LPPM
STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR
PENGENDALIAN VEKTOR
No. Dok : Tgl. Terbit : No. Revisi : Halaman : 1 / 11
HALAMAN PERSETUJUAN
PENGESAHAN DOKUMEN
JABATAN TANDA TANGAN
Dibuat oleh
Diperiksa oleh
Disetujui oleh
STATUS DOKUMEN
DIKENDALIKAN Ya Tidak
SALINAN Nomor copy
LPPM
STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR
PENGENDALIAN VEKTOR
No. Dok : Tgl. Terbit : No. Revisi : Halaman : 2 / 11
A. Tujuan
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengendalian vektor situasi bencana ini
bertujuan :
1. Terwujudnya kerjasama berbagai organisasi untuk menanggapi masalah kesehatan
akibat kedaruratan dan bencana secara harmonis
2. Berkurangnya tumpang tindih dan celah (gap) pelaksanaan penanggulangan masalah
kesehatan terutama pengendalian vektor
3. Terwujudnya optimalisasi penanggulangan pengendalian vektor
4. Terwujudnya peran dan tanggung jawab yang jelas dan memadai dalam
penanggulangan vektor
5. Terwujudnya kesamaan pandangan, rasionalisasi kebijakan dan standart kegiatan
pengendalian vektor
6. Tersedianya panduan tata laksana kegiatan masing masing unit kerja dan
kerelawanan dalam rangka meningkatkan koordinasi, pengendalian, pemantauan dan
evaluasi kegiatan pengendalian vektor dalam penanganan gawat darurat bencana
B. Pengertian
1. Bencana adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang terjadi secara
mendadak atau secara berlanjut yang menimbulkan dampak pada pola kehidupan
normal atau kerusakan ekosistem sehingga memerlukan tindakan luar biasa sesegera
mungkin untuk menyelamatkan kehidupan manusia dan lingkungannya dari
ketidakberdayaan dengan menggunakan prosedur non rutin.
2. Koordinasi adalah upaya menyatukan berbagai sumber daya dan kegiatan organisasi
menjadi sesuatu kekuatan sinergis agar dapat melakukan penanggulangan masalah
kesehatan masyarakat sebagai akibat kedaruratan dan bencana secara menyeluruh
LPPM
STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR
PENGENDALIAN VEKTOR
No. Dok : Tgl. Terbit : No. Revisi : Halaman : 3 / 11
dan terpadu sehingga dapat tercapai sasaran yang direncanakan secara efektif dan
harmonis
3. Vektor adalah arthropoda yang dapat menularkan, memindahkan dan /atau menjadi
sumber penular penyakit terhadap manusia.
4. Pengendalian vektor adalah semua kegiatan atau tindakan yang ditujukan untuk
menurunkan populasi vektor serendah mungkin sehingga keberadaanya tidak lagi
berisiko untuk terjadinya penularan penyakit tular vektor di suatu wilayah atau
menghindari kontak masyarakat dengan vektor sehingga penularan penyakit tular
vektor dapat dicegah
5. Pengendalian Vektor Terpadu (PVT) merupakan pendekatan yang menggunakan
kombinasi beberapa metode pengendalian vektor yang dilakukan berdasarkan azaz
keamanan, rasionalitas dan efektifitas pelaksanaanya serta dengan
mempertimbangkan kelestarian keberhasilannya
6. Kedaruratan kesehatan adalah keadaan /situasi yang mengancam sekelompok
masyarakat dan atau masyarakat luas yang memerlukan respon penanggulangan
sesegera mungkin dan memadai di luar preosedur rutin dan apabila tidak
dilaksanakan menyebabkan gangguan pada kehidupan dan penghidupan
7. Penangulangan masalah kesehatan di lapangan adalah penanggulangan di lokasi
mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan
aspek koordinasi dan kepemimpinan yang didukung oleh sumberdaya internal dan
bantuan dari luar.
C. Ruang Lingkup
Standar Operasional Prosedur ini berlaku :
1. Untuk pembentukan Pos komando dan koordinasi tanggap darurat bencana, posko
lapangan dan gugus tugas unit kerja tanggap darurat dalam pengendalian vektor
pada kondisi / situasi dan kondisi bencana alam .
LPPM
STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR
PENGENDALIAN VEKTOR
No. Dok : Tgl. Terbit : No. Revisi : Halaman : 4 / 11
2. Untuk koordinasi kegiatan pengendalian vektor pada wilayah dalam membentuk Pos
komando dan kordinasi tanggap darurat bencana, yang dijadikan untuk acuan bagi
pimpinan daerah untuk berpatisipasi dalam penanganan tanggap darurat bencana
D. Keterkaitan
1. SOP informasi 911 (DKK)
2. SOP Tim Gerak Cepat (TGC)
3. SOP Pertolongan Korban bencana
4. SOP Penggunaan insektisida / desinfektan
5. SOP Survei nyamuk dan jentik
6. SOP Survei lalat dan kecoa
7. SOP Survei tikus
8. SOP Pengendalian binatang penular penyakit
9. SOP SKDR
E. Kualifikasi Pelaksana :
1. Entomolog
PNS yang diberi tugas , tanggung jawab wewenang secara dan hak secara penuh oleh
pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional pengamatan,
penyelidikan pemberantasan dan pengendalian terhadap penyakit/ serangga
pengganggu
2. Sanitarian
PNS yang diberi tugas , tanggung jawab wewenang secara dan hak secara penuh oleh
pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional pengamatan,
pengawasan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas
kesehatan lingkungan untuk memelihara, melindungi dan meningkatkan cara bersih
dan hidup sehat
LPPM
STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR
PENGENDALIAN VEKTOR
No. Dok : Tgl. Terbit : No. Revisi : Halaman : 5 / 11
3. Epidemiolog
PNS yang diberi tugas , tanggung jawab wewenang secara dan hak secara penuh oleh
pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengumpulan data, pengolahan
data, analisa dan interpretasi, melakukan penyelidikan epidemiologi untuk tindakan
pengamanan penanggulangan penyebaran/penularan penyakit dan faktor faktor yang
sangat berpengaruh.
4. Kader/Tokoh Masyarakat
F. Peralatan / Perlengkapan
1. Bahan :
a. Insektisida
b. Desinfektan
c. Alkohol
d. Larvasida
e. Plastik larvasida
f. Umpan tikus (kelapa bakar)
g. Instrumen observasi
2. Peralatan :
a. Fooger
b. Mist Blower
c. Spray can
d. Santer
e. Cup
f. Aspirator
g. Trapp
h. Fly grill
LPPM
STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR
PENGENDALIAN VEKTOR
No. Dok : Tgl. Terbit : No. Revisi : Halaman : 6 / 11
G. Pencatatan dan Pendataan
1. Rapat Koordinasi lintas sektor
2. Rapat Harian Pos Komando Tanggap Darurat bencana
3. Rapat koordinasi kegiatan lapangan
4. Laporan kegiatan bidang kesehatan tentang pengendalian vektor
H. Pihak Yang Terkait
1. BPBD : Koordinator
2. Kementerian kesehatan : Pusat Krisis Kesehatan, Dinas Kes. Prov dan DKK
3. Basarnas : Pencarian & keselamatan
4. Kemensos : Logistik, pengungsian & perlindungan
5. Kemendikbud : Pendidikan
6. Kemen PU PR : Sarana & prasarana
7. Kementan : ekonomi
8. Kemendagri : Pemulihan dini (PEMDA)
LPPM
STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR
PENGENDALIAN VEKTOR
No. Dok : Tgl. Terbit : No. Revisi : Halaman : 7 / 11
I. Mekanisme
No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Hotline
Bencana
DKK/Prov D-DART BPBD Gubernur Kemkes Kelengkapan Waktu Output
1 Konfirmasi Informasi tentang
terjadinya bencana alam
Laporan
kejadian
bencana
15 menit Laporan
kejadian
bencana
Ket. Info
BNPB
2 Melakukan rapat koordinasi
dengan berbagai lintas sektor
terkait dengan BPBD (sebagai
leading sektor)
Laporan rapat
koordinasi
15 menit Laporan
rapat
koordinasi
3 Pembentukan pos Komando
tanggap Darurat bencana &
koordinasi perencanaan kegiatan
SK TIM
Tanggap
darurat
30 menit TIM
Tanggap
Darurat
4 Melakukan koordinasi lanjutan
dengan lintas sektor dalam
menentukan peran dan fungsi
dalam bidang kesehatan
Laporan
koordinasi
bid. kesehatan
30 menit Laporan
koordinasi
bid.
kesehatan
5 Pembentukan Tim Gerak Cepat
(TGC) tanggap darurat Bencana
SK TGC 15 menit TIM TGC
6 Melakukan survei pemetaan Surat Tugas 60 menit Laporan
LPPM
STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR
PENGENDALIAN VEKTOR
No. Dok : Tgl. Terbit : No. Revisi : Halaman : 8 / 11
lokasi bencana hasil
pemetaan
7 Menentukan sasaran area/lokasi
kegiatan pengumpulan data
vektor berdasarkan pemetaan dan
stratifikasi wilayah yang terkena
dampak bencana
Surat Tugas 30 menit Laporan
survei
bencana
8 Melakukan Survei Dinamika
Penularan (SDP) untuk
mengidentifikasi metode
pengendalian vektor dengan
mempertimbangkan REESA
(rasional, efektif, efisien,
sustainable,acceptable,sffrodable)
berdasarkan data dan informasi
epidemilogi, entomologi dan
perilaku masyarakat pada lokasi
bencana
Surat Tugas 30 menit Laporan
survei SDP
9 Menentukan kombinasi metode
pengendalian vektor yang efektif
dan sasaran yang jelas (tepat
waktu dan lokasi) berdasarkan
Rapat
kegiatan
lapangan
30 menit Laporan
perencanaan
kegiatan
lapangan
Rapat
lapangan
LPPM
STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR
PENGENDALIAN VEKTOR
No. Dok : Tgl. Terbit : No. Revisi : Halaman : 9 / 11
hasil SDP dengan
mempertimbangkan tersedianya
sumber daya yang ada
10 Mengidentifikasi mitra dan peran
dalam upaya pengendalian vektor
Rapat
inventarisir
SDA
lapangan
20 menit Laporan keg.
lapangan
Jejaring
kemitraan
11 Melakukan advokasi dan
sosialisasi untuk mendapatkan
komitmen dari pihak pihak yang
terkait dan masyarakat
Rapat
kegiatan
lapangan
15 menit Laporan
kegiatan
lapangan
12 Menyusun rencana kegiatan
Pengendalian Vektor Terpadu
oleh masing masing sektor terkait
sesuai dengan peran dan
fungsinya dalam koordinasi
pemerintah daerah
Rapat
lapangan
30 menit Laporan
perencanaan
kegiatan
lapangan
13 Mengimplementasikan
Pengendalian Vektor Terpadu
sesuai dengan rencana masing
masing sektor terkait
Rapat
kegiatan
lapangan
60 menit Laporan
pelaksanaan
kegiatan
lapangan
LPPM
STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR
PENGENDALIAN VEKTOR
No. Dok : Tgl. Terbit : No. Revisi : Halaman : 10 / 11
14 Melakukan monitoring dan
evaluasi berkala untuk
penyempurnaan program dan
memberikan masukan bagi
penelitian dan pengembangan
serta dalam pengambilan
kebijakan
Rapat
evaluasi
lapangan
60 menit Laporan
konfrehensif
kegiatan
LPPM
STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR
PENGENDALIAN VEKTOR
No. Dok : Tgl. Terbit : No. Revisi : Halaman : 11 / 11