MUTU
PERENCANAAN
TERINTEGRASI
SERTIFIKASI
SUBBIDANG
SUBBIDANG SUBBIDANG
- DESAIN -
PENYELENGGARAAN
~
EVALUASI
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN
DAN
PEMBELAJARAN
DIGITAL SERTIFIKASI
"Utll>WANG
TEKNOLOGI SUBBIDANG
-
PEMBELAJARAN DAN -
PENGELOLAAN
MANAJEMEN KINERJA DAN RISIKO
Pli'Nf"lll'T4UTT4l\T
I I I I I I
_KELOMPOK JABATA, _
FUNGSIONAL
I I I I I I
BAGAN ORGANISASI
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEKAYAAN NEGARA DAN PERIMBANGAN
KEUANGAN
PUSAT
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEKAYAAN NEGARA DAN
PERIMBANGAN KEUANGAN
SUBBAGIAN
UMUM
I I
BIDANG
BIDANG
BIDANG
PERENCANAAN DAN
PENJAMINAN MUTU
PENGEMBANGAN
PENYELENGGARAAN
PEMBELAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN
SERTIFIKASI
I
SUBHIDAm,
SUBBIDANG
PROGRAM
PENYELENGGARAAN SUBBIDANG
-PEMBELAJARAN DAN >-
PEMBELAJARAN
-
PENJAMINAN MUTU
PERENCANAAN
SER'T'!FTKASI
TERINTEGRASI
SUBBIDANG
SUBBIDANG SUBBIDANG
- DESAIN -
PENYELENGGARAAN
-
EVALUASI
PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN DAN
DIGITAL
SERTIFIKASI
SUBi,IDANG
TEKNOLOGI SUBBIDANG
-PEMBELAJARAN DAN - PENGELOLAAN
MANAJEMEN KINERJA DAN RISIKO
ftc-UAN
I I I I I I
_ l{ELOMPOK JABATAN>-
FUNGSIONAL
I I I I I I 橤楨⹫敭敮步甮杯⹩d

-90 -
BAGAN ORGANISASI
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN UMUM
PUSAT
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
UMUM
SUBBAGIAN
UMUM
I I I
BIDANG
BIDANG
BIDANG
PERENCANAAN DAN
PENYELENGGARAAN
PENJAMINAN MUTU
PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN
DAN
PEMBELAJARAN SERTIF1KASI
I I I
SUBBIDANG
SUBBIDANG
PROGRAM
PENYELENGGARAAN SUBBIDANG
f-PEMBELAJARAN DAN f-
PEMBELAJARAN
f-
PENJAMINAN MUTU
PERENCANAAN
TERINTEGRASI
SERTIF1KASI
SUBBIDANG
SUBB!DANG SUBBIDANG
f- DESAIN
f-
PENYELENGGARAAN
f-
EVALUASI
PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
DIGITAL SERTIFIKASI
SUBBIDANG
TEKNOLOGI SUBBIDANG
~
PEMBELAJARAN DAN - PENGELOLAAN
MANAJEMEN KINERJA DAN RISIKO
PENGETAHUAN
I I I I I I
_ KEWMPOK JABATAI __
FUNGSIONAL
I I I I I I 橤楨⹫敭敮步甮杯⹩d

-91 -
BAGAN ORGANISASI
PUSAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN
PUSAT
SISTEM INFORMASI DAN
TEKNOLOGIKEUANGAN
BIDANG
BAGIAN PROGRAM DAN LAYANAN
UMUM TEKNOLOGI INFORMASI
KO MU NIKAS!
SUBBAGIAN
SUBBIDANG
PENGELOLAAN PROGRAM
- ORGANISASI DAN -
TEKNOLOGI INFORMASI
SUMBER DAYA MANUSIA
DAN KOMUNIKASI
SUBBIDANG
SUBBAGIAN PENGELOLAAN JABATAN
- -
KINERJA DAN KEUANGAN FUNGSIONAL PRANATA
KOMPUTER
SUBBAGIAN SUBBIDANG
- RUMAH TANGGA DAN - PENGELOLAAN PUSAT
TATA USAHA DATA DAERAH
SUBBIDANG
LAYANAN PENGGUNA DAN
-
MANAJEMEN
PENGETAHUAN
I I I I I I
KELOMPOK JABATAN
-
FUNGSIONAL
,---
I I I I I I jdih.kemenkeu.go.id

-92 -
BAGAN ORGANISASI
PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN
PUSAT
PEMBINAAN PROFESI
KEUANGAN
BAGIAN
TATAUSAHA
I
I I I
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
UMUM
ORGANISASI DAN
KEUANGAN
$UMBER DAYA MANUSIA
I I I
BIDANG
BIDANG
BIDANG
PERIZINAN DAN KEPATUHAN BIDANG BIDANG
PERIZINAN DAN KEPATUHAN PENILAI, AKTUARIS, DAN PENGEMBANGAN PROFESI PEMERIKSAAN
PEMERIKSAAN
PENILAI,
PROFESI AKUNTANSI PROFESI KEUANGAN KEUANGAN PROFESI AKUNTANSI
AKTUARIS, DAN PROFESI
LAINNYA
KEUANGAN LAINNYA
I I I
SUBBIDANG
SUBBIDANG
SUBBIDANG
PERIZINAN PENILAI,
SUBBIDANG SUBBIDANG PEMERIKSAAN
- PERIZINAN PROFESI -
-PENGEMBANGAN PROFESI -
PEMERIKSAAN -
PENILAI, AKTUARIS, DAN
AKUNTANSI
AKTUARIS, DAN PROFESI
AKUNTANSI PROFESI AKUNTANSI I PROFESI KEUANGAN
KEUANGAN
LAINNYA
LAINNYAI
SUBBIDANG
SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG
ANALISIS DAN
ANALISIS DAN PENGEMBANGAN SUBBIDANG PEMERIKSMN
-
PELAPORAN PROFESI
- PELAPORAN PENILAI,
~
PENILAI, AKTUARIS, DAN f-- PEMERIKSAAN f--PENILAI, AKTUARIS, DAN
AKUNTANSI
AKTUARIS, DAN PROFESI PROFESI KEUANGAN PROFESI AKUNTANSI II PROFESI KEUANGAN
KEUANGAN
LAINNYA LAINNYA LAINNYAII
SUBBIDANG
SUBBIDANG
SUBBIDANG
-,::;,:~:i::::~~SI
SUBBIDANG PEMERIKSAAN
~
KEPATUHAN PROFESI
~
PEMERIKSAAN
~
PENILAI, AKTUARIS, DAN
AKUNTANSI PROFESI AKUNTANSI III PROFESI KEUANGAN
KEUANGAN LAINNYA
LAINNYAIII
I I I I I I
_[KELOMPOK JABATM
-
FUNGSIONAL
I I I I I I 橤楨⹫敭敮步甮杯⹩d

-93 -
BAGAN ORGANISASI
PUSAT ANALISIS DAN HARMONISASI KEBIJAKAN
PUSAT
ANALISIS DAN
HARMONISASI KEBIJAKAN
BAG IAN TATA USAHA DAN
PENGELOLAAN DATA
I
I I I
SUBBAGIAN SUBBAGIAN
SUBBAGIAN
TATALAKSANA DAN KEUANGAN DAN
PENGOLAHAN DATA
KEPEGAWAIAN RUMAH TANGGA
I I
BIDANG
BIDANG
BIDANG
BIDANG
ANALISIS DAN ANALISIS DAN
PENGELOLAAN PROGRAM
HARM ONISASI
ANALISIS DAN
HARMONISASI SUMBER
MENTER! DAN WAKIL
PENDAPATAN DAN
HARMONISASI BELANJA
DAYA APARATUR DAN
MENTER!
PEMBIAYAAN NEGARA
DAN KEKAYAAN NEGARA
PENGAWA~AN
I I
SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG
PERENCANAAN DAN ANALISIS DAN ANALISIS DAN ANALISIS DAN
- - --PELAKSANAAN HARMONISASI HARMONISASI HARMONISASI SUMBER
PROGRAM MENTER! PERPAJAKAN PENGANGGARAN DAYA APARATUR
SUBBIDANG SUBBIDANG SUBBIDANG
SUBBIDANu
PERENCANAAN DAN ANALISIS DAN ANALISIS DAN ANALISIS DAN
- PELAKSANAAN - HARM ONISASI - HARMONISASI - HARM ONISASJ
PROGRAM WAKIL KEPABEANAN DAN BELANJA DAN PENGAWASAN DAN
MENTER! CUKAI TRANSFER DAERAH PENGEMBANGAN
SUBBIDANG
SUBBIDANG SUBBIDANG
ANALISIS DAN ANALISIS DAN
- ADMINISTRASI -
HARMONISASI
-
HARMONISASI
MENTER!
PEMBIAYAAN NEGARA KEKAYAAN NEGARA
I I I I I I
-
SUBBIDANG
>-KEL~:g~~~~mf--
PROTOKOL
I I II II
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro
Umum
u.b.
I
SRI MULYANI INDRAWATI jdih.kemenkeu.go.id